Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai perbandingan hukum pengangkatan anak di Indonesia dan Jerman, yaitu meliputi definisi mengenai pengangkatan anak, sejarah pengangkatan anak, bentuk pengangkatan anak, syarat dan tata cara pengangkatan anak, bimbingan dan pengawasan, akibat hukum, dan pembatalan pengangkatan anak. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara hukum pengangkatan anak di Indonesia dan Jerman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode perbandingan yang dilakukan dengan pendekatan yuridis-normatif, dimana penelitian menekankan pada data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa peraturan hukum mengenai pengangkatan anak di Indonesia belum cukup memadai dan perlu untuk dilakukan perbaikan. Dalam hal ini, Pemerintah perlu untuk membentuk Undang-Undang tersendiri tentang pengangkatan anak agar pengaturan mengenai pengangkatan anak menjadi lebih jelas dan komprehensif sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap anak sekaligus mewujudkan kepentingan terbaik untuk anak.

---

ABSTRACTThis undergraduate thesis explains the comparison of child adoption law between Indonesia and Germany, which includes definitions of adoption, history of adoption, forms of adoption, terms and procedures for adoption, guidance and supervision, legal consequences, and annulment of adoption. This research shows that there are similarities and differences between the law of adoption in Indonesia and Germany. The method used in this study is a comparison method which conducts with a juridical-normative approach, where research emphasizes on secondary data. The result of this study indicates that legal regulations regarding child adoption in Indonesia are not yet sufficient and need to be improved. In this case, the Government needs to establish a child adoption legislation in order to make the regulations regarding child adoption become more evident and comprehensive. Thus, it can provide protection for children as well as embodying the best interest of the child."

"Praktik pengangkatan anak terus dikenal dan berkembang dari masa ke masa, diawali dengan motif untuk meneruskan nama keluarga hingga akhirnya mengalami perubahan menjadi membantu dan memenuhi kebutuhan anak-anak yang kurang beruntung. Perihal pengangkatan anak di Indonesia yang termuat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan juga telah menekankan bahwa pengangkatan anak harus dengan kepentingan anak, namun peraturan yang ada masih belum cukup untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak, terutama anak. Bertolak dari hal tersebut, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut yang salah satunya dapat dilakukan dengan dengan menggunakan pendekatan perbandingan ketentuan hukum dari dua negara yang berbeda, yang mana dalam hal ini dilakukan antara Indonesia dan Thailand. Penelitian ini bersifat yuridis-normatif dan disusun dengan menjelaskan beberapa aspek terkait pengangkatan anak yang meliputi penertian, jenis, syarat, tata cara, akibat hukum, bimbingan dan pengawasan, serta pembatalan pengangkatan anak. Adapun tulisan ini diharapkan dapat melengkapi pengaturan pengangkatan anak di Indonesia terutama dalam hal pembatalan pengangkatan anak dan mendorong pembentukan undang-undang khusus pengangkatan anak di Indonesia.

---

The adopting children practice continues to be known and developed from time to time, starting with the motive to carry on the family name until finally switching to help and meet the needs of less fortunate children. Regarding child adoption in Indonesia, which is contained in several laws and regulations, it has also been emphasized that child adoption must accentuate the child's interests. However, the existing regulations are still insufficient to provide legal certainty and legal protection for the parties, especially the child in question. Accordingly, it is necessary to conduct further research that can be done by using a comparative approach to the legal provisions of two different countries, which in this case is carried out between Indonesia and Thailand. This research uses the normative-judicial method and is structured by explaining several aspects related to child adoption that include the definition, types, requirements, procedures, legal consequences, guidance, and supervision, as well as the termination of child adoption. This paper is expected to complement the regulation of child adoption in Indonesia, particularly in regard to the termination of child adoption, and to encourage the formation of a Child Adoption Act in Indonesia."

"Berdasarkan data Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Dinas Sosial Pengasuhan Anak dan Balita Departemen Sosial, menunjukkan peningkatan angka ‘penemuan anak dibawah usia satu tahun’ setiap tahunnya. Anak-anak tersebut diduga sengaja diterlantarkan oleh orang tuanya karena berbagai sebab. Kenyataan ini mendorong minat, bagi orang tua yang menemukan, untuk segera menolong dan mengasuhnya. Pengangkatan anak menurut hukum Islam merupakan pengasuhan anak dalam arti luas. Pengangkatan anak tidak berakibat hukum memutus hubungan darah, antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.Hak waris mewaris tidak dapat dilakukan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Demikian halnya dengan pengangkatan anak temuan, hubungan darah tidak dapat dihubungkan dengan orang tua angkat atau orang yang menemukannya. Dasar hukum Pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah firman Allah SWT, surah Al Azhab ayat 4 dan 5. Asas pengangkatan anak menurut hukum Islam tidak bertentangan dengan peraturan tentang pengangkatan anak, Pasal 39 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 39 Undang-Undang Tentang Prlindungan Anak, menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukit Tinggi dalam Penetapan Pengangkatan Anak Temuan Nomor:146/Pdt.P/2010/P A.Bkt. Hak anak dalam peraturan perundang- undangan Indonesia, diatur sebagaimana hukum Islam mengaturnya.

---

Based on data from the National Comission On Child Protection and Child Care Social Services and Toddles, show on increasing number of “the discovery of the child under the age of one year” every year. These children were abandoned complectly by their parents for a varietyof reasons. This fact prompted the interest for parents who find it. For immediare help and nourishes. Adoption according to Islamic low is a broad understanding of the term parenting. Because the adoption of the Islamic law does not result in the breakdown of legal relationship of blood between the adopted child and his biological parents. Legaly gift can not be done between the adopted child and adoptive parents. Likewise with the adoption of findings, blood relation could not be linked to the adoptive parents ar the person who found it. The legal basic for adoption of Islamic law is the word of Allah SWT, QS. Al Azhab verse 4-5. The principle of adoption of Islamic law is not contradictory with the rules of adoption, Clause 39 of Law No, 23 of 2002 on the Protection of Children. Clause 39 the law on child protection to be a basic legal considerations the Tribunal Superior Court JudgReligion Bukit Tinggi, in the determination of adoption of findings, No.146/Pdt.P/2010/PA.Bkt., Children’s right in legislation, organizeas stipulared by Islamic Law."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai perbandingan hukum antara Indonesia dan Filipina yang mengatur tentang Pengangkatan Anak (Adopsi). Skripsi ini disusun dengan menggunakan metode yuridis normatif. Pembahasan dilakukan dengan menjabarkan teori-teori dasar yakni pengertian, jenis, syarat dan tata cara, akibat hukum, pembatalan, serta bimbingan dan pengawasan mengenai pengangkatan anak yang ada di Indonesia dan Filipina. Kemudian setelah membahas teori-teori dasar dari kedua negara, penulis akan membandingkan keduanya dengan mencari persamaan dan perbedaan yang juga dijelaskan dalam tabel. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah merekomendasikan pemerintah Indonesia untuk membuat peraturan pengangkatan anak yang lebih komprehensif, khususnya yang mengatur tentang pembatasan alasan untuk melakukan pembatalan pengangkatan anak serta tata cara permohonan pembatalan pengangkatan anak dan dibuatnya sanksi untuk orang tua angkat yang salah satunya atau keduanya merupakan WNA (pengangkatan anak antarnegara) yang tidak melaporkan perkembangan anak angkat kepada Departemen Luar Negeri Republik Indonesia dalam halnya anak angkat dibawa oleh orang tua angkat ke negara asalnya.

---

ABSTRACTThis undergraduate thesis discusses the comparison between Indonesian and Philippines law which regulates child adoption. This thesis is formulated using a normative juridical method. The thesis was carried out by outlining the basic theories from both countries, such as definition of child adoption, types of child adoption, requisites and procedure for adopting, legal effects of child adoption, guidance and supervision of child adoption, and annulment of child adoption. After explaining the basic theories of the two countries, the author will compare the system from both countries by their similarities and differences which are also explained in the table format. The result of this research are to recommend the Indonesian Government to establish a more comprehensive child adoption regulation, especially for regulating the limitations of reasons for the annulment of child adoption, the procedures for the annulment of child adoption, and the establishment of sanctions for adoptive parents, one of which or both are foreigners (intercountry adoption) that do not report the development of the said adopted children to the Department of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia in the case of the adopted children in question is taken by their adoptive parents to their home countries."

"Pengangkatan anak yang belakangan ini semakin ramai dilakukan oleh masyarakat di seluruh dunia mempunyai pengaruh yang besar dalam pelaksanaan maupun akibat hukum yang ditimbulkannya. Sebagaimana diketahui, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan anak sudah ada di zaman sebelum perang di Indonesia, yaitu sebagaimana diatur dalam Staatsblad tahun 1917 No. 129. Dalam bab II Staatsblad tersebut diatur tentang pengangkatan anak yang berlaku khusus bagi orang-orang Tionghoa. Kemudian dengan semakin berkembangnya proses maupun akibat hukum yang ditimbulkan, membuat pemerintah Indonesia terus memperbarui peraturan mengenai pengangkatan anak (adopsi) ini. Peraturan terakhir yang bersangkutan dengan pengangkatan anak tersebut adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Seiring dengan semakin terbukanya hubungan diplomatik dan perekonomian Internasional, kemungkinan terjadinya pengangkatan anak antar negara juga semakin terbuka lebar. Di Indonesia pengaturan mengenai pengangkatan anak antar negara ini sudah dibuat sejak tahun 1978. Kemudian terus diperbarui hingga terakhir diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak."

"Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi sejak dilahirkan, sehingga tidak boleh ada pihak lain yang merampas hak tersebut. Pengangkatan anak yang belakangan ini semakin banyak dilakukan masyarakat tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia mempunyai pengaruh yang besar dalam pelaksanaan maupun akibat anak angkat yang ditimbulkannya.Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing yang banyak dilakukan, dengan memaparkan berbagai tujuan, pengangkatan anak tersebut haruslah dengan upaya perlindungan terhadap hak anak dan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan upaya perlindungan hukum terhadap pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing dengan tujuan agar perlindungan terhadap anak diutamakan maka pengangkatan anak hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium). Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah normatif dengan data yang digunakan data primer dan sekunder.Kesimpulan dari penulis mengenai pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing adalah adanya kelemahan pada peraturan perUndang-Undangan yang mengatur masalah pengangkatan anak yang kurang spesifik,mengikat dan juga belum cukup memberikan jaminan terhadap perlindungan hak anak. Dengan adanya perbaikan-perbaikan mengenai peraturanperaturan mengenai pengangkatan anak ini, diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap anak dan hak-haknya agar dapat hidup,tumbuh dan berkembang optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

---

Children are God creature that had their human rights since they were born, so no one can took their rights away from them. Nowadays, children adoption besides growing also give a big impacts not only in Indonesia but also in the whole world. Indonesian children that are adopted by foreign citizen should have many purpose to protect the children rights and also suitable based on Government Rules No.54of 2007about child adoption which is the implementation of RegulationNo.23 of 2002about the protection for children. Due to reach the purpose of protecting children rights therefore the Indonesian children that wants to be adopt by foreign citizen based on Indonesia?s regulation should be the ultimum remedium. The method in this thesis are yuridis normative using primary and secondary data.

The Conclusion of this thesis is that between Indonesian children that are adopted by foreign citizen is there are weakness in the regulation about children issue that are not specific, binding nor enough to guarantee the protection of the children. With the improvement of the regulation about the child adoption, we expect that it can bring more protection to children and their rights to live, grow, and develop optimaly according to their human dignity."