Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi hubungan perilaku caring dan motivasi dengan kinerja menerapkan prinsip etik keperawatan di RSUD Sragen. Desain penelitian deskripsi korelasi dengan rancangan cross sectional. Tempat penelitian di ruang IRNA dan ICU pada minggu ke-3 dan ke-4 April 2010. Sampel penelitian seluruh perawat pelaksana di IRNA RSUD Sragen, yaitu 100 perawat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku caring (p=0,000), dimensi respectful (p=0,000), dimensi assurance of human presence (p=0,000), motivasi (p=0,001), otonomi (p=0,006), tanggung jawab (p=0,000), dan kebijakan (p=0,004) berhubungan secara signifikan dengan kinerja menerapkan prinsip etik. Variabel yang paling dominan berhubungan adalah dimensi assurance of human presence.

---

This research aims to identify the relationship between caring behavior and motivation with performance in applying nurse ethics principles in nursing caring Public Hospital of Sragen (RSUD Sragen). The research design uses correlation description with cross sectional design. The place of research is hospitalized rooms and ICU in the third and the fourth week of April 2010. The research sample are all nurses in duty in Hospitalized Installation, they are 100 nurses.The result shows caring behavior (p=0.000), respectful dimension (p=0,000), assurance of human presence dimension (p=0,000), motivation, autonomy (p=0,006), responsibility (p=0,000) and policy (p=0,004) related significantly with performance of nurse in duty in applying ethics principles. The dominant variable is assurance of human presence dimension caring behavior."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia menjadi pedoman dalam Kode Etik Pustakawan Indonesia. Nilai-nilai Pancasila merasuk dalam setiap prinsip dan butir kode etik yaitu tanggung jawab, kejujuran, keadilan, dan otnomi. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan memahami makna dari butir-butir dari kode etik pustakawan yang menunjukkan representasi dari nilai-nilai Pancasila menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode semiotik Ferdinand De Saussure. Semiotik membagi Penanda (signifier) yaitu teks Kode etik pustakawan Indonesia dan teks Pancasila, petandanya (signified) yaitu eori dan konsep dari Pancasila dan kode etik tersebut, serta tanda (sign) yaitu makna nilai-nilai Pancasila yang terepresentasi dalam kode etik. Prinsip-prinsip etika profesi, kode etik pustakawan dan pancasila saling terkait dengan konvensi sosial. Para profesional pustakawan menyepakati Pancasila sebagai falsafah Negara Indonesia, maka setiap elemen dalam kehidupan sepatutnya memiliki unsur nilai Pancasila, tak terkecuali kode etik Pustakawan Indonesia.

---

ABSTRACT

This study discusses about Pancasila as the fundamental values become the guidelines for the basis of the formation of Indnonesian Librarian Ethics Code. Pancasila values pervasive in every principle and point ehtics code that responsibility, honesty, justice, and autonomy. This study aims to identify and understand the meaning of the librarian ethics code points that shows a representation from the values of Pancasila. This study use a qualitative approach with the method of Ferdinand De Saussure's semiotic. Semiotic divide signifier is Indonesian librarian ethics code and Pancasila text, the signified that is the theory and the concept of Pancasila and the ethics code, and sign is the meaning of Pancasila values are represented in the ethics code. The principles of professional ethics, librarians ethics code and Pancasila intertwined with social conventions. The professional librarians agree on Pancasila as the philosophy of the State of Indonesia, then every element in life should have an element of the Pancasila values, no exception is Indonesia Librarian Ethics Code."

"Penelitian yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk mengetahui pengaruh risiko hilangnya bank yang diukur dengan modal dan likuiditas bank dengan menetapkan instrumen yang variabel yang kredit perbankan, modal, rasio biaya gaji, rasio beban bunga, rugi risiko bank, ukuran Bank, efisiensi, BI Rate, dan produksi industri. Kemudian tidak hanya untuk menentukan pengaruh risiko kerugian tetapi dalam penelitian ini penulis juga ingin tahu apakah laba pengaruh sebelum pajak, risiko kerugian, ukuran Bank, efisiensi, BI Rate, dan produksi industri untuk likuiditas dengan menetapkan instrumen yang variabele laba sebelum pajak, kredit, rasio biaya gaji, beban bunga rasio, Dan risiko kerugian dengan menggunakan dua tahap metode least square untuk persamaan simultan untuk 2010q1 sampai 2014q4.

---

Research conducted by the authors aimed to determine the effect of the loss risk of the bank as measured with capital and liquidity of banks by setting a instrument variable that bank credit, capital, salary expenses ratio, interest expenses ratio, loss risk of the bank, bank size, efficiency, BI Rate, and the industrial production. Then not only to determine the influence of the loss risk but in this study the authors also wanted to know whether the influence profit before tax, loss risk, bank size, efficiency, BI Rate, and industrial production to liquidity by setting a instrument variabele that profit before tax, credit, salary expenses ratio, interest expenses ratio, dan loss risk by using two stage least square method for simultaneous equation for 2010q1 until 2014q4."

"Disadari atau tidak, dunia manusia itu pasti dengan beragam hiruk pikuknya. Indonesia sebagai bagian dari masyaraat dunia pun melewati fase dari zaman manual hingga revolusi industri dewasa ini, yang disebut dengan era 5.0"

"Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang melakukan kegiatan usaha, salah satunya penghimpunan dana dalam bentuk tabungan, giro dan deposito berdasarkan prinsip syariah. Pengaturan tentang perbankan syariah untuk pertama kalinya diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, selanjutnya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan terakhir dengan ditetapkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bagaimana pengaturan kegiatan usaha penghimpunan dana dalam perbankan syariah menurut UU No. 7 Tahun 1992, UU No. 10 Tahun 1998 dan UU No. 21 Tahun 2008 serta bagaimana dampak diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2008 terhadap perkembangan kegiatan usaha penghimpunan dana dalam perbankan syariah di Indonesia. Dengan metode penelitian kepustakaan serta pengolahan data secara kualitatif. Penelitian ini ditujukan untuk menjawab permasalahan di atas. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa UU No. 7 Tahun 1992. tidak mengatur kegiatan usaha penghimpunan dana dan hanya mengatur kegiatan usaha berupa pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil saja. Begitu pula UU No. 10 Tahun 1998 yang hanya secara implisit mengatur tentang kegiatan usaha penghimpunan yang berdasarkan Prinsip Syariah. Kegiatan usaha penghimpunan dana dalam perbankan syariah baru diatur secara rinci sejak lahirnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank Syariah melakukan kegiatan penghimpunan dana dengan menggunakan akad wadi?ah dan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. Hal ini tentu saja membuka peluang usaha bagi Bank Syariah untuk mengembangkan produk dalam penghimpunan dananya secara lebih variatif dan inovatif.

---

The development of Islamic banking in Indonesia is a manifestation of the demand for people who need an alternative banking system in their operations, one of which collects funds from the public in the form of savings, current accounts and deposits in accordance with Islamic principles. Legal foundation of Islamic banking for the first time stipulated in Law No. 7 of 1992, hereinafter Law No. 10 of 1998 concerning Amendment to Law No. 7 of 1992, and finally to the enactment of Law No. 21 of 2008 on Islamic Banking. How are the fund raising activities in the Islamic banking according to Law No. 7 of 1992, Law No. 10 of 1998 and Law No. 21 of 2008 and how the impact of the enactment of Law No. 21 of 2008 on the development of fund raising activities in Islamic banking in Indonesia. With a library research methods and qualitative data processing, this study aimed to answer the above problems.

The results showed that Law No. 7 of 1992. Not set at all business activities and fund raising efforts only form of financing based on the principles for results only. Similarly, Law no. 10 of 1998 which only implicitly regulates the accumulation of business activities based on Islamic principles. The operations of union funds in the new Islamic banking is regulated in detail since the inception of Law No. 21 of 2008 on Islamic Banking. Islamic banks do fund raising activities by using wadi'ah and mudharabah contract or other contract that does not conflict with Islamic principles. This is of course open business opportunities for Islamic banks to develop products in the collection of funds in a more varied and innovative."