Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembinaan pendidikan tinggi hukum dalam Pembangunan Jangka Panjang II tidak dapat dilepaskan dari pendidikan tinggi hukum saat ini (1970-1995) dan masa lalu (1945-1970). Dari pengalaman sejarah kita mengetahui apa yang masih dapat kita pertahankan dari pendidikan tinggi hukum yang lama, dan mana yang sudah perlu disempurnakan ataupun diganti. Melalui UUD 1945 kita menyatakan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, Keinginan untuk mewujudkan "negara berdasarkan hukum" (rechstaat) inilah yang harus selalu mendasari pendidikan tinggi hukum Indonesia."

"Pendidikan tinggi hukum dengan jalur gelar, yaitu jenjang S-1, S-2, dan S-3 telah dapat menyusun sistem pendidikan yang secara konseptual mampu menghadapi tantangan kebutuhan tenaga-tenaga ahli hukum dalam PJP II. Di lain pihak, pendidikan tinggi hukum dengan jalur non-gelar, yaitu pendidikan spesialis (Sp) dan "pendidikan hukum berlanjut" masih memerlukan pemikiran dan pengembangan. Dalam membina sistem pendidikan tinggi hukum dapat dilihat lepas atau terpisah dari kegiatan kajian hukum dan kerja sama dengan kalangan profesi hukum."

"Yayasan yang merupakan badan hukum yang terdiri atas harta kekayaan yang dipisahkan dengan tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Berlakunya Undang-undang No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, maka suatu yayasan yang usahanya dibidang pendidikan harus tunduk pada ketentuan undang undang tersebut. Dampak berlakunya UU BHP terhadap yayasan adalah yayasan harus membentuk BHP kemudian membubarkan diri.

---

Foundation which is a legal entity consisting of the separate property with the objective of social, religious and humanitarian. The introduction of Indonesian Law No. 9 Year 2009 about Legal Education, the foundation of a business education should be subject to the provisions of the law. The effect of the introduction of BHP Law is the foundation of the foundation must be established and BHP discharge."

"Dalam tulisan ini diargumentasikan dua hal. Pertama, berdasarkan evaluasi tujuan pendidikan hukum di Indonesia, ternyata tujuan pendidikan hukum tidak otonom. Argumentasi kedua dalam tulisan ini adalah evaluasi penyelenggaraaan pendidikan hukum menunjukkan beberapa kelemahan yang sangat berpengaruh pada lulusan fakultas hukum."