Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada tesis ini dilakukan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 615/PDT.KPPU/2014/PN.JKT.PST dan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perkara Nomor 05/KPPU-I/2014. Penelitian ini didasarkan pada metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan teori mengenai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, stufenbau theorie, dan teori mengenai welfare state untuk menganalisa penerapan Pasal 19 huruf a Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Majelis Hakim. Melalui kajian terhadap studi kasus diperoleh hasil bahwa belum terdapat kesatuan pemahaman oleh Majelis Komisi dan Majelis Hakim dalam memahami dan menerapkan Pasal 19 huruf a dan Pasal 50 huruf a Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

---

This thesis analyzed the Central Jakarta District Court (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) Verdict Number 615/PDT.KPPU/2014/PN.JKT.PST and the Business Competition Supervisory Commission Decision (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) Verdict Number 05/KPPU-I/2014. The study was based on normative legal research methods by using the theory of fairness, expediency and legal certainty, Stufenbau Theorie, and theories on the welfare state to analyze the application of Article 19, paragraph a of the Law on Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition (Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat) by the Komisi Pengawas Persaingan Usaha and judges. Through the study of the case study result that there has been no unified understanding by the Assembly Commission and the Council of Judges in understanding and applying Article 19 paragraph a and Article 50 paragraph a Law on Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition"

"Pemanfaatan sistem elektronik telah memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan sarana efektif dalam menunjang aspek-aspek kehidupan termasuk diantaranya penggunaan sistem elektronik dalam sistem pembayaran. Pemanfaatan sistem elektronik di satu sisi memang telah memberikan manfaat, namun di sisi lain mengandung risiko yang dapat menyebabkan kerugian bagi pengguna. Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pengguna jasa sistem elektronik untuk pembayaran, serta perlindungan hukum bagi pengguna layanan keuangan inklusif yang memanfaatkan layanan perbankan tanpa kantor yang merupakan salah satu delivery channel sebagai pendukung e-commerce. Selain itu juga membahas mengenai bagaimana peraturan memberikan perlindungan bagi pengguna jasa sistem elektronik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, dengan menggunakan metode penelitian berupa studi kepustakaan dan melakukan wawancara. Terciptanya perlindungan hukum terhadap pengguna sistem elektronik membutuhkan keterlibatan banyak pihak antara lain, pengguna itu sendiri, penyelenggara sistem elektronik, penyedia layanan produk dan jasa yang memanfaatkan sistem elektronik, masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak terkait lainnya.

---

Utilization of electronic systems has contributed to improving the welfare, progress and effective tool in supporting aspects of life, including the use of electronic systems in the payment system. Utilization of electronic systems on the one hand it has provided benefits, but on the other hand contain risks that could cause harm to the user. This thesis discusses the legal protection of the electronic systems for payment services, and legal protection for the users of financial services utilizing inclusive banking services without an office, which is one delivery channel to support e- commerce. It also discussed on how the rules provide protection for service users of electronic systems. This research is descriptive qualitative study, using research methods such as literature study and conduct interviews. The creation of the legal protection of electronic systems requires the involvement of many parties, among others, the users themselves, the organizers of the electronic system, the service provider of products and services that utilize electronic systems, communities, governments, and other interested parties."

"Dunia usaha diharapkan dapat turut serta meningkatkan perekonomian nasional dalam menghadapi tantangan perekonomian dunia di era globalisasi ini, khususnya mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan dunia usaha. Pemerintah Indonesia pun memandang perlu untuk membuat sebuah peraturan perundang-undangan bagi dunia usaha, yang merupakan salah satu pilar perekonomian nasional agar memiliki landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional. Untuk mengakomodir hal tersebut, UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas disahkan.Dalam undang-undang ini, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perseroan/CSR adalah kewajiban perseroan yang harus dilaksanakan sesuai amanat UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 74.Oleh karena itu ketentuan lebih lanjut mengenai CSR ini perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya khususnya mengenai kedudukan dan peran dari CSR. Selain itu, UU ini masih memiliki kelemahan-kelemahan, yaitu dalam hal sanksi, jenis dan jumlah serta penerima dan cara pertanggungjawaban dalam pelaksanaan CSR. Meskipun demikian, UU ini merupakan suatu langkah besar dalam upaya memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan CSR.

---

The business world is expected to participate in improving the national economy , so it will face the challenges of the world economy in this globalization era, particularlyregarding Corporate Social Responsibility. The Indonesian government also sees the need to create a legilation for the business world, which is one of the pillars of the national economy in order to have a legal basis to further spur national development. To accommodate this, Law 40 of 2007 regarding limited Liability Company was passed. In this act, Corporatr Social Responsibility is a company’s obligation that should be implemented as mandated by article 74, Law 40 of 2007 about Limited Company. Therefore, further provisions regarding CSR needs to be regulated by the government regulations or other legislations, particularly regarding the position and role of CSR. In additions, this law still has shortcomings, namely in terms of sanctions, as well as the type and number, recipients and its accountability in the implementation of CSR. However, this law is a major step in the effort to provide a legal basis for the implementation of CSR."

"Izin usaha pengangkatan BMKT oleh pihak asing di Indonesia mengalami kontradiksi pengaturan antara UU Cagar Budaya yang melarang pihak asing untuk ambil bagian dalam kegiatan usaha bawah air dan UU Penetapan Perpu Cipta Kerja yang mengijinkan usaha pengangkatan BMKT dengan melibatkan pihak asing. Tesis ini menentukan apakah izin usaha pengangkatan BMKT yang dilakukan pihak asing sah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan memberikan rekomendasi pengaturan tentang izin usaha pengangkatan BMKT oleh pihak asing bagi Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan perbandingan Negara Australia dan Cina. Hasil penelitian menunjukkan; Pertama, izin usaha pengangkatan BMKT oleh pihak asing tidak sah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini karena ada pembatasan terhadap kepemilikan dan pengelolaan pihak asing oleh UU Cagar Budaya yang merupakan pengaturan secara khusus terhadap cagar budaya baik didarat maupun diair, sedangkan UU Penetapan Perpu Cipta Kerja merupakan pengaturan yang umum. Selain itu, UU Penetapan Perpu Cipta Kerja tidak mengubah dan mencabut UU Cagar Budaya dan lebih spesifiknya pengaturan UU Cagar Budaya terhadap BMKT di Indonesia. Kedua, terdapat 2 (dua) rekomendasi pengaturan BMKT di Indonesia yakni mengubah aturan pembatasan kepemilikan pada UU Cagar Budaya dan menyusun UU BMKT di Indonesia yang mencakup : membuat ketentuan durasi permohonan izin ke instansi yang bertanggungjawab untuk kegiatan pengangkatan BMKT, menentukan kekuasaan pemerintah pada BMKT di wilayah laut, mengurangi instansi pemerintah yang ikut ambil bagian dalam pengangkatan BMKT, membatasi izin usaha pengangkatan BMKT bagi pihak asing di indonesia selama 2 (dua) tahun.

---

The BMKT removal business license by foreign parties in Indonesia experiences regulatory contradictions between the Cultural Heritage Law which prohibits foreign parties from taking part in underwater business activities and the Job Creation Law which allows BMKT removal business by involving foreign parties. This thesis determines whether BMKT removal business licenses conducted by foreign parties are valid according to Indonesian laws and regulations and provides recommendations for regulating BMKT removal business licenses by foreign parties for Indonesia. This research is a normative legal research with a legislative approach and a comparison of Australia and China. The results of the study show; First, the BMKT removal business license by foreign parties is not valid according to Indonesian laws and regulations. This is because there are restrictions on foreign ownership and management by the Cultural Heritage Law which is a specific regulation of cultural heritage both on land and in water, while the Job Creation Law is a general regulation. In addition, the Job Creation Perpu Stipulation Law does not amend and revoke the Cultural Heritage Law and more specifically the Cultural Heritage Law's regulation of BMKT in Indonesia. Second, there are 2 (two) recommendations for regulating BMKT in Indonesia, namely changing the ownership restriction rules in the Cultural Heritage Law and drafting a BMKT Law in Indonesia which includes: make provisions for the duration of permit applications to the agency responsible for BMKT removal activities, determine the government's authority over BMKT in the sea area, reduce government agencies that take part in BMKT removal, limit BMKT removal business licenses for foreign parties in Indonesia for 2 (two) years."

"Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang paling sering dilakukan oleh masyarakat dan terkait langsung dengan pemindahan hak dari pihak yang satu (penjual) ke pihak lainnya (pembeli) sehingga di dalamnya mengandung banyak permasalahan hukum yang cukup beragam. Permasalahan yang diidentifikasi adalah akibat hukum dari perjanjian pengikatan jual bell yang dibatalkan secara sepihak oleh pihak penjual dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 321/Pdt.G/20021PN.JIfT.PST. Berta kesesuaian kaidah-kaidah hukum perjanjian dengan putusan tersebut.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan tipe penelitian explanatoris untuk menjelaskan hubungan sebab akibat dengan didukung oleh data yang sudah cukup yang terkait dengan teori-teori hukum dan pelaksanaan hukum positif yang menyangkut perjanjian jual bell dan hibah serta rancangan penelitian Case Study Design untuk memperoleh informasi secara menyeluruh dan terintegrasi yang terkait dengan kasus dalam putusan pengadilan yang diteliti yang didukung bahan hukum primer, skunder dan tertier. Hasil penelitian melahirkan kesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 321/Pdt.G/2002/PN.JKT.PST. merupakan akibat langsung dari pembatalan sepihak oleh penjual atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli yaitu batalnya perjanjian jual bell, kewajiban bagi penjual untuk membayar ganti kerugian senilai dan ditetapkannya serta Sita Jaminan yang telah dilaksanakan terhadap tanah yang diperkarakan adalah sah dan berharga. Hukuman bagi penjual untuk membayar ganti kerugian kepada pihak pembeli telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1249 KUH Perdata yang menyatakan bahwa ganti kerugian hanya diperkenankan sebatas yang ditetapkan dalam perjanjian untuk suatu perjanjian yang di dalamnya ada provisi yang menentukan jumlah ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak yang melakukan wanprestasi.

---

Selling agreement represent deed of most law because often conducted by society and direct related with conveyancing from a side which is one (seller) to other one (buyer) so that in it contain many problems of law which immeasurable enough. Problems identified in thesis are legal consequences from agreement cordage of canceled sales unilaterally by seller in Court Decision of Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Number 3211Pdt.G/2002/PN.JKT.PST. and also according to contractual law method with the decision.Applicated research is bibliography method with type research explanatory to explain causality pickaback by data which have enough which related to theory punish and positive law enforcement concerning with selling agreement and donation and also device research is Case Study Design to obtain information by totally and integrated which related to case in accurate justice decision which supported by law materials primary, secondary and tretiery.Result of research bear conclusion that mentioned Court Decision of Pengadilan Negeri Jakarta Pusat representing direct effect from one side cancellation by seller to the Agreement Cordage of Sales that is its cancelation of selling agreement, obligation to seller to pay indemnation for the price of and specifying of and also Confiscate Guarantee which have been executed to litigated land as validity and worth decision. Penalization to seller to pay indemnation to buyer have pursuant to Section 1249 KUH Perdata expressing that indemnation only allowed limited to set in agreement to an agreement which in it there is provision determining the amount of indemnation to be paid by the side breaking a promise."

"Salah satu bentuk dari kegiatan perekonomian khususnya dibidang perdagangan adalah keagenan, dalam hal ini keagenan adalah salah satu bentuk perikatan khusus dibidang perdagangan. Masalah-masalah yang biasa atau mungkin timbul didalam praktek keagenan khususnya di Indonesia juga memerlukan pengaturan lebih lanjut. Untuk itu Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan keagenan di Indonesia, Bentuk hubungan keagenan umumnya tertuang dalam bentuk perjanjian keagenan yang dibuat antara pihak agen dengan pihak prinsipal. Perjanjian keagenan tersebut mengandung berbagai aspek hukum."