Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Praktik pemberian amnesti oleh Presiden Indonesia dari masa ke masa tidak ada keseragaman. Ketidakseragaman itu terlihat dari subjek yang diberi amnesti maupun tindak pidana yang dilakukan oleh penerima amnesti. Kasus pemberian amnesti kepada Baiq Nuril Maknun menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, karena selama ini di Indonesia umumnya amnesti yang diberikan berkaitan dengan alasan politik dan secara kolektif. Pemberian amnesti memiliki akibat hukum yaitu menghapuskan dasar penuntutan dan menjalankan pidana. Penelitian ini akan menjawab beberapa permasalahan seputar; pertama, kedudukan lembaga amnesti dalam ranah Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana di Indonesia; kedua, problematika pengaturan dan praktik pemberian amnesti di Indonesia; dan ketiga, pengaturan ideal hak prerogatif presiden khususnya amnesti pada masa yang akan datang di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder, dengan didukung oleh data primer serta dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Selain menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan yang menjadi ciri penelitian hukum normatif, dilakukan pula pendekatan historis dan komparatif. Hasil dari penelitian ini ialah; pertama, kedudukan lembaga amnesti di Indonesia tidak dapat dipisahkan secara tegas, karena pengaturan amnesti dalam hukum tata negara dan hukum pidana saling berkaitan dan tidak terpisahkan; kedua, pengaturan dan praktik pemberian amnesti di Indonesia masih abstrak dan tidak jelas; dan ketiga, pengaturan ideal dilakukan dengan merumuskan dan membuat Undang-Undang yang mengatur mengenai amnesti agar dapat terciptanya kepastian hukum.

---

There is no uniformity in the practice of granting amnesty by the President of Indonesia from time to time. This inconsistency can be seen from the subjects who were given amnesty as well as the crimes committed by the recipients of the amnesty. The case of granting amnesty to Baiq Nuril Maknun raises pros and cons in society, because so far in Indonesia generally amnesties are granted for political reasons and collectively. The granting of amnesty has legal consequences, namely eliminating the basis for prosecution and carrying out criminal acts. This research will answer several problems regarding; first, the position of the amnesty institution in the realm of constitutional law and criminal law in Indonesia; second, the problem of regulation and practice of granting amnesty in Indonesia; and third, the ideal arrangement of presidential prerogatives, especially amnesty in the future in Indonesia. This research is a normative legal research that uses secondary data, supported by primary data and analyzed descriptively-qualitatively. In addition to using a conceptual approach and legislation that characterizes normative legal research, historical and comparative approaches are also carried out. The results of this study are; first, the position of amnesty institutions in Indonesia cannot be separated explicitly, because amnesty arrangements in constitutional law and criminal law are interrelated and inseparable; second, the regulation and practice of granting amnesty in Indonesia is still abstract and unclear; and third, the ideal arrangement is carried out by formulating and enacting a law that regulates amnesty in order to create legal certainty."

"Tesis ini membahas mengenai pengaturan perkumpulan sebagai badan hukum dengan menganalisa Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang merupakan sistem online. Perkumpulan untuk menjadi badan hukum harus membuat akta pendirian yang dilanjutkan dengan permohonan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui SABH. Prosedur pengesahan perkumpulan sebagai badan hukum melalui SABH tentunya diharapkan sinkron dengan pengaturan Akta pendirian dan pengesahan perkumpulan sebagai badan hukum. Prosedur pengesahan perkumpulan merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 3 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan (Permenkumham No. 3/2016). Sedangkan Format isian SABH tidak ditemukan pengaturannya dalam UU Ormas maupun Permenkumham no. 3 Tahun 2016, namun diambil dari draft Rancangan Undang-Undang Perkumpulan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Pengaturan perkumpulan tidak sinkron dalam hal pendirian, pengesahan badan hukum dan perubahan anggaran dasar. Sampai saat ini RUU Perkumpulan belum disahkan, tetapi dalam aplikasi SABH menggunakan aturan yang terdapat dalam RUU Perkumpulan, sementara RUU belum menjadi hukum positif.

---

This thesis discusses about the settings of associations as a legal entity by analyzing the Legal Entity Administration System (SABH) which is an online

system. The association to become a legal entity shall establish a deed of incorporation followed by the application for ratification of the Legal Entity to the

Minister of Law and Human Rights through SABH. The procedure of legitimating the association as a legal entity through SABH is certainly expected to be in sync

with the establishment of the Deed of establishment and ratification of the association as a legal entity. The procedure for ratification of the association refers

to Law Number 17 Year 2013 on Community Organizations (Community Law) and Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 3 of 2016 on Procedures for Applying of Legal Entitlement and Approval of Amendment of Articles Association (Permenkumham No. 3/2016). While the SABH fielding format is not found in the Community Law and Permenkumham no. 3 of 2016, but taken from the draft bill of association, thus causing legal uncertainty. The arrangement of associations is out of sync in the establishment, legalization and amendment of the articles of association. Up until now the Associations Law has not yet been ratified, but in SABH applications use the rules contained in the Draft

Bill, while the bill has not become a positive law yet."

"Penelitian ini menganalisis konsep kausa sebagai syarat sah perjanjian dalam sistem hukum Indonesia, Belanda, Prancis, dan Jerman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan konsep kausa sebagai syarat sah perjanjian dalam sistem hukum Indonesia, Belanda, Prancis, dan Jerman. Alasan utama dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk memahami perbedaan penafsiran dan penerapan kausa dalam hukum perjanjian di keempat negara tersebut, serta memberikan saran bagi pembaruan hukum perdata di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal dengan pendekatan komparatif, menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa konsep kausa di Indonesia perlu diadopsi dalam aturan lain untuk menghindari ketidakpastian hukum, sebagaimana telah dilakukan oleh Belanda dan Prancis setelah reformasi hukum perdata mereka.

---

This study analyzes the concept of causa as a valid condition for contracts in the legal systems of Indonesia, the Netherlands, France, and Germany. This study aims to analyze and compare the concept of causa as a valid condition for contracts in the legal systems of Indonesia, the Netherlands, France, and Germany. The primary reason for conducting this research is to understand the differences in interpretation and application of causa in contract law among these four countries, and to provide suggestions for the reform of civil law in Indonesia. The research method used is doctrinal research with a comparative approach, utilizing secondary data obtained through literature review. The findings indicate that the concept of causa in Indonesia needs to be adopted into other regulations to avoid legal uncertainty, as has been done by the Netherlands and France after their civil law reforms."

"Indonesia merupakan negara berbasis hukum (rechtsstaat) dimana pemerintahannya dilaksanakan berdasarkan undang-undang, dan adanya upaya untuk menjunjung dan menempatkan hukum pada kedudukan tertinggi (supremacy of law). Untuk mengamalkan hal tersebut, dibutuhkan masyarakat yang memiliki kesadaran akan hukum yang cukup tinggi sehingga masyarakat, sebagai elemen negara, dapat berpartisipasi secara efektif dalam sistem hukum yang ada. Teknologi hukum, atau biasa dikenal sebagai legal technology (legal tech) dapat membantu untuk memfasilitasi kesadaran tersebut. Proses digitalisasi hukum sendiri biasanya terbagi menjadi tiga bagian, salah satunya adalah pengintegrasian produk hukum ke dalam sistem informasi seperti yang dilakukan pada penelitian ini. Penelitian ini dilakukan untuk menggali masalah dan kebutuhan pengguna terkait sistem pencarian dokumen hukum serta mengembangkan dan mengevaluasi prototipe yang menjadi solusi atas permasalahan tersebut. Penelitian ini dilakukan dalam tiga iterasi menggunakan pendekatan user-centered design. Iterasi pertama dan kedua menghasilkan high-fidelity prototype yang dievaluasi secara kualitatif dengan usability testing. Iterasi ketiga menghasilkan high-fidelity prototype yang dievaluasi secara kuantitatif menggunakan system usability scale (SUS) dan post-study system usability questionnaire (PSSUQ). Berdasarkan hasil penelitian, tim penulis membuat sistem dengan fitur utama antara lain filter yang komprehensif , sort untuk mengurutkan dokumen, daftar isi pada peraturan, informasi terkait peraturan (dokumen peraturan gabungan, dasar hukum, riwayat perubahan, dan peraturan pelaksana), informasi terkait putusan (riwayat putusan dan catatan amar), bookmark dan fitur pembaharuan dokumen pada bookmark. Kemudian, berdasarkan hasil survei pada 48 responden, nilai SUS menunjukkan 70,46 dengan predikat good pada rentang adjectives, predikat acceptable pada rentang acceptability, dan C untuk grade scale. Sedangkan untuk PSSUQ, nilai yang didapat adalah 2,69 untuk system quality, 2,82 untuk information quality, 2,41 untuk interface quality, dan 2,67 untuk overall. Kedua evaluasi tersebut menunjukkan bahwa desain yang dibuat sudah cukup baik. Penelitian ini menghasilkan rancangan desain sistem pencarian ranking-based untuk dokumen legal yang memenuhi kebutuhan pengguna. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada domain legal tech di Indonesia.

---

In Indonesia, the government operates under the principles of a rechtsstaat, or country based on the rule of law, where there are efforts to uphold and place the law in the highest position (supremacy of law). In order for society to properly engage in the current legal system as a part of the state, it is necessary for society to have a high level of legal awareness. Legal technology, or commonly known legal tech can help to facilitate this awareness. The legal digitization process itself is usually divided into three parts, one of which is the integration of legal products into the information system carried out in this research. The purpose of this research was to investigate issues and user requirements related to legal document search systems, as well as to develop and evaluate prototypes that aim to address these issues. This research uses a user-centered design approach and was carried out in three rounds of iterations. A high-fidelity prototype that was developed during the first and second iterations was evaluated qualitatively through usability testing. The third iteration also produced a high-fidelity prototype which was evaluated quantitatively using the system usability scale (SUS) and post-study system usability questionnaire (PSSUQ). Based on the research results, the research team created a system with main features including comprehensive filters, sort feature to sort the documents, table of contents in regulations, information related to regulations (combined regulatory documents, legal basis, history of changes, and implementing regulations), information related to judgments (judgment history and verdict notes), bookmarks and document update in bookmarks. Then, based on the survey results of 48 respondents, the SUS value showed 70.46 with a good predicate in the adjectives range, an acceptable predicate in the acceptability range, and C for the grade scale. While the PSSUQ value showed 2,69 for system quality, 2,82 for information quality, 2,41 for interface quality, and 2,67 for overall. The results of both evaluations indicated that the design was good. This research produces a draft design of a ranking-based search system for legal documents that meets user needs. It is hoped that this research can contribute to Indonesia's legal tech industry."

"Indonesia merupakan negara berbasis hukum (rechtsstaat) dimana pemerintahannya dilaksanakan berdasarkan undang-undang, dan adanya upaya untuk menjunjung dan menempatkan hukum pada kedudukan tertinggi (supremacy of law). Untuk mengamalkan hal tersebut, dibutuhkan masyarakat yang memiliki kesadaran akan hukum yang cukup tinggi sehingga masyarakat, sebagai elemen negara, dapat berpartisipasi secara efektif dalam sistem hukum yang ada. Teknologi hukum, atau biasa dikenal sebagai legal technology (legal tech) dapat membantu untuk memfasilitasi kesadaran tersebut. Proses digitalisasi hukum sendiri biasanya terbagi menjadi tiga bagian, salah satunya adalah pengintegrasian produk hukum ke dalam sistem informasi seperti yang dilakukan pada penelitian ini. Penelitian ini dilakukan untuk menggali masalah dan kebutuhan pengguna terkait sistem pencarian dokumen hukum serta mengembangkan dan mengevaluasi prototipe yang menjadi solusi atas permasalahan tersebut. Penelitian ini dilakukan dalam tiga iterasi menggunakan pendekatan user-centered design. Iterasi pertama dan kedua menghasilkan high-fidelity prototype yang dievaluasi secara kualitatif dengan usability testing. Iterasi ketiga menghasilkan high-fidelity prototype yang dievaluasi secara kuantitatif menggunakan system usability scale (SUS) dan post-study system usability questionnaire (PSSUQ). Berdasarkan hasil penelitian, tim penulis membuat sistem dengan fitur utama antara lain filter yang komprehensif , sort untuk mengurutkan dokumen, daftar isi pada peraturan, informasi terkait peraturan (dokumen peraturan gabungan, dasar hukum, riwayat perubahan, dan peraturan pelaksana), informasi terkait putusan (riwayat putusan dan catatan amar), bookmark dan fitur pembaharuan dokumen pada bookmark. Kemudian, berdasarkan hasil survei pada 48 responden, nilai SUS menunjukkan 70,46 dengan predikat good pada rentang adjectives, predikat acceptable pada rentang acceptability, dan C untuk grade scale. Sedangkan untuk PSSUQ, nilai yang didapat adalah 2,69 untuk system quality, 2,82 untuk information quality, 2,41 untuk interface quality, dan 2,67 untuk overall. Kedua evaluasi tersebut menunjukkan bahwa desain yang dibuat sudah cukup baik. Penelitian ini menghasilkan rancangan desain sistem pencarian ranking-based untuk dokumen legal yang memenuhi kebutuhan pengguna. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada domain legal tech di Indonesia.

---

In Indonesia, the government operates under the principles of a rechtsstaat, or country based on the rule of law, where there are efforts to uphold and place the law in the highest position (supremacy of law). In order for society to properly engage in the current legal system as a part of the state, it is necessary for society to have a high level of legal awareness. Legal technology, or commonly known legal tech can help to facilitate this awareness. The legal digitization process itself is usually divided into three parts, one of which is the integration of legal products into the information system carried out in this research. The purpose of this research was to investigate issues and user requirements related to legal document search systems, as well as to develop and evaluate prototypes that aim to address these issues. This research uses a user-centered design approach and was carried out in three rounds of iterations. A high-fidelity prototype that was developed during the first and second iterations was evaluated qualitatively through usability testing. The third iteration also produced a high-fidelity prototype which was evaluated quantitatively using the system usability scale (SUS) and post-study system usability questionnaire (PSSUQ). Based on the research results, the research team created a system with main features including comprehensive filters, sort feature to sort the documents, table of contents in regulations, information related to regulations (combined regulatory documents, legal basis, history of changes, and implementing regulations), information related to judgments (judgment history and verdict notes), bookmarks and document update in bookmarks. Then, based on the survey results of 48 respondents, the SUS value showed 70.46 with a good predicate in the adjectives range, an acceptable predicate in the acceptability range, and C for the grade scale. While the PSSUQ value showed 2,69 for system quality, 2,82 for information quality, 2,41 for interface quality, and 2,67 for overall. The results of both evaluations indicated that the design was good. This research produces a draft design of a ranking-based search system for legal documents that meets user needs. It is hoped that this research can contribute to Indonesia's legal tech industry."

"Indonesia merupakan negara berbasis hukum (rechtsstaat) dimana pemerintahannya dilaksanakan berdasarkan undang-undang, dan adanya upaya untuk menjunjung dan menempatkan hukum pada kedudukan tertinggi (supremacy of law). Untuk mengamalkan hal tersebut, dibutuhkan masyarakat yang memiliki kesadaran akan hukum yang cukup tinggi sehingga masyarakat, sebagai elemen negara, dapat berpartisipasi secara efektif dalam sistem hukum yang ada. Teknologi hukum, atau biasa dikenal sebagai legal technology (legal tech) dapat membantu untuk memfasilitasi kesadaran tersebut. Proses digitalisasi hukum sendiri biasanya terbagi menjadi tiga bagian, salah satunya adalah pengintegrasian produk hukum ke dalam sistem informasi seperti yang dilakukan pada penelitian ini. Penelitian ini dilakukan untuk menggali masalah dan kebutuhan pengguna terkait sistem pencarian dokumen hukum serta mengembangkan dan mengevaluasi prototipe yang menjadi solusi atas permasalahan tersebut. Penelitian ini dilakukan dalam tiga iterasi menggunakan pendekatan user-centered design. Iterasi pertama dan kedua menghasilkan high-fidelity prototype yang dievaluasi secara kualitatif dengan usability testing. Iterasi ketiga menghasilkan high-fidelity prototype yang dievaluasi secara kuantitatif menggunakan system usability scale (SUS) dan post-study system usability questionnaire (PSSUQ). Berdasarkan hasil penelitian, tim penulis membuat sistem dengan fitur utama antara lain filter yang komprehensif , sort untuk mengurutkan dokumen, daftar isi pada peraturan, informasi terkait peraturan (dokumen peraturan gabungan, dasar hukum, riwayat perubahan, dan peraturan pelaksana), informasi terkait putusan (riwayat putusan dan catatan amar), bookmark dan fitur pembaharuan dokumen pada bookmark. Kemudian, berdasarkan hasil survei pada 48 responden, nilai SUS menunjukkan 70,46 dengan predikat good pada rentang adjectives, predikat acceptable pada rentang acceptability, dan C untuk grade scale. Sedangkan untuk PSSUQ, nilai yang didapat adalah 2,69 untuk system quality, 2,82 untuk information quality, 2,41 untuk interface quality, dan 2,67 untuk overall. Kedua evaluasi tersebut menunjukkan bahwa desain yang dibuat sudah cukup baik. Penelitian ini menghasilkan rancangan desain sistem pencarian ranking-based untuk dokumen legal yang memenuhi kebutuhan pengguna. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada domain legal tech di Indonesia.

---

In Indonesia, the government operates under the principles of a rechtsstaat, or country based on the rule of law, where there are efforts to uphold and place the law in the highest position (supremacy of law). In order for society to properly engage in the current legal system as a part of the state, it is necessary for society to have a high level of legal awareness. Legal technology, or commonly known legal tech can help to facilitate this awareness. The legal digitization process itself is usually divided into three parts, one of which is the integration of legal products into the information system carried out in this research. The purpose of this research was to investigate issues and user requirements related to legal document search systems, as well as to develop and evaluate prototypes that aim to address these issues. This research uses a user-centered design approach and was carried out in three rounds of iterations. A high-fidelity prototype that was developed during the first and second iterations was evaluated qualitatively through usability testing. The third iteration also produced a high-fidelity prototype which was evaluated quantitatively using the system usability scale (SUS) and post-study system usability questionnaire (PSSUQ). Based on the research results, the research team created a system with main features including comprehensive filters, sort feature to sort the documents, table of contents in regulations, information related to regulations (combined regulatory documents, legal basis, history of changes, and implementing regulations), information related to judgments (judgment history and verdict notes), bookmarks and document update in bookmarks. Then, based on the survey results of 48 respondents, the SUS value showed 70.46 with a good predicate in the adjectives range, an acceptable predicate in the acceptability range, and C for the grade scale. While the PSSUQ value showed 2,69 for system quality, 2,82 for information quality, 2,41 for interface quality, and 2,67 for overall. The results of both evaluations indicated that the design was good. This research produces a draft design of a ranking-based search system for legal documents that meets user needs. It is hoped that this research can contribute to Indonesia's legal tech industry."