Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenyelesaian sengketa para pihak yang terikat dalamsuatu perjanjian, dapat diselesaikan melalui Peradilanumum, maupun melalui Arbitrase sebagai salah satu bentukalternatif penyelesaian sengketa yang, diatur di dalamUndang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase danAlternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian sengketamelalui Arbitrase diketahui cepat, biaya murah, proseduryang sederhana dan terjaminnya kerahasiaan para pihak.Kenyataan yang terjadi tidaklah selalu demikian. Haltersebut dapat dilihat dalam kasus yang penulis uraikanpada tesis ini, di mana dalam Penulisan tesis ini penulismenggunakan dua metode penelitian yaitu metode penelitiankepustakaan yang digunakan untuk mencari data sekunder danmetode penelitian lapangan untuk mencari data primer.Penyelesaian sengketa melalui Arbitrase tidak memberikankepuasaan bagi para pihak, karena dalam kasus tersebutdapat dilihat bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrasesangatlah mahal dan panjangnya waktu yang dilalui, salahsatunya yaitu dengan adanya pengajuan pembatalan putusanarbitrase yang didasarkan pada Pasal 70 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Hal tersebut membuka peluang kepada salah parapihak untuk menempuh upaya hukum lain, berupa: pengajuanpermohonan pembatalan putusan arbitrase, pengajuan bandingatas putusan permohonan pembatalan putusan arbitrase,pengajuan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah AgungRepublik Indonesia. Keadaan demikian menghasilkan suatukesimpulan bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrasetidak efektif seperti yang dicita-citakan, karena: biayayang mahal, adanya pembatalan putusan arbitrase, timbulnyaupaya hukum lain, eksekusi putusan arbitrase melaluipengadilan negeri, hukum acara yang tidak jelas,dijadikannya para arbiter sebagai pihak dalam upaya hukumlain, serta tidak tercapainya win-win solution yangdiharapkan oleh para pihak."

"ABSTRAKUndang-Undang No. 22 tahun 1999 yang merupakan penjabaranpasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPR No.XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah,Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasionalyang Berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dandaerah dalam rangka NKRI, pada hakikatnya mengaturpenyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakanpelaksanaan asas desentralisasi. Dalam kenyataan, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dianggap terlalu memberikankeleluasan (discretionary of power) kepada daerah, sehinggaakan dikuatirkan akan menimbulkan disintegrasi. Jikaberbicara mengenai otonomi daearah itu akan menyangkutpertanyaan sampai sejauh mana Undang-undang Nomor 22 tahun1999 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untukmenyelenggarakan pemerintahannya berdasarkan asasdesentralisasi. Bagaimana hubungan kewenangan antarapemerintah pusat dengan pemerintah daerah setelahdiberlakukannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999. Faktorpenghambat dan pendukung apa saja yang dihadapi.Desentralisasi pada hakikatnya merupakan media dalampelaksanaan hubungan antara level pemerintah dalam lingkupsuatu negara. Hubungan antara level pemerintah ini berbedapenerapannya pada negara dengan sistem negara kesatuandengan sistem negara federal. Pemberian otonomi kepadadaerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia telahterakomodasi dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Dalampenyusunan tesis ini digunakan pendekatan yuridis normatifdi mana alat pengumpulan data studi dokumen meliputi bahanhukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.Data sekunder diolah dan dianalisa secara kualitatif denganmenggunakan teori hukum serta pendapat para pakar.Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor22 tahun 1999 secara luas diletakkan di daerah Kabupatendan daerah Kota bukan kepada daerah provinsi. Pemerintahdan masyarakat mengatur sendiri daerahnya secarabertanggungiawab. Kemampuan prakarsa dan kreatifitas daerahmenjadi paradigma baru dalam implementasi Undang-UndangNomor 22 Tahun 1999."