Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKIndustri Perikanan telah lama menghubungkan keterkaitan kejahatan perikanan Fisheries Crime dengan penggunaan kapal ikan dalam prosesnya. Banyak kejahatan TOC dilautan terjadi dengan berbagai faktor pendorong bagi pelaku kejahatan untukmenggunakan kapal ikan dalam melaksanakan kejahatan. Tidak ada rantai industri perikanan yang berasal dari satu sumber saja, sektor perikanan berlangsung secara kompleks dan melibatkan banyak aktor lintas negara memudahkan para penjahat melaksanakan kejahatan serius di lautan. Dari transaksi sampai kepada pengolahan dan sampai kepada konsumen dapat menyembabkan delimitasi hukum dari negarayang berbeda-beda hal ini menimbulkan resiko terjadinya penyimpangan hukum dan kegiatan illegal dengan dalih penggunaan kapal ikan. Kegiatan kejahatan yang dilaksanakan melibatkan kejahatan serius seperti: Penyelundupan Narkoba, Penyelundupan Manusia, Perdagangan Manusia dan Kejahatan Perompakan. Hal ini tak sejalan dengan fungsi Kapal ikan yang seharusnya yaitu digunakan dalam penangkapan ikan dan kegiatan industri perikanan, namun pada prakteknya kapal ikan juga digunakan untuk melaksanakan berbagai kejahatan serius lintas batas di lautan.

---

ABSTRACTFor a long time, Fishing Industry has linked The criminal practice of TransnationalOrganized Crime TOC with the use of Fishing Vessel in the process. Many of thisTransnational Organized Crime drived by some factors that being used by SyndicateOrganized Group to carry out crimes in the sea. The complex chain of fishingindustry and involven of many actors in many countries can be the driving factors ofthe use of fishing vessel by transnational criminal group. From transaction toindustrial maked to consumen all are comes by delimitation of regulation of manycountries, which will wider the risk of crime acts and illegal activities. Crimes thatbeing execute by those criminals are all serious crimes such as Human Trafficking,People Smuggling, Piracy and Drug trafficking. The use of fishing vessel has beendiverted from the real purpose to caught marine resource or"

"Fenomena Transnational Organized Crime (TOC) semakin berkembang pesat dan telah diidentifikasi sebagai ancaman keamanan baru. Konsep lama tentang keamanan yang statis telah dilengkapi dengan konsep human security yang menaruh perhatian pada keamanan sampai pada tingkat individu. Ancaman TOC sesungguhnya merupakan lokus yang menghubungkan konsepsi lama keamanan yang berorientasi pada state survival dan pemahaman baru human security yang menaruh perhatian sampai pada kesejahteraan individu. Dalam konteks Indonesia, TOC merupakan ancaman keamanan yang nyata. Alasannya adalah bahwa dalam situasi transisi politik, state authority berada dalam titik lemah yang mengakibatkan tidak maksimalnya penegakan hukum. Di samping itu, garis perbatasan Indonesia yang panjang dan terbuka, menyebabkan kelompok-kelompok TOC menjadikan Indonesia sebagai lahan operasinya, sebagaimana dua bentuk TOC yang paling banyak ditemukan di Indonesia yakni human trafficking dan drug-trafficking yang akan diuraikan dalam tulisan ini. "

"ABSTRAKPraktik illegal fishing di dunia semakin masif dan berkembang melibatkan teknik-teknik yang digunakan untuk mengeksploitasi kelemahan dalam regulasi perikanan dunia. Berbagai kejahatan serius dan bersifat lintas batas negara atau transnational organized crime dilakukan demi melancarkan operasinya. Sejumlah laporan kasus menemukan adanya hubungan erat antara transnational organized crime dengan illegal fishing memunculkan gagasan perubahan paradigma illegal fishing dari permasalahan pengelolaan dan konservasi perikanan atau administratif menjadi kejahatan dan diatur dalam United Nations Convention Againts Transnational Organized Crime UNTOC sebagai transnational organized crime. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang akan menganalisis berbagai kasus illegal fishing skala besar yang disertai praktik transnational organized crime berdasarkan kriteria transnational organized crime dalam UNTOC. Berdasarkan analisis kasus menggunakan sumber data dari kepustakaan dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa illegal fishing dalam skala besar sudah memenuhi kriteria sebagai transnational organized crime. Oleh karena itu illegal fishing tidak dapat dianggap hanya sebagai sekadar isu administratif, namun sebagai kejahatan serius. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsepsi fisheries crime dapat menjembatani illegal fishing untuk dapat dikategorikan sebagai transnational organized fisheries crime. Namun, konsepsi ini masih prematur mengingat luasnya cakupan dari fisheries crime dan belum adanya dokumen hukum yang secara eksplisit mengatur definisi jelas dari illegal fishing selain dari IPOA-IUU dibawah naungan FAO. Diperlukan pendekatan multi-door approach untuk mengatasi permasalahan ini, sebab, illegal fishing merupakan kejahatan yang dapat memiliki berbagai modus dan bentuk, sehingga pendekatan multidisipliner dapat membantu untuk dapat mengatasi permasalahan ini bagaimanapun bentuknya.

---

ABSTRACTThe practice of illegal fishing in the world is massively increasing and growing in which it involves different techniques used to exploit the weaknesses in the world 39 s existing fisheries regulations. A variety of serious crimes that coincidingly crosses between state borders, or what is commonly referred to as a transnational organized crime, takes place in order to ease this operation. A number of case reports indicate a very close link between transnational organized crime and illegal fishing and therefore it brings about the idea for a change in the paradigm of illegal fishing from a fish management and conservation or administrative issue into a crime paradigm to be regarded as a transnational organized crime and to be regulated within the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime UNTOC itself. This thesis makes use of a juridical normative research method that will analyze various cases of large scale illegal fishing associated with transnational organized crime practices based on the criteria of a transnational organized crime as stipulated in the UNTOC. Based on a case analysis utilizing several data sources from literatures and interviews, it can be concluded that illegal fishing on a large scale evidently meets the criteria of a transnational organized crime. Therefore, illegal fishing cannot be regarded as merely an administrative issue, but has to also be viewed as a serious crime. The results of this study indicate that the concept of fisheries crime can become a bridge for illegal fishing to be categorized as a transnational organized fisheries crime. However, this conception is premature given the broad scope of fisheries crime itself and the absence of legal documents explicitly regulating a clear definition of illegal fishing aside from the IPOA IUU under the authority of the FAO. A multi door approach is needed to address this problem, because illegal fishing is a crime that can arise from multiple methods and forms, hence a multidisciplinary approach can help to overcome this problem no matter what form it comes in."

"Transnational organized crime has become a burning issue for the international community the past decade. Money laundering, human trafficking. drug trafficking, terrorism and firearms smuggling ore examples of illicit dealing committed by organized criminal groups for their material or other gain at the expense of the rest of the society. The evasiveness and complicity of illegal organizations committing such crimes have compelled the United Nations to adopt a number of conventions including their protocols t`n order to combat their widening activities. Indonesia is taking similar steps. especially through legislative measures. despite the desperate conditions faced by the nations in term of law enforcement in general. Nonetheless. as victim of a number of crimes, which, among others, are alleged. to have been committed by transnational organized criminal indonesia is in dire need to take more serious measures in addition to legislative ones, including international and regional cooperations. Even though such decisions are in the hands of the ruling elite, the role of public, particularly the civil society should not be neglected."