Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PLN dengan perjanjian baku. dalam membuat perjanjian, para pihak babas menentukan sendiri isi perjanjian dengan berdasar pada asas kebebasan berkontrak. Kebebasan tersebut tidak terlepas dari syarat sahnya perjanjian, dimana harus rnemenuhi salah satu syarat, yaitu unsur kesepakatan. Kata sepakat merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi, agar perjanjian dianggap sah dan mampu mengikat. Kedudukan para pihak dalam Perjanjian Jual Bali Tenaga Listrik, dalam kenyataannya bias dikatakan tidak seimbang. Hal ini menimbulkan berbagai masalah dalam Pelaksanaan Perjanjian Jual Bali Tenaga Listrik. Apalagi PLN masih mecantumkan klausula eksemsi. Oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum yang seimbang bagi para pihak, terutama pihak konsumen. Perjanjian Jual Bali Tenaga Listrik dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan. Penelitian ini bersifat explanatoris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, sedangkan cara pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Penerapan asas kebebasan berkontrak tidak dapat dilaksanakan secara mutlak, karena adanya klausula baku, sehingga kedudukan para pihak tidak seimbang. Oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, yaitu dengan memberlakukan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Ketenagalistrikan. Pada dasarnya klausula baku boleh dimuat dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, asalkan tidak memuat klausul baku yang memberatkan dan merugikan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. dalam proses persidangan di pengadilan, akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang lebih kuat dibandingkan dengan akta di bawah tangan."

"Dalam melakukan investasi obligasi, risiko kegagalan pembayaran oleh emiten merupakan suatu risiko kerugian yang harus slap dihadapi oleh investor. Dalam beberapa kasus, kegagalan pembayaran oleh emiten telah menyebabkan hilangnya kepercayaan investor untuk berinvestasi di obligasi. Keadaan seperti ini tidak dapat dibiarkan secara terus menerus karena berpengaruh pada Pasar Modal yang merupakan salah satu elemen sistim ekonomi yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan bisnis, oleh karena itu perlindungan hukum terhadap para pemegang obligasi sangatlah penting.Melalui penelitian yuridis normatif yang bersumber pada peraturan perundang-undangan yang didukung dengan wawancara dengan instansi yang terkait, disimpulkan wall amanat harus pro aktif untuk memastikan emiten memenuhi perjanjian perwaliamanatan dan dengan persetujuan RUPO, maka wall amanat dapat melakukan tindakan-tindakan hukum untuk memaksakan penagihan kepada emiten dan melakukan tindakan-tindakan hukum berkaitan dengan penagihan tersebut kepada emiten, namun apabila wali amanat lalai dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan undangundang dan perjanjian perwaliamanatan, maka wall amanat wajib memberikan ganti rugi kepada pemegang obligasi.Perlindungan hukum terhadap pemegang obligasi yang diterbitkan tanpa diberikan suatu jaminan khusus akan memberikan jaminan berupa seluruh harta kekayaan emiten baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari berdasarkan ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata, serta ketentuan Pasal 119 sampai dengan Pasal 124 UUPT, selain itu dalam hal emiten berada pada keadaan wanprestasi, maka kreditur dapat menuntut penyelesaian dengan memilih diantara beberapa ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 1267 KUH Perdata."

"Perkembangan jaman yang semakin modern sedikit banyakberdampak pada meningkatnya pola hidup dan kebutuhan hidupmanusia yang wajib dipenuhi.Namun meningkatnya kebutuhan hidup manusia tsb ternyatatidak seimbang dengan pemasukan (income) yang diperoleh,oleh Karena itu biasanya setiap individu berusaha mencarialternatif lain yang umumnya berupa mencari penghasilantambahan atau dapat juga mengusahakan pinjaman kredit dariberbagai sumber termasuk bank.Salah Satu bentuk kredit yang ditawarkan bank yaitu kreditkonsumtif dan setiap bank mengharapkan kredit yang akandiberikan kepada debitur dapat kembali dengan lancarsesuaidengan yang telah diperjanjikan dan menghasilkan keuntunganyang optimal.Masyarakat memilih bank karena diharapkan bank bisabersifat fleksibel dapat mengerti kesulitan masyarakatdalam memenuhi kebutuhan hidupnya.Namun pada kenyataannyabank mempunyai perjanjian baku dalam memberikan pinjamanatau kredit kepada nasabahnya yang isi perjanjian tersebutlebih banyak menguntungkan bank sebagai pemberi kredit(kreditur)karena Nasabah sebagai penerima kredit (debitur)tidak ikut menentukan isi perjanjian, sekaligus tidak akanbanyak menuntut, menerima saja isi perjanjian karenakhawatir pemberian kredit tersebut akan dibatalkan secarasepihak oleh bank.Perjanjian Kredit Mitrakarya mandiri ini tidak memenuhiasas kebebasan berkontrak, sah dan mengikat para pihak,serta para pihak mempunyai kedudukan yang tidak seimbangdalam membuat perjanjian, hal ini disebabkan karena padasaat kredit diberikan, bank berada dalam posisi yang kuatdibandingkan dengan nasabah debitur. Nasabah debitursebagai pihak yang membutuhkan bantuan kredit dari bankakan mengikuti aturan yang ada. Hal tersebut otomatismenyebabkan posisi tawar menawar bank menjadi sangat kuat."

"Tujuan investasi bagi perusahaan asuransi jiwa selain untuk memperolch basil investasi juga untuk memenuhi kewajiban uang pertanggungan atau klaim kepada pemegang polls. Untuk perusahaan asuransi jiwa yang menjual produk asuransi jiwa Unit Linked atau GIC (Guaranteed Investment Contract) yaitu produk asuransi jiwa yang memberikan benefit protcksi sekaligus memberikan garansi imbal basil investasi. pengelolaan investasi harus optimal dengan cara membentuk portofolio investasi sedemikian rupa hingga garansi imbal basil investasi sekaligus uang pertanggungan atau klaint dapat dipenuhi disamping itu perusahaan asuransi masih memperoleh surplus.Perusahaan asuransi jiwa yang sedang diteliti ini (Perusahaan XYZ) mempunyai produk asuransi jiwa semi unit link bemama Permata, yang mcnggaransi tingkat imbal hasil investasi minimal sebesar 9,38% pertahun secara majemuk. Uengan mcnggaransi tingkat bunga perusahaan menghadapi resiko ketidakpastian tingkat suku bungs, hal ini dapat mengakibatkan substantial mismatch antara aset dan ke,. ajiban. Untuk itu stralegi imunisasi dapat digunakan dengan cars menempatkan investasi pada sekuritas pendapatan tetap (obligasi) untuk mengimunisasi portofolio aset atau investasinya dari risiko perubahan tingkat suku bunga.Penelitian ini bertujuan untuk mencoba mensimulasikan komposisi portofolio obligasi yang sesuai dengan kewajiban sehingga mismatch dapat diminimalkan dan surplus dapat terjaga, setelah sebelumnya dianalisa apakah terdapat missmatch antara aset investasi dan kewajiban. Hasil penclitian menunjukkan bahwa melalui metodc duration matching diketahui bahwa durasi kewajiban (D,) > durasi partofolio investasi (DA), schingga bobot masing-masing jenis investasi pada portolbiio investasi hares disesuaikan agar DA=D,,. 1'enycimbangan bobot portolblio investasi harus secara periodik dilakukan sebagai rcspon tcrhadap perubahan tingkat bunga dan berubahnya durasi asset dan kewajiban seiring dengan berjalannya waktu.Dari anatisa diperoleh bahwa bobot tiap-tiap investasi yang optimal hingga D.4 DL adalah L19%, pada obligasi korporasi, 88,81% pada obligasi Negara/SUN dan 10% pada dcposito lebih sebagai standby fund. Dengan durasi yang sama garansi imbal basil sebesar 9,38% per tahun dapat terpenuhi dan akumulasi nilai investasi masih diatas nilai akumulasi kewajiban.n lebih besar.Selanjutnya agar perusahaan tetap surplus duration gap (DGAI'} harus not. Dari analisis diatas diketahui bahwa DA < DL atau terdapat negatip duration gap sebesar -1,2390 tahun. Hal ini berarti perubahan nilai aset investasi lebih kecil daripada perubahan nilai kewajiban bila tingkat bunga beruhali. Old] karenanya surplus perusahaan akan menurun jika jika tingkat bunga turun karcna nilai kewajiban akan naik lebih besar daripada nilai investasi.Dengan duration gap sebesar -I,2390tahun maka untuk mengeliminasi risiko perubahan suku bunga terhadap surplus, DA harus diperpanjang 1.2390 tahun atau DL diperpendek menjadi sebesar 1.239010,8394 atau 1,4760 tahun_ Strategi imunisasi yang dapat dilakukan untuk meminimalkan exposure karena adanya kenaikan tingkat bunp dapat dilakukan dengan alternatif pilihan (1) menurunkan durasi asset.(2j memperpanjang durasi kewajiban, (3) mentnekatkan leverage ratio. (4) melakukan kombinasi kctiganya. Jika tingkat bunga menurun dapat dilakukan tangkah_sebaliknya. Namun stralegi imunisasi dengan duration matching memiliki beberapa kendala yaitu bahwa durasi akan selalu berubah sesuai dengan perubahan tingkat bunga dan berjalannya waktu sampai jatuh tempo, perubahan tingkat bunga yang tidak tinier, atau tidak flat atau adanya perubahan tingkat bunga yang cukup tinggi yang menyebabkan perhitungan durasi menjadi kurang akurat. Selain itu khusus untuk pcrusahaan asuransi jiwa terdapat batasan rcgulasi untuk pengclolaan tnvcstasi yang dapat menganggu lleksibilitas pcnyesuaian portofolio diantaranya adalah ketentuan bobot tiap-tiap investasi terhadap total investasi scrta batasan minimal rating obligasi. Di sisi kewajiban. pcrusahaan asuransi tidak dapat secara sembarang menctapkan tingkat suku bunga tergaransi dengan alasan menjaga persaingan yang schat diantara pcrusahaan asuransi.

---

The purpose of investment in a life insurance policy is not only to get the return for the investment but also to fulfill the claim for the insurance policy holders. For a life insurance company who sells life insurance product of unit linked as well as Guaranteed Investment Contract (G1C), the investment should be managed optimally by creating investment portfolios in such a way that provides a guaranteed return of investment and fulfills the insurance protection claim as well as a surplus for an insurance company.A life insurance company that is being researched (insurance company XYZ) has a life insurance product semi unit linked called Perumaw that guarantees a rate of return of 9.38% compounding annually. By guaranteeing such a rare, tile company races a risk of uncertainty in the interest rate, which may cause a substantial mismatch between assets and liabilities. Therefore, the strategy for this is to place the investment in a fixed yield bonds to immunize its portfolio asset from the risk of interest rate change.This research is aimed to identify whether there is a mismatch between investment assets and liabilities and later to simulate portfolio composition of bonds that match with the liabilities so that such a mismatch could be minimized and a surplus can be realized. The results showed that using duration matching method, liabilities duration (DL) is greater than portfolio investment duration (DA). This suggests that weighting of each kind of investment portfolio should be adjusted so that DA should be equal to Dr,. The adjustment or balancing the weighting of portfolio investment has to be carried out periodically as a response to the changes of interest rate and duration of assets and liabilities during the time of investment. The analysis has shown that the weightings of optimum investment so that DA equals to Dr. are 1.19% for corporate obligation, 88.81% for government bonds (SUN) and 10.00% for term deposits as a stand by fund. With the same duration, the rate of investment return of 9.38% can be fulfilled and accumulation of investment value is greater that the one of liabilities.In order to keep the company surplus. the duration gap (DGAP) should be kept to zero. From the mentioned analysis. it was found that the value of DA is less than D. or there is a negative duration gap of -1.2390 years. This means the change in the value of investment assets is less than the one of its liabilities if the interest rate varies. Therefore the company surplus is decreasing as the interest rate falls because the value of its liabilities will be greater that the value of investment assets.With the duration gap of -1.2390 years. to eliminate the risk of interest rate change on the company surplus. D,4 should be extended to 1.2390 years or DL should be shortened to be 1.2390/0.8394 or 1.4760 years. The immunization strategy that can be carried out to minimize exposure because of the rise of interest rate has several options of either shortening the asset duration. extending liabilities duration, increasing leverage ratio or combining the three options. If the interest rate falls. opposite action immunization strategy shall be taken.The immunization strategy with duration matching, however, has several problems. The duration will change as the interest rate varies until its maturity date. Moreover, the changes in the interest rate are often non linier, non flat and sometimes have extreme changes so that calculation of the duration is not longer accurate. In addition, for an insurance company especially, there is a regulation in managing investment portfolios that affects its flexibility in portfolio adjustment such as a rule of the weighting of each investment from the total as well limitation on the rated bonds. From liabilities side, an insurance company can not determine guaranteed rate of return arbitrarily in order to keep a fair competition among other insurance companies."

"Akta Jaminan Perorangan dan Akta Jaminan Perusahaan merupakan bentuk dariPerjanjian Penanggungan (1820-1850 KUH Perdata). Sesuai dengan sifat accessoir dariperjanjian jaminan Penanggungan, maka perjanjian tersebut lahir dengan maksud untukmenegaskan dan memperkuat segala yang dimaksud dalam Perjanjian Pokoknya.Bentuknya yang bersifat bebas, tidak terikat dalam bentuk tertentu, dan dapat dibuatlisan maupun tulisan dalam akta, memungkinkan adanya perkembangan-perkembanganpemahaman di dunia praktek dalam pembuatan, dan peruntukan sebuah akta JaminanPenanggungan. Kasus Putusan Nomor: 161/ Pdt/G/2018/PN.Jkt-Selatan merupakansalah satu contoh kasus yang melibatkan notaris dalam sengketa utang piutang antaraKoperasi X (Penggugat I/Debitur) dan Koperasi Y (tergugat 1/Penjamin). DimanaNotaris digugat karena diduga bekerjasama dengan Tergugat lainnya, menempatkanPenggugat yang seharusnya Penjamin dari suatu Hutang menjadi Debitur dalamPerjanjian tersebut. Oleh karenanya, Tesis ini akan membahas bagaimana Peran dantanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta Perjanjian Kredit dengan JaminanPerusahaan, dan perlindungan Hukum Notaris dan Kreditur atas pembuatan aktaPerjanjian Kredit dengan Jaminan Perusahaan yang diduga mengandung unsur cacatkehendak. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif, tipologipenelitian Deskriptif, data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dantersier, pengumpulan data dengan studi dokumen dan wawancara, metode analisiskualitatif serta bentuk hasil penelitian Deskriptif analitis. Sehingga mencapai simpulanbahwa kebenaran akan terjadinya sebuah cacat kehendak dalam Perjanjian Penjaminantersebut sangat bergantung pada pemenuhan unsur formil dan materil akta tersebut,sehingga menghindarkan notaris dari resiko-resiko hukum akta yang dibuatnya

---

Personal guarantee deed and Corporate guarantee deed is a form ofGuarantee/Coverage agreement based on 1820-1850 Indonesian Civil code. Inaccordance to its nature of the agreement, Guarantee deed is a accessoir agreementwhich means the existence of Guarantee agreement is by reason to reaffirm andcorroborate all the purposes and objectives stated in the master agreement. Guaranteedeed is not bound in a certain form, can be made orally or in writing allows thedevelopment of understanding related to its purpose and objective. Case Number: 161/Pdt/G/2018/PN.Jkt-Selatan is one of an example that involving Notary in loanagreement dispute between X Cooperative (Plaintiff/Debtors) and Y Cooperative(defendant/Guarantor). The notary was sued because he was suspected of collaboratingwith other Defendants, placing the Plaintiff, who was supposed to be a Guarantor of aDebt to a Debtor in the Agreement. Therefore, this thesis will discuss how the role andresponsibility of notary on drawing up of Loan Agreement and Corporate GuaranteeDeed, and the legal protection of notary and creditor on drawing up of Loan Agreementand Corporate Guarantee Deed that alleged to defect of will. This research usesnormative juridical research, descriptive typology of research, secondary data consistingof primary, secondary and tertiary legal materials, data collection by document studyand interviews, qualitative analysis methods and descriptive analytical research results.So as to reach the conclusion that the truth of the occurrence of a defect of will in theGuarantee Agreement is very dependent on the fulfillment of the formal and materialelements of the deed, thus preventing notaries from making legal risks of deeds"

"Pengaruh arus globalisasi sebagai salah satu konsekwensi pembangunan ekonomi telah membawa dampak luas terhadap perkembangan hukum ekonomi di Indonesia. Keadaan ini di tandai dengan banyaknya unsur-unsur hukum asing yang mempengaruhi sistim hukum nasional, karena kegiatan bisnis sebagaimana pasar nasional adalah juga merupakan pasar internasional. Kenyataan demikian dapat dilihat antara lain pada perkembangan hukum perjanjian, khususnya perjanjian Innominat yang antara lain meliputi perjan-jian- Leasing, Franching, dan Factoring. Perjanjian-perjanjian Innominat tersebut tidak di kenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, namun dapat hidup dan berkembang karena Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kita menganut sistim terbuka dan azas kebebasan berkontrak artinya bahwa peraturan-peraturan hukum perjanjian yang tercantum dalam KUH Perdata hanya merupakan peraturan pelengkap saja, kepada masyarakat di berikan ke bebasan yang seluas-luasnya untuk membuat perjanjian dengan syarat-syarat yang mereka tentukan dan sepakati bersama. Azas kebebasan berkontrak berpangkal pada kedudukan kedua belah pihak yang sama derajat tetapi kenyataan sekarang seringkali tidaklah demikian. Seringkali ditemui adanya perjanjian antara kedua belah pihak yang tidak sederajat secara ekonomis dan dalam kondisi seperti ini sering kali kepentingan pihak yang lemah tidak terlindungi."

"Persaingan di industri perbankan yang sangat ketat, membuat para pelaku di industri ini sekarang tidak hanya mengandalkan pendapatan dari kegiatan perbankan konvensional. Akan tetapi mulai mengintegrasikan dengan layanan jasa lain salah satunya reksadana. Tujuan penelitian hukum ini ingin menganalisis ketentuan hukum yang ada, termasuk bagaimana peran instansi yang bertindak selaku regulator di dalamnya. Walaupun secara hukum telah diatur, bahkan menjadi ranah yang berbeda antara hukum perbankan dan hukum pasar modal, pelaksanaannya belum efektif.Permasalahan yang diketemukan yaitu bagaimana sebenarnya hukum yang mengatur perbankan yang menjual reksadana kepada nasabahnya. Sebab ketika terjadi masalah, sebut saja reksadana Bank Global, nasabah menjadi korban karena penyelesaian yang berlarut-larut dan saling lempar tanggung jawab antar regulator. Karena itu permasalahan lain yang dibahas adalah menyangkut pentingnya pengawasan terhadap aktivitas perbankan pada reksadana dan ketentuan hukum yang jelas."

"Perjanjan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) antara bank dengan debiturnya, baik yang dibuat secara notaril maupun di bawah tangan, termasuk perjanjian, baku. Sebagai mana umumnya perjanjian baku, isinya cenderung lebih dominan memagari kepentingan pihak yang secara ekonomis lebih kuat (produsen, pelaku. usaha, kreditur), sedangkan kepentingan pihak yang lain (konsumen, debitur) yang lebih lemah cenderung diabaikan. Isi perjanjian KPR tidak seimbang. Bagaimana debitur dapat dilindungi dalam perjanjian KPR? Klausula apa yang seharusnya tidak boleh dimuat dalam perjanjian KPR? Bagaimana peran Notaris dalam memberikan perlindungan yang seimbang?Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada data kepustakaan mengenai perjanjian baku dan kontroversi keabsahannya, kemudian dikaitkan dengan norma hukum yang ada dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlidungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang menjadi landasan teori dan pengamatan serta pengalaman penulis dalam praktik sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan menelaah beberapa perjanjian KPR yang diterapkan di beberapa bank. Metode analisis data secara kualitatif.Adapun hasil penelitian berbentuk evaluatif analitis. Dari penelitian terhadap perjanjian KPR berbagai bank, banyak sekali ditemukan klausula-klausula yang memberatkan nasabah debitur KPR sebagai konsumen. Klausula-klausula tersebut bahkan termasuk pelanggaran terhadap Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen dimana pihak pelaku usaha (bank) dapat dikenai sanksi pidana. Untuk melindungi debitur KPR sebagai konsumen dan menjaga supaya bank sebagai pelaku usaha tidak terjerumus kepada pelanggaran atas Undang-undang Perlindungan Konsumen, Notaris bisa berperan besar agar perjanjian KPR dibuat lebih seimbang, sehingga isi perjanjian tidak hanya memagari kepentingan bank, tetapi juga menjaga hak-hak debitur KPR sebagai konsumen. Ini sesuai dengan amanat Undang-undang Jabatan Notaris yang mewajibkan Notaris bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan plhak yang terkait dalam perbuatan hukum."