Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan makro ekonomi yang dilakukan oleh otoritas fiskal dan moneter bertolak dari tujuan yang tidak searah. Sehingga dalam pelaksanaanya dibutuhkan suatu koordinasi yang selaras untuk menghasilkan suatu bauran kebijakan yang mampu meminimalkan adanya trade of tujuan. Terutama dalam menghadapi era interasi perekonomian global beserta segala keuntungan dan kekurangannya mengingat adanya potensi dampak negatif berupa krisis global yang sewaktu-waktu mengancam pertumbuhan dan kestabilan perekonomian domestik. Bagi negara berkembang dan perekonomian terbuka kecil, variabel- variabel makro ekonomi yang berasal dari asing secara signifikan mempengaruhi kinerja perekonomian dornestik. Tesis ini meneliti kombinasi kebijakan fiskal moneter di dalam menghadapi kondisi normal maupun guncangan perekonomian dengan menggunakan metode Tivo Stages Least Square (T SLS).

---

Macroeconomic policy conducted by fiscal and monetary authority come out from a very different type of objectives. Concerning this fact, minimizing trade off is a must to make an optimal policy mix, and this will only achieved by forming a simultaneous policy coordination to between those authority. In the global economic integration era, domestic economic performance must be influenced world economic condition. Especially its negative impact such as global crisis potency that could be emerge in unpredictable moment, has made it become more important to create a jointly optimal fiscal and monetary coordination for ensuring and protecting domestic economic performance from this bad impact such as capital outflow. As an emerging country and a small open economy, Indonesian economy significanty influenced by many economic variables that came Horn the rest of thc world. This thesis characterises the jointly optimal fiscal and monetary policy combination both in a nonnal economic condition and in a crises by using two stages least squares (T SLS) method."

"Salah satu temuan penting dari penerapan desentralisasi di Indonesia adalah untuk menciptakan efisiensi dalam penyediaan barang dan jasa publik mclalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan paling rendah yang memiliki informasi paling lengkap sehingga alokasi sumber daya secara lebih produktif dapat tercipta. Untuk itu diperlukan pelimpahan kcwcnangan dari pemerintahan yang lebih tinggi kepada pernerintahan di bawahnya untuk melakukan pembelanjaan, pemungutan _pajak dan retribusi yang menjadi kewenangan rdaerah, Serta pemberian bantuan dalam bentuk transfer dari pusat kepada Pemerintahdaerah.Penelitian ini bertujuan mengungkap apakah maksud dari penerapan desentralisasi tersebut dapat dicapai? Untuk membuktikan hal tersebut, penelitian ini menguji apakah dalam penggunaan dana transfer dari pemerintah pusat bempa unconditional grants ditemukan fenomena flypaper efféct yang mengindikasikan bahwa pemerintah daerah telah berperilaku secara tidak hati-hati. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa data panel yang dikumpulkan dari BPS dan Ditjen Perimbangan Keuangan Departcmcn Keuangan, meliputi data PDRB berdasarkan harga berlaku, belanja daerah, dan unconditional grants untuk periode pengamatan tahun anggaran 2003 hingga 2006. Data diolah secara ekonometri. Objek observasi adaiah 135 kabupaten kota di Indonesia yang memiliki data lengkap dan tidak mengalami pemekaran selama periods pengamatan.Hasil penelitian : adanya fenomena flypaper efféct yang memmjukkan perilaku pemerintah kabupaten/kota di Indonesia yang bersifat asimetris dalam kaitannya dengan penggunaan dana transfer dalam bentuk unconditional grants. Untuk setiap tambnhan 1 mniah unconditional grants. pemerintah kabupaten/kota akan merespon dalam bentuk kenaikan belanja daerah Sebesar 0,837 rupiah dan setiap tambahan 1 mpiah PDRB akan mcningkatkan belanja daerah sebesar 0,006 rupiah. Flypaper effect menunjukkan terjadinya indikasi ketidakhati-hatian dalam penggunakan sumber daya berupa grants dari pemerintah pusat oleh pemerintah daerah.

---

One of the important objectives of the decentralization implementation in Indonesia is to create efficiency in the provision of public goods and services through the role shifting of public decision-making to the lowest level of government that has the most complete' information so that the anteeanen of more productive be created. For that reason, the delegation of authority from the higher government to the lower government is needed to carry out spending, taxation and levy in which the authority of local governments, and provide assistance in the form 'of transfer from central government I0 local government.

This research aims to reveal whether the intentions of the decentralization implementation can be achieved. To prove it, this Study tested whether the phenomenon of flypaper effect is found in the use of transfer funds from central government in the form of' unconditional grants, which indicates that local governments have behaved not prudently. Data used in this research are secondary data which are collected in a cross section nom BPS and the Directorate General of Fiscal Balance, Ministry of Finance, including PDRB data based on the current price, local expenditure, and unconditional grants for the observation period of 2003-2006. The data are processed econometrically. Objects of the observation are 135 districts/cities in Indonesia that have complete data and do not get expansion during the period of observation.

The finding of this research shows that there is a flypaper effect phenomenon that illustrates the behavior of local (district/city) governments in Indonesia, which is asymmetrical in relation to the use of transfer Funds in the fonn of unconditional grants, its found that for each additional l mpiah of unconditional grants, local governments will respond in the form of the increase of local expenditure by 0,887 rupiah and for each additional I rupiah of PDRB, local government expenditure will increase by 0,006 rupiah. The flypaper effect indicate 'not prudently' in the use of grants from central government by local governments."

"ABSTRAKSejak diberlakukannya otonomi daerah mulai pada bulan Januari2001, terjadi perubahan dari pemerintahan yang sentrallstik menjadi desentralistik, termasuk dalam hal wewenang pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang, di antaranya adalah bidang pendidikan. Penelitian ini bertujuan melihat bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pembangunan pendidikan di Indonesia, dalam hal ini adalah Angka Melek Huruf, Rasio Murid terhadap Guru,dan Angka Partisipasi Murni. Studi d!lakukan dalam rentang waktu 10 tahun, dari tahun 1996-2005, yaitu tahun 1996-2000 untuk sebelum desentralisasi dan tahun 2001-2005 untuk setelah desentralisasi. Penelitian ini menggunakan metode pendugaan persamaan ordinary least square (OLS), dengan model regresi data panel. Sebagai variabel depencten adalah Angka Melek Huruf, Rasia Murid terhadap Gurur Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar, dan Angka Partisipasi Murni Sekolah Menengah. Sedangkan variabel independen adalah anggaran bidang pendidikan di tiap kabupaten/kota dan provinsi (APBD), anggaran bidang pendidlkan yang dikeluarkan pemerintah pusat (APBN), pengeluaran rumah tangga untuk pendidlkan, dan pendapatan per kapita.Dari hasil estimasl dengan menggunakan software Evlews 5.1 dlketahul bahwa anggaran pendidikan di daerah (APBD), anggaran pendidikan pemerintah pusat (APBN), berkorelasi positif dan berpengaruh signlfikan terhadap Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Murnl. Namun, APBD dan APBN tidak berpengaruh signitikan terhadap Rasio Murid dan Guru. Untuk variabel pengeluaran rumah tangga untuk pendidlkan berkorelasi positif dan berpengaruh signifikan dengan Angka Partisipasl Murni. Variabel pendapatan per kapita juga berkorelasi positif dan berpengaruh signifikan dengan Angka Melek Huruf,Rasia Murid terhadap Guru, dan Angka Partisipasi Murni."

"Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai proses formulasi kebijakan insentif Pajak Bumi dan Bangunan atas lahan pertanian di Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan (wawancara mendalam) dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses formulasi kebijakan insentif Pajak Bumi dan Bangunan bagi lahan pertanian berlangsung pada saat pembahasan Raperda Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pembuatan Kebijakan Insentif tersebut dilatarbelakangi oleh posisi Kabupaten Sleman yang strategis sehingga rawan akan fenomena konversi lahan pertanian menjadi non pertanian, dan alternatif kebijakan yang dipilih sebagai insentif Pajak Bumi dan Bangunan bagi lahan pertanian adalah pengurangan tarif Pajak Bumi dan Bangunan yang kemudian dicantumkan dalam Pasal 8 Peraturan daerah tersebut.

---

This undergraduate thesis was conducted to get a overview of how the process of formulations policy property tax incentive on agricultural land in the Sleman Regency. This study used a qualitative approach to techniques of collecting data through field reasearch (Indepth-Interview) and literatur study. The results of this research show that the process of formulation policy property tax insentive on agricultural land takes place at the time of the discussion of the draft regulation the number 11 in 2012 about the rural and urban property tax. The incentive policies backed by the creation of the strategic position of Sleman Regency so prone to the phenomenon of conversion of farmland to non farmland, and alternative policy chosen as tax incentives for agricultural land is the reduction of tax rates was then be stated in the section 8 regulations of the area."

"Skripsi ini membahas mengenai Kajian ekstensifikasi pajak hiburan atas futsal di Kota Tangerang Selatan. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk menganalisa apakah usaha penyewaan lapangan futsal di Kota Tangerang Selatan layak dijadikan salah Satu perluasan objek pajak hiburan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif tanpa menggunakan uji statistik. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan studi kepustakaan. serta Teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan teori Nick Devas untuk menilai suatu pajak cocok menjadi Pajak Daerah, aktifitas penyewaan lapangan futsal memiliki potensi penerimaan Pajak Hiburan yang cukup basar, aktifitas futsal jika dijadikan objek Pajak Hiburan tidak memberikan pengaruh terhadap aktivitas futsal. Kemampuan administrasi dari DPPKAD selaku pengelola pajak cukup baik untuk mendukung pendataan, penetapan, penyetoran, dan pengawasan. Aktivitas penyewaan lapanagan futsal cocok untuk dijadikan objek Pajak Hiburan karena memiliki karakteristik yang sama dengan objek pajak hiburan olahraga permainan yakni bowling dan bilyar.

---

This thesis discusses about the extensification study regarding entertainment tax for futsal in South Tangerang. The objective of this thesis is to analyze whether the futsal field renting business in South Tangerang is feasible to be established as one of the entertainment tax object extensification. This research uses the quantitative approach with descriptive design, without a statical test. The methods used for data collection are in-depth interview, observation and literature research, with the use of qualitative data analysis technique.

The results showed that according to Devas’s theory, to asses the suitability of a specific tax for it to fit into a local tax, the activity of futsal field renting business has great potential regarding its collection, there will be no impact to the activity itself if futsal is to be established as an object of entertainment tax. The administration capability of DPPKAD as the tax administrator is quite decent to support data collection, assesment, collection, and inspection. The practice of futsal field rental is suitable to be established as an object of entertainment tax, due to the same characteristcs as other objects of entertainment tax in the field of sport games, such as bowling and billiard."

"[ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang analisis kebijakan optimalisasi pajak daerah dari kendaraan bermotor dalam mendukung infrastruktur jalan dan sarana transportasi di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivistme dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah adanya kebijakan optimalisasi pajak daerah yang beragam sesuai jenis pajak dari kendaraan bermotor antara lain dengan cara melakukan koordinasi dengan dinas kependudukan untuk meningkatkan akurasi tarif pajak progresif, himbauan untuk mendaftarkan diri dan melaporkan transaksi jual beli kendaraan milik Wajib Pajak, Optimalisasi Nilai Jual Kendaraan Bermotor, melakukan kerjasama dengan KPK dan BPKP untuk memeriksa penyedia bahan bakar, Penagihan piutang pajak, pengukuhan wajib pajak dan optimalisasi online system. Masalah yang dihadapi dalam melakukan pengoptimalan pajak daerah adalah rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, lemahnya penegakan hukum, belum tervalidasi dengan baik data Wajib Pajak, turunnya jumlah penjualan kendaraan bermotor, adanya perbedaan tarif pajak kendaraan bermotor antar wilayah di DKI Jakarta, kebijakan mobil murah, minat masyarakat yang kurang untuk melakukan bea balik nama, kurangnya ketebukaan informasi terkait delivery order pada penjualan bahan bakar, dan belum terlaksananya program pemindahan on street ke off street. Disarankan untuk segera menerapkan tarif pajak progresif yang baru, melakukan sinkronisasi database Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta dengan pengelola parkir secara online system dan menaikan tarif parkir.

---

ABSTRACTThis research describes the analysis of the optimization of vehicle local tax policy to support road and transportation infrastructure development in DKI Jakarta. This research uses a post positivist approach with qualitative data analysis. Result of this research is describes that the optimization of vehicle local tax policy which is applied variously based on the vehicle tax can be obtained by doing several action, such as; working together with the office of Demographic Affairs to increase the accuracy of progressive tax rate, appealing the taxpayer to register and to report their vehicle trading activities, optimizing the vehicle sales value, working together with KPK and BPKP to evaluate the fuel supplier, collecting of outstanding tax receivables, strengthening the registration of taxpayer and optimize online system. Problems encountered in conducting the optimization of vehicle local tax policy can be identified as follow, lack of tax compliance, minimum law enforcement, the taxpayer data is not well validated, declining number of vehicle sales, different tax rate applied within DKI Jakarta, application of low cost green car (LCGC) policy, less public interest to do a transfer of vehicle tax, undisclosed information in refer to the delivery order of fuel distribution and the transfer program on street to off street parking not yet implemented. It is advised to immediately apply the new progressive tax rate, synchronize the database between data at the tax office and parking operator by using online system and increasing the parking tariff, This research describes the analysis of the optimization of vehicle local tax policy to support road and transportation infrastructure development in DKI Jakarta. This research uses a post positivist approach with qualitative data analysis. Result of this research is describes that the optimization of vehicle local tax policy which is applied variously based on the vehicle tax can be obtained by doing several action, such as; working together with the office of Demographic Affairs to increase the accuracy of progressive tax rate, appealing the taxpayer to register and to report their vehicle trading activities, optimizing the vehicle sales value, working together with KPK and BPKP to evaluate the fuel supplier, collecting of outstanding tax receivables, strengthening the registration of taxpayer and optimize online system. Problems encountered in conducting the optimization of vehicle local tax policy can be identified as follow, lack of tax compliance, minimum law enforcement, the taxpayer data is not well validated, declining number of vehicle sales, different tax rate applied within DKI Jakarta, application of low cost green car (LCGC) policy, less public interest to do a transfer of vehicle tax, undisclosed information in refer to the delivery order of fuel distribution and the transfer program on street to off street parking not yet implemented. It is advised to immediately apply the new progressive tax rate, synchronize the database between data at the tax office and parking operator by using online system and increasing the parking tariff]"

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai implementasi kebijakan pada penerapan tarif progresif dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di DKI Jakarta dimaksudkan untuk memberikan progresivitas sehingga dapat dirasakan adil bagi Wajib Pajak. Namun pada penerapan kebijakannya ditemukan permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan dalam penerapan tarif progresif PBB P2 di DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap aktor-aktor pelaksana kebijakan dan studi literatur. Adapun hasil penelitian ini yakni implementasi penerapan tarif progresif PBB P2 yang belum baik ditinjau dari realisasi penerimaan PBB P2 tahun 2013 sebesar Rp 3.372.759.801.356 atau 93,79% yang belum optimal serta kendala dalam pelaksanaan penerapan tarif progresif PBB P2 berupa resistensi dari masyarakat DKI Jakarta dan upaya pemerintah dalam mengatasi kendala tersebut.

---

ABSTRACTThis undergraduate thesis discusses about implementation of progressive rates of land and building tax on rural and urban sector collection intended to provide a progression that can be perceived fairly for the taxpayer. However, the implementation of policies found problems. This study aims to analyze policy implementation in the application of progressive rates of land and building tax on rural and urban sector collection in Jakarta. This research was conducted using a qualitative approach through in-depth interviews of the actors implementing the policy and literature review. The results of this research is the implementation of application of progressive rates of land and building tax on rural and urban sector is not good in terms of realization of the land and building tax on rural and urban sector acceptance in 2013 is IDR 3,372,759,801,356, or 93.79%, which is not optimal and obstacle in the implementation of progressive rates the land and building tax on rural and urban sector such as resistance from people of Jakarta and government efforts to overcome that obstacle."

"ABSTRAKKelayakan utang sebuah negara (credit worthiness) sebuah negara ditentukan dari kondisi ekonomi makro negara tersebut dan faktor eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh faktor ekonomi makro serta faktor eksternal terhadap yield spread negara-negara di Asia Timur, Amerika Latin, dan Karibian. Variabel ekonomi makro yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan dalam dua kelompok yakni yang memengaruhi likuiditas dab solvensi serta yang memengaruhi fundamental ekonomi makro. Penelitian dilakukan dengan menggunakan yeild spread triwulanan dari 11 negara untuk periode 2000Q1:2015Q4 dan analisis regresi data panel menggunakan Pooled Least Square (PLS), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ekonomi makro yang memengaruhi yield spread adalah rasio utang luar negeri terhadap PDB, nilai tukar riil (real effective exchange rate), dan pertumbuhan PDB per kapita. Faktor eksternal yang memengaruhi yield spread adalah yield US Treasury 10 tahun dan Volatility Index (VIX)."