Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Lembaga perbankan merupakan inti keuangan di suatu negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menumpan dana yang dimilikinya. Salah satu kegiatan bank yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Pemberian kredit harus dilandasi dengan prinsip kehati-hatian serta prinsip mengenal nasabah. Dalam pemberian kredit, bank rentan akan tindak-tindak pidana di bidang perbankan baik yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan maupun peraturan lainnya di luar Undang-Undang Perbankan. Tulisan ini membahas mengenai tanggung jawab Head Corporate Legal Officer dalam pemberian kredit dengan mengambil contoh kasus pemberian kredit oleh PT Bank Century Tbk. Pokok permasalahan tersebut dipecahkan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu meliputi studi kepustakaan dan wawancara yang menghasilkan kesimpulan bahwa dalam kasus ini terjadi ketidaksesuaian antara praktik dengan peraturan pemberian kredit di PT Bank Century Tbk, serta tidak adanya tanggung jawab Head Corporate Legal Officer dalam kasus pemberian kredit tersebut sehingga Head Corporate Legal Officer PT Bank Century Tbk tidak dapat dijerat dengan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan.

---

Banking institutions is one of the primary financial establishments of a State. Bank as a financial institution manages the funds of many prime entities including individuals, businesses, and even governmental agencies. One of the fundamental activities of banking institutions are channeling funds to the public in the form of credit. In giving credit, banks abide by the principles of responsible lending which includes the Precautionary Principle and the Know Your Customer Principle. In lending, banks are vulnerable to crimes in both the regulated banking sector governed by the Banking Act and other legislation outside of the Banking Act. This paper discusses the responsibilities of Head Corporate Legal Officer in the provision of credit by taking an example case of lending as done by PT Bank Century Tbk. This paper assesses the issue using normative juridical research methods that include literature review and interviews that lead to the conclusion that in this case there is a discrepancy between the regulatory practices of credit at PT Bank Century Tbk, and an absence of obligation by the Head of Corporate Legal Officer in the case of credit lending resulting in the conclusion that the Head of Corporate Legal Officer of PT Bank Century Tbk should not have been found guilty by Article 49 paragraph (2) letter b of the Banking Act."

"Sebagai lembaga intermediasi, bank harus melaksanakan prinsip kehati hatian termasuk dalam kerjasama Channeling dengan Fintech Lending, hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi, memantau dan mengendalikan risiko yang dapat timbul dalam penyaluran kredit tersebut. Berdasarkan hal tersebut. Penulis mengajukan pokok permasalahan yaitu 1) bagaimana Pengaturan Prinsip Kehati-hatian pada bank dan Penyelenggara fintech lending sebagai lembaga intermediasi, khususnya dalam memberikan fasilitas kredit 2) Bagaimanakah implementasi prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit melalui kerjasama channeling antara Bank dan Fintech Lending. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Kesimpulan yang didapatkan adalah 1) Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya khususnya dalam memberikan kredit diatur oleh regulasi yang ketat dan baku, hal ini berbeda dengan fintech lending yang diatur oleh regulasi yang lebih dinamis 2) Sebagai bentuk implementasi prinsip kehati-hatian dalam kerjasama Channeling, Bank melakukan penilaian terhadap Aspek Operasional, Aspek Hukum Penyelenggara fintech lending, selain itu penerapan prinsip kehati- hatian dalam kerjasama channeling diterapkan dalam Perjanjian Kerjasama antara bank dan fintech lending dengan mewajibkan fintech lending untuk memitigasi risiko yang meliputi adanya kewajiban penilaian kelayakan calon penerima pinjaman, penerapan prinsip Know Your Customer.

---

This thesis discusses the Prudential Principle in credit channeling cooperation between banks and fintech lending companies. as an intermediary institution, banks must implement the principle of prudence including in Channeling cooperation with Fintech Lending, this aims to identify, monitor and control the risks. In view of such topic, the author proposes the following main issues: 1) the application of Prudential Principle regulations upon banks and fintech lending companies as intermediary institutions, specifically in providing credit facilities 2) the implementation of the Prudential Principle in credit channeling cooperation between banks and fintech lending companies. The research conducted in developing this thesis uses a normative juridical literature approach. The conclusions attained are as follows: 1) in providing credit to debtors, banks must comply with strict regulations, this is different from fintech lending, which is regulated by a more ‘dynamic’ regulation. 2) As a form of prudential principle implementation in channeling cooperation, Banks are assessing the operational and legal aspects of fintech lending companies. Such prudential principle is also applied in cooperation agreements by banks and fintech lending companies, the agreements of which include the obligation to assess the viability of the proposed borrower and the application of the Know Your Customer principle."

"Skripsi ini membahas mengenai usaha kredit yang dilakukan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang ditujukan kepada usaha mikro dan kecil serta masyarakat pedesaan. Dalam menjalankan usaha kredit, BPR harus bersaing dengan bank umum yang mulai merambah usaha kredit mikro. Dengan adanya perbedaan kemampuan usaha, BPR patut mendapatkan perlindungan usaha. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah perlindungan usaha kredit BPR dan pengaruh usaha kredit mikro bank umum terhadap usaha kredit BPR. bentuk penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Yuridis-Normatif yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis serta didukung dengan hasil wawancara narasumber. Perlindungan usaha BPR dilakukan dengan mengadakan Apex Bank dan linkage program. Pada Apex Bank, bank umum bertindak sebagai bank pengayom yang membantu likuiditas BPR dalam kondisi mismatch. Apex Bank melakukan penghimpunan dana dari BPR anggota, menyediakan bantuan finansial bagi BPR anggota yang mengalami mismatch dan membantu pengembangan teknologi informasi dan sumber daya manusia BPR anggota. Sedangkan pada linkage program, BPR dan bank umum bekerjasama dalam menyalurkan kredit. Pada program ini, bank umum menyalurkan kredit mikro kepada nasabah debitur mikro melalui BPR. Penyaluran usaha kredit mikro yang dilakukan bank umum berpengaruh terhadap usaha kredit mikro BPR sejak awal dimulainya ekspansi usaha kredit bank umum tahun 2004, dimana pertumbuhan kredit BPR meningkat namun lebih lambat dibandingkan pertumbuhan sebelum ekspansi usaha kredit bank umum.

---

The focus of this study is Business Credit of Rural banks which is oriented to micro and small communities. In running credit business, Rural Banks must compete with commercial banks which began reaching micro credit. With the differences in the ability of businesses, rural banks deserve protection. The issues in this thesis are, the protection of rural banks and influence of commercial banks' microcredit business to the credit of rural banks. The form of this study is Juridical-Normative, research that emphasize the use of legal norms in writing and supported by the interview of informants. Protection of Rural Bank?s a commercial bank act as the protector that helps rural banks' liquidity in mismatch conditions. Apex Banks collect funds from rural banks which are its members, provide financial assistance for members who experience a mismatch and help the development of rural banks' information technology and human resources. While the linkage programme, rural banks and commercial banks cooperate in extending credit. In this program, banks extend credit to micro debtors through rural banks. Distribution of micro credit of commercial banks affect the rural banks micro credit since the beginning of commercial banks' micro credit in 2004, which micro credit of rural banks increase but slower than before the axpantion of commercial banks' credit."

"ABSTRAKAdanya persaingan yang tajam dibidang industri jasa keuangan/perbankan pada dewasa ini ditengah arus globalisasi, arus deregulasi, dan perubahan lingkungan yang cepat menyebabkan tingkat persaingan menjadi semakin tajam. Kondisi ini menyebabkan kesulitan bank Pemerintah dalam penghimpunan dana dan pemasaran kredit. Sedikit detail sedikit porsinya diambil oleh bank swasta. Demikian juga yang terlihat pada Bank BNI, sehingga menurunkan perolehan pangsa pasar yang hal ini dipandang sebagai permasalahan utama. Target yang ingin dicapai dalam corporate plan-nyapun tidak dapat terpenuhi. Bank BNI dalam hal ini telah membuat perencanaan jangka panjang dengan corporate plan (untuk jangka waktu 5 tahunan) dan dipandu dengan kebijaksanaan umum Direksi (KUD) selanjutnya disusunlah business plan untuk masing-masing unit. Business plan tersebut kemudian dipecah-pecah menjadi goal setting pegawai dari unit yang bersangkutan. Perencanaan jangka pendek (business plan) tahunan adalah rencana yang akan dikerjakan pada tahun yang bersangkutan, dan merupakan pentahapan dari corporate plan. Perencanaan tersebut sebelumnya telah dimintakan masukan dari unit-unit secara bottom up, dan setelah masukan tersebut dipadukan dengan keinginan Direksi dan pemegang saham (dalam hal ini Departemen Keuangan), maka diputuskanlah keinginan jangka panjang tersebut melalui corporate plan perusahaan secara top down yang harus dilaksanakan oleh segenap unit. Berkenaan dengan hal tersebut penulisan ini dimaksudkan untuk memetakan permasalahan strategi penghimpunan dana dan pemasaran kredit dan dicoba mengajukan alternatif strategi penghimpunan dana dan pemasaran kredit dengan pendekatan dual strategy."

"PT XYZ, tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang perbankan, dimana perusahaan dituntut oleh permerintah untuk menjalankan fungsi intermediasi. Salah satu fungsi intermediasi adalah memberikan kredit kepada pihak yang membutuhkan dana. Pemberian kredit tersebut diharapkan dapat menunjang kegiatan perekonomian Indonesia. Disamping ikut mensukseskan program pemerintah, Bank juga akan memperoleh keuntungan atas spread bunga dari pelepasan kredit tersebut.Disamping workflow, perusahaan mempertimbangkan standarisasi pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cara membuat alat bantu analisa yaitu scoring system. Scoring system adalah suatu system pengambilan keputusan yang menggunakan data-data masa lalu untuk memprediksikan performance pembayaran angsuran pemohon dimasa yang akan datang. Data-data pemohon dikuantitatifkan menjadi angka-angka sehingga diperoleh suatu score. Score tersebut sebagai indikasi untuk memutuskan kredit. Semakin besar kredit score yang diperoleh, semakin bagus kondisi debitur. Semakin rendah score yang diperoleh semakin jelek performance debitur.Penulis mencoba memberikan saran kepada PT XYZ, tbk yaitu melakukan pencatatan terhadap keputusan manual dan keputusan model. Pencatatan tersebut ditujukan untuk perbaikan model. Disamping pencatatan hasil scoring, PT XYZ, tbk sebaiknya memonitoring besarnya kredit bermasalah, apabila kredit bermasalah semakin meningkat, PT XYZ, tbk memperketat kepulusan dengan cara menetapkan tingkat cutoff score yang dipakai dalam keputusan kredit. Scoring system ini merupakan salah satu alat Bantu pengambilan keputusan sehingga PT XYZ, tbk harus melengkapi kebijakan-kebijakan yang belum diakomodasi dalam scoring ini. Saran terakhir dari penulis adalah melakukan review model yang diperoleh minimal setahun sekali."

"Profesi sales merupakan profesi yang cukup unik dan dapat memberikan peluang yang cukup besar untuk mendapatkan otonomi dalam hal pendapatan maupun pengembangan karir. Namun profesi ini seringkali memiliki dua sisi yang bertolak belakang dimana disatu sisi ada yang dapat melihatnya sebagai peluang, namun disisi lain ada pula yang berusaha menghindarinya. Ternyata dibutuhkan karakteristik internal khusus untuk dapat berhasil menjalankan profesi sales yang tidak dimiliki oleh setiap orang. Hal ini membuat profesi sales sering mengalami proses masuk keluarnya karyawan dalam jumlah yang cukup tinggi. Keadaan ini juga terjadi pada sales kartu kredit di salah satu bank multinasional di Jakarta. Masalah ini dirasakan perlu untuk dibenahi karena telah menyerap cost yang cukup tinggi bagi perusahaan.Dari berbagai hal yang dapat dilakukan, salah satu alternatif yang dirasakan perlu untuk dilaksanakan adalah menggali karakteristik intemal dari para sales kartu kredit tersebut, sehingga dapat disusun suatu proses seleksi yang secara spesifik menggali karakteristik terkait sehingga dapat diperoleh individu yang tepat. Dengan demikian diharapkan, angka tingkat keluar masuknya karyawan dapat ditekan.Untuk membahas masalah tersebut, mula-mula akan dibahas teori mengenai seleksi dan karakteristik internal yang perlu untuk dimiliki oleh seorang sales. Hal ini kemudian dikaitkan dengan berbagai informasi mengenai sales kartu kredit pada Bank X, dan pada akhimya disusunlah suatu proses seleksi yang berupa test psikologis yang terdiri dari beberapa sub test kepribadian maupun test potensi inteligensi. Disamping itu dilakulcan pula wawancara yang tujuannya menggali secara tepat dan tersruktur mengenai karakteristik intemal yang diperlukan untuk jenis profesi sales yang terkait.Sesungguhnya yang paling ideal dimasa yang akan datang disusun suatu alat test khusus yang dirancang untuk menggali karakteristik spesifik yang memang diperlukan untuk menjadi seorang sales yang berhasil. Namun untuk saat ini penggalian tersebut dapat dilakukan melalui wawancara maupun alat-alat psikodiagnostik yang telah ada."