Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tahapan formulasi kebijakan kriminal (politik kriminal) pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri dalam upaya memerangi korupsi di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kwalitatif dengan disain diskriptif.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa formulasi kebijakan kriminal pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri berupa perundang-undangan dan perangkat hukum yang dibuat sebagai cukup untuk memerangi korupsi, sekaligus menunjukkan keseriusannya. Hasil penelitian menyarankan bahwa produk perundang-undangan dan perangkat turunannya segera diimplementasikan agar dapat diketahui output dan outcome-nya.

---

This thesis to be aimed for discussing phase of a policy formulation (criminal politic) in President Megawati Soekarnoputri era for fighting against corruption in Indonesia. The research used a qualitative approachment with to be completed description desaign.The research shows that policy formulation on criminology in President Megawati Soekarnoputri era consisted of legislation and law sets to be made as something enough and appropriate for fighting against corruption besides of showing its seriousness. The research suggests that production of legislation and its sets have to be implemented as soon as possible to be known output and outcome of it."

"This article aims to discuss various phase of po/icy formulation during President Megawati Soekarnoputri era for fighting against corruption in Indonesia. The research uses qualitative approach and shows that policy formulation on criminal matters in President Megawati Soekamoputri?s administration consisted of legislation and law made as seem sufficient and appropriate. The research suggests that production of legislation have to be implemented as soon as possible to measure up output and outcome of it."

"This article attempts to give the picture concerning the importance of public accountability and citizen participation as one of the instruments to eradicate bureaucratic corruption, seen from various theories. This paper provides equal and adequate understanding of the role of public accountability and citizen participation in the eradication process of corruption and the various efforts that can be done to strengthen it. The results of this literature review shows that the efforts taken to eradicate corruption in Indonesia is still partial and tend not to have a clear design strategy so that in many cases is not able to reduce signi cantly the level of corruption that occurred. Besides that, the important role of public accountability and citizen participation in the eradication of corruption has not received much attention as well as has not been thoroughly studied. Therefore we need further study of the various aspects of public accountability and citizen participation in the eradication of corruption in Indonesia."

"Abstract. This article attempts to give the picture concerning the importance of public accountability and citizenparticipation as one of the instruments to eradicate bureaucratic corruption, seen from various theories. Thispaper provides equal and adequate understanding of the role of public accountability and citizen participationin the eradication process of corruption and the various efforts that can be done to strengthen it. The resultsof this literature review shows that the efforts taken to eradicate corruption in Indonesia is still partial andtend not to have a clear design strategy so that in many cases is not able to reduce signi cantly the level ofcorruption that occurred. Besides that, the important role of public accountability and citizen participationin the eradication of corruption has not received much attention as well as has not been thoroughly studied.Therefore we need further study of the various aspects of public accountability and citizen participation in theeradication of corruption in Indonesia."

"Dinamika kebudayaan bangsa Indonesia paskakolonial dapat dikatakan berjalan lamban. Masalah masalah yang diwarisi setelah proklamasi kemerdekaan tidak tertuntaskan sepenuhnya, seperti keterbelakangan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan ekonomi. Akar persoalannya terletak pada proses akulturasi yang tidak tuntas. Ini berbeda dengan masamasa kekuasaan Hindu dan Islam, di mana masyarakat Nusantara mampu melakukan akulturasi kebudayaan secara cepat. Kehadiran Hindu dan Islam mampu mengubah wajah kebudayaan Nusantara dan menggesernya dari era pra sejarah ke masa sejarah. Berkat akulturasi maka terjadilah lompatan tinggi kebudayaan. Dengan melihat perjalanan sejarah ini kita dapat menentukan strategi budaya yang tepat dalam rangka membangun masa depan bangsa. Dibutuhkan sikap mental yang terbuka, mau menerima kebudayaan Barat tertentu yang tidak menghapus identitas Nusantara. Proses untuk itu disebut dengan akulturasi kebudayaan. Akulturasi kebudayaan terbukti ampuh meningkatkan kualitas kebudayaan Nusantara, mampu membangkitkan kedaulatan bangsa, dan mampu membuktikan adanya transformasi kebudayaan dari yang sederhana menjadi lebih kompleks. Hal itu terbukti ketika masyarakat Nusantara dengan lapang dada menerima kebudayaan Hindu dan Islam."

"ABSTRACTEsai ini mendiskusikan partisipasi masyarakat ataupun pemangku kepentingan nonpemerintah dalam upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia. Mendeklarasikandiri sebagai salah satu pemerintah terbuka (Open Government) di dunia, Pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah melakukan berbagai macam inisiatif keterbukaan guna merealisasikan peran riil masyarakat dalam mengawal pemerintahan yang transparan, akuntabel, responsif, dan bersih. Esai ini secara khusus mendiskusikan implementasi data terbuka (Open Data), salah satu inisiatif pemerintah untuk membuka informasi ataupun data pemerintah kepada publik sebagai kunci penting pencegahan dan pemberantasan korupsi. Selanjutnya, dalam esai ini dibahas dataset apa saja yang sekiranya harus dirilis oleh pemerintah, yang berpotensi untuk memaksimalkan penyelidikan kasus korupsi. Terakhir, esai ini memberikan empat rekomendasi yang ditujukan untuk perbaikan tata kelola penyelenggaraan open data di Indonesia sebagai langkah nyata dalam memberantas korupsi."