Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDeregulasi di bidang moneter dan perbankan, khususnyasejak Paket Oktober 1988 yang pada dasarnya menghilangkan entrybarriers industri perbankan, membuat kalangan usahawanberlomba-lomba memasuki industri ini. Dalam kurun waktu kurang dari 2 (dua) tahun, ratusancabang baru perbankan telah dibuka di seluruh Indonesia danjumlah itu akan terus membengkak. Walaupun perekonomian Indonesia secara umum berkembangrelatif pesat, namun pertumbuhan industri perbankan membuatsituasi benar-benar menjadi buyers' market.Dalam kondisi demikian, kalangan perbankan mudah sekalidiadu domba oleh para nasabah dalam seal suku bunga, apalagimanajemen Bank pada umumnya sangat menekankan pada targetpertumbuhan yang pesat dari aktiva, sumber dana dan keuntungantanpa memberikan arah yang jelas tentang cara mencapainya. Akibatnya setiap cabang sebuah Bank cenderung secaramembabi-buta menerima semua nasabah tanpa pandang bulu, bahkankalau perlu segera bersedia menderita kerugian. Akibatnyakeahlian pelayanan para personalia perbankan menjadi minimal. Menghadapi situasi demikian, Bank Umum Nasional cabang Warung Buncit, sebagai kasus dari studi ini, ternyata jugacenderung mengikuti arus. Apalagi Bank Umum Nasional hanyamengenal sistim pool rate berupa RPKP I RPKC dan prime rateyang pada dasarnya tidak mungkin diterapkan untuk setiap dansemua cabang mengingat masing-masing cabang memilikikarakteristik cost dan revenue sendiri. Dalam upaya menanggulangi masalah-masalah tersebut diatas, diusulkan setiap cabang Bank Umum Nasional menghitungCost of Funds dan Prime Rate-nya sendiri-sendiri denganmenggunakan metoda Historical Average Cost yang relatif mudahdan murah digunakan. Analisa Cost of Funds dan Prime Rate masing-masingcabang ternyata merupakan alat yang ampuh untuk menyusunstrategi dalam upaya menanggulangi masalah yang muncul.Dengan alat ini setiap cabang mampu menganalisa kelemahan dankekuatannya sendiri sehingga relatif dapat lebih mampumengendalikan bidang-bidang yang rawan melalui berbagai cara. Sebagai contoh, Bank Umum Nasional cabang WarungBuncit terbukti lemah dalam bidang pengembangan volume usaha(loan) dan pengendalian Overhead Cost, tetapi kuat dalam halpengendalian kredit macet, pendanaan maupun Pendapatan Lain-Lain. Walaupun demikian, metoda Historical Average Cost dandata yang dipakai memang mengandung beberapa kelemahan. Sebabitu setiap cabang seyogyanya memahami kelemahan-kelemahan itudan tidak memakai basil perhitungan Cost of Funds dan Revenuesecara 'mati'. Misalnya, prime rate pada bulan n sebesar 20,0% pertahun, tetapi trend suku bunga secara umum sedang melambung.Untuk itu suku bunga pinjaman harus ditentukan relatif agaktinggi, katakanlah 24,0% per tahun. Dengan menggunakan alat yang sama untuk tahun 1989,dalam hal revenue Bank Umum Nasional cabang Warung Buncitdianjurkan untuk meningkatkan volume usaha terutama ke arahtarget pasar KPR I KKB dan perusahaan-perusahaan kecilmenengah dengn tetap memprioritaskan kualitas kredit. Pricingnyadisarankan berkisar 2,0% - 2,5% di atas prime rate. Peningkatan volume usaha juga dapat dilakukan dengancara antar cabang Bank Umum Nasional saling memperkenalkan paranasabahnya. Dalam hal cost, manajemen harus selalumengkomunikasikannya dengan para karyawan agar setiap karyawanperusahaan mempunyai kultur 'sadar biaya'.Dalam hal sumber daya manusia, dianjurkan untukmerekrut team pemasaran dengan kualifikasi yang relatifsederhana mengingat target market-nya, mengurangi 'middlemanager' sebanyak-banyaknya dan menerapkan semacam 'matrixorganization' khususnya bagi personalia dari Bagian CustomerService dan Kasir untuk dimanfaatkan secara optimal. "

"Studi mengenai kemiskinan dan distribusi pendapatan di Indonesia bukanlah merupakan topik baru. Karena masalah tersebut sejak tahun 1970-an telah menjadi salah satu pusat perhatian pemerintah maupun pakar bidang ekonomi dan sosial lainnya. Hal ini menjadi sangat penting semenjak tahun 1997 yaitu saat Indonesia mengalami krisis ekonomi.Negara Indonesia sejak era 1960-an hingga 1990-an mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan, namun mulai bergejolak tahun 1997 karena krisis ekonomi. Dalam periode 1997 hingga saat ini mulai menampakkan perekonomian yang membaik. Namun berdasarkan pengalaman negara-negara lain bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan distribusi pendapatan, telah disadari oleh negara Indonesia maka pengambil kebijakan negeri ini telah lama mengatur strategi pembangunan yang tidak melulu mengejar pertumbuhan ekonomi. Apalagi dewasa ini era reformasi yang lebih mengedepankan ekonomi kerakyatan yang tidak lain demi semakin membaiknya distribusi pendapatan atau pemerataan yang ada di Indonesia.Distribusi pendapatan yang tidak merata memang bisa berakibat tidak hanya di bidang ekonomi namun dapat memicu kesenjangan sosial dan politik. Sehingga upaya-upaya untuk mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan merupakan usaha dalam membantu memperkuat stabilitas politik. Indikator yang sering digunakan untuk mengetahui kesenjangan distribusi pendapatan adalah koefisien gini dan kriteria Bank Dunia (BPS,1994). Koefsien gini berkisar antara nol sampai dengan satu. Semakin tinggi koefisien gini maka semakin timpang distribusi pendapatan suatu negara. Sebaliknya, semakin rendah nilai koefisien gini berarti semakin merata distribusi pendapatannya.Kriteria Bank Dunia mendasarkan penilaian distribusi pendapatan atas pendapatan yang diterima oleh 40% penduduk berpendapatan terendah. Kesenjangan distribusi pendapatan dikategorikan : (a) tinggi, bila 40% penduduk berpenghasilan terendah menerima kurang dari 12% bagian pendapatan ; (b) sedang, bila 40% penduduk berpenghasilan terendah menerima 12% -17% bagian pendapatan; (c) rendah, bila 40% penduduk berpenghasilan terendah menerima lebih dari 17% bagian pendapatan.Pemerintah melalui kebijakan fiskal dan moneter merubah keadaan masyarakat sesuai yang dinginkan. Berkaitan dengan itu terjadi pengalihan transfer sumberdaya dari masyarakat yang berpendapatan tinggi kepada masyarakat yang berpendapatan rendah. Pemerintah melalui manuver kebijakan fiskal, redistribusi pendapatan diimplementasikan secara langsung melalui skema pembayaran pajak kepada pemerintah.Efek redistribusi dicari untuk melihat bagaimana perubahan terhadap distribusi pendapatan yang ditimbulkan akibat dari pajak yang telah dibayarkan oleh masyarakat apakah distribusi pendapatan semakin merata atau justru distribusi pendapatan menjadi semakin tidak merata karena pengeluaran yang dilakukan oleh masyarakat untuk pajak. Berdasarkan hasil analisis, efek redistribusi yang dihitung menghasilkan nilai bertanda positif sehingga dapat dikatakan bahwa terjadi perbaikan distribusi pendapatan yang ditimbulkan karena adanya pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Sehingga hipotesis penelitian ini dapat dibuktikan kebenarannya bahwa terdapat perbedaan yang positip terhadap distribusi pendapatan sebelum dan sesudah pembayaran pajak. Berdasarkan analisis dengan kriteria yang digunakan oleh Bank Dunia dalam menentukan kesenjangan distribusi pendapatan ditimbulkan bahwa distribusi pendapatan masyarakat untuk 40% rumah tangga berpenghasilan terendah sebelum membayar pajak apabila dibandingkan dengan distribusi pendapatan masyarakat untuk 40% rumah tangga berpenghasilan terendah setelah membayar pajak terdapat kenaikan. Pada sisi lain distribusi pendapatan masyarakat untuk 20% rumah tangga berpenghasilan teratas sebelum membayar pajak apabila dibandingkan dengan distribusi pendapatan masyarakat untuk 20% rumah tangga berpenghasilan teratas setelah membayar pajak terdapat penurunan.Implikasi ekonomi terhadap basil kesimpulan penelitian ini yang melihat bahwa terdapat perbaikan distribusi pendapatan rumah tangga yang dipengaruhi oleh pajak yang mereka bayarkan adalah bahwa perlu disadari baik itu oleh pemerintah maupun masyarakat bahwa bagi sementara masyarakat sering melihat bahwa pajak terkadang selalu memberatkan. Namun pada kenyataannya bahwa pajak yang mereka bayarkan telah mampu membantu memperbaiki distribusi pendapatan. Bagi pemerintah tentunya berupaya untuk lebih meningkatkan tingkat cakupan pajak baik itu dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Seperti yang diungkapkan oleh Suparmoko (2000: 238) bahwa pajak hendaknya digunakan untuk mengurangi ketidakmerataan penghasilan. Ini tidak berarti bahwa tujuan suatu perekonomian adalah memberikan penghasilan yang merata atau yang sama besarnya bagi setiap angggota masyarakat."