Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This article does describe concerning Islamic law existence in Indonesia legal system. The author writes that Islamic law that has became obeyed legal norms system by majority Muslim as living law. It has also been inherently dogma and belief of Islamic religion and in national policy towards legal development then becomes significant factors. Elaboration on Islamic law here focuses in historical approach and applies existence theory.The existence theory does figures Indonesia legal system at past, current and future times. This theory also proposed that Islamic law is exist in Indonesian law either in written and can find in various life's aspects and legal practices"

"Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dibentuk berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Adapun tujuan bidang penyiaran adalah untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, dan menumbuhkan industri penyiaran Indonesia. Pasal 7 UU Penyiaran menyebutkan KPI terdiri atas KPI Pusat yang dibentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah dibentuk di tingkat provinsi. Namun, Undang-Undang tersebut tidak mengatur hubungan kelembagaan dan pembagian tugas/wewenang antara KPI Pusat dan KPI daerah sehingga sering terjadi tumpang tindih dalam mengawasi isi siaran dan proses perizinan. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara KPI Pusat dan KPI Daerah, dengan metode penelitian evaluasi. Dari penelitian ini, peneliti menemukan bahwa hubungan kelembagaan antara keduanya, yang selama ini bersifat koordinatif atau berarti keduanya mempunyai hubungan yang sejajar, masih bisa dipertahankan. Peneliti juga menemukan perubahan hubungan menjadi hierarki, seperti yang diinginkan banyak KPI Daerah, belum tentu menyelesaikan masalah yang ada yaitu tumpang tindih pelaksanaan tugas dan wewenang, masalah anggaran, dan hubungan yang tidak harmonis antara KPI Daerah dengan Pemerintah Daerah.

---

Indonesian Broadcasting Commission (KPI) was established under Law No. 32 of 2002 on Broadcasting. The purpose of the broadcasting sector is to strengthen national integration, building character and national identity of faith and piety, educating the nation, promote the general welfare, in order to build a society that is independent, democratic, justice and prosperous, and grow the Indonesian broadcasting industry. Article 7 of the Broadcasting Act states KPI consists of Central KPI which formed at the central level and the Regional KPI established at the provincial level. However, the Act does not regulate the institutional relationship and division of tasks/authority between the central and local KPI so overlaps often happen in monitoring broadcast content and the licensing process.

This study aimed to analyze the relationship between Central KPI and KPI Regions, with the method of evaluation research. From this study, researchers found that the institutional relationship between the two, which has coordinative or means both have a parallel relationship, can still be maintained. The researchers also found changes into a hierarchical relationship, such as the Regional KPI much desired, not necessarily solve the problem, the overlapping duties and authority, budget problems, and an antagonistic relationship between KPI Regional and Local Government."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi akuntansi, pengalaman kerja, dan jenis pegawai terhadap kualitas laporan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Seluruh Provinsi Riau. Jumlah sampel adalah 78 responden. Responden dari sampel adalah pengelola keuangan yang mengerjakan langsung laporan keuangan yakni bendahara, operator Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara SIMAK BMN dan operator Sistem Akuntansi Keuangan SAK , staf pengelola keuangan, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar PPSPM , dan Pejabat Pembuat Komitmen PPK . Variabel eksogen yang terbukti berpengaruh positif dan signifikan adalah kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi akuntansi dan jenis pegawai sedangkan variabel eksogen pengalaman kerja terbukti tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

---

ABSTRACTThis study discusses about the influence of the competence of human resources, accounting information systems, work experience, and the type of employee to the quality of the financial statements at Electoral Commision province of Riau. The number of samples is 78 respondents. The sample was financial adminstrators who works directly financial statements of the treasurer, the operator of Management Information Systems and State Goods SIMAK BMN and operator of Financial Accounting System SAK , the staff of financial management, official signing of Payment Order PPSPM , and Committing officer CO . Exogenous variables which proved positive and significant effect is the competence of human resources, accounting information system and the type of employee whereas exogenous variables work experience have positive and significant effect on the quality of financial statements."

"Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di antaranya melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pengujian tersebut meliputi aspek materiel maupun aspek formil sehingga Mahkamah Konstitusi diharapkan mampu menjaga norma-norma yang ditetapkan oleh konstitusi sebagai pedoman bagi pengaturan lebih lanjut dalam undang-undang. Mekanisme pengujian mengacu pada adagium hukum bahwa ketentuan yang memiliki derajat lebih tinggi mengesampingkan ketentuan yang memiliki derajat lebih rendah (lex superiori derogat legi inferiori), sehingga dalam perkembangan ke depan Mahkamah Konstitusi juga harus mampu menguji Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang di dalamnya tercantum nilai-nilai Pancasila mengingat Pancasila masih diakui sebagai citahukum (Rechtsidee) bagi peraturan perundang-undangan di Indonesia."