Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This monograph addresses the legal and policy issues relating to the commercial exploitation of natural resources in outer space. It begins by establishing the economic necessity and technical feasibility of space mining today, an estimate of the financial commitments required, followed by a risk analysis of a commercial mining venture in space, identifying the economic and legal risks. This leads to the recognition that the legal risks must be minimised to enable such projects to be financed. This is followed by a discussion of the principles of international space law, particularly dealing with state responsibility and international liability, as well as some of the issues arising from space mining activities. The monograph then attempts to balance such interests in creating a legal and policy compromise to create a new regulatory regime."

"Era Milenium ke-3 saat ini adalah era bagi Komunitas Bisnis di Internet, atau banyak orang menyebut sebagai komunitas e-business yang dipacu oleh perkembangan E-commerce. Indonesia dengan lebih dari 200 juta penduduk yang relatif telah berpendidikan dan kaya akan kekayaan alam adalah aset yang besar untuk berkompetisi dalam pasar global. Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam meningkatkan aktifitas E-Commerce -nya. Salah satu sumber masalah adalah perkembangan infrastruktur telekomunikasi yang baru mencapai 6 juta sst line in service dan sekitar 300.000 hubungan Internet dengan ISP. Reformasi Undang-undang Telekomunikasi d?'l perbaikan kondisi ekonomi diharapkan dapat memperbaiki situasi ini. Undang-undang yang mengatur pemanfaatan bisnis di Internet masih dalam penyusunan dan harus segera ada untuk menjamin aspek legal dari transaksi bisnis di E-commerce. Arah manajemen dan Teknologi lnformasi harus berjalan selaras dan seimbang. Perusahaan dengan konsep tradisional akan menghadapi hambatan karena ketidaktahuan terhadap cara kerja teknologi dan manfaat Internet bagi bisnisnya. Saat ini aspek-aspek yang berkaitan dengan penjualan, pemasaran, fabrikasi, distribusi, inventory dan billing, harus sejalan dengan strategi Teknologi lnformasi. Kesempatan dalam penghematan biaya dan pertumbuhan pendapatan bagi banyak perusahaan terdapat dalam E-Commerce yang merupakan sarana pemasaran, penjualan dan pembelian berbagai produk melalui Internet. E-commerce berkaitan dengan penggunaan informasi elektronik untuk meningkatkan performansi, meningkatkan nilai dan membentuk hubungan yang baru antara kalangan bisnis dan kastemer. Tanpa infrastruktur yang baik yang tergelar antara semua bagian perusahaan adalah sulit untuk berkompetisi di era virtual economy. Suply Chain Management (SCM), Customer Relationship Management (CRM) & Enterprise Resources Planning (ERP) adalah beberapa faktor kunci sukses dalam E-Commerce, dan terkait tidak hanya mengenai aspek teknologi tetapi juga aspek penataan uryar1isasi yaitu strategi dan proses bisnis. Manajemen sekuriti (security policy & security audit) juga merupakan faktor kritis dalam implementasi sistem E-commerce. PT. Telkom Divisi Regional II sebagai Divisi Utama di perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia, harus mendefinisikan kembali dan mereorganisasi bisnisnya untuk mengantisipasi lingkungan kompetisi E-Commerce. Lingkungan industri E-commerce adalah lingkungan bisnis yang penuh kompetisi, teknologi tinggi dan investasi beresiko tinggi, karena hampir tidak ada hambatan yang berarti bagi perusahaan baru maupun lama untuk terjun sebagai E-commerce Provider. Untuk menjadi pemimpin dalam E-commerce Service Provider PT. Telkom Divre II harus menyusun aliansi strategis dengan perusahaan lain sebagai partner strategis. Aliansi strategis yang meliputi usaha patungan atau akuisisi sangat penting untuk mempercepat penerapan sistem E-commerce dan untuk meminimalkan resiko investasi. PT. Telkom Divre II juga harus menerapkan sistem E-commerce pada aktifitas bisnis utamanya sebagai sarana pemasaran untuk meningkatkan pelayanan dan menjaga loyalitas kastamer. Tesis ini didedikasikan bagi kalangan akademik dan bisnis di Indonesia terutama bagi PT. Telkom Divre II agar diperoleh arah yang lebih tepat di masa mendatang dalam era e-business."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi POJK No.51/2017/POJK.03/2017 yang mewajibkan pelaporan keberlanjutan untuk diungkapkan olehlembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik terutama bank komersial diIndonesia terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Cakupan studi ini adalah praktik pelaporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), kebijakan alokasi kredit dan investasi berkelanjutan yang disusun oleh bank komersial serta motifdan perilaku bank terhadap penerapan keuangan berkelanjutan dalam sudut pandang teori new institutional. Analisis konten, tematik, dan konstan komparatif digunakan untuk mengolah data sekunder berupa Laporan Keberlanjutan yang kemudian dikodekan menggunakan program NVIVO 12 Plus. Studi ini membandingkan topik dan tema yang diusung masing-masing bank berdasarkan kategori (BUKU) antara tahun 2017 dan 2019.Praktik pelaporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan telah dilaksanakan oleh bank BUKU 2, 3 dan 4 dengan temuan yang berbeda terutama pada BUKU 2 yang belummelaporkan ke regulator kecuali pada Bank Artha Graha dan Muamalat. Perilakukebijakan penerapan keuangan berkelanjutan terutama dalam alokasi kredit dan investasi mengarahkan bank komersial untuk melakukan tindakan decoupling di awal penerapan Peraturan ini dan menjadi homogen karena adanya mekanisme meniru kebijakan yang telah dijalankan oleh bank pendahulu. Penggunaan teori new intitutional, menunjukkan adanya dominasi material carriers akibat standar operasional yang berlaku di internal bank komersial. Penerapan Peraturan OJK No.51/POJK.03/2017 mengarahkan bank komersial di Indonesia cenderung melakukan tindakan decoupling. Meskipun sebagian besar bank komersial telah mematuhi POJK No.51/2017/POJK.03/2017 penerapan keuangan berkelanjutan masih terbatas dan hanya berfokus pada faktor keuangan, hal ini menunjukkan material carriers dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 masih mendominasi. Meskipun demikian, kemungkinan munculnya dominasi logics lain berupa sustainability logics jika fase penerapan yang ditetapkan bank komersial berjalan sesuai dengan rencana RAKB yang disusun.

---

This study aims to analyze the implementation of OJK Regulation No.51/POJK.03/2017,

which requires sustainability reporting to be disclosed by financial services institutions,

issuers, and public companies, primarily commercial banks in Indonesia, towards

achieving sustainable development goals. This study's scope is the practice of reporting

on the Sustainable Finance Action Plan (RAKB), policies on credit allocation and

sustainable investment formulated by commercial banks, and banks' motivation and

behavior towards implementing sustainable finance from the point of view of new

institutional theory. The research methods used Content, thematic, and constant

comparative analyses to process secondary data, i.e., the banks' sustainability report, then

coded and compared using NVIVO 12 Plus. This study compared topics and themes

resulting from each Sustainability Reports of the banks on each category (BUKU)

between 2017 and 2019. The Sustainable Financial Action Plan's reporting practice has

been implemented by BUKU 2, 3, and 4 with different findings, especially in BUKU 2,

which has not been reported to the regulator except at Artha Graha and Muamalat bank’s.

A sustainable finance implementation behavior, especially in the allocation of credit and

investment, directs commercial banks to perform decoupling actions at the beginning of

this Regulation and become homogeneous duet o the mechanism of imitating the policies

that have been implemented by the predecessor banks. The use of new institutional theory

indicates the dominance of material carriers in commercial banks' operational standards.

The implementation of OJK Regulation No.51/POJK.03/2017 directs commercial banks

in Indonesia to conduct decoupling practices. Although most commercial banks have

complied with OJK Regulation No. 51/POJK.03/2017, the implementation of sustainable

finance is still limited and only focuses on financial factors. The dominance of material

logic shows from 2017 to 2019. However, the possibility of the emergence of other logics'

dominance is still possible, i.e., sustainability logic if commercial banks' implementation

phase runs following the Sustainable Finance Action plan drawn up."

"History as an academic discipline has dramatically changed over the last few decades and has become much more exciting and varied as a result of ideas from other disciplines, the influence of postmodernism and historians' incorporation of their own theoretical reflections into their work. The way history is studied at university level can vary greatly from history at school or as represented in the media and Doing History bridges that gap. Aimed at students of history in their final year of secondary education or beginning degrees, this is the ideal introduction to studying history as an academic subject at university. "Doing History" presents the ideas and debates that shape how we "do" history today, covering arguments about nature of historical knowledge and the function of historical writing, whether we can really ever know what happened in the past, what sources historians depend on, and whether the historians' version of history has more value than popular histories. This practical and accessible introduction to the discipline introduces students to these key discussions, familiarises them with the important terms and issues, equips them with the necessary vocabulary and encourages them to think about, and engage with, these questions. Clearly structured and accessibly written, it is an essential volume for all students embarking on the study of history"--"Aimed at students beginning degrees, this is the ideal introduction to studying history as an academic subject at university. Doing History presents the ideas and debates that shape how we 'do' history today, covering arguments about nature of historical knowledge and the function of historical writing, whether we can really ever know what happened in the past, what sources historians depend on, and whether the historians' version of history has more value than popular histories"

"ABSTRACTSkripsi ini merupakan penelitian yang ditujukan untuk membahas The Surrogacy Regulation Bill sebagai upaya Pemerintah India mengurangi eksploitasi kaum perempuan miskin dalam praktik commercial surrogacy tahun 2016. Penelitian ini berupaya untuk mengkaji faktor-faktor apa yang mempengaruhi Pemerintah India dalam mengeluarkan regulasi tersebut pada tahun 2016, di mana praktik commercial surrogacy semakin berkembang pesat di India dan terdapat fenomena eksploitasi kaum perempuan miskin yang berprofesi sebagai ibu pengganti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep budaya patriarki untuk mengkaji permasalahan mengenai tubuh kaum perempuan miskin yang berada di wilayah privat Kemudian, pada penelitian ini menggunakan teori Agenda Setting untuk mengkaji lebih dalam terkait perjalanan politik terciptanya The Surrogacy Regulation Bill tahun 2016 yang bermula dari sebuah isu kebijakan masuk ke agenda setting pemerintah. Kemunculan The Surrogacy Regulation Bill tahun 2016 ini telah melibatkan peranan dari Kabinet Union, Lok Sabha, Rajya Sabha, beberapa kelompok kepentingan, gerakan protes dari Stop Surrogacy Now dan perhatian media.

---

ABSTRACTThis thesis focuses on The Surrogacy Regulation Bill as an effort by the Government of India to reduce the exploitation of poor women in the practice of commercial surrogacy in 2016. This research seeks to examine factors that influence Government of India rsquo s ratification of the regulation in 2016, as the number of commercial surrogacy has grown exponentially in India. Additionally, there is also a major phenomenon of exploitation of poor women who work as surrogate mothers. In this study, the author uses concepts of Patriarchal Culture to examine the issues concerning the lives of poor women who reside in private territory and are influenced heavily by the patriarchal culture in Indian society. Then, this thesis implements the Agenda Setting theory for deeper examination related to the process of The Surrogacy Regulation Bill 2016 which started from a policy issue into the agenda of government setting. The appearance of The Surrogacy Regulation Bill of 2016 has involved the role of the Union Cabinet, Lok Sabha, Rajya Sabha, stakeholders, the movement called lsquo Stop Surrogacy Now rsquo and the media influence. "

"Tesis ini membahas bagaimana kalangan Advertiser di Indonesia memahami peran penting commercial sponsorship terhadap pasar Indonesia, yang dilakukan melalui pendekatan metode Delphi. Peran penting commercial sponsorship dibahas dalam kaitannya terhadap konteks marketing secara umumnya, terhadap strategi dan pendekatan periklanan dan aktivitas promosi, alokasi anggaran, dan tingkat kepercayaan advertiser terhadap prospek pertumbuhan commercial sponsorship di Indonesia. Pembahasan diarahkan untuk lebih spesifik menjawab objektif pemasaran apa yang idealnya dilakukan melalui strategi pendekatan commercial sponsorship. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dalam konteks suatu objektif pemasaran, commercial sponsorship masih menempati posisi yang penting. Akan tetapi dikarenakan sifatnya yang kurang efisien secara biaya, kalangan advertiser di Indonesia sampai pada konsensus bahwa pemanfaatan strategi pendekatan commercial sponsorship dirasa paling tepat untuk dilakukan dengan objektif pemasaran yang arahnya untuk memberikan pengalaman produk terhadap konsumers.

---

The thesis attempts to discern how Indonesia Advertiser look at the strategic decision of commercial sponsorship within today Indonesia market, which was done by using Delphi method. The relative importance of commercial sponsorship is examined within the context of overall today marketing and overall advertising approach, budget allocation, and the experts confident regarding the future growth of Indonesia commercial sponsorship. The discussion goes more specific to understand what marketing objective that will be better achieved through commercial sponsorship approach. The result shows that within the context of marketing objective, commercial sponsorship still regarded as a high important approach. However, due to its cost inefficiency nature, Indonesia advertisers reach to the consensus that commercial sponsorship approach should be focus on to deliver marketing objective with focus on delivering product experience to the consumers."