Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDemokrasi adalah sistem kekukasaan yang didasarkan pada persetujuan rakyat melalui pemilihan umum. Di dalam sistem demokrasi rakyatlah yang berkuasa: pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sistem ini dinilai lebih manusiawi daripada berbagai sistem pemerintahan lain seperti tirani, monarki, dan oligarki Indonesia juga menganut sistem demokrasi, tercermin amat jelas dalam UUD 1945 sebagai hukum dasar (konstitusi) yang dijiwai oleh Pancasila sebagai dasar hukum. Pemimpin pemerintahan dan para wakil rakyat serta perwakilan daerah dipilih melalui pemilihan umum. Tulisan ini menjelaskan bahwa dewasa ini ancaman terhadap demokrasi adalah politik uang. Dengan uang suara rakyat dapat dibeli sehingga besaran perolehan suara tidak berbanding lurus dengan besaran persetujuan rakyat. Pencideraan demokrasi melalui jual beli suara menjadikan sistem demokrasi politik dagang sapi."

"ABSTRAKSkripsi ini menganalisis penyebab strategi politik elektoral gerakan buruh Korea Selatan pasca tahun 2004 cenderung tidak efektif. Hal ini dapat dilihat dengan menurunnya jumlah perolehan kursi oleh partai buruh di parlemen nasional, terjadi faksi-faksi dalam internal partai, renggangnya hubungan antara organisasi gerakan buruh dengan partai, partai tidak mampu memperluas basis dukungan dan juga belum mampu mengakomodir isu-isu kebijakan nasional lainnya. Dalam menjawab pertanyaan penelitian tersebut, penulis menggunakan metode kualitatif dan mengacu pada sumber data-data sekunder. Analisis skripsi ini merujuk pada studi yang dilakukan oleh Collins. Menurutnya, terdapat dua aspek yang menentukan sebuah gerakan agar dapat membentuk partai politik yang berhasil dalam politik elektoral. Kedua aspek tersebut yaitu kesempatan politik dan mobilisasi sumber daya yang dilakukan oleh gerakan. Pada kasus strategi politik elektoral gerakan buruh Korea Selatan, penulis berargumen bahwa terdapat hambatan pada kedua aspek tersebut. Kesempatan politik yang terjadi pada era demokrasi di Korea Selatan belum menguntungkan bagi gerakan buruh. Mereka pun juga mengalami permasalahan dalam mobilisasi sumber daya. Akibatnya strategi politik elektoral mereka yang sempat tergolong berhasil pada tahun 2004, kemudian cenderung menjadi tidak efektif.

---

ABSTRAKThis thesis aims to analyze the reason why the electoral political strategies of the South Korean s labor movement tend to be ineffective after 2004. It can be seen by the decrease in the number of positions obtained by the labor party in the national parliament, the internal party factions, the gap between the organization of the labor movement and the party, and the party is unable to expand its support base and to accommodate other national policy issues. This thesis uses a qualitative methods and the secondary data to answer the research question. The analysis is referred to a research conducted by Collins. She stated that there are two aspects that determine a movement in order to form a successful political party in electoral politics. The two aspects are the political opportunity and resource mobilization undertaken by the movement. In the case of electoral political strategies of the labor movement in South Korea, I argue that there are obstacles in those two aspects. The political opportunity during the democratic era in South Korea has not been favorable for the labor movement. They also encountered problems in the resource mobilization. This made their electoral political strategies that were considered successful in 2004 tended to be ineffective afterwards."

"Pasca tumbangnya pemerintahan Soeharto kondisi politik Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan. Perubahan demi perubahan telah menciptakan tatanan kehidupan politik baru yang cukup rumit dan sulit untuk diperhitungkan. Kondisi ini membawa goncangan instabilitas politik, sosial, ekonomi sampai kepada tataran akar rumput. Di tingkat lokal juga tidak kalah dahsyatnya, konflik demi konflik juga mulai bermunculan baik yang bernuansa sosial maupun politik. Kesemuanya ini merupakan satu mata rantai yang saling berkait. Oleh karena itu penyelesaiannya pun harus dilakukan secara komprehensif.Relevan dengan hal di atas, penelitian dalam bentuk karya tulis ilmiah yang mengambil lokasi di Kota Payakumbuh, berkenaan dengan konflik politik antara DPRD dengan walikota (1999 - 2001) dengan tujuan ingin memaparkan sekelumit dari dampak perubahan yang terjadi. Adanya perubahan paradigma dalam sistem pemerintahan dari sentralistik kepada desentralistik secara tidak langsung turut memberikan andil terhadap keberlangsungan konflik tersebut.Tesis yang penulis susun ini ingin menjawab beberapa pertanyaan yang sifatnya lebih lokalistik namun cukup menyita perhatian masyarakat. Diantara beberapa pokok pertanyaan yang akan penulis jawab tersebut adalah : Kenapa terjadi konflik politik antara DPRD dengan walikota ? Bagaimana jenis konflik yang terjadi serta upaya penyelesaiannya ?Dari hasil penelitian yang penulis lakukan didapatkan beberapa hal sebagai berikut: Pertama, secara objektif konflik ini disebabkan, adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh walikota dalam wujud pelanggaran prosedural administratif, penyalahgunaan anggaran dan pelanggaran etika kelembagaan. Di lain pihak juga ada perbedaan kepentingan antara DPRD yang menginginkan tegaknya wibawa kelembagaan sebagai wakil rakyat, sementara itu walikota ingin melakukan terobosan-terobosan untuk akselerasi pembangunan. Kedua, secara subjektif konflik ini dipicu oleh gaya kepemimpinan yang ditunjukkan oleh walikota, dinilai agak arogan. Kearoganaan yang ia tunjukan tampak dari sikap dan kebijakan yang diambil tanpa mau mendengarkan aspirasi masyarakat.Akibat yang ditimbulkan oleh konflik antara DPRD dengan walikota, berpengaruh buruk terhadap masyarakat sehingga masyarakat terpolarisasi menjadi kelompok yang pro dan kontra terhadap kedua lembaga tersebut. Hanya saja yang menjadi persoalan adalah konflik tersebut telah menyeret masyarakat ke dalam domain politik yang cukup rumit dan dapat memecah belah masyarakat."