Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"UU Antitrust yang mulai berkembang pada awal abad 19, terus mengalami perbaikan dan penyempurnaan. Perkembangan juga terjadi dalam penetapan kebijakan dan implementasinya. Dalam hal ini, perkembangan tentang pelaksanaan hukum persaingan usaha berkaitan erat dengan kajian ekonomi tentang persaingan usaha. Perkembangan persaingan usaha menjadi menarik, jika dikaitkan dengan keputusan perkara persaingan usaha. Bagi Indonesia perkembangan pemahaman dan implementasi terhadap UU persaingan usaha menjadi sangat penting. Karena Indonesia tergolong sebagai negara yang masih muda dalam masalah persaingan usaha. Lahirnya Undang-Undang No. 5 tahun 1999 dan terbentuknya KPPU, telah membawa harapan besar terhadap pelaksanaan persaingan usaha yang sehat di Indonesia.Disadari KPPU merupakan instrumen utama, sebagai ujung tombak dalam menjaga dan menegakkan praktek persaingan usaha yang sehat. Dalam hal ini kebijakan KPPU akan menjadi bagian penting dalam pengembangan usaha yang sehat di Indonesia. Oleh sebab itu penulis memandang bahwa kajian dari aspek ekonomi terhadap putusan KPPU menjadi amat penting, terutama untuk memberikan bobot putusan yang Iebih balk dan tepat di masa yang akan datang. Hal ini sekaligus untuk mengetahui sejauhmana perkembangan persaingan usaha di Indonesia.Dari 31 Perkara yang diputuskan KPPU dalam periode 2000-2005 terdapat 13 Janis pelanggaran. Telaah dalam tesis dibatasi pada perkara yang berkaitan dengan tender dan posisi dominan. Dalam hal ini penulis melakukan analisis terhadap pendekatan yang digunakan KPPU dalam pengambilan putusan, serta alasan-alasan ekonominya. Hasilnya, KPPU telah mengunakan pendekatan pemikiran persaingan, meskipun diperlukan penjelasan Iebih lanjut terhadap alasan-alasan teoritis di dalamnya.Dalam proses pembuktian terhadap perkara terkait, putusan KPPU Iebih didasarkan atas unsur-unsur utama dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan perkara tender dan posisi dominan. Sedangkan alasan-alasan dalam aspek ekonomi diperlukan penjelasan Iebih lanjut sebagai pengkayaan terhadap muatan putusan. Kiranya aspek penting tesis ini herbicara tentang upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat di Indonesia."

"Salah satu perjanjian yang dilarang menurut ketentuan UU Nomor 5 Tahun 999 adalah perjanjian tertutup (exclusive dealing). Dalam ketentuan Pasal 15 UU Jomor 5 Tahun 1999 disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian lengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan 1tau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu. Untuk nemahami tentang hubungan antara penyalahgunaan posisi dominan dengan 1erjanjian tertutup, maka perlu dicermati tentarig tiga hal: 1 )hubungan yang signifikan antara posisi dominan pelaku usaha dengan terjadinya suatu perjanjian tertutup, ~)pendekatan yang digunakan oleh KPPU dalam Putusan KPPU Nomor 06/KPPU.12004 untuk menentukan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam kasus tersebut termasuk dalam perjanjian tertutup yang dilarang oleh UU Nomor 5 lahun 1999, 3)hubungan antara posisi dominan dengan perjanjian tertutup dalam perkara Putusan Nomor 06/KPPU/2004. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang berarti bahwa penelitian ini mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif malitis.Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Menyalahgunaan posisi dominan mempunyai hubungan yang sangat eraUsignifikan dengan perjanjian tertutup. Hal ini bisa dilihat dari ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf :1. Disamping itu hubungan penyalahgunaan posisi dominan dengan perjanjian tertutup tersebut, dapat dilihat dalam Pasal 15 ayat (3) yang melarang pelaku usaha Jntuk membuat perjanjian mengenai harga atau potoilgan harga tertentu atas barang :ian atau jasa. Untuk menentukan adanya perjanjian tertutup, pendekatan yang :iilakukan adaiah pendekatan per se illegal. Pendekatan per se illegal juga digunakan dalam beberapa perkara yang diputuskan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), antara lain, dalam Putusan Nomor: 10/KPPU-L/2001. Putusan KPPU No.06/KPPU-U2004, yang menyatakan bahwa terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 ayat (3) huruf b dan Pasal 25 ayat (1) huruf a. Jo ayat (2) huruf a, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menunjukkan bahwa dalam perkara tersebut terdapat hubungan yang sangat erat antara penyalahgunaan posisi dominan dengan perjanjian tertutup."

"Pada Maret 2020, terjadi kasus praktik anti persaingan Apple di Perancis. Salah satu dari tindakannya adalah penyalahgunaan posisi dominan. Skripsi ini membahas terkait penerapan hukum persaingan usaha di Indonesia terhadap kasus penyalahgunaan posisi dominan Apple di Perancis dengan melihat kepada penerapan serta antisipasi hukum persaingan usaha di Indonesia terhadap kasus di Perancis. Penelitian menggunakan metode studi pustaka yang bersifat yuridis normatif. Berdasarkan hasil penerapan Pasal 25 UU No.5 Tahun 1999 terhadap kasus penyalahgunaan posisi dominan di Perancis, dapat diketahui bahwa tindakan Apple belum dapat memenuhi unsur dalam Pasal 25 UU No.5 Tahun 1999, hal ini karena dalam kasus ini Apple dijatuhkan dengan ketentuan penyalahgunaan posisi dominan terhadap pasar internal yakni penyalahgunaan ketergantungan ekonomi. Sedangkan pengaturan di Indonesia berbeda dengan di perancis yang harus memenuhi ketentuan penguasaan pangsa pasar berdasarkan pasar bersangkutan. Mengenai antisipasi hukum persaingan usaha Indonesia apabila terjadi kasus serupa Apple di Perancis, maka mengacu kepada UU No.5 Tahun 1999, tindakan Apple termasuk kedalam dugaan Pasal 9 tentang Pembagian wilayah, Pasal 8 tentang Pelanggaran Penetapan Minimum Harga Jual Kembali dan karena hukum persaingan usaha di Indonesia belum memiliki pengaturan khusus penyalahgunaan posisi dominan dalam pasar internal seperti di Perancis, maka dapat dikenakan dugaan Pasal 19 D tentang Praktek Diskriminasi.

---

In March 2020, there was a case of Apple's anti-competitive practices in France. One of the actions taken by Apple is the abuse of dominant position. This paper discusses the application of competition law in Indonesia against cases of abuse of Apple's dominant position in France by looking at two issues, namely the law enforcement and the anticipation of Indonesian competition law to the case in France. This study used normative literature study method. Based on the research it can be seen that Apple's actions have not been able to fulfill the elements in Article 25 of Law No. 5 of 1999, is because Apple was penalized with the provision of abuse of dominant position in the internal market, namely the abuse of economic dependence. Meanwhile, the regulation in Indonesia is different, which must comply of controlling market share based on the relevant market. Regarding the anticipation of Indonesian competition law in the event of similar case to Apple's in France, referring to Law No. 5 of 1999, Apple's actions can be included to Article 9 concerning Regional Division, Article 8 concerning Violation of the Minimum Resale Price and as an allegation of Article 19 D concerning Discriminatory Practices."

"Skripsi ini membahas tentang keberadaan unsur posisi dominan dan penyalahgunaannya dalam kasus pelayanan Taksi Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya. Putusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk kasus ini telah berkekuatan hukum tetap pada tahun 2011 dan telah dilaksanakan oleh PT Angkasa Pura I (AP I) dan Primer Koperasi Angkatan Laut (Primkopal) pada 1 Juli 2013. Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan studi dokumen yang bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa seharusnya AP I dan Primkopal dapat diduga melakukan penyalahgunaan posisi dominan; mengizinkan operator taksi lain untuk menambah armada taksi argometer mereka apabila ada kelebihan permintaan dari calon penumpang terhadap taksi tersebut; dan memberlakukan sistem pembayaran menggunakan argometer pada semua Taksi Bandara tanpa terkecuali agar sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan amar putusan KPPU untuk kasus ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

---

The focus of this study is the existence of abuse of dominant position in the case of taxi services at Juanda International Airport Surabaya. Decision issued by the Commission for the supervision of Business Competition (Komisi Pengawas Persaingan Usaha - KPPU) for this case is final and binding in 2011 and has been implemented by PT Angkasa Pura I (AP I) and Primer Koperasi Angkatan Laut (Primkopal) on July 1, 2013. This research is legal-normative. The results of the study suggest that AP I and Primkopal should be suspected of abusing their dominant position; allowing other taxi operators to increase their fleet of metered taxis if there is excess demand of the passengers for the taxi, and implementing payment system using a metered taxi service to all taxi fleet without exception in order to enforce the applicable regulations and in accordance with the ruling of the KPPU."

"Perkembangan teknologi di era Revolusi Industri 4.0 telah menghasilkan industri digital dengan model pasar baru yang disebut multi-sided market Dalam hal ini, UNCTAD dan Autorite de la Concurence telah menyoroti dampak pengembangan pasar baru dengan penggunaan data, dan implikasinya terhadap persaingan usaha. Hal ini belum mendapat perhatian di dalam negeri padahal industri digital juga berkembang pesat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal, dengan menganalisis peran data dalam industri digital dalam perspektif hukum persaingan usaha dan penguasaan data pribadi sebagai Indikator posisi dominan dalam persaingan usaha sebagai suatu permasalahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data memegang peranan penting dalam persaingan antar industri digital, bahkan penguasaan data yang tidak merata dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Lebih jauh penguasaan data dan kasus merger yang diuraikan melalui penelitian ini menunjukkan hal penting di mana keunggulan kepemilikan data pengguna dapat menjadi posisi dominan. Untuk itu perlu memperhatikan cara pengumpulan dan penggunaan data pribadi oleh industri digital dalam kaitannya dengan persaingan usaha dan harus dibuat ketentuan tambahan dalam undang-undang persaingan usaha yaitu penguasaan data pribadi menjadi sebuah indikator yang menentukan posisi dominan perusahaan dalam hukum persaingan usaha di Indonesia.

---

Technological developments in the Industrial Revolution 4.0 era have produced a digital industry with a new market model called a multi-sided market. In this regard, UNCTAD and the Autorite de la Concurence have highlighted the impact of this new market development with the use of data, and its implications for business competition. Unfortunately in Indonesia this has not received attention even though the digital industry is also developing rapidly in Indonesia. This research uses doctrinal legal research methods, by analyzing the role of data in the digital industry from the perspective of business competition law as a legal problem. The research results show that data plays an important role in competition between digital industries, even unequal data control can be one of the causes of unhealthy business competition. For this reason, it is necessary to pay attention to the way personal data is collected and used by the digital industry in relation to business competition and additional provisions must be made in the business competition law that can cover the potential for unfair business competition by utilizing personal data."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan hukum persaingan usaha di Indonesia terhadap kasus penyalahgunaan posisi dominan Google Android di Rusia dengan menekankan kepada dua hal yaitu penerapan hukum di Indonesia terhadap kasus di Rusia serta tindakan KPPU dalam menangani kasus serupa. Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan studi pustaka yang bersifat yuridis normatif. Dari hasil penerapan Pasal 25 UU No. 5 Tahun 1999 terhadap kasus penyalahgunaan posisi dominan Google di Rusia, diketahui bahwa tindakan Google telah memenuhi unsur-unsur Pasal 25, sehingga tindakan Google merupakan tindakan penyalahgunaan posisi dominan. Mengenai peranan KPPU dalam menghadapi kemungkinan terjadinya kasus penyalahgunaan posisi dominan Google di Indonesia, berdasarkan Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2010, maka proses penanganan ini kemungkinan besar bersumber atas dasar inisiatif sendiri. Dikarenakan dilakukan atas dasar inisiatif sendiri, maka KPPU harus mengumpulkan beberapa data yang telah ditentukan oleh Peraturan. Terhadap data-data yang dikumpulkan kemudian dilakukan kajian, lalu dilanjutkan dengan penelitian dan pengawasan. Setelah itu dilanjutkan dengan proses penyelidikan serta pemeriksaan dan diakhiri dengan pembacaan putusan oleh Majelis.

---

This paper discusses the application of competition law in Indonesia against cases of abuse of dominant position Google Android in Russia by emphasizing to two issues of law enforcement in Indonesia to the case in Russia, comparative law and the actions of the Commission in dealing with similar cases. This study is the use of literature that is normative. From the research results it can be said that if the case, as has happened in Russia also occurred in Indonesia, then under the provisions of Article 25 of Law No. 5, 1999 Google 39 s actions included in the category of abuse of dominant position. Regarding the role of the Commission in the face of the possibility of a similar case, based on the Commission Regulation No. 1 In 2010, then handling process is most likely derived on the basis of their own initiative. Due to be done on the basis of their own initiative, the Commission then had to collect some data that have been determined by Regulation Against the data collected and then be examined, and then continued with his research. Furthermore, the Commission also had to supervise the business actors who allegedly committed the offense."

"Skripsi ini menganalisis fakta terkait posisi dominan yang ditimbulkan dari akuisisi Tokopedia oleh Tiktok menurut Hukum Persaingan Usaha di Indonesia serta akibat hukum terhadap posisi dominan dalam big data yang dimiliki Tiktok dalam pasar e-commerce menurut Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Skripsi ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, di mana data yang digunakan berasal perundang-undangan, artikel-artikel, beserta buku-buku. Pada faktanya, Tokopedia dan TikTok Shop tidak memenuhi kriteria batasan penguasaan pangsa pasar yang dimaksudkan oleh Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sehingga dugaan penyalahgunaan posisi dominan tidak terbukti. Namun, TikTok diketahui menguasai penetrasi media sosial di Indonesia sebesar 73% yang menunjukkan bahwa TikTok mempunyai posisi dominan dalam pangsa pasar media sosial di Indonesia, walaupun tidak di dalam pangsa pasar e-commerce. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan interaksi data dari media sosial TikTok dengan Tokopedia yang berada di bawah kendali TikTok. Interaksi ini dapat berakibat pada potensi penyalahgunaan dan penguasaan big data, di mana big data tersebut berkaitan erat dengan konsep fasilitas esensial (essential facility). Oleh sebab itu, TikTok memiliki potensi untuk memonopoli pasar dengan memanfaatkan fasilitas esensial berupa big data konsumen Indonesia yang dimilikinya. Agar hukum persaingan usaha yang diimplementasikan dapat relevan dengan teknologi yang semakin berkembang seiring berjalannya waktu, KPPU perlu mempertimbangkan pemanfaatan big data dalam menentukan posisi dominan sehingga persaingan usaha yang tidak sehat dapat dicegah.

---

This thesis analyzes the facts related to the dominant position that resulted from the acquisition of Tokopedia by Tiktok according to Antitrust Law in Indonesia and the legal consequences of the dominant position in big data owned by Tiktok in the e-commerce market according to Antitrust Law in Indonesia. This thesis is prepared using a normative juridical research method, where the collected data comes from existing laws, articles, and books. In fact, Tokopedia and TikTok Shop do not meet the criteria for market share control limits defined by Article 25 paragraph (2) of Law Number 5 Year 1999 and therefore the presumption of abuse of dominant position is not proven. However, TikTok is known to control social media penetration in Indonesia by 73%, which shows that TikTok has a dominant position in the social media market share in Indonesia, although not in the e-commerce market share. This can be associated with the data interaction from TikTok's social media with Tokopedia, which is under TikTok's control. This interaction may lead to the potential of misuse and control of big data, where big data is closely related to the concept of essential facility. As a result, TikTok has the potential to monopolize the market by exploiting the essential facility of Indonesian consumers' big data. In order to make the implemented antitrust law relevant to the developing technology over time, KPPU needs to consider the utilization of big data in determining the dominant position thus unfair business competition can be prevented."