Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fokus penelitian ini terletak pada perkembangan Konstitusi Prancis pada masa Republik Kelima. Tujuannya untuk menggambarkan perubahan yang terjadi pada Konstitusi Prancis selama Republik Kelima yang tercermin dalam pengubahan beberapa pasal konstitusi. Penelitian ini menggunakan data yang dianalisis berdasarkan konsep konstitusi dan amendemen. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa amendemen yang terjadi berimplikasi memperkuat karakter negara Prancis, dan menyempurnakan peran presiden, parlemen, dan dewan konstitusi sebagai lembaga tinggi negara Prancis.

---

This thesis discusses The focus of this research lies on the raising of French Constitution During 5th Republic. This research were analyzed based on the concept of constitution and amendment. The thesis concluded that the amendement has goals to describe the character of France, and to make perfect the role of president, parliament, and Conseil Constitutionnel as the highest state body of France."

"Skripsi ini membahas mengenai Partai Komunis Filipina pada masa Pemerintahan Marcos periode 1968-1986 yaitu Communist Party of the Philippine (CPP). CPP didirikan pada 26 Desember 1968 dibawah pimpinan Jose Maria Sison. CPP terbagi atas dua jalur perjuangan yaitu jalur perjuangan bersenjata lewat New People_s Army (NPA) dan jalur politik yaitu National Democratic Front (NDF). Melalui kedua jalur perjuangan tersebut CPP berhasil memperoleh dukungan rakyat Filipina dalam menentang pemerintahan Marcos. Korupsi, feodalisme oleh kelompok oligarki, dan administrasi yang tidak tertata dalam pemerintahan menyebabkan anggota CPP meningkat pesat pada masa tersebut. Dalam perkembangannya CPP menjadi salah satu gerakan separatis yang mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah Marcos. Diberlakukannya Hukum Darurat Perang (Martial Law) menjadi bentuk perlawanan Marcos terhadap perkembangan CPP. Martial Law merupakan sebuah upaya untuk mengamankan kondisi politik, sosial, ekonomi dan hukum di Filipina dari upaya-upaya pemberontakan kelompok-kelompok dengan ideologi Marxist- Leninis-Maois. Akan tetapi diberlakukannya Martial Law mendorong timbulnya pertentangan dari rakyat Filipina yang menyebabkan degradasi legitimasi terhadap pemerintahan Marcos, yang menyebabkan rakyat Filipina yakin bahwa satu-satunya jalan keluar dari kemelut ini adalah kekerasan. Hal ini dapat menjelaskan mengapa kelompok komunis meningkat dratis selama Marcos berkuasa.

---

This thesis examines the Communist Party of the Philippines during the reign of Marcos period 1968-1986 of the Communist Party of the Philippines (CPP). CPP was founded under the leadership of Jose Maria Sison of December 26, 1968. CPP divided in two lines of struggle that is the way of armed struggle by the New People's Army (NPA) and the political path that is the National Democratic Front (NDF). Through the struggle of the CCP both channels managed to garner support for the Philippines people against the Marcos government. Corruption, feudalism oligarchy and the administration has not been acquired in the government led to the members of the CCP increased rapidly during this period. In its development, the CCP became one of the movement separatist is receiving more attention from the Marcos government. The application of the Emergency Act of War (Martial Law) in a form of resistance against the development of the Marcos to CPP. Martial Law is an effort to ensure the political, social, economic and legal life in the Philippines with the ideology of the Marxist-Leninist-Maoist insurgency groups efforts. However, the enactment of Martial Law to promote the emergence of the opposition of the Philippines people, causing the degradation of the legitimacy of Marcos governmen, which led to the Philippines people believed that the violence is the only form of this mess. This may explain why the communist group dramatically increased during the Marcos government"

"Skripsi ini berisikan tentang latar belakang terjadinya pemisahan agama dan politik dalam Islam di Indonesia. Tujuan dari penulisan skripsi ini ialah untuk mencari tahu sebab terjadinya pemisahan agama dan politik dalam Islam di Indonesia, serta proses terjadinya pemisahan tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan, didapat bahwa pemisahan agama dan politik dalam Islam di Indonesia terjadi pada masa pemerintahan Hindia Belanda, yaitu pada abad ke-19. Belanda melakukan pemisahan antara agama dan politik dalam Islam karena kehadiran Belanda di Indonesia mendapat perlawanan dari masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Islamnya. Belanda juga menganut paham Barat, yang menyatakan bahwa agama hanyalah urusan individu, sehingga urusan agama dan politik tidak dapat dicampur adukkan. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode sejarah. Data-data yang didapat berasal dari studi kepustakaan. Dalam studi kepustakaan yang dilakukan, penulis berusaha menemukan sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian. Kemudian data-data tersebut dikaji dan dianalisa sehingga menjadi sebuah tulisan. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa tujuan pemisahan agama dan politik dalam Islam di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda tidak hanya bertujuan untuk meredam perlawanan rakyat Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam, tetapi pemerintah Hindia Belanda juga ingin menguasai seluruh wilayah Indonesia dengan menanamkan sistem hukumnya di Indonesia."

"Skripsi ini membahas perjalanan Bob Marley dalam perkembangan musik Reggae pada kurun 1970-1981. Selain memaparkan sejarah awal terbentuk musik Reggae, penelitian ini juga menunjukan bagaimana Reggae yang dibawa oleh Bob Marley dapat berkembang dan sukses menjadi salah satu musik populer di Amerika Serikat. Penelitian ini mengutarakan bahwa kekuatan musik Reggae yang dipopulerkan oleh Bob Marley terletak pada lirik-lirik lagunya yang bertemakan anti-diskriminasi terhadap orang kulit hitam, perdamaian, dan seputar percintaan. Skripsi ini menyuguhkan bagaimana keberhasilan musik Reggae meyebar luas ke dalam struktur masyarakat Amerika Serikat, seperti gaya rambut gimbal, perkembangan kaum Rastafari, dan dampak terhadap berbagai aliran musik lain yang berkembang di Amerika Serikat tahun 1980-an.

---

This thesis describes the journey of Bob Marley in the development of Reggae music in the period 1970-1981. Beside describing the early history of the formation of Reggae music, this study also shows how Reggae that brought by Bob Marley has developed and succesfully becomes one of popular musics in the United States. This study points out that the power of Reggae music that was popularized by Bob Marley lies in the lyrics of the songs with the theme of anti-discrimination againts black people, peace, and also about romance. This thesis presents how Reggae music spread widely into American society, such as dreadlock hair style, the development of the Rastafarians, and it_s impacts on other musical genres in the 1980's"

"Skripsi ini menceritakan awal mula berperannya perempuan Vietnam saat terjadinya perang Vietnam antara tahun 1960-1975. Berperannya perempuan tidak terlepas dari keadaan yang saat itu terjadi. Budaya Konfusianisme yang mengekang perempuan juga turut mendorong perempuan untuk berperang. Harapan akan persamaan hak, emansipasi, sempat dinikmati oleh perempuan pada masa perang Vietnam. National Liberation Front, sebagai organisasi militer politik yang ada di Vietnam Selatan menjadi motor meningkatnya peran serta perempuan dalam perang tersebut. Akan tetapi setelah perang usai, posisi perempuan kembali lagi kepada posisi sebelum perang Vietnam.

---

This paper discuss about the early birth of women role in Vietnam Warbetween 1960 until 1975. The Women role cannot be apart from the situation at that time. Confucianism restrains the women, but also leading them to join the war. Hoping for equality of right and emancipation, the women in Vietnam had a changes to feel it during the war. National Liberation Front, as a political military organization in South Vietnam, being a motor to actuate the women to play more significant role during the war. But afte the war, the women position turn back again to their old position in traditional custom."

"Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan peran Prancis pada masa pemerintahan Mitterand sebagai anggota tetap DK PBB dalam menghapus apartheid. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitiaan kualitatif, data sekunder dianalisis berdasarkan teori polemologi temuan Gaston Bouthol. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Prancis masa Mitterand turut andil dalam agenda PBB yang menghapus apartheid tanpa mengorbankan kepentingan nasionalnya di Afrika Selatan.

---

This thesis has a purpose to show which roles that France in the year of Mitterand, as a permanent member of Security Council of United Nations, did to nullify apartheid. This thesis uses the qualitative method; secondary data were analyzed based on Gaston Bouthol's theory of polemology. The thesis summarizes that France in the year of Mitterand did involve in UN agenda eliminating apartheid without sacrificing its national interest in South Africa."

"Kedudukan Jepang di Indonesia menjadi terancam secara tidak langsung, setelah Jepang mengalami banyak kekalahan dari sekutu pada masa Perang Dunia II. Kemunduran Jepang tersebut mendorong Perdana Menteri Jepang, Koiso, mengeluarkan kebijakan menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia, kelak di kemudian hari. Kebijakan pemerintah pendudukan Jepang kemudian berlanjut dengan didirikannya Badan Penyelidik Usaha_Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Sidang BPUPK digelar sebanyak dua kali. Sidang pertama BPUPK berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945, dengan agenda pokok membahas tentang dasar negara. Pada saat itu sidang berlangsung dengan alot karena perbedaan pendapat antara kalangan kebangsaan dan kalangan Islam. Untuk menyelesaikannya, dibentuklah Panitia Kecil yang bersidang pada masa reses dengan agenda mencari kesepakatan tentang dasar negara Indonesia. Panitia Kecil ini kemudian menghasilkan Piagam Jakarta. Sidang kedua BPUPK dimulai pada 10 Juli. Sidang kedua ini pun berlangsung dengan alot karena membahas hasil dari sidang Panitia Kecil pada masa reses dan juga membahas Preambule serta Batang Tubug Undang_Undang Dasar. Sidang BPUPK berakhir pada 17 Juli 1945 dengan menghasilkan Piagam Jakarta, preambule dan Batang Tubuh Undang_Undang Dasar yang kemudian menjadi dasar preambule dan Batang Tubuh Undang_Undang Dasar 1945."