Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai pengaruh rencana pembentukan Federasi Malaysia terhadap politik Dalam Negeri Brunei. Pembahasan penulisan ini dimulai pada tahun 1961, ketika Tunku Abdul Rahman mengumumkan rencana pembentukan Federasi Malaysia di Singapura. Rencana tersebut berupa penggabungan wilayah jajahan Inggris, yaitu Tanah Melayu, Sarawak, Sabah, Singapura, dan Brunei kedalam sebuah Federasi. Rencana itu mendapat persetujuan dari Inggirs. Di Brunei terdapat dua tokoh yang memiliki sikap berbeda terhadap rencana pembentukan Federasi Malaysia. Sultan Omar Ali Saifuddin secara prinsip sangat setuju, sedangkan Azahari/PRB menentangnya dan menginginkan pembentukan Negara Kesatuan Kalimantan Utara. Akibat perjuangan PRB melalui parlemen Brunei tidak berhasil, maka pada tanggal 8 Desember 1962 PRB melancarkan pemberontakan. Namun pemberontakan dapat ditumpas oleh bantuan pasukan Inggris. Brunei mengajukan beberapa syarat sebelum masuk ke dalam Federasi Malaysia. Namun karena terdapat perbedaan pandangan mengenai syarat itu dengan Tanah Melayu, maka pada tahun 1963 Brunei tidak ikut ke dalam Federasi Malaysia.

---

This thesis discusses the influence of formation Federation of Malaysia plan towards Domestic Political of Brunei. This writing discussion is begun in the year 1961 when Tunku Abdul Rahman announced the plan form Federation of Malaysia in Singapore. The plan of merger of British colonies, namely Tanah Melayu, Sarawak, Sabah, Singapore and Brunei into a Federation. The plan received approval from the British. In Brunei there are two characters who have different attitudes to the planned formation of Federation of Malaysia. Sultan Omar Ali Saifuddin in principle strongly agreed, while Azahari / PRB against it and wanted the establishment of Negara Kesatuan Kalimantan Utara (NKKU). As a result of PRB struggle through parliament of Brunei does not work, then on 8 December 1962 PRB launched an rebellion. But the rebellion can be crushed by the help of British troops. Brunei propose several conditions before entry into the Federation of Malaysia. But because there are differences of views on the requirement with Tanah Melayu, then in 1963 Brunei did not participate in the Federation of Malaysia."

"Skripsi ini membahas mengenai Singapura dalam Federasi Malaysia, sejak proses pembentukannya pada tahun 1961 sampai pemisahan Singapura dari Federasi Malaysia pada tahun 1965. Posisi Singapura dalam Federasi Malaysia terlihat tidak begitu baik sejak dari proses pembentukan Federasi Malaysia, berbagai permasalahan politik, ekonomi maupun rasial mewarnai hubungan Singapura dan Malaysia di dalam Federasi Malaysia. Banyaknya perbedaan di antara kedua negara, seperti perbedaan mayoritas etnis, ideologi publik maupun persaingan dalam bidang ekonomi membuat situasi semakin lama semakin memanas, sehingga puncaknya adalah Tunku membuat suatu keputusan untuk melepaskan Singapura dari Federasi Malaysia pada tahun 1965.

---

This thesis discusses about Singapore in the Federation of Malaysia, since the formation in 1961 until the separation of Singapore from Federation of Malaysia in 1965. The position of Singapore in the Federation of Malaysia not as well since the formation of the Federation of Malaysia, various aspects of politics, economic and race coloring the relation of Singapore and Malaysia in the Federation of Malaysia. Many of the differences between the two countries, like the majority of ethnic differences, political ideologies, economic competition make the situation even more heated. So that the peak Tunku make a decision to separate Singapore from the Federation of Malaysia."

"Sebagai bangsa yang telah dua kali menimbulkan bencana da_lam Perang Dunia I dan IIr Jerman dianggap perlu diawasi agar tidak dapat mengulangi agresi-agresi militernya. Setelah Perang Dunia II berakhir, Jerman diduduki dan dilucuti. Kehidupan ekonomi Jerman diawasi dengan ketat. Tetapi kemudian, ternyata ekonomi Eropa sulit sekali bangkit kembali tanpa dukungan ekanomi Jerman. Maka timbullah problema, ekonomi Jerman sangat di_butuhkan oleh ekonomi Eropa, namun kekuatan ekonomi Jerman di_takuti oleh negara-negara Eropa lainnya,terutama Perancis. Perkembangan industri Jerman harus bisa dimanfaatkan untuk keuntungan bersama. Satu-satunya jalan, ialah mengintegrasikan Jerman kepada negara-negara Eropa Barat. Integrasi tahap perrmulaan dilakukan dengan menggabungkan daerah-daerah industri Perancis-Jerman, kemudian juga negara-negara lainnya yang ingin bergabung. Penggabungan daerah industri ini diharapkan dapat menga_khiri permusuhan Perancis-Jerman, dan dapat menjadi inti persa_tuan negara-negara Eropa Barat..."

"Tesis ini berupaya mengkaji salah satu aspek dalam pelaksanaan politik luar negeri Cina yaitu dalam hubungannya dengan tetangga terdekatnya yaitu Jepang. Selama berabad-abad kedua negara telah menjalin hubungan baik. Tetapi di awal abad 20 Jepang melakukan invasi ke Cina pada tahun 1937 hingga akhir Perang Dunia II. Peristiwa invasi ini telah menimbulkan korban jiwa dipihak Cina mencapai 21 juta jiwa. Akibatnya Cina terlihat memendam trauma terhadap Jepang, sehingga selalu menimbulkan kecurigaan di pihak Cina terhadap semua tindakan Jepang yang dianggapnya sebagai indikasi bangkitnya militerisme Jepang, sehingga menimbulkan semacam sensitivitas yang mempengaruhi impelementasi poltik luar negerinya dengan Jepang.Faktor inilah yang kerap muncul sejak normalisasi hubungan kedua negara tahun 1972 yang ditunjukkan lewat berbagai insiden. Namun di sisi lain Cina juga selalu berupaya untuk tidak terlalu merusak hubungannya dengan Jepang. Sikap ini ditunjukkan dengan perilaku yang terkesan kooperatif dalam beberapa kasus yang relevan dengan faktor sensitivitas sejarah tersebut. Sehingga timbul permasalahan apakah memang benar faktor sensitivitas sejarah ini memiliki pengaruh pada perilaku politik luar negeri Cina terhadap Jepang.Dalam pembahasan ini digunakan kerangka pemikiran dari Whiting yang menekankan pentingnya persepsi bangsa Cina terhadap Jepang yang dibentuk oleh pengalaman sejarah. Selain itu juga digunakan kerangka pemikiran dari Thomas W. Robinson dan Carol Lee Hamrin yang intinya menyatakan adanya keterkaitan faktor eksternal dan domestik Cina yang menyebabkan perilaku yang dualistis tersebut.Dalam pembahasan kemudian ternyata memang terbukti bahwa faktor Sensitivitas ini memang berpengaruh bagi Cina dalam perilaku politik luar negerinya terhadap Jepang. Sikap sensitif ini sebenarnya berakar dari sikap mental dan budaya Cina yang memang sangat mementingkan masa lalu dalam menghadapi persoalan masa kini. Tapi disisi lain karena adanya faktor prioritas domestik yaitu pembangunan ekonomi dan peristiwa Tiananmen, membuat Cina berkepentingan menjaga hubungannya dengan Jepang agar tidak sampai menjadi konflik terbuka. Hal ini karena Cina memerlukan suatu lingkungan internasional yang kondusif dan juga aliran dana serta teknologi dalam rangka mendukung program modernisasi Cina. Selain itu perubahan kondisi birokrasi Cina yang semakin plural telah menyebabkan semua kebijakan memerlukan proses konsultasi dan koordinasi yang kompleks. Hal inilah yang menjelaskan Sikap Cina yang kooperatif tersebut. Walaupun begitu pada dasarnya politik luar negeri Cina memang selalu akan dipengaruhi oleh faktor sensitivitas tersebut, sehingga dengan sendirinya berpengaruh pada hubungan kedua negara di masa depan."

"Dalam perjalanan sejarahnya, hubungan Indonesia dan Malaysia memiliki ciri yang unik. Sebagai tetangga terdekat dan memiliki banyak persamaan dalam berbagai aspek seperti warisan sejarah, agama, bahasa dan kebudayaan, hubungan kedua negara tidak selalu berjalan mulus. Terdapatnya banyak kesamaan tidak serta merta menjadi pengikat yang kuat bagi hubungan kedua negara. Bahkan dalam perkembagan akhir-akhir ini hubungan kedua negara relatif tidak selalu harmonis, terganggu masalah-masalah seperti klaim budaya, pembalaka hutan, TKI dan masalah perbatasan. Aspek kesamaan dalam latar belakang sejarah, agama, bahasa dan budaya sekarang ini justru menjadi pemicu ketegangan kedua negara, karena saling klaim terhadap bentuk-bentuk budaya tertentu."

"Penelitian dalam tesis ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi faktor¬faktor yang menyebabkan Pemerintah Republik Federasi Rusia mengeluarkan kebijakan luar negeri untuk membentuk Shanghai Cooperation Organization (SCO). Faktor-faktor dimaksud terdiferensiasi menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan domestik.Metode penelitian dalam penelitian ini mengambil bentuk penelitian eksplanatif karena bertujuan untuk menganalisa dan mengidentifikasikan faktor¬faktor yang menyebabkan kebijakan Rusia untuk membentuk SCO. Berdasarkan teknik pengumpulan data, penelitian ini merupakan studi dokumen atau literatur. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam skripsi ini terdiri atas beberapa terori, yaitu teori perumusan kebijakan luar negeri, teori kepentingan nasional, teori kerjasama intemasional. Teori perumusan kebijakan luar negeri digunakan untuk menerjemahkan faktor-faktor domestik dan eskternal yang menyebabkan kebijakan luar negeri Rusia untuk membentuk SCO. Untuk menjawab permasalahan itulah teori Kalevi J. Holsti diperlukan.Dalam tulisannya, Holsti mengemukakan faktor-faktor internal maupun eksternal beserta indikatomya untuk menjelaskan bagaimana suatu kebijakan luar negeri diambil oleh suatu negara. Diantaranya adalah pengaruh struktur internasionaI, tindakan yang dilakukan aktor lainnya, perekonomian dunia, atribut nasional yang dimiliki negara, dan lain sebagainya. Teori kepentingan nasional dan kerjasama internasional digunakan untuk mengetahui tujuan kebijakan luar negeri Rusia, kepentingan nasional Rusia, dan alasan-alasan yang menyebabkan negara tersebut merasa perlu untuk membentuk SCO.Temuan di dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kebijakan Luar negeri Rusia untuk membentuk SCO, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, terdiferensiasi menjadi dua: faktor domestik dan faktor eksterbal. Faktor domestik juga terdiferensiasi menjadi dua, yaitu ancaman atas kepentingan nasional Rusia dalam sektor politik-keamanan yang berasal dari gerakan kelompok separatis etno-religius di Chechnya dan Dagestan, serta kepentingan ekonomi Rusia di Laut Kaspia. Faktor eksternal yang menyebabkan kebijakan luar negeri Rusia untuk membentuk SCO adalah: pertama, kepentingan Rusia di kawasan Asia Tengah, dan kedua, peranan dan kepentingan aktor-aktor eksternal di kawasan post-Soviet States.

---

This research is an attempt to identify factors that drove the Russian Federation decision to form the Shanghai Cooperation Organization (SCO) in 2001. This decision is an example of foreign policy. What are the Russian Federation government interests in the formation of SCO? What domestic pressure stands in? Is there any external pressure in the advent of this decision? Those are the main questions to be answered in this research. To answer those questions, I will use the foreign policy making model presented by KJ Holsti about external and internal factors in foreign policy making.In his framework Holsti explains that foreign policy is influenced by international structure, actions taken by other actors, global economy, national attributes, and so on. In addition, I also use the concept of national interest and international cooperation to find out the goal of the Russian Federation in their decision to form the SCO.By definition, this research is an explanatory research since it's seeks to analyze and identify the underlying factors behind the decision made by the Russian Federation. I'm employing literature study method in conducting this research.In conclusion, I find out that there are a pairs of internal and external factors which stimulate the Russian Federation decision to build the SCO in 2001. The threat to the Russian Federation' security and politics that come from ethno¬religious movements of Chechnya and Dagestan is the first domestic factor in its decision to form the SCO."

"ABSTRAKMalaysia, sebuah negeri Melayu di kawasan Asia Tenggara, yang mempunyai kekhasan tertentu dalam melaksanakan politik luar negerinya. Hal ini dilatarbelakangi oleh faktor-faktor alamiah (negeri penghasil industri asal agraris), masyarakat rasial Melayu, Cina, India), dan faktor-faktor luar yang saling berkaitan dengan persoalan-persoalan di dalam negeri.Kepemimpinan Mahathir sejak 1981 menunjukkan corak yang berbeda dengan para pendahulunya. Perubahan orientasi yang dimaksudkan beriring dengan upaya merubah sekmentasi budaya pribumi yang berkesan tidak sesuai dengan masyarakat industri. Kebijaksanaan penataan kembali hubungan dengan Inggris, bekas koloninya, berkaitan dengan upaya menegakkan jati-diri bangsa. Peningkatan hubungan dengan negara-negara Islam di Timur Tengah berkaitan dengan akomodasi gerakan fundamentalis di dalam negeri. Kebijaksanaan menoleh ke arah Timur (Jepang dan Korea Selatan) dimaksudkan merangsang perubahan segala aspek kehidupan masyarakat menuju era masyarakat industri sambil mendapatkan modal bagi pembangunan. Peningkatan dan bersandarkan pada kebijaksanaan bersama dalam ASEAN membantu meredakan ketegangan hubungan dengan sesama negara se-kawasan. Sementara membuka hubungan diplomasi dengan Pasifik Selatan seiring dengan upaya menegakkan kemandirian sesama bangsa dan negara yang baru merdeka di abad ini."