Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas kondisi prostitusi di bawah umur di Prancis serta penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah dan organisasi masyarakat pada 1995-2008. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa jumlah pekerja seks di bawah umur terlihat mcningkat pada 1995-2008. Selain itu persebaran kegiatan prostitusi yang melibatkan pekerja seks di bawah umur pun cenderung paralel dengan persebaran prostitusi pada umumnya. Meskipun sudah ada upaya penanggulangan yang telah dilakukan bail: oleh pemerintah maupun oleh organisasi-organisasi masyarakat di Prancis, jumlah kegiatan prostitusi yang melibatkan anak-anak di bawah umur tetap meningkat.

---

This thesis discusses the condition of underage prostitution in France and the reduction carried out by the government and community organizations from 1995 to 2008. The result of' this thesis shows that the number of' underage sex workers appears to have increased during that time period. In addition, the spread of prostitution activities involving underage sex workers also tend to parallel the spread of prostitution in general. Despite control ellbrts that have been carried out both by government and by community organizations in France, the number of prostitution activities involving underage sex workers continues to increase."

"Homoparentalité merupakan sebuah realita yang terjadi di Prancis. Skripsi ini membahas pandangan terhadap keluarga homoparentale di Prancis, khususnya pada kurun waktu 1999 sampai 2009. Penelitian ini bertujuan untuk memperlihatkan perkembangan pandangan pemerintah dan masyarakat Prancis terhadap keluarga homoparentale. Pandangan pemerintah Prancis dilihat melalui kebijakan yang berkaitan dengan keluarga homoparentale, sedangkan pandangan masyarakat Prancis dinilai berdasarkan survei opini publik yang diselenggarakan badan survei terkemuka di Prancis. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pandangan pemerintah Prancis tidak sejalan dengan pandangan masyarakat Prancis, yang seiring waktu cenderung memiliki pandangan positif terhadap keluarga homoparentale.

---

Homoparentality is a reality that grows in France. The focus of this study is the French?s views of homoparentality in France in the period 1999 to 2009. This study aims to show the development of French's view of homoparental family. The government?s views are seen from its policies related to homoparental family, while the public?s views are seen from French public opinion survey about homoparental family. From this study, the researcher found that the public in France does not have a same view as French government. As time goes by, the French people tend to have a positive view of homoparental family."

"Kebijakan bantuan ADB kepada Indonesia yang semula bertumpu pada sektor pertanian sebagai perhatian utama kemudian berganti sektor infrastruktur sosial adalah bagian kebijakan ADB pada kurun waktu 1997-2000. Pergeseran kebijakan itu tidak hanya pada tumpuan sektor tapi juga pada jenis bantuan berupa program (program aid). Jenis bantuan ini sangat dijauhi oleh ADB pada kurun waktu sebelumnya dan justru sangat menekankan jenis bantuan proyek (project aid).Dalam menganalisa pergeseran kebijakan ADB di Indonesia, khususnya untuk kurun waktu 1997-2000, peneliti menggunakan metodologi kualitatif yang mencoba menjelaskan fenomena ini dengan menggunakan pengumpulan data lewat dokumentasi dan wawancara. Temuan data ini dibenturkan dengan teori, model atau konsep yang ada sehingga menghasilkan suatu temuan guna menjawab permasalahan tersebut.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utarna yang membuat ADB beralih pada sektor infrastruktur sosial dilatarbelakangi dan usaha untuk memulihkan kondisi masyarakat yang paling parah terkena dampak krisis. Selain itu bantuan pada sektor pertanian tidak sama sekali ditiadakan dan tetap dikategorikan sektor yang cukup mendapat perhatian walaupun dengan sedikit terjadi penurunan dari sisi nilai nominalnya.Adanya bantuan program adalah upaya ADB untuk menyiasati kelangkaan dana lunak dalam tubuh ADB. Oleh karena itu bantuan program dalam kurun waktu 1997-2000 adalah bantuan untuk sector reform yakni ADB mendesak pemerintah lewat kesepakatan bersama dalam mempersiapkan perangkat perundang-undangan guna mempercepat proses liberalisasi ekonomi, melalui privatisasi BUMN, desentralisasi maupun good governance. Implikasi yang lebih jauh dari kebijakan ini adalah terbukanya kesempatan luas bagi investor asing ke Indonesia dengan jaminan hukum dari pihak pemerintah Indonesia terhadap keberlangsungan investasi tersebut."

"Skripsi ini membicarakan kondisi sosial ekonomi dan sosial budaya komunitas Magribi di Prancis. Komunitas Magribi di prancis adalah sebuah komunitas yang cukup signifikan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti, catatan historis kedatangan mereka berbeda dari kelompok pendatang lain, perbedaan budaya antara orang Magribi dan orang Prancis yang cukup signifikan, dan jika dilihat dari segi jumlah, populasi Magribi di Prancis saat ini cukup besar.Itulah beberapa faktor yang membuat komunitas Magribi menarik untuk diteliti. Penelitian tentang kondisi komunitas Magribi di Prancis pada dekade 80-an yang telah dilakukan sebelumnya menyatakan bahwa meskipun mereka telah lama hadir dan menjadi bagian dari masyarakat Prancis kondisi sosial masyarakat Magribi belum banyak berubah sejak mereka pertama kali datang dan tetap berada pada tingkat sosial terendah jika dibandingkan dengan masyarakat Prancis."

"Kondisi industri tekstil Indonesia yang dari tahun ke tahun semakin menurun, menggugah penulis untuk melakukan penelitian mengenai seberapa besar tingkat efisiensi dan seberapa banyak industri tekstil dan produk tekstil di Indonesia yang mampu melakukan efisiensi serta seberapa banyak perusahaan yang ada dalam industri tekstil dan produk tekstil yang mampu melakukan efisiensi. Industri tekstil dan produk tekstil di dalam penelitian ini dipecah ke dalam 3 klasiflkasi sesuai dengan ISIC yang berlaku, yakni industri tekstil (ISIC 17), industri pakaian jadi (ISIC 18) dan industri kulit dan barang dari kulit (ISIC 19). Berbeda dengan penelitian-penelitian tingkat efisiensi pada industri tekstil sebelumnya, penelitian kali ini menggunakan metode Data envelopment Analysis dengan pendekatan input. Model DEA yang digunakan adalah model variable return to scale (VRS).Adapun pada penelitian kali ini penulis menggunakan data net (value added) output. Variabel yang mempengaruhi output tersebut ada 2, yakni, kapital (K) dan tenaga kerja (Labor). Penelitian ini menggunakan data statistik industri tekstil Indonesia skala besar dan menengah untuk tingkat perusahaan kurun waktu tahun 1999 - 2001.Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara umum tingkat efisiensi pada industri tekstil dan produk tekstil di Indonesia masih rendah. Jumlah perusahaan yang ada di dalam suatu industri tekstil dan produk tekstil turut menentukan tingkat efisiensi industri tersebut, secara umum industri dengan jumlah perusahaan yang relatif sedikit memiliki tingkat efisiensi yang lebih baik. Dari hasil penelitian juga diketahui bahwa jumlah perusahaan yang efisien dalam industri tekstil dan produk tekstil relatif sangat kecil bila dibandingkan dengan total perusahaan dalam industri tersebut, rata-rata sekitar 4% dari total perusahaan yang ada. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa secara umum perusahaan skala besar lebih efisien jika dibandingkan dengan perusahaan skala menengah.Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak terkait yang berkepentingan. Selain itu diharapkan pula pengukuran etisiensi ini tetap dilanjutkan dari tahun ke tahun, agar industri ini tetap terpantau jangan sampai kolaps, karena industri tekstil dahulu pernah menjadi komoditi primadona bagi pemasukan devisa negara, dan diharapkan industri ini akan bangkit kembali di masa-masa mendatang."

"Sebagai negara yang meregulasi praktik prostitusi, Prancis memiliki serangkaian kebijakan dan masalah seputar legalitas Pekerja Seks Komesial (PSK). Setelah penandatangan konvensi PBB (mengenai eksploitasi manusia) pada tahun 1949, Prancis resmi menjadi negara abolisionis yang melarang praktik muncikari dan transaksi seksual berbayar yang melibatkan pihak ketiga. Larangan ini kemudian yang menjadi dasar pembuatan kebijakan pada masa pemerintahan Nicolas Sarkozy dan François Hollande. Penelitian ini membandingkan kebijakan mengenai regulasi praktik prostitusi pada masa pemerintahan Nicolas Sarkozy dan masa pemerintahan François Hollande dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik studi kepustakaan. Penelitian ini membuktikan bahwa keputusan Sarkozy untuk mengimplementasikan la Loi pour la Sécurité Intérieure (le délit de racolage) pada tahun 2003 menimbulkan masalah karena PSK menjadi pihak yang dikriminalisasi. Di sisi lain, keputusan Hollande untuk menghapus kebijakan Sarkozy dan menerapkan la Loi de Pénalisation de Client de Prostituée juga tidak menyelesaikan masalah karena mengkriminalisasi pelanggan jasa prostitusi. Pada akhirnya, penelitian ini membuktikan bahwa Sarkozy dan Hollande memiliki pendekatan berbeda dalam menanggulangi masalah prostitusi, namun tujuan akhir dari keduanya adalah untuk menghapus budaya prostitusi di Prancis secara bertahap.

---

As a state that regulates prostitution, France has a set of policies and problems on the legalities of commercial sex workers (CSWs). After ratifying a UN convention (on abolishing slavery and human trafficking) in 1949, France banned pimping activities and third-party sexual transactions, thus officially becoming an abolitionist state. This ban became the precedent for regulations made by the Nicolas Sarkozy and François Hollande administration respectively. This research compares the regulations on prostitution by both administrations using qualitative method and literature review. This research shows that Sarkozy’s decision to implement la Loi pour la Sécurité Intérieure (le délit de racolage) in 2003 was problematic as it criminalises CSWs. On the other hand, Hollande’s decision to reverse Sarkozy’s policy and enact la Loi de Pénalisation de Client de Prostituée also fails to offer a solution as it instead criminalises patrons of prostitution. Finally, this research proves that although both Sarkozy and Hollande have different approaches to curb prostitution, their goal is to gradually suppress prostitution culture in France."

"Karsinoma Sel Skuamosa adalah tumor ganas di rongga mulut, merupakan penyakit degeneratif, sebagian besar penderitanya di atas usia 40 tahun. Sedangkan insiden hanya sebagian kecil di bandingkan keganasan yang lain, menempati urutan ke sembilan dari seluruh tumor tubuh manusia, peringkat pertama diduduki tumor servik. Penelitian ini tujuannya untuk mengetahui frekuensi dan distribusi penderita karsinoma sel skuamosa berdasarkan umur, jenis kelarnin, lokasi, dan pemeriksaan histopatologi di Bagian Bedah Mulut RSCM, RSP AD, dan RSU Tangerang yang merupakan lahan pendidikan FKG UI serta untuk mengetahui kaitan antara bentuk tumor karsinoma sel skuamosa dart diagnosis klinis dengan basil pemeriksaan histopatologi. Penelitian ini merupakan observasi penderita karsinoma sel skuamosa secara deskriptif analitik yang berobat atau dirujuk ke Bagian Bedah Mulut RSCM, RSPAD, dan RSU Tangerang. Dari hasil pengamatan ternyata 43 kasus penderita karsinoma sel skuamosa ternyata bahwa frekuensi terbanyak berlokasi di mukosa bukal dan lidah, wanita lebih banyak dibanding pria sedangkan umur 41 sampai 50 tahun merupakan penderita yang paling banyak ditemukan dan bentuk klinis tumor dan dibuktikan tidak berpengaruh terhadap diagnosis histopatologi."

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu prinsip yang dianut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu calon suami istri harus matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur batas usia kawin bagi laki-laki 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan 16 (enam belas) tahun. Perkawinan di bawah umur dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi ke pengadilan namun melanggar hak-hak anak. Anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dilindungi hak-haknya. Anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif. Sehingga data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan alat studi dokumen dengan cara penelusuran bahan-bahan hukum yang bersifat primer, sekunder dan tersier. Keseluruhan data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang timbul pada perkawinan di bawah umur menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejauh apa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatur mengenai perlindungan anak khususnya anak yang mengalami eksploitasi secara ekonomi.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 belum dapat memberikan perlindungan hukum bagi anak yang melakukan perkawinan di bawah umur. Penerapan sanksi pun tidak di atur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berbeda dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang sudah memberikan perlindungan bagi anak yang menjadi korban eksploitasi secara ekonomi. Selain itu, Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 sudah memberikan sanksi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam eksploitasi anak secara ekonomi. Perlunya penyuluhan hukum kepada masyarakat pedesaan mengenai perlindungan anak terhadap perkawinan di bawah umur.

---

Marriage is a body and soul bond between a man and a woman as husband and wife in purpose to make a happy and permanent family (house hold) based on belief in one an only God. One of the principal which is followed by Law of Marriage, Number 1 Year 1974, a future husband and wife have to be mature body and soul so they can accomplish the aim of a marriage in a proper way, and don't have to ended in divorcement, and have well children. Article 7 Clause (1) Law of Marriage Number 1 Year 1974 set the limit of age for having a marriage, 19 (nineteen) years old for men and 16 (sixteen) years old for women. Under age marriage can be held when we propose an exemption to the court, but of cours, it is againts the juvenile rights. Children are the future hope of a nation and we have to protect their rights. Children have rights to live and grow up and protected from any violence and discrimination.

This research is a desktop study with judicial and normative characteristic.

The aim of this research in to figure how far the Law of Marriage Number 1 Year 1974 and the Law on Child Protection Number 23 Year 2002 set about the child protection, especially a children with economic exploitation. The research itself uses the data which is gained by interviewing resources and desktop study. Also, it uses a qualitative method to restate the collected data for being analyzed.

The conclusion is that the Law of Marriage Number 1 Year 1974 hasn?t been able to give enough protection for children who have under age marriage. The application of the sanction even is not set in the law itself. It is different from the Law on Child Protection Number 23 Year 2002 which has given the protection for the victim of economic exploitation. In addition, the Law of Child Protection Number 23 Year 2002 has set the sanctions to all of the parties who get involved in economic exploitation againts children. It is clear that we need to give a law elucidation to rural society about under age marriage."