Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai kelompok minoritas seksual LGBTIQ schagai subjek hak dan hubungannya dengan negara schagai institusi penjamin hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metodc analisis deskriptif dan studi kepustakaan. Hasil dari pcnclilian ini menyatakan bahwa ada keperluan untuk menguhah konsep 11AM schagai sesuatu yang terkonstruksi secant social agar kelompok minoritas seksual LG13'I IQ dapat diakui sebagai subjek hak dan mendapatkan penghormatan, pemenuhan, serta perlindungan atas hak dan kepentingan mereka dari negara. Sislem negara demokrasi menjadi wadah politik yang sesuai untuk memherikan emansipasi kepada kelompok minoritas seksual LGBTIQ.

---

This thesis discussed about sexual minority group LGBTIQ as the subject of rights and its relation with the state as the human rights guarantor institution. This research used analitical descriptive and bibliography study methods. The result of this research declares that there is a need to change the conception of human rights into something that construct socially so that the sexual minority group LGBTIQ can he recognized as the subject of rights and get hold of respect, fulfillment, along with protection for their rights and interests that come from the state. The democracy state system became an appropriate political institution to give the sexual minority group I.GBTIQ emancipations."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang upaya representasi self appointed yang dilakukan oleh kelompok lesbian, gay, biseksual, transgender/transeksual, dan interseks (LGBTI) sebagai komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Periode 2012-2017. Dengan metode kualitatif dan jenis penelitian eksplanatif, penelitian ini menggambarkan upaya reprentasi self appointed kelompok LGBTI sebagai komisioner Komnas HAM. Mami Yuli dan Dede Oetomo adalah wakil dari kelompok LGBTI yang maju sebagai calon komisioner Komnas HAM. Melalui analisis menggunakan teori representasi self appointed, the politics of presence, subaltern counterpublics, dan gerakan sosial baru, hasil penelitian memperlihatkan bahwa adanya hambatan eksternal dan internal dari perjuangan representasi self appointed Mami Yuli dan Dede Oetomo. Hambatan eksternal dipahami berasal dari masyarakat dan DPR, sedangkan hambatan internal berasal dari gerakan LGBTI. Penelitian ini berkesimpulan bahwa upaya representasi self appointed kelompok LGBTI belum berhasil sebagai komisioner Komnas HAM. Hal ini dapat dipahami bahwa LGBTI belum mendapatkan pengakuan dari masyarakat dan negara.

---

ABSTRACTThis thesis describe about lesbian, gay, bisexual, transgender/transexual,and intersex (LGBTI) group in their self appointed representation effort as commisioner(s) in The National Commision of Human Rights (Komnas HAM) on 2012-2017 period. Using qualitative method and explanative type of research, this study describe self appointed representation effort of LGBTI group to become commisioner(s) in Komnas HAM. Mami Yuli and Dede Oetomo are the candidates that represent the LGBTI group itself. Through analysis using theories of selfappointed representation,the politics of presence, subaltern counterpublics, and the new social movements, this study findings show several obstacles, both external and internal, on Mami Yuli and Dede Utomo's struggle on doing their self appointed representation effort. The external obstacles have been realized come from the society and the council, while the internal obstacles come from LGBTI movements. In summary, this study shows that self appointed representation effort on LGBTI group has not earned a success as commisioner(s) in Komnas HAM. It could be understood that LGBTI has not gained any recognition from the society and the government."

"Summary: On LGBT and Islamic perspectives on the sexual orientation of LGBT people."

"Kekerasan seksual adalah sebuah kejahatan dimana koban sering kali menjadi pihak yang disalahkan karena dianggap sebagai penyebab terjadinya kejahatan tersebut. Ketika kejahatan ini terjadi pada perempuan cisgender heteroseksual, banyak orang yang cenderung menjadikan menampilan dan tingkah laku korban sebagai justifikasi untuk menyalahkannya. Saat kejahatan yang sama terjadi pada lesbian, perempuan, biseksual, dan transgender female-to-male (LBT), situasinya pun menjadi lebih kompleks, dimana identitas seksual dan/atau identitas gender mereka cenderung dijadikan alasan tambahan untuk menjustifikasi tindakan pelaku terhadap mereka. Anehnya, berlawanan dengan hal tersebut, kejahatan ini juga sering kali dianggap sebagai penyebab seseoarang menjadi LBT. Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi paradoks terkait kekerasan seksual terhadap LBT, dampaknya pada kehidupan LBT, dan upaya yang dilakukan unmtuk membongkar paradoks itu sendiri."

"A Companion to Lesbian, Gay Bisexual, Transgender, and Queer Studies is the first single-volume survey of current discussions taking place in this rapidly developing area of study. --The Companion breaks new ground for scholarship on gender and sexuality. Recognizing the multidisciplinary nature of the field, the editors gathered original essays by established and emerging scholars, addressing the politics, economics, history, and cultural impact of sexuality. The book engages the futures of queer studies by asking what sexuality stands in for, what work it does, and how it continues to structure discussions in various academic disciplines as well as contemporary politics. --Book Jacket."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ujaran kebencian dalam pernyataan-pernyataan pejabat negara yang dikutip dalam pemberitaan media daring Kompas selama tahun 2016. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Queering Criminology. Dalam kaitannya dengan hubungan LGBT dengan negara, seringkali timbul pertanyaan mengenai siapa yang memiliki kekuasaan dan bagaimana orang-orang kuat yang paling politis berpengaruh.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis wacana kritis. Temuan data dalam penelitian ini berupa 20 berita dengan kutipan pernyataan pejabat negara terkait LGBT. Temuan data menunjukkan adanya 18 berita yang merupakan ujaran kebencian karena mengandung pernyataan diskriminatif, mengandung stereotipe, antagonis, dan merendahkan martabat, sementara 2 lainnya tidak mengandung ujaran kebencian. Pejabat negara dan media telah sama-sama menjadi agen pembentuk wacana kebencian. Hal tersebut berdasarkan pandangan kritis dapat disebut sebagai kejahatan.

---

Title Hate Speech by the Ruler against Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender in Media as Crime An Analysis of State Official 39 s Statement in Kompas Media Online News 2016 This study aims to examine hate speech in the statements of officials who are in the media coverage online Kompas during 2016. The theory used in this study is Queering Criminology. In his relationship between LGBT with the state, appear the question about who has power and a very moderate political person. The method used in this research is critical discourse analysis.

The data finding in this research is 20 news with quotation of opinion of LGBT related official. The findings of the data indicate 18 news which are hate speech because they contain discriminatory assumptions, containing stereotypes, antagonists, and degrading, while the other two are not contained by hate speech. State officials and the media have become equally hate shaping agents. Based on critical perspective, it can be called a crime."

"

Negara Indonesia melindungi dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negaranya sebagaimana yang telah tertulis pada Pasal 28A sampai dengan 28I UUD 1945. Dengan adanya jaminan dari negara atas hak-hak tersebut, bukan berarti negara telah membuka pintu seluas-luasnya kepada warganya untuk melakukan segala macam perbuatan tanpa batas, sebagaimana yang ada pada Pasal 28J UUD 1945. Lesbian Gay Bisexual and Transgender merupakan sebuah penyimpangan dalam perilaku seksual.Beberapa kelompok di negara-negara eropa membungkus bentuk penyimpangan tersebut dengan sebuah “bungkus” yang bernama hak asasi manusia guna justifikasi terhadap prilaku homoseksual dan legalisasi perkawinan sejenis. Dalam penelitian ini mempunyai dua rumusan masalah yaitu; I) Bagaimana pandangan Hak asasi manusia di Indonesia terhadap perkawinan sesama jenis dan perbuatan homoseksual? II) Bagaimana norma hukum yang berlaku di Indonesia dalam menyikapi fenomena perkawinan sejenis dan perbuatan homoseksual kaum  LGBT dengan mempertimbangkan Hak Asasi Manusia? Penelitian ini merupakan penelitan normatif dengan sumber data sekunder. Menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi pustaka dan wawancara. Sedangkan analisis data mengunakan analisis kualitatif sehingga bentuk penelitian ini merupakan penelitian evaluatif. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan konsep, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sejarah. Pada akhirnya penelitan ini menyimpulkan I) berdasarkan cara pandang theosentris perkawinan sejenis dan prilaku homoseksual bukan merupakan hak asasi manusia, sedangkan berdasarkan cara pandang antroposentris, sebaliknya. II) Indonesia adalah negara yang menganut teori hukum alam irasional dengan pandangan theorisentris, sehingga prilaku homoseksual dan perkawinan sejenis sejatinya telah bertentangan dengan Pancasila dan norma hukum yang berlaku. Penelitian ini menyarankan agar Pemerintah Indonesia merumuskan adanya norma hukum yang melarang prilaku homoseksual dan perkawinan sejenis.

---

The Indonesian state protects and guarantees the human rights of every citizen. Protection of these rights is written in Articles 28A through 28I of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. With the guarantee from the state of the rights possessed by each citizen, it does not mean that the state has opened the widest possible door for its citizens to do all kinds of actions according to their own personal desires without clear boundaries. In Article 28J of the 1945 Constitution, according to Article 28J paragraph (2) of the 1945 Constitution Lesbian Bisexual and Transgender Gay is a deviation in sexual behavior. Some groups in European countries wrap the form of deviation with a "wrapper" called human rights for justification of homosexual behavior and the legalization of similar marriage. In this study there are two formulation of the problem, namely; I) What is the view of human rights in Indonesia towards same-sex marriage and homosexual behavior of LGBT people? II) What are the legal norms in force in addressing the phenomenon of similar marriages and homosexual behavior of LGBT people by considering human rights? This research is normative research with secondary data sources consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Using data collection techniques with literature studies and interviews. While the data analysis uses qualitative analysis so that the form of this research is evaluative research. The approach taken is the conceptual approach, legislative approach and historical approach. The purpose of this study is I) The purpose of writing this paper is to explain more about the human rights perspective in Indonesia in addressing homosexual behavior of LGBT people and same-sex marriage. II) to explain the legal norms in Indonesia in responding to homosexual behavior of LGBT people and same-sex marriage based on consideration of the concept of human rights in Indonesia In the end, this research concludes I) that based on irrational natural law theory with theorocentric views will see homosexual and marital behavior of a kind not part of human rights, but based on rational natural law theory with an anthropocentric view will see this as part of human rights. II) Indonesia is a country that adheres to irrational natural law theory with a theoretic view, so that homosexual and marital behaviors of a kind have actually contradicted Pancasila, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights Suggestions from this study suggest that the Indonesian Government formulate legal norms that prohibit similar homosexual and marital behavior.

"

"Mendiskusikan hak-hak sipil lesbian tentu saja tidak bisa dipisahkan begitu saja dengan pemahaman akan hak manusia pada umumnya. Sehingga deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB dalam resolusi 217 A (III) tertanggal 10 Desember 1948 masih sangat relevan digunakan sebagai dasar dan acuannya

---

"