Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas pengaruh pemerintahan konservatif Likud di Israel terhadap konflik yang terjadi antara Israel-Palestina dalam kurun waktu tahun 1996 sampai tahun 2003. Kerangka teori yang akan digunakan sebagai analizing tools dalam skripsi ini adalah teori konflik, konsep konservatif, dan teori zionisme. Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Konservatif Likud di Israel memegang teguh prinsip zionisme yaitu menciptakan Eretz Yisrael atau Tanah Israel di Palestina. Untuk mewujudkan citacitanya tersebut, Pemerintahan konservatif Likud membangun pemukiman Yahudi di wilayah pendudukan. Selain itu, Pemerintahan Likud tidak mau berkompromi masalah Jerusalem. Bagi Likud, Yerusalem merupakan ibu kota Israel yang tidak terbagi. Konservatisme Likud telah membawa pengaruh terhadap proses perdamaian Israel-Palestina. Pemerintahan Likud mengubah landasan perdamaian land for peace menjadi land for security. Perubahan landasan ini telah meminimalisasikan jalur perundingan sebagai upaya perdamaian sehingga tidak tercapai sebuah kesepakatan antara Israel dan Palestina. Selain itu, landasan land for security telah meningkatkan tingkat eskalasi konflik dengan penggunaan instrumen kekerasan dan bom bunuh diri dalam konflik Israel-Palestina.

---

The focus of this graduation project is the impact of the Likud conservative government in Israel against the conflict betwen Israel and Palestine that accured in the 1996 to 2003. Theoretical framework that would be used as analizing tools this research are theory of conflict, conservative concepts, and theory of Zionism. The Research is a qualitative with descriptive analyzing. The conservative Likud in Israel took for granted the Zionism that is to establish Eretz Yisrael or the Land of Israel in Palestine. To reveal thus goal, Likud goverment built the Jewish settlements in the occupied territories even. In addition, the Likud Government would not compromise for the Jerusalem status. For Likud, Yerusalem is such not undivided and absolutly belong to Israel. Likud conservatism has brought theinfluence of the Israel-Palestinian peace process. Likud Government has changed the base line of peace process from "Land for Peace" into "Land for Security". This alteration has minimized the negotiation path as a way to create peace. Hence the agreement is unreachable. In addition to Land for Security has increased theconflict escalation within coercion instrument."

"Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia, baru kemudian disusul oleh negara-negara lainnya. Hal ini tidaklah mengherankan karena Indonesia memiliki hubungan tradisional dengan Mesir dan Timur Tengah pada umumnya, yaitu hubungan keagamaan (Islam) dan pendidikan, sejak lama. Pengakuan tersebut tidak terlepas dari peranan pelajar dan mahasiswa Indonesia di Mesir, yang melakukan aktifitas politik dalam rangka mencari dukungan bagi perjuangan rakyat Indonesia melawan kaum penjajah. Setelah Proklamasi 17 Agustus1945, aktifitas para pelajar dan mahasiswa tersebut ditujukan untuk mendapatkan pengakuan bagi kemerdekaan Indonesia. Berkat peranan pelajar dan mahasiswa tersebut, serta dengan adanya kebijaksanaan Solidaritas Islam yang dianut Pemerintah Mesir waktu itu, maka pada tahun 1947, secara resmi Mesir mengakui Indonesia. Dalam beberapa hal, terdapat persamaan antara Indonesia dan Mesir, seperti persamaan sebagai negara jajahan, mayoritas rakyatnya beragama Islamdan persamaan dalam prinsip kebijaksanaan Luar Negeri, yaitu membenci kolonialisme dan imperialisme. Liga Arab sebagai badan perwakilan dari negara-negara Arab, memiliki peranan yang sangat besar bagi terlaksananya pengakuan kedaulatan tersebut. Sekjen Liga Arab, Abdurrahman Azzam Pasha-lah yang memberikan usul pada Pemerintah Mesir untuk membantu dan mendukung perjuangan bangsa Indonesia yang sedang menghadapi penjajah. Usul tersebut didambut dengan positif, maka dari sinilah langkah awal keterlibatan Pemerintah Mesir dalam perjuangan bangsa Indonesia."

"Hubungan Indonesia-Australia pada periode 1959-1968 memi_liki corak hubungan yang berbeda dengan masa sebelum dan sesudah_nya. Kekhasan periode ini terletak pada adanya pertentangan ideo_logis antara Pemerintah Demokrasi Terpimpin Indonesia (1959-1965) yang pro-komunis dengan Pemerintah Liberal Konservatif Australia (1949-1971) yang dipengaruhi oleh orientasi ideologis yang antiko_munis. Perbedaan ideologi itu menyebabkan dalam politik luar negeri, kedua negara pada era Perang Dingin menempuh jalan yang berlainan; Australia bergabung dengan Blok Barat dengan Contain_ment Policy-nya, sementara Indonesia menerapkan Politic, Non-Blok dengan kecenderungan beraliansi dengan MC. Hal ini menyebabkan mendinginnya hubungan Indonesia-Australia' sehingga dapat dikatakan bahwa periode ini menandai titik terburuk dalam hubungan bilateral kedua negara sepaniang sejarahnya. Pertentangan ideologi antara kedua negara yang bertetangga secara geografis ini dapat terlihat dari adanya dua kasus yang mewarnai corak hubungan kedua negara yaitu masalah Irian Barat (1959-1962) dan msalah Konfrontasi Malaysia (1963-1966). Pemerintah Australia memandang bahwa wilayah Irian Barat memiliki anti penting bagi pertahanan Australia karena wilayah tersebut berbatasan dengan Irian Timur (Papua dan New Guinea) yang diperintah oleh Australia. Di mata Australia, pengambil alihan Irian Barat ke tangan Indonesia merupakan suatu bahaya mengingat perkembangan kekuatan komunis di Indonesia dan meningkatnya kekua_tan militer Indonesia atas bantuan militer negara-negara Blok Timur. Dikhawatirkan Indonesia yang komunis, khususnya Irian Barat akan menjadi basis agresi gerakan komunis internasional terhadap wilayah Australia. Namun dalam permasalahan Irian Barat Pemerin_tah Australia cenderung untuk tidak bersikap konfrontatif dengan Indonesia meskipun dibalik layar ternyata mempersiapkan diri dari segi militer untuk menghadapi kemungkinan intervensi militer Indonesia. Realisasi kebijaksanaan antikomunis Australia dalam masalah Konfrontasi Malaysia lebih tegas karena peranan PKI yang makin menguat di Indonesia dan kecenderungan kesejajaran politik luar negeri Indonesia dengan RRC yang berpuncak dengan pembentukan Poros Jakarta-Peking meningkatkan kecemasan Australia terhadap prospek Indonesia menjadi suatu negara komunis. Akibatnya Austra_lia bersikap lebih tegas secara militer dan terlibat dalam unde_clared war dengan Indonesia. Peristiwa G-30 SIPKI beserta reaksi-reaksi terhadapnya memba_wa perubahan besar dalam konstelasi politik Indonesia. Lahirnya Pemerintah Orde Baru yang berorientasi ideologis antikomunis menimbulkan kesejajaran dengan ideologi pemerintah Liberal Konser_vatif Austalia, sehingga dengan demikian dimulailah lembaran baru dalam membina hubungan baik di antara kedua negara."

"ABSTRAKAmerika Serikat mulai melihat Asia Tenggara sebagai daerah yang potensial bagi perkembangan komunisme, hal ini ditambah dengan terbentuknya negara Republik Rakyat Cina (RRC) pada tanggal 1 Oktober 1949. Oleh karena itu Amerika Serikat melakukan serangkaian tindakan pembendungan (Containment Policy) bagi perkembangan komunisme di kawasan tersebut. Tindakan itu terbagi dalam bentuk bantuan ekonomi, dukungan politik dan bantuan militer yang diberikan kepada negara-negara yang terletak di Asia Tenggara. Berkaitan dengan itu, untuk memperkuat pengaruhnya di kawasan itu Amerika Serikat membentuk Pakta Pertahanan Asia Tenggara (SEATO) pada tanggal 8 September 1954 yang bertujuan membendung komunisme. Anggota-anggota dari Pakta Pertahanan itu adalah Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Thailand,'Philipina, Pakistan, Australia, dan Selandia Baru. Adapun reaksi dari negara-negara yang terletak di Asia Tenggara menolak dengan terbentuknya Pakta Pertahanan SEATO tersebut. Keengganan mereka untuk menjadi anggota disebabkan adanya keyakinan dalam pandangan negara-negara di Asia Tenggara bahwa pada masa sekarang dimana dunia sedang dilanda perang dingin. Dalam hal ini pembentukan SEATO di Asia Tenggara mengundang kekuatan lain untuk hadir di kawasan ini. Oleh karena itu pembentukan SEATO menambah suasana tegang dan membawa pada peperangan bukan perdamaian. Bagi Indonesia pembentukan SEATO yang diprakarsai oleh Amerika Serikat adalah menolak dengan tegas. Selain bertentangan dengan politik luar negeri babas aktif yang diumumkan oleh H. Hatta pada tanggal 2 September 1948 di muka sidang KNIP, Indonesia juga sebagai negara yang baru saja lepas dari alam kolonialisme dimana perasaan-perasaan nasionalisme masih terasa kuat. Indonesia dalam mencapai kemerdekaan memerlukan perjuangan darah dan air mata dari rakyat Indonesia. Oleh karena itu .penentuan kebijakan luar negeri bukan didasari oleh dorongan atau tekanan dari negara-negara besar tetapi didasari oleh kepentingan rakyat Indonesia sendiri.

---

"

"Hubungan Amerika Serikat dan Indonesia yang akan ditelaah di dalam skripsi ini mengambil sebagai titik awal ketika tampilnya Amerika Serikat di da1am penyelessaian masa1 h Irian Barat antara Indonesia dan Belanda. Dimulai sejak Indonesia tidak akan membawa masalah Irian Barat keIndonesia tahun 1963. Dengan alasan-alasan yang berbeda, baik Belanda maupun Indonesia telah meminta dukungara serta mengundang campur tangan Amerika Serikat. Pihak Belanda menginginkara dukungan untuk dapat menguasai kembali (bekas ) wilayah jajahannya, sedangkan pihak Indonesia menginginkan dukungan Amerika Serikat untuk mempertahankan hak-hak Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Pendirian dan tindakan yang dilakukan Amerika Serikat di dalam penyelesaian masalah Irian Barat berkaitan erat dengan kedudukannya sebagai negara adidaya dan memiliki pengaruh yang besar terhadap dinamika politik internasional. Studi ini memiliki beberapa masalah yang menarik untuk dibahas, diantaranya yaitu selain masalah ini menjadi masalah internasional yang melibatkan beberapa negara dan mememrlukan penanganan Perserikatan Bangsa-Bangsa, juga masalah ini menimbulkan pandangan dan sikap yang berbeda-beda, baik antara Amerika Serikat dengan Indonesia dan Belanda, maupun di kalangan pejabat-pejabat Pemerintah Amerika Serikat sendiri. Selian itu, di dalam studi ini juga dibahas mengenai berbagai peranan yang telah diberikan oleh Amerika Serikat sampai terselesainya masalah ini. Mengapa sikap Amerika berubah-ubah (namun tetap menjalankan politik globalnya) dan peranan apa saja yang telah diperikan Amerika Serikat serta bagaimana langkah-langkah diplomasi Amerika Serikat di dalam penyelsaian masalah Irian Barat sampai diserahkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kemudian diserahkan kembali kepada Indonesia dapat terlihat di dalam skripsi ini. Untuk meneliti sikap dan peranan Amerika Seriakt terhadap Indonesia di dalam penyelesaian masalah Irian Barat tahun 1958-1963, dipakai sumber data dari arsip, dokumen, artikel majalah dan surat kabar, tesis, skripsi, paper, buku dan karya leksikografis yang sebagainan besar bersudut pandang dan menitikberatkan pada sikap dan peranan Amerika Seriakt, serta masih ditambah dengan sumber lisan, baik wawancara langsung, maupun dokumentasi wawancara dengan tokoh-tokoh sipil dan militer yang sekiranya terlihat di dalam penyelesaian masalah Irian Barat ini. Setelah mempelajari dan menganalisa data-data yang didapat dari sumber-sumber tersebut di atas, dapat dilihat pertimbangan-pertimbangan yang mendasari kebijaksanaan politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Indonesia sehingga mempengaruhi sikapnya di dalam penyelesaian masalah Irian Barat. Amerika Serikat yang pada awalnya bersikap netral atau dengan kata lain berpihak kepada Belanda dan kemudian berubah menjadi berpihak kepada Indonesia. Maka 'hal ini didasarkan atas pertimbangan diantaranya selain mencegah Indonesia jatuh ke dalam pengaruh komunis dan Indonesia dapat dijadikan kawan di dalam mengembangkan strategi pembendungannya di dalam politik globalnya untuk menangkal parkembangan komunis di dunia pada umumnya dan di kawasan Asia tenggara khususnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kepentingan global Amerika Sarikatlah yang menjadi dasar pertimbangan utama dalam mewujudkan kebijaksanaan politik luar negerinya terhadap Indonesia."

"Penelitian mengenai dukungan Amerika Serikat terhadap proses berdirinya negara Israel (1945-1949) telah dilakukan pada bulan Maret sampai Oktober 2005, tujuannya ialah untuk memaparkan motivasi dan fakto-faktor yang menentukan pengambilan kebijakan di Amerika Serikat. Masalah yang dibahas dalam tulisan ini adalah mengapa Amerika Aerikat memberikan dukungannya terhadap berdirinya Negara Israel. Penulisan ini mengambil sudut pandang dinamika perpolitikan domistik yang mempengaruhi kebijakan politik luar negeri Amerika. Sumbr-sumber yang digunakan terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumbe primer diperoleh melalui sumber-sumber primer yang sudah diterbitkan, seperti pernyataan pengakuan kedaulatan dari Amerika terhadap Negara Israel, resolusi Majelis Umum PBB thun 1947, dan teks deklarasi berdirinya Negara Israel. Sebagian sumber tersebut terdapat dalam Public papers of the Presidents of the US: Harry Truman, 1948. Washington: United States Government Printing Office. 1946. Sedangkan sumber sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal dan situs internet. Situs internet yang digunakan adalah situs resmi Zionist Organization of America dan situs resmi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai peristiwa konflik sipil 1975-1990 yang terjadi pada masyarakat Kristen dan Muslim di Lebanon. Konflik tersebut membawa dampak pada sistim politik Konfesionalisme yang menjadi dasar pemerintahan Lebanon. Maka yang menjadi pertanyaan penulis adalah kenapa terjadi konflik internal Lebanon 1975-1990, lalu bagaimana konflik tersebut terjadi dari tahun 1975-1990, kemudian yang terakhir adalah dampak dari konflik. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian kulitatif deskriptif, yang berusaha untuk memaparkan, menjelaskan serta menganalisa data yang telah diperoleh melalui teknik pengumpulan data studi kepustakaan (Library Research). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kronologis dari peristiwa konflik internal Lebanon pada tahun 1975 sampai 1990, serta bagaimana konflik tersebut dapat merubah sistim Konfesionalisme yang ada di Lebanon pasca diberlakukannya gencatan senjata melalui Taif Agreement. Temuan dari penelitian ini adalah pertama, konflik terjadi akibat masalah pembagian kekuasaan, kesenjangan sosial-ekonomi antar kaum Kristen dengan Muslim yang dimulai sejak era kekhalifahan Ottoman, kedatangan para pengungsi Palestina yang menambah struktur demografis, dan terakhir keterlibatan pihak-pihak asing dalam perang terbuka maupun pemerintahan. Kedua, konflik yang terjadi selama 15 tahun terjadi karena bentrokan kaum Muslim dengan Kristen melalui organisasi militernya yang memiliki perbedaan kepentingan. Ketiga, Taif Agreement terbukti berhasil mengakhiri konflik sipil dengan mengubah dan mengesahkan konstitusi sebelumnya melalui Pakta Nasional, serta memulihkan keadaan sosial ekonomi Lebanon.

---

AbstractThe research discussed about the Civil Conflict 1975-1990 incidents that occurred by Christian and Moslem society in Lebanon. This conflict brings impact to the Confessionalism political system which is the base of Lebanon_s Government. So what becomes the author question is why the internal conflict happened in Lebanon by 1975-1990, then how this conflict occurred on 1975-1990, last but not least the impact of this conflict. Research method used by the author is qualitative descriptive method, which explains, clarifies and analyses the data that author gathered through the Library Research technique. The objective of this study is to understand the chronologies from the Lebanon internal conflicts occurred from 1975 to 1990, and how was the conflict changed the Confessionalism system that existed in Lebanon after the reconcilement through Taif Agreement. The conclusions from this research are first, conflicts happened because power sharing problem, social-economy discrepancy between Christian and Muslim since Ottoman era, arrivals of Palestinian refugees that increase the demographic structure in Lebanon, and last was outsider country involvement not only in open war but also inside government. Second, the 15 years conflicts was happened because importance disparity from Christian and Muslim military organizations. Third, Taif Agreement successfully proven to ended the civil conflict by altering and legitimizes previous Lebanon constitution from National Pact, and recovering Lebanon_s social economy condition"

"Skripsi ini membahas mengenai Partai Komunis Filipina pada masa Pemerintahan Marcos periode 1968-1986 yaitu Communist Party of the Philippine (CPP). CPP didirikan pada 26 Desember 1968 dibawah pimpinan Jose Maria Sison. CPP terbagi atas dua jalur perjuangan yaitu jalur perjuangan bersenjata lewat New People_s Army (NPA) dan jalur politik yaitu National Democratic Front (NDF). Melalui kedua jalur perjuangan tersebut CPP berhasil memperoleh dukungan rakyat Filipina dalam menentang pemerintahan Marcos. Korupsi, feodalisme oleh kelompok oligarki, dan administrasi yang tidak tertata dalam pemerintahan menyebabkan anggota CPP meningkat pesat pada masa tersebut. Dalam perkembangannya CPP menjadi salah satu gerakan separatis yang mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah Marcos. Diberlakukannya Hukum Darurat Perang (Martial Law) menjadi bentuk perlawanan Marcos terhadap perkembangan CPP. Martial Law merupakan sebuah upaya untuk mengamankan kondisi politik, sosial, ekonomi dan hukum di Filipina dari upaya-upaya pemberontakan kelompok-kelompok dengan ideologi Marxist- Leninis-Maois. Akan tetapi diberlakukannya Martial Law mendorong timbulnya pertentangan dari rakyat Filipina yang menyebabkan degradasi legitimasi terhadap pemerintahan Marcos, yang menyebabkan rakyat Filipina yakin bahwa satu-satunya jalan keluar dari kemelut ini adalah kekerasan. Hal ini dapat menjelaskan mengapa kelompok komunis meningkat dratis selama Marcos berkuasa.

---

This thesis examines the Communist Party of the Philippines during the reign of Marcos period 1968-1986 of the Communist Party of the Philippines (CPP). CPP was founded under the leadership of Jose Maria Sison of December 26, 1968. CPP divided in two lines of struggle that is the way of armed struggle by the New People's Army (NPA) and the political path that is the National Democratic Front (NDF). Through the struggle of the CCP both channels managed to garner support for the Philippines people against the Marcos government. Corruption, feudalism oligarchy and the administration has not been acquired in the government led to the members of the CCP increased rapidly during this period. In its development, the CCP became one of the movement separatist is receiving more attention from the Marcos government. The application of the Emergency Act of War (Martial Law) in a form of resistance against the development of the Marcos to CPP. Martial Law is an effort to ensure the political, social, economic and legal life in the Philippines with the ideology of the Marxist-Leninist-Maoist insurgency groups efforts. However, the enactment of Martial Law to promote the emergence of the opposition of the Philippines people, causing the degradation of the legitimacy of Marcos governmen, which led to the Philippines people believed that the violence is the only form of this mess. This may explain why the communist group dramatically increased during the Marcos government"