Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas penerapan Prinsip Kerja Sama terkait dengan tindak ilokusi dalam naskah sandiwara ketoprak, Suminten Edan. Data-data diperoleh dari percakapan pada naskah sandiwara ketoprak Suminten Edan yang menunjukan penerapan terhadap maksim-maksim Prinsip Kerja Sama. Kerangka pikir dilandasi oleh pendapat Grice (1975) yang menjelaskan bahwa bertutur adalah social yang dapat berjalan apabila para peserta tuturan terlibat aktif dalam proses bertutur. Tindak ilokusi adalah tindak melakukan sesuatu dengan maksud tertentu. Kesimpulan yang diperoleh yaitu maksim yang paling banyak dipatuhi oleh adalah maksim kuantitas pada tindak ilokusi kategori asertif.

---

This thesis defines the application of Cooperative Principle in the Javanese drama script, Suminten Edan. Data are collected from dialogues inside of Suminten Edan which show the application of Cooperative Principle maxims. Grice (1975) define that speaking to others is a social activity and it can only take place if the people involved. Illocutionary acts is the act of doing something. The conclusion is dominant of the application of Cooperative Principle in this case is the maxim of quantity. The application of this maxim connected with assetives category in the illocutionary act."

"Skripsi ini terdiri dari empat bab. Bab satu adalah pendahuluan yang berisi latar belakang, permasalahan, tujuan, metode penelitian, ruang lingkup, sumber data, prosedur kerja, dan sistematika penyajian. Bab dua merupakan uraian mengenai kerangka teori. Ada pun teori yang digunakan adalah Teori Tindak Tutur dari Austin yang menjabarkan tiga jenis tindakan yang dilakukan seseorang ketika mengatakan sesuatu, yaitu tindak lokusi, ilokusi dan perlokusi. Teori yang juga digunakan adalah teori Implikatur Percakapan Grice yang di dalanmya menjelaskan mengenai konsep Prinsip Kerja Sama, yaitu suatu panduan agar percakapan berlangsung efektif dan efisien. Analisis korpus data berdasarkan teori-teori di atas ditempatkan dalam bab tiga. Bagian percakapan dari drama Der Prinz von Portugal karya Joachim Knauth yang dianalisis seluruhnya berjumlah 27 buah. Bab empat berisikan simpulan analisis, yaitu dalam drama tersebut terjadi ketidaksinambungan antara tindak ilokusi dan tindak perlokusi. Selain itu, muncul pula pelanggaran terhadap maksim-maksim dari Prinsip Kerja Sama."

"Penelitian ini membahas kategori dan fungsi tindak tutur ilokusi dalam lakon Wabah yang dipentaskan oleh Teater Koma. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan jenis-jenis tindak tutur ilokusi yang terdapat dalam lakon Wabah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Sumber data dalam penelitian ini adalah dialog yang dituturkan oleh tokoh-tokoh pada lakon Wabah yang berdurasi 25:26 menit. Pengumpulan data dimulai dengan melakukan transkripsi data dan mengelompokkan data-data berdasarkan jenis tindak tuturnya. Penelitian ini menggunakan teori tindak tutur ilokusi Searle (dalam Leech, 1993). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat empat jenis tindak tutur yang ditemukan, yaitu tindak tutur direktif, asertif, komisif, dan ekspresif. Pada tindak tutur direktif, ditemukan tujuh fungsi komunikatif, yaitu menasihati, mengingatkan, menyuruh, melarang, menuntut, memohon, dan mengajak. Pada tindak tutur asertif, ditemukan dua fungsi komunikatif, yaitu menyatakan dan menyangkal. Pada tindak tutur komisif, ditemukan satu fungsi komunikatif, yaitu berjanji. Lalu, pada tindak tutur ekspresif, ditemukan dua fungsi komunikatif, yaitu mengeluh dan memuji.

---

This study discusses the categories and functions of illocutionary speech acts in Teater Koma's drama. This research aims to describe the types of illocutionary acts found in the drama entitled Wabah. This research is qualitative research with a descriptive-analytical approach. The data source in this study is the dialogue spoken by the characters in the drama Wabah, which lasts 25:26 minutes. Data collection begins by transcribing and grouping the data based on the categories of speech acts. This study uses Searle's speech act theory (in Leech, 1993). The results of this study indicate that there are four categories of speech acts found, namely directive, assertive, commissive, and expressive speech acts. In directive speech acts, seven communicative functions are found; advising, reminding, ordering, forbidding, demanding, begging, and inviting. In assertive speech acts, two communicative functions are found; stating and denying. In commissive speech acts, one communicative functions are found; promises. Then, in expressive speech acts, two communicative functions are found: complaining and praising."

"Prinsip Kerja lama merupakan bagian dari teori implikatur percakapan yang dikemukakan oleh Grice (1975). Bagian yang ditekankan pada teori implikatur percakapan adalah bagaimana orang menggunakan bahasa. Konsep ini timbul dari pendapat Grice yang menyatakan bahwa ada seperangkat asumsi yang melingkupi dan mengatur kegiatan percakapan sebagai suatu tindakan berbahasa. Grice menjelaskan bahwa perangkat asumsi memandukan tindakan orang dalam percakapan sangat diperlukan untuk mencapai hasil yang baik. Panduan itu adalah kerja sama yang diperlukan oleh orang-orang yang terlibat dalam percakapan untuk dapat menggunakan bahasa secara efektif dan efisien. Grice membagi perangkat asumsi panduan tersebut menjadi empat aturan percakapan dasar. Menurut Grice, keempat aturan percakapan itu merupakan dasar-dasar umum (general principles) yang mendasari kerja sama dalam percakapan"

"ABSTRAKSkripsi ini meneliti pelanggaran terhadap prinsip kerja sama dan prinsip kesantunan dalam humor singkat Ketawa Ketiwi Betawi: Humor dari Batavia sampai Jabodetabek (KKBHBJ). Tujuan penelitian ini adalah menentukan dan mendeskripsikan pelanggaran-pelanggaran terhadap prinsip kerja sama dan prinsip kesantunan pada humor singkat KKBHBJ dan menjelaskan fungsi pelanggaran-pelanggaran tersebut dalam humor singkat KKBHBJ. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini adalah semua pelanggaran-pelanggaran terhadap kedua prinsip tersebut ditemukan pada teks humor singkat tersebut dan pada beberapa teks ditemukan lebih dari satu pelanggaran terhadap kedua prinsip tersebut. Selain itu, fungsi-fungsi pelanggaran tersebut, di antaranya untuk menimbulkan kelucuan, mempertegas informasi yang akan disampaikan kepada orang lain, dan menyatakan ketidaksetujuan terhadap pendapat orang lain.

---

ABSTRACTThe study examines violations of the cooperation principles and politeness principles in short humor Ketawa Ketiwi Betawi: Humor dari Batavia sampai Jabodetabek (KKBHBJ). The purpose of this study is to determine and describe the violations of the cooperation principles and the politeness principles in a short humor KKBHBJ. The research method used in this research is qualitative research methods. The results of this study are all violations of these two principles are found in such a short humorous text and some text found in more than one violation of their principles."

"Buku ini berisi hubungan seni sandiwara dengan cabang-cabang seni lainnya, pendidikan melalui medium sandiwara di sekolah, dan sandiwara karya Usman Ismail."

"Tindak pidana korupsi yang terjadi di tanah air ini, membuat tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, yang pada modus operandinya tindak pidana korupsi dilakukan secara kompleksitas dengan mengikutsertakan pihak ketiga didalamnya. Melihat pada kenyataannya terhadap apa yang telah ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi itu maka diperlukannya suatu upaya-upaya yang luar biasa dalam hal penanggulangan serta pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi. Dengan ini pemerintah melakukan tindakan "general deterrence" dalam hal legalisasi pada bentuk tindakan perampasan aset terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam melakukan upaya pengembalian aset Negara yang dicuri atas tindak pidana korupsi. Penelitian ditujukan kepada substansi hukum yang khususnya peraturan perundang-undangan terkait dengan tindakan perampasan aset, dengan dilanjutkan pada struktural hukum yang akan membahas tentang mekanisme perampasan aset terhadap subjek hukum dan sebagai tujuan akhir adalah kultur hukum yang memiliki konklusi terhadap penegakan hukum dalam mekanisme perampasan aset terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap pihak ketiga yang terkait. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif, dengan hasil penelitian menyarankan untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang akan disahkan dan dinyatakan memiliki kekuatan hukum yang tetap untuk dapat menerapkan mekanisme perampasan aset dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi; memberikan perluasan di dalam mekanisme perampasan aset terhadap pihak ketiga; memberikan definisi yang jelas terhadap pihak ketiga sehingga secara kedudukan hukum dan secara hak dan tanggungjawabnya dalam mekanisme peradilan pidana memiliki penafsiran yang sama dan dapat lebih memberikan perlindungan terhadap pihak ketiga dalam penyelesaian perkara pidana secara umum maupun secara khusus.

---

Corruption that occurred in this homeland, to make not only negatively impacts the state but has been a violation of the rights of social and economic community at large, that the modus operandi of corruption carried out by involving a third party complexities therein. Seeing the reality of what has been caused by criminal acts of corruption that it needed an effort extraordinary in terms of prevention and eradication of corruption. With the government taking action "general deterrence" in terms of legalization in the form of asset seizure action against the perpetrators of corruption in making efforts to return assets stolen by the State for a crime of corruption. Research addressed to a particular legal substance of legislation related to the act of expropriation of assets, to continue in the law which will discuss the structural mechanism of expropriation of assets of the legal subject and as the final goal is a legal culture that has a conclusion of law enforcement in the mechanism of expropriation of assets against efforts for the eradication of corruption against the third party concerned. This study was qualitative descriptive method, with results suggesting to form legislation that has been validated and declared to have legal force to implement the mechanism of expropriation of assets in an effort to eradicate corruption, provide expansion in the mechanism of expropriation of assets againstthird parties; provide a clear definition of a third party so that the legal position and the rights and responsibilities in the criminal justice mechanisms have the same interpretation and can better provide protection against a third party in settlement of criminal cases generally and specifically."

"Skripsi ini membahas mengenai tiga hal, yaitu pembahasan mengenai pelaksanaan prinsip keterbukaan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal terkait dengan isi prospektus dari pelaksanaan penawaran umum PT MNC Tbk, dimana diduga PT MNC melakukan pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan pada saat pelaksanaan penawaran umum dan sanksi-sanksi apa yang dapat dijatuhkan atas pelanggaran tersebut serta pelaksanaan perlindungan terhadap investor yang dirugikan akibat dari tidak dipenuhinya prinsip keterbukaan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana data penelitian ini sebagian besar dari studi kepustakaan yang diperoleh. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa PT MNC pada waktu melakukan penawaran umum sudah mengikuti syarat-syarat yang ditentukan oleh perundang-undangan di bidang Pasar Modal termasuk melaksanakan prinsip keterbukaan dengan membuat prospektus perusahaan. Namun, PT MNC pada saat pelaksanaan prinsip keterbukaan itu tidak menerapkannya secara full disclosure, yang mana PT MNC tidak mengungkapkan bahwa pada waktu itu salah satu anak perusahaan PT MNC yaitu PT CTPI sedang mengalami sengketa mengenai kepemilikan saham. Undang-Undang Pasar Modal sudah cukup memberikan perlindungan yang memadai terhadap investor tetapi tetap harus didukung oleh Bapepam yang mempunyai peran penting untuk dapat memaksimalkan perlindungan secara menyeluruh.

---

This Thesis is mainly focusing on three problems. First, the implementation of the disclosure principle based on the regulation in the field of capital markets related to the contents of prospectus of public offering of PT MNC Tbk. Second, discuss about the alleged violations done by PT MNC Tbk against the disclosure principle at the time of the execution of public offering and what penalties and sanctions can be inflicted for the company. The last topic is about The protection of the investors are harmed as a result of non-fulfillment of disclosure principle as regulated in regulations in the field of capital market. This research is a normative juridical research, which some of the data are based on the related literatures.

The result of the research states that PT MNC Tbk. in the time did public offering has been followed the terms prescribed by the legislations in the field of capital market including implementing the disclosure principle by creating a company prospectus. However, PT MNC at the time, did not implement it in full disclosure, which PT MNC did not revealed that PT MNC was having dispute about the ownership shares with one of its subsidiaries, PT CTPI. The Act of Capital Market is sufficient provide adequate protection for investors but remains to be supported by Bepepam who has an important role to be able to maximize protection thoroughly. "