Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang kebijakan Jepang dalam bidang pendidikan terhadap orang Indonesia pada tahun 1930-1945. Pemerintah Jepang berupaya untuk menarik perhatian negara-negara Asia melalui propagandanya. Negara yang menjadi salah satu tujuannya Indonesia. Melalui propagana Jepang di bidang pendidikan diharapkan negara-negara di Asia dapat bersimpati dengan Jepang. Misalnya, melalui pencitraan diri yang baik dan berita tentang pendidikan di Jepang melalui koran. Pemerintah Jepang semakin mengontrol penuh kebijakan di bidang pendidikan saat pada tahun 1942. Namun, Jepang menyerah terhadap Sekutu pada tahun 1945. Menyerahnya Jepang terhadap Sekutu maka berakhirlah kebijakan Jepang di Indonesia.

---

This thesis discusses about Japan's educational policies to the Indonesian from 1930-1945. The Japanese government tried to attract Asian countries through propagandas. One of the target was Indonesia. Through the Japanese propaganda in the education sector, expected to countries in Asia can sympathize with the Japanese. For example by promoting good image and spreading news about Japanese educational system in newspaper. The Japanese government was fully control in during 1942. However, Japan surrendered to the Ally in 1945,. THis event ended educational policy in Indonesia."

"ABSTRAKPenehtian ini berbicara tentang pola pikir orang Jepang dalam pemakaian terrrnnologi dalam bidang kecantikan Data yang digunakan adalah 20 terminologi dalam bida. g k--ca 1 ai avg beri.pa gairaigo yang diambil dan penehtian Kayoko Otani yang beijudul Penehtian Gairaigo dalam Terminologi Kecantikan ke 2 lalu 210 smomm kata yang diambil dan hasil jawaban angket responden yang berupa wago J'ngo dan Iconshugo Diadakan juga wawancara kepada mnforman oang Jepang yang merupakan ahh kecantikan untuk mengungkapkan alasan niengapa dalin bidag kecantikan senng dipakam gairaigo Penehtian mi bertuian megiingkalran nola pjkir yang dimiliki orang Jepang dalam pemakaman tcrminorgi dalam bidang kcca11tikan Pendekatan yang digunakan dalam menganahsms data yaitu pendekatan dan ranah antropologi linguistik dengan menerapkan teori sinonim Yamazaki Makotodan teon akulturasi budaya Nakamura Flajime.Hasil penehtian mi menunjukkan bahwa banyak dipakainya gairaigo dalam temunologi kecantikan bahasa Jepang adalah karena menyangkut hal atau konsep yang belum ada dalam bahasa Jepang untuk memunculkan secara aktif rasa ham dan keper1uan sebagai pembeda kata dengan kata yang sudah ada.

---

ABSTRACT

This research focus on the mindset of Japanese people in using beauty terminology The amount of data used is up to twenty words of gaorazgo taken from Ka) oko C ai eea & Gaircago Research in the Beauty Terminology 2 and 210 synonyms of wago, kango and konshugo taken from the results of questionnaire respondents Also conducted interviews to the Japanese beauty expert infor'at' to reveal the reasons why the field of beauty is often used gairalgo This study aims to reveal the mindset of Japanese people in using beauty ten- rolog) T e appi aach used in analyzing the data are from the realm of anihropolou'cal linguistic appioach by applying the synonymous theory of Yamazaki Mat-Lt and he cultural acc1ilturation theory of Nakamura Hajime.

These results of this study indicates that many words of gairaigo using in the Janarese beauty terminology is because it involves things or concepts that do not exist in Japanese to actively bring new senses aixi the need for distinguishing words wPh another words that already exist."

"ABSTRAKPenelitian ini berbicara tentang pola pikir orang Jepang dalam pemakaianterrrnnologi dalam bidang kecantikan Data yang digunakan adalah 20 terminologidalam bida. g k--ca 1 ai avg beri.pa gairaigo yang diambil dan penehtianKayoko Otani yang beijudul Penehtian Gairaigo dalam Terminologi Kecantikanke 2 lalu 210 smomm kata yang diambil dan hasil jawaban angket respondenyang berupa wago J'ngo dan Iconshugo Diadakan juga wawancara kepadamnforman oang Jepang yang merupakan ahh kecantikan untuk mengungkapkanalasan niengapa dalin bidag kecantikan senng dipakam gairaigo Penehtian mibertuian megiingkalran nola pjkir yang dimiliki orang Jepang dalampemakaman tcrminorgi dalam bidang kcca11tikan Pendekatan yang digunakandalam menganahsms data yaitu pendekatan dan ranah antropologi linguistikdengan menerapkan teori sinonim Yamazaki Makotodan teon akulturasi budayaNakamura Flajime Hasil penehtian mi menunjukkan bahwa banyak dipakainyagairaigo dalam temunologi kecantikan bahasa Jepang adalah karena menyangkuthal atau konsep yang belum ada dalam bahasa Jepang untuk memunculkan secaraaktif rasa ham dan keper1uan sebagai pembeda kata dengan kata yang sudah ada.

---

ABSTRACTThis research focus on the mindset of Japanese people in using beautyterminology The amount of data used is up to twenty words of gaorazgo takenfrom Ka) oko C ai eea & Gaircago Research in the Beauty Terminology2 and 210 synonyms of wago, kango and konshugo taken from the results ofquestionnaire respondents Also conducted interviews to the Japanese beautyexpert infor'at' to reveal the reasons why the field of beauty is often usedgairalgo This study aims to reveal the mindset of Japanese people in using beautyten- rolog) T e appi aach used in analyzing the data are from the realm ofanihropolou'cal linguistic appioach by applying the synonymous theory ofYamazaki Mat-Lt and he cultural acc1ilturation theory of Nakamura HajimeThese results of this study indicates that many words of gairaigo using in theJanarese beauty terminology is because it involves things or concepts that do notexist in Japanese to actively bring new senses aixi the need for distinguishingwords wPh another words that already exist."

"Krisis Asia telah mempengaruhi perelconomian negara-negara berkembang di Asia, termasuk Indonesia. Dibandingkan dengan negara-negara Asia lain yang dilanda krisis, Indonesia merupakan negara yang dianggap paling parah dan Iamban dalam melakukan recovery. Kondisi tersebut sangat memgikan tidak hanya bagi pembangunan ekonomi dalam negeri tetapi juga bagi arus masuknya dan keamanan investasi Sebab kerusuhan sosial dan politik akibat krisis ekonomi teriadi diharnpir semua selctor. Hal ini menjadi persoalan tersendin bagi negara-negara investor khususnya bagi Jepang yang telah menanamkan investasinya di Indonesia. Keadaan tersebut diperparah dengan ikut melemahnya perekonomian Jepang yang tahim 1990-an mengalami stganasi. Hubungan ekonomi .Iepang-Indonesia telah teijalin sejak era Soekamo dan menunjukkan peningkatan yang signiiikan pada era Soeharto. Di era Soeharto hubungan kedua negara telah berhasil meletakkan dasar-dasar yang penting tidak hanya meningkamya. jumlah bantuan luar negeri Jepang tetapi juga mekanisme mendapatkan bantuan dan alokwinya Bagi Jepan, Indonesia telah menempati negara tidak sekedar penerima bantuan dan mitra perdagangannya tetapi juga dengan besamya angka bantuan dan investasi Arli penting Indonesia bagi Jepang ditunjukkan dengan upaya-upaya Jepang membantu Indonesia tidak hanya dalam situasi normal namunjuga situasi krisis. Di antaranya adalah Jepang benrsaha rnemenuhi tanggungjawab dan perhatiannya terhadap Indonesia yang dilanda Perhatian tersebut dilakukan Jepang melalui sejumlah prakarsa dan inisiatif politik dan ekonomi. Sejumlah bantuan ekonomi yang diberikan melalui lembaga dan organisasi ekonomi intemasiona seperti IMF, Bank Dunia, ADB dan Forum ASEAN merupakan langkah kongkrit. Jepang juga memberikan bantuan tersebut melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia dan melalui pemerintah secara langsung. Kebijakan ekonomi Jepang dalam penyelesaian krisis juga ditunjukkan dengan rneningkatkan jumlah bantuan luar negeri atau ODA Jepang kepada Indonesia pada tahun fisal 1998 dan 1999. Kebijekan bantuan luar negeri Jepang kepada Indonesia yang cenderung meningkat menunjukkan bahwa Indonesia tebap penting bagi kepentingan nasional Jepang, Dihandingkan dengan kebijakan banman tahun-tahun sebelumnya alasan Jepang memberikan bantuan tidak berubah, termasuk mekanisrne mernbenkan bantuan. Perubahan terjadi pada tingkat perbedaan situasi antara situasi normal dan kzisis, di mana Jepang membantu lewat forum-forum dialog dan keijasama ekonomi seperti ASEAN+ 3, Japan and ASEAN SummirMeering, Forum Paris Club, CGI dan lain-lain."

"Nofri Wandi. Kebijakan Sultan Qabus Dalam Bidang Pendidikan Oman (2000-2004). (Di bawah bimbingan Suranta, M.Hum) Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2008). Perbaikan pendidikan merupakan langkah Sultan Qabus untuk mempersiapkan warga Oman bersaing dengan pendatang asing. Para pendatang tersebut umumnya berasal dari Inggris, India, dan Pakistan. Kedatangan awal pendatang telah dimulai pada abad ke XVII untuk melakukan perdagangan. Inggris pernah mcnjajah Oman dan kemudian memberikan kemerdekaan pada tahun 1951 saat Sultan Said (ayah Sultan Qabus) herkuasa dan sampai saat ini hubungan kedua negara sangat erat. Keberadaan mereka masih dibutuhkan dalam pembangunan, sehingga banyak ditemukan pendatang axing yang menduduki posisi penting di Oman. Penulisan skripsi ini berusaha mcngungkapkan kebijakan Sultan Qabus dalam melakukan perbaikan bidang pendidikan. Dengan menggunakan metode sejarah, data diperoleh dari perpustakaan pdsat Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaye Fakultas llmu Sosial Ilmu Politik. dan Perpustakaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Laporan tahunan pemerintah Oman menjadi sumber rujukan utama. Setelah pencarian data, sumber diolah dan apakah sumber tersebut menghasilkan fakta. 'I'ulisan ini disampaikan dalam bentuk deskriptif analitis."

"Indonesia menganut paham perlunya peranan negara (state intervention) dalam mengelola sumber daya tanah, seperti yang diamanatkan dalam UUD 45, dan dijabarkan lebih lanjut dalam UUPA. Peranan negara dalam mengelola sumber daya tanah tersebut bertujuan untuk mewujudkan tanah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan orientasinya adalah tercapainya akses yang adil dalam perolehan dan pemanfaatan tanah. Peranan negara tersebut dilaksanakan lewat serangkaian kebijakan pertanahan (land policy).Penelitian ini mengkaji tentang dampak kebijakan pertanahan tahun 1955-1998 bagi masyarakat. Tujuan penelitiannya adalah (1) menggambarkan kebijakan pertanahan mengenai penguasaan pemilikan tanah, tata guna tanah, hak atas tanah, dan pendaftaran tanah, (2) mengetahui implikasi-implikasi kebijakan pertanahan akibat arah (preferensi) pembangunan ekonomi pada pencapaian pertumbuhan yang tinggi, dan (3) memberikan rekomendasi kebijakan pertanahan di masa mendatang. Penelitian ini termasuk ke dalam metode deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah studi dokumenter, yang diperoleh melalui literatur/ pustaka, hasil-hasil penelitian terkait dan dokumen-dokumen. Sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan mengenai hak atas tanah dan pendaftaran tanah lebih berjalan dan lebih dominan dibandingkan kebijakan mengenai penguasaan pemilikan tanah dan tata guna tanah. Instansi penyelenggara pertanahan (Badan Pertanahan Nasional) lebih banyak berperan sebagai administrator (pelayanan) pertanahan dibandingkan sebagai regulator (pengaturan) pertanahan.Implikasi-implikasi kebijakan pertanahan akibat arah (preferensi) pembangunan ekonomi pada pencapaian pertumbuhan yang tinggi, ternyata menghasilkan kebijakan pertanahan yang tidak menciptakan kondisi pareto efisien yang menuju fungsi kesejahteraan rakyat, yang terjadi justru eksternalitas negatif. Hal ini dikarenakan kebijakan pertanahan tidak sepenuhnya melaksanakan UUPA.Rekomendasi kebijakan pertanahan di masa mendatang harus diarahkan untuk sepenuhnya melaksanakan UUPA, yang berarti keseimbangan diantara kebijakan mengenai penguasaan pemilikan tanah, tata guna tanah, hak atas tanah, dan pendaftaran tanah. Kebijakan mengenai penguasaan pemilikan tanah dilaksanakan untuk menata struktur penguasaan pemilikan tanah yang telah terlanjur timpang di masyarakat. Kebijakan mengenai tata guna tanah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek penguasaan pemilikan tanah dan aspek hak atas tanah. Kebijakan mengenai hak atas tanah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Kebijakan mengenai pendaftaran tanah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek tata guna tanah.Pelaksanaan otonomi di bidang pertanahan merupakan suatu yang harus dilaksanakan. Namun perlu kehati-hatian, jangan sampai kesalahan kebijakan pertanahan di masa lalu terulang kembali di daerah. Dalam pelaksanaan otonomi di bidang pertanahan, instansi penyelenggara pertanahan (BPN) seharusnya dapat berperan sebagai agen perubahan (agent of change)."

"Penelitian mengenai perencanaan bahasa ini bertujuan untuk menunjukkarn kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial Jepang yang berkaitan dengan masalah kebahasaan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial Jepang yang berkaitan dengan masalah kebahasaan terhadap perubahan dan perkembangan bahasa Indonesia. Kemudian tujuan Iainnya adalah menunjukkan hasil perubahan dan perkembangan bahasa Indonesia yang terjadi pada masa Jepang dalam penggunaannya saat ini. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. yaitu mendeskripsikan perencanaan bahasa pada masa penjajahan Jepang. Penelitian ini melalui beberapa tahap, yaitu tahap pengumpulan data, tahap klasifikasi data, tahap analisis data yang terdiri dari pengembangan sandi bahasa, pembinaan pemakaian bahasa, pemakaian hasil pengembangan sandi bahasa, dan perencanaan bahasa pada masa penjajahan Jepang. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial Jepang terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Pengaruh tersebut berupa pembakuan dan penambahan perbendaharaan kosakata yang masih digunakan pada saat ini. Selain itu, penelitian ini juga rnenemukan pola kebijakan yang digunakan oleh pemerintah kolonial Jepang dalam menjalankan perencanaan bahasa pada kurun waktu tahun 1942-1943"

"ABSTRAKPada tahun 2014, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI memberlakukan Permendikbud No. 160 Tahun 2014 yang berakibat pada munculnya dua kurikulum di dalam sistem pendidikan Indonesia yang menimbulkan beberapa permasalahan. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif, penelitian ini menyimpulkan bahwa kurikulum merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan harus diatur dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Presiden.

---

ABSTRACTIn 2014, the Minister of Education and Culture of Indonesia implements Regulation No. 160 of 2014 which resulted in the emergence of two curricula in the Indonesian education system that caused some problems. By using descriptive research method, this research concludes that the curriculum is the responsibility of central government and must be regulated by a higher regulation namely Presidential Regulation."