Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini berisikan tentang latar belakang terjadinya pemisahan agama dan politik dalam Islam di Indonesia. Tujuan dari penulisan skripsi ini ialah untuk mencari tahu sebab terjadinya pemisahan agama dan politik dalam Islam di Indonesia, serta proses terjadinya pemisahan tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan, didapat bahwa pemisahan agama dan politik dalam Islam di Indonesia terjadi pada masa pemerintahan Hindia Belanda, yaitu pada abad ke-19. Belanda melakukan pemisahan antara agama dan politik dalam Islam karena kehadiran Belanda di Indonesia mendapat perlawanan dari masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Islamnya. Belanda juga menganut paham Barat, yang menyatakan bahwa agama hanyalah urusan individu, sehingga urusan agama dan politik tidak dapat dicampur adukkan. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode sejarah. Data-data yang didapat berasal dari studi kepustakaan. Dalam studi kepustakaan yang dilakukan, penulis berusaha menemukan sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian. Kemudian data-data tersebut dikaji dan dianalisa sehingga menjadi sebuah tulisan. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa tujuan pemisahan agama dan politik dalam Islam di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda tidak hanya bertujuan untuk meredam perlawanan rakyat Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam, tetapi pemerintah Hindia Belanda juga ingin menguasai seluruh wilayah Indonesia dengan menanamkan sistem hukumnya di Indonesia."

"Kedudukan Jepang di Indonesia menjadi terancam secara tidak langsung, setelah Jepang mengalami banyak kekalahan dari sekutu pada masa Perang Dunia II. Kemunduran Jepang tersebut mendorong Perdana Menteri Jepang, Koiso, mengeluarkan kebijakan menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia, kelak di kemudian hari. Kebijakan pemerintah pendudukan Jepang kemudian berlanjut dengan didirikannya Badan Penyelidik Usaha_Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Sidang BPUPK digelar sebanyak dua kali. Sidang pertama BPUPK berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945, dengan agenda pokok membahas tentang dasar negara. Pada saat itu sidang berlangsung dengan alot karena perbedaan pendapat antara kalangan kebangsaan dan kalangan Islam. Untuk menyelesaikannya, dibentuklah Panitia Kecil yang bersidang pada masa reses dengan agenda mencari kesepakatan tentang dasar negara Indonesia. Panitia Kecil ini kemudian menghasilkan Piagam Jakarta. Sidang kedua BPUPK dimulai pada 10 Juli. Sidang kedua ini pun berlangsung dengan alot karena membahas hasil dari sidang Panitia Kecil pada masa reses dan juga membahas Preambule serta Batang Tubug Undang_Undang Dasar. Sidang BPUPK berakhir pada 17 Juli 1945 dengan menghasilkan Piagam Jakarta, preambule dan Batang Tubuh Undang_Undang Dasar yang kemudian menjadi dasar preambule dan Batang Tubuh Undang_Undang Dasar 1945."

"Perkembangan Umat Islam di Kudus pada Masa Pra dan Pasca Peristiwa 1918. Di bawah bimbingan Amin Subarkah, M. Hum., Program Studi Arab Jurusan Asia Barat Fakultas Sastra Universitas Indonesia 2000. Penulisan ini bertujuan untuk mengungkapkan dinamika perkembangan umat Islam sebelum dan sesudah Peristiwa Kudus yang terjadi pada tahun 1918 dan sebab musabab terjadinya insiden tersebut. Metode penulisan yang digunakan adalah metode deskriptif analitis berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap sumber-sumber primer dan sekunder. Sumber-sumber diperoleh melalui penelitian pustaka dan wawancara. Hasil analisa mengungkapkan bahwa meletusnya Peristiwa Kudus 1918 disebabkan oleh berbagai macam aspek: sosial, ekonomi, politik, dan agama. Kaum muslimin Kudus sebelum peristiwa tersebut tidak terlalu mengalami perkembangan yang signifikan. Kehadiran Sarekat Islam (SI) di Kudus pada tahun 1912 membawa dampak bagi kehidupan masyarakat Kudus, terutama kaum muslimin. Pelecehan agama yang dilakukan oleh masyarakat Cina terhadap kaum muslimin di Kudus merupakan faktor utama terjadinya kerusuhan yang hebat pada akhir Oktober 1918. Hal ini membuktikan bahwa kerusuhan tersebut tidak hanya disebabkan oleh kesenjangan sosial dan ekonomi antara masyarakat Cina dan masyarakat pribumi. Pasca Peristiwa Kudus 1918 mengakibatkan terhambatnya kemajuan kaum muslimin di segala bidang, terutama di bidang politik dan ekonomi. Di bidang politik, Sarekat Islam (SI) di Kudus mengalami stagnasi yang akhirnya menyebabkan organisasi itu bubar. Sedangkan di bidang ekonomi, banyak perusahaan milik pribumi muslim yang mengalami kerugian yang besar. Namun lima tahun kemudian, perusahaan-perusahaan milik pribumi muslim mengalami kemajuan yang cukup pesat, terutama industri rokok kretek. Begitu pula dalam bidang politik, dua organisasi Islam yang masuk ke Kudus, Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, memberikan corak baru bagi masyarakat muslimin Kudus."