Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembebasan Prancis dari pendudukan Jerman merupakan proses penting yang sangat menentukan situasi politik Prancis setelah Perang Dunia II selesai. Akan tetapi, meskipun sekilas tampak sederhana karena pelaksanaannya dilakukan oleh FFL dan Sekutu dengan relatif mudah, pembebasan Prancis pada hakikatnya merupakan proses yang rumit dan dipenuhi konflik kepentingan antara pihak-pihak yang berperan di dalamnya. Skripsi ini berupaya menganalisa proses pembebasan Prancis dan pembebasan Paris sebagai klimaks dari proses tersebut, melalui ketiga aspek yang menentukan: agen, waktu dan caranya. Penelitian ini memiliki 3 tujuan, yaitu menjabarkan proses pembebasan Prancis, menjabarkan peran serta motivasi pihak-pihak yang berperan di dalamnya dan menganalisa makna pembebasan Paris sebagai klimaks dari pembebasan Prancis bagi pihak-pihak tersebut dan bagi Prancis secara keseluruhan. Metode yang digunakan untuk menulis skripsi ini adalah metode penulisan sejarah ilmiah menggunakan sumber primer dan sekunder yang berupa buku teks, ensiklopedia, memoar, informasi dari website serta film dokumenter perang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembebasan Prancis merupakan sebuah proses yang terdiri dari 3 tahap utama: pendaratan di Normandie, penerobosan ke pedalaman Prancis dan pembebasan Paris. Sepanjang proses tersebut ada 3 pihak besar yang terlibat yaitu Sekutu, Prancis dan militer Jerman di Paris. Prancis berperan sebagai agen pembebasan dan bermotifkan kekuasaan di Prancis pascaperang. Jerman dan Sekutu berperan sebagai pendukung proses pembebasan Paris dengan caranya masing-masing. Perihal pembebasan Paris, meskipun peristiwa tersebut tidak menguntungkan bagi Jerman dan Sekutu dari segi militer, kedua pihak tersebut tetap mendapatkan keuntungan psikologis dan politik dari peristiwa tersebut. Sedangkan bagi Prancis secara keseluruhan, pembebasan Paris merupakan momen yang menentukan bagi situasi Prancis pascaperang. Melalui pembebasan Paris, seluruh Prancis dibebaskan dan Prancis dapat memulihkan situasi politiknya lebih cepat dari negara-negara lain yang dibebaskan oleh Sekutu dalam Perang Dunia II."

"Kurangnya jumlah prajurit Prancis pada saat Perang Dunia II terjadi menyebabkan dibutuhkannya bantuan dari pasukan asing dari wilayah koloni mereka yang dikenal dengan nama Tirailleurs Sénégalais. Pasukan bantuan ini datang dan membantu Prancis dalam Perang Dunia II hingga dilakukannya penarikan terhadap pasukan ini yang dikenal dengan sebutan Le Blanchiment pada 1944. Penarikan tersebut menyebabkan ditariknya seluruh prajurit kulit hitam yang ada di dalam pasukan Prancis pasca pembebasan kota Paris. Hal tersebut memunculkan banyak spekulasi mengenai alasan dilakukannya penarikan ini. Spekulasi ini antara lain, bahwa penarikan ini dilakukan atas dasar tindakan rasisme, dan strategi perang yang dilakukan oleh Charles De Gaulle. Makalah ini bertujuan untuk menjelaskan alasan utama dilakukannya penarikan pasukan Tiralleurs Sénégalais setelah bertempur untuk Prancis pada Perang Dunia II. Makalah ini ditulis dengan menggunakan metode sejarah karena menyajikan analisis dari rangkaian peristiwa sejarah yang saling berkaitan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Makalah ini menemukan bahwa peristiwa tersebut didasari oleh kondisi politik Prancis pasca pembebasan Paris yang dilakukan oleh pasukan Sekutu dan Résistance, dan dapat dikatakan sebagai langkah awal pembentukan pemerintahan baru Prancis setelah dibebaskan dari kekuasaan Jerman.

---

The lack of French soldiers at the time of World War II led to the need for assistance from foreign troops from their colony, known as the Tirailleurs Sénégalais. These aid troops came and helped France in World War II until the withdrawal of this force known as Le Blanchiment in 1944. The withdrawal caused the withdrawing of all black soldiers who were in French troops after the liberation of Paris. This has led to much speculation about the reasons for this withdrawal. This speculation included, among other things, that this withdrawal was carried out on the basis of acts of racism, and the war strategy carried out by Charles De Gaulle. This paper aims to explain the main reason for the withdrawal of the Tirailleurs Sénégalais troops after fighting for France in World War II. This paper is written using the historical method because it presents an analysis of a series of historical events that are interrelated between one event and another. This paper found that the incident was based on the political conditions of France after the liberation of Paris by the Allied forces and the Résistance, and could be said to be the first step in forming a new French government after being released from German rule."

"ABSTRAKTesis ini membahas keberhasilan serta kegagalan pembebasan bersyarat di Bapas Semarang. Penelitian tesis ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan disain diskriptif dan prediktif.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa keberhasilan pembebasan bersyarat di Bapas Semarang dari tahun 1998 s/d 2008 mencapai 80.9 %, yang masih dalam proses bimbingan 16.3 % dan kegagalannya mencapai 2,8 %. Dalam prediksi keberhasilan pembebasan bersyarat, bahwa klien pembebasan bersyarat dengan jenis pekerjaan yang produktif ada hubungan yang signifikan dengan keberhasilan pembebasan bersyarat.Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam menentukan disposisi pembebasan bersyarat dan pelaksanaan pembimbingan klien pembebasan bersyarat, perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pembebasan bersyarat.

---

ABSTRACTThis thesis discuss about success and failure on parole of Semarang Community Correction (Bapas). This Study employs quantitative approach with descriptive and predictive design.The result of this study reveals that the average of the success on parole of Semarang Community Correction from 1998 to 2008 indicates around 80%. In comparison, the failure on parole shows low around 2, 8%. Moreover, the study indicates prisoners on supervision process of parole as big as 16.3%. Furthermore, this study highlights a prediction of successful on parole. The prediction shows client who has stable and productive job / occupation tend to be successful on their parole.Furthermore, this study advice to authority in charge in deciding disposition of parole and implementation of client supervision on parole should consider some factors which affect success on parole."

"ABSTRAKKejaksaan sebagai salah satu institusi penegakan hukum yang melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Undang-Undang. Tugas utama yang lebih dikenal luas adalah sebagai lembaga penuntutan terhadap kasus-kasus pidana di Pengadilan. Padahal tugas-tugas lain yang cukup penting juga dipegang oleh Kejaksaan, antara lain sebagai eksekutor suatu keputusan. Salah satu yang dieksekusi adalah melakukan pembebasan bersyarat dan pengawasan terhadap pembebasan bersyarat. Hal ini tidak banyak disinggung dalam berbagai literatur. Padahal pembebasan bersyarat sangat diharapkan sebagai proses pembinaan bagi narapidana diluar lembaga agar dapat lebih mudah untuk bersosialisasi. Adanya pembebasan bersyarat dipengaruhi oleh pandangan modern pemidanaan yang menghendaki kemanfaatan dan pembinaan terhadap narapidana yang dinilai telah memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh pembebasan bersyarat tersebut. Mekanisme pemberian bersyarat secara rinci diatur dalam dalam Pasal 12 dan 13 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.Dl.PK.04-10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan CuLi Menje3ang Bebas. Keputusan pemberian pembebasan bersyarat merupakan wewenang Menteri Kehakiman atau pejabat yang ditunjuk olehnya.Pasal 30 ayat (1) huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, menyebutkan Kejaksaan sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pembebasan bersyarat. Namun dalam melaksanakan tugasnya tersebut belum dapat dilakukan maksimal. Hal ini disebabkan berbagai faktor antara lain adanya kendala administrasi, kurangnya petunjuk baku berupa juklak atau juknis pelaksanaan pengawasan pembebasan bersyarat dan belum adanya koordinasi antar Kejaksaan dalam pengawasan pembebasan bersyarat tersebut.Dalam kendala administrasi, seharusnya setiap pembebasan bersyarat dicatat dalam suatu register, namun dalam praktek tidak semua Kejaksaan memiliki daftar tersebut. Hal ini disebabkan adanya volume pekerjaan yang cukup padat sedang pegawai sangat kurang. Di sisi lain aturan intern Kejaksaan yang mengatur bagaimana pelaksanaan pengawasan sangat kurang bahkan tidak ada. Hal ini menyebabkan Kejaksaan tidak dapat melakukan tindakan lain terhadap terpidana yang tidak melapor diri sebagai pengawasn terhadap terpidana. Diharapkan ke depannya terdapat suatu aturan baku tentang pelaksanaan pengawasan pembebasan bersyarat. Sebab pembebasan bersyarat di masa yang akan datang akan semakin penting dalam pemidanaan Indonesia.

---

ABSTRACTJudiciary as any law enforcement institution who implement duty and functions based on legislation. The well-known main duty is institution that prosecute criminal case at court. Indeed, other important relative duties is also handled by Judicature among other thing executing any judgment, i.e. conditional release and its supervision, it had not mostly be written in literature. Actually, it is highly wished as building process for criminal actor outside' of correctional facility so as to socialize easily. The conditional release is influenced by modern concept, the punishment that wishes benefit and building against prison who had had values complying with requirements to obtain such conditional release. In details the mechanism of giving conditional release is set forth in Article 12 and Article 13 of Ministerial Decree of Justice No.M.01.PK.04-10 year 1999 on Assimilation, Conditional Release and Leave Facing Release. It represent authority of Justice Minister or the officer appointed by his.Article 30 paragraph (1) letter C Laws No.16 year 2004 on Judiciary stating that Judiciary as institution that authorize to supervise conditional release. But, to realize such duties it had not been realized maximally. It is caused by some factors among them administrative hindrances, lack of manual such as operational guidance or technique in implementing such conditional release supervision and no inter judiciary coordination to supervise such conditional release. Administratively, essentially, any conditional release is recorded in register, but, practically, not all judiciaries had such register. It is resulted by job volume is more and employee is less. In other side, internal judiciary regulating how supervision performance is it may not be wished (lack). So that, Judiciary may not implement other actions against criminal actor(s) who had not reported their selves. For the future it is wished any standard regulation on supervision performance for conditional release may be realized, because in Indonesia the punishment will be more important."