Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Soft power adalah : kemapuan aktor politik internasional dalam menarik Negara lain utnuk membentuk pandangan yang sesuai dengan ide-ide yang ingin mereka kembangkan melalui budaya, ide-ide politis, dan kebijakan luar negeri. Nilai-nilai tersebut adalah nilai yang dapat dibagi secara bersama, atau yang disebut dengan norma global. Norma global ini mencakup: liberalisme, pluralisme, dan otonomi. Pada prakteknya konsep soft power ini dikembangkan oleh Amerika Serikat sebagai lawan dari hard power yang lebih bertumpu kepada kekuatan militer dan ekonomi. Menurut Joseph S Nye, orang yang menjadi arsitek dari konsep soft power. Konsep ini dijadikan prioritas dalam strategi keamanan nasional Amerika Serikat dalam menghadapi sisi gelap globalisasi dan privatisasi perang. Relasi kuasa yang terdapat pada konsep soft power ini mempunyai pola yang sama dengan konsep hegemoni yang dikembangkan oleh Antonio Gramsci melalui tulisan-tulisannya selama di penjara pada tahun 1891-1937. Hegemoni dimaksudkan oleh Gramsci adalah kepemimpinan yang sifatnya moral dan inteletual, dimana factor penyatunya adalah kesepakatan (consent) dan persuasi. Unsur-unsur seperti: ideologi budaya, filasafat dan orang-orang yang membentuknya (golongan intelektual) adalah faktor intrinsik dari hegemoni.

---

Soft power is the ability of international politic actor to attract another Nation. In order to shape the perspective that conforms to the ideas: culture, ideas of politics, and foreign policy. This value is the norm that can be share together or what we call the global norms, which included: liberalism, pluralism, and autonomy. In practice, the concept of soft power promote by United States as contrasted with hard power. Hard power rests primarily in the power of military and economy. According to Joseph S Nye, The founder of this theory, soft power is the priority in the national security strategy of the United States to confront with the dark side of globalization and the privatization of war. The power relation in the concept of soft power has the same pattern with the concept of hegemony from Antonio Gramsci. Hegemony according to Gramsci is a model of leadership that based on moral and intellectual, the cement factor is consent and persuasion. The element such as: ideology, culture, philosophy and the intellectuals are the intrinsic factor of hegemony. This comparison of two concepts is the core point in my theses. Which based on two primary books: Soft Power, The Means to Success in World Politics by Joseph S. Nye and The Prison Notebooks by Antonio Gramsci. Although this two concept is contradict; in the one side bring the spirit of liberalism, and the other side bring the spirit of socialism, but they are equal in practice. I make the praxis of soft power as my object material and the concept of hegemony as an object formal"

"Marjinalisasi terhadap kaum perempuan sudah lama berlangsung dalam sejarah kehidupan manusia. bahkan jika memahami konteks sejarah keberadaan manusia dari sudut pandang agama, maka hakekatnya marjinalisasi terhadap perempuan sudah terjadi ketika manusia pertama ada dimuka bumi. Perkembangan sejarah kemudian mencatat bahwa marjinalisasi itu tidak semakin berkurang melainkan justru meningkat dan mengakar dalam bentuk budaya dan nilai-nilai estetika yang diyakini kebenaran dan keabsahannya oleh sebagan besar manusia, bahkan terkadang termasuk perempuan itu sendiri. SItuasi ini lalu melahirkan sistem budaya patriarkhis yang sangat merugikan kaum perempuan. Sistem budaya patriarkhis ini semakin kuat berakar dan seakan memiliki legalitas kebenaran ketika Negara, sebagai struktur dominan dalam masyarakat, ikut memelihara dan melakukan pembiaran terhadap nilai-nilai yang terjadi dan merugikan kaum perempuan.Pentingnya mempengaruhi keijakan negara agar kebih berpihak kepada kaum perempuan sudah banyak dipahami oleh kaum perempuan itu sendiri. Akan tetapi Negara sendiri seringkali membutuhkan pressure guna melahirkan kebijakan-kebijakan tertentu. Dan pressure terhadap Negara hanya dapat dilakukan oleh kaum perempuan jika mereka memiliki posisi tawar (Bargaining position) yang seimbang atau lebih kuat dengan negara.Dalam konsep Gramscy, keseimbangan posisi tawar antara gerakan peempuan, yang lalu direpresentasikan sebagai masyarakat sipil, dengan negara, yang lalu disebut sebagai masyarakat politik, akan melahirkan pertarungan ide antara keduanya. Hegemoni negara bisa saja kalah dan pertarungan ide dapat dimenangkan oleh kaum perempuan sehingga akan muncul nilai-nilai baru yang lebih berpihak kepada kaum perempuan. Pada fase ini Gramscy menyebutnya sebagai gerakan 'counter hegemoni' dimana kaum perempuan mampu tampil dan melahirkan hegemoni baru setelah memenangkan pertarungan ide melawan hegemoni lama.Dalam upaya melakukan counter hegemoni, kaum perempuan, sebagaimana disebutkan diatas, harus memiliki posisi tawa (bargaining position) yang tinggi. Posisi tawar yang tinggi sangat dipengaruhi oleh banyak instrumen pendukung yang salah satunya adalah Media. Kebutuhan akan dukungan media industri menjadi pilihan yang tidak dapat dihindari. Hal ini disebabkan Media Industri memiliki gaung yang lebih luas dan cenderung lebih dapat diterima oleh publik dibanding media komunitas. Disamping itu media industri juga mampu menempatkan dirinya sebagai instrumen yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh hubungan saling ketergantungan yang kuat anatara media industri dengan masyarakat itu sendiri.Marjinalisasi terhadap kaum perempuan sudah lama berlangsung dalam sejarah kehidupan manusia. bahkan jika memahami konteks sejarah keberadaan manusia dari sudut pandang agama, maka hakekatnya marjinalisasi terhadap perempuan sudah terjadi ketika manusia pertama ada dimuka bumi. Perkembangan sejarah kemudian mencatat bahwa marjinalisasi itu tidak semakin berkurang melainkan justru meningkat dan mengakar dalam bentuk budaya dan nilai-nilai estetika yang diyakini kebenaran dan keabsahannya oleh sebagan besar manusia, bahkan terkadang termasuk perempuan itu sendiri. SItuasi ini lalu melahirkan sistem budaya patriarkhis yang sangat merugikan kaum perempuan. Sistem budaya patriarkhis ini semakin kuat berakar dan seakan memiliki legalitas kebenaran ketika Negara, sebagai struktur dominan dalam masyarakat, ikut memelihara dan melakukan pembiaran terhadap nilai-nilai yang terjadi dan merugikan kaum perempuan.Pentingnya mempengaruhi keijakan negara agar kebih berpihak kepada kaum perempuan sudah banyak dipahami oleh kaum perempuan itu sendiri. Akan tetapi Negara sendiri seringkali membutuhkan pressure guna melahirkan kebijakan-kebijakan tertentu. Dan pressure terhadap Negara hanya dapat dilakukan oleh kaum perempuan jika mereka memiliki posisi tawar (Bargaining position) yang seimbang atau lebih kuat dengan negara.Dalam konsep Gramscy, keseimbangan posisi tawar antara gerakan peempuan, yang lalu direpresentasikan sebagai masyarakat sipil, dengan negara, yang lalu disebut sebagai masyarakat politik, akan melahirkan pertarungan ide antara keduanya. Hegemoni negara bisa saja kalah dan pertarungan ide dapat dimenangkan oleh kaum perempuan sehingga akan muncul nilai-nilai baru yang lebih berpihak kepada kaum perempuan. Pada fase ini Gramscy menyebutnya sebagai gerakan 'counter hegemoni' dimana kaum perempuan mampu tampil dan melahirkan hegemoni baru setelah memenangkan pertarungan ide melawan hegemoni lama.Dalam upaya melakukan counter hegemoni, kaum perempuan, sebagaimana disebutkan diatas, harus memiliki posisi tawa (bargaining position) yang tinggi. Posisi tawar yang tinggi sangat dipengaruhi oleh banyak instrumen pendukung yang salah satunya adalah Media. Kebutuhan akan dukungan media industri menjadi pilihan yang tidak dapat dihindari. Hal ini disebabkan Media Industri memiliki gaung yang lebih luas dan cenderung lebih dapat diterima oleh publik dibanding media komunitas. Disamping itu media industri juga mampu menempatkan dirinya sebagai instrumen yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh hubungan saling ketergantungan yang kuat anatara media industri dengan masyarakat itu sendiri.Yang menjadi masalah adalah ketika Media Industri, sebagai elemen penting untuk mengenalkan posisi tawar kaum perempuan terhadap negara,justru berperan sebagai pendukung budaya patrlarkhis yang berlaku ditengah masyarakat. Situasi menjadi semakin tidak menguntungkan bagi gerakan kaum perempuan ketika negara, yang juga memiliki kepentingan dengan media industri, memanfaatkan kekuasaannya untuk melakukan perselingkugan social (social conspiration) dengan media industri. Social conspiration antara negara dengan media Industri sangat mungkin terjadi terutama jika para pemilik media Industri itu adalah bagian dari masyarakat politik atau memiliki kepentingan dengan masyarakat politik yang berkuasa.Media Industri, sebagai sebuah lnstitusi yang memiliki Ideology kapital, memang bukan tidak mungkin dimanfaatkan oleh gerakan kaum perempuan untuk memperjuangkan ide ide nya, terutama jlka mengingat bahwa Ideology kapilalis sangat menekankan pada orientasi financial (profit oriented). Orientasi financial ltu sendiri sangat dipengaruhi oleh seberapa banyak sebuah media Industri mampu meraih peminat dikalangan masyarakat. Masyarakat sendiri, meski dengan pola budaya patriarkhis yang mereka miliki, sangat memiliki kepentingan akan pengetahuan yang sebagian besar dapat mereka peroleh melalui media Industri.Rasa keingintahuan masyarakat terhadap hal hal baru maupun situasi yang sedang berkembang ditengah mereka merupakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh gerakan kaum perempuan untuk ?memaksa' media Industri berperan sebagai sarana sosialisasi perjuangan mereka. Diperlukan upaya yang cerdas dan konsisten dari kaum perempuan untuk terus mengangkat lsu lsu perjuangan agar mampu bermain dalam ?arena pasar? yang laku jual agar dapat terus memaksa media Industri berperan sebagai sarana sosialisasi mereka sehingga pada akhimya dapat tercipta opini publik yang lebih mendukung Ide Ide yang mereka perjuangkan. Opini publik inilah yang lalu akan menjadi salah satu instrumen penting untuk menalkan posisi tawar mereka terhadap negara.Perjuangan counter hegemoni kaum perempuan sangat sulit dilakukan jika perjuangan dilakukan secara parsial / terpecah. Sejarah Indonesia mencatat bahwa spirit individual Kartini maupun "fighting movement" seorang Dewi sartika ternyata tidak memiliki posisi tawar signifikan untuk mengubah nilai budaya yang ada bahkan pada tataran "melintas tembok" sekalipun. Pada konsep ini jelas bahwa ?ideologi pembebasan' ternyata tidak cukup ampuh untuk menambah daya gerakan melainkan sebuah kebersamaan visi dan misi dari seluruh elemen perjuangan yang akan mampu melahirkan energi besar kaum perempuan untuk mencapai tujuan. Dan energi besar itu adalah ?collective will' dari kaum perempuan Itu sendiri. Dari sini jelas bahwa menjadlkan "collectlve will" sebagal sebuah ideologi perjuangan merupakan sebuah keharusan agar ide ide perjuangan kaum perempuan Itu memiliki energi yang konstant dan Signifikan.Disertasi ini menggunakan metode Analisis isi Kualitatif untuk menemukan tema-tema utama yang dikandung dalam teks Kompas dan Media Indonesia yang berhubungan dengan proses perjuangan kaum perempuan meraih kuota 30 persen di Parlemen.. Untuk memahami dan mengangkat realitas dlbalik realitas yang muncul, termasuk dalam menganalisis isi kedua Media tersebut, dl pakai paradigma kritikal dengan menggunakan teori Marxist Humanist Antonio Gramsci sepertl konsep hegemonl-counter hegemonl antara masyarakat sipll dan masyarakat politlk dengan menyimak peran media massa diantara keduanya.Beberapa temuan yang dapat disimpulkan diantaranya :1. Sistem budaya patriarki masih berlangsung di masyarakat dan didukung oleh negara bahkan oleh sebagian perempuan itu sendiri sehingga menciptakan realitas yang merugikan kaum perempuan.2. Kaum Perempuan butuh Ideologl yang komunal untuk menjamin kontinultas perjuangan yang memang belum selesal, dan Ideology yang dltawarkan adalah "collective wiIl", sementara kesetaraan dan keadilan gender serta ?pembebasan' Iebih merupakan tujuan.3. Butuh upaya cerdas dan kompromis dengan nilal nilal kapitalis Industri media untuk dapat meraih dukungan media massa bagi gerakan perjuangan kaum perempuan guna menaikan posisi tawar mereka terhadap Ideology dominan negara.4. Perjuangan kaum perempuan belum selesai. Quota 30 % hanya merupakan affirmative action menuju situasi yang Ieblh ideal bagi kaum perempuan. Gerakan counter hegemoni kaum perempuan Indonesia baru berada pada fase awal."

"Penelitian ini berusaha untuk melihat jeprut, sejenis seni pertunjukan (performing art), yang sedang tumbuh di Bandung, sebagai perlawaan terhadap hegemoni kekuasaan dari sudut pandang kebudayaan. Untuk menuju ke arah itu dalam penelitian ini kebudayaan dipahami sebagai hal yang memiliki dua sisi yang, meskipun saling bertentangan, tidak bisa dipisahkan, yakni sisi yang mapan, dan sisi yang memberi peluang bagi perubahan. Sisi yang mapan merupakan kebudayaan dominan, berisi norma atau aturan yang menjadi pedoman untuk bertingkah laku para anggota suatu masyarakat pendukung kebudayaan tersebut, sedangkan sisi yang lainnya merupakan potensi-potensi yang mendesak keluar untuk menjadi hal yang aktual. Di antara kedua sisi itu, ada ruang yang tak ada di mana-mana, tapi juga ada di mana-mana, yakni ruang liminal. Ruang liminal adalah semacam lambang, in-between. yang berisi sesuatu yang keluar dari sisi peluang yang disediakan kebudayaan. Dengan kata lain, ruang liminal merupakan tempat teraplikasikannya potensi yang dimiliki oleh suatu kebudayaan. Ia berada di ruang liminal, sebab ia tidak lagi berupa potensi, tapi juga ia ditolak oleh sisi yang mapan, karena mengingatnya sifat yang `subversif", berbeda, dan dianggap mengganggu ketertiban, keharmonisan dan kenormalan yang telah berjalan.Dilihat dari pembagian kebudayaan serupa di atas, maka posisi jeprut bisa dipahami berada di ruang liminal, sebab meskipun awalnya hanya berupa potensi-potensi, tapi karma sudah teraktualisasi, maka ia tidak lagi berada dalam sisi peluang. Meskipun begitu, ia pun bukan bagian dari sisi yang mapan, sebab kehadirannya tidak atau belum menjadi bagiannya, bahkan kehadirannya ditolak oleh orang-orang yang berada di dalam kebudayaan dominan tersebut.Orang-orang yang berada dalam kekuasaan biasanya cenderung untuk mempertahankan situasi dan kondisi yang ada, sebab ia telah diuntungkan oleh keadaan itu. Untuk menjaga agar kebudayaan berada dalam status quo, diciptakanlah strategi-strategi untuk mempertahankannya, seperti menciptakan aturan beserta sanksinya, baik berupa kurungan atau penyiksaan badan, bagi orang yang melanggar aturan tersebut. Strategi itu bisa pula berupa penyebaran wacana melalui berbagai bentuk media, seperti teks-teks pidato, karya tulis para pakar, seni, sekolah, dan media massa. Bila strategi itu berhasil diterapkan, maka norma-norma yang telah menguntungkan penguasa itu menjadi terintenialisasi di dalam diri orang yang dikuasainya, dan secara tidak sadar marasa patuh untuk melaksanakannya dengan tanpa melalui paksaan. Bila pun ia merasa menjalankan suatu norma yang menjadi pedomannya untuk berperilaku, namun normna penguasa itu tidak dirasakan sebagai suatu paksaan, tapi dipahami sebagai hasil dari suatu konsensus bersama. Dalam konsep Gramsci, kondisi serupa itu disebut sebagai hegemoni.Akan tetapi, secanggih apapun hegemoni itu dikembangkan, ia senantiasa akan melahirkan orang yang memiliki ide atau gagasan dari ide atau gagasan yang dominan. Bila gagasan serupa itu muncul ke permukaan, biasanya ia direpresi dengan berbagai cara. Jeprut merupakan suatu Cara berekspresi para seniman Bandung yang berbeda dari biasanya. Secara etimologis kata itu berarti putus (secara tiba-tiba), tapi bisa juga berarti gila. Pada kenyataannya, karya-karya seniman yang dikategorikan sebagai jeprut, memang `terputus' dari penciptaan yang biasanya, dan ia tampak aneh, abnormal, berada di luar kelaziman atau 'Ole. Oleh karena itu banyak orang yang menganggap jeprut bukan karya seni, tapi tak lebih sebagai hasil perilaku dari orang yang melakukan kompensasi karena ketidakmampuan membuat karya seni yang konvensional.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu melalui kegiatan yang meliputi pengumpulan data dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut keadaan pada waktu yang sedang berjalan dari pokok suatu penelitian. Tujuan utama penggunaan metode ini adalah agar bisa menggambarkan jeprut pada saat penelitian ini dilakukan, kemudian memeriksa sebab-sebabnya mengapa ia muncul dalam suatu kebudayaan.Penemuan penting hasil penelitian menunjukkan bahwa jeprut merupakan suatu resksi atau perlawanan terhadap kekuasaan Orde Baru yang hegemonik. Pada awal kemunculannya karya-karya jeprutt memperlihatkan suatu bentuk yang tidak teratur, sulit diterka, dan memiliki unsur sensasi yang besar. Hal itu bisa dipahami karena ia berusaha untuk menghindari pembrangusan yang senantiasa dilakukan oleh para elite Orde Baru terhadap karya-karya seni yang terlalu berani membicarakan persoalan-persoalan yang dianggapmya `terlarang' untuk dibicarakan di ruang publik.Namun ketika kekuasaan Orde Baru berakhir, jeprut memperlihatkan suatu perubahan yang besar. Selain penggunaan tempat tidak lagi di ruang-ruang yang banyak dikunjungi orang, namun ruang-ruang yang lebih eksklusif, dalam penyajiaannya terlihat semakin tertib, dan lebih `verbal', jelas apa yang dibicarakannya, yakni perlawanan terhadap hegemoni kekuasaan. Perubahan ini tampaknya seiring dengan semakin berkembangnya suatu bentuk pengucapan baru dalam seni rupa yang disebut performance art (seni rupa pertunjukan).Dari hasil analisis ditemukan bahwa sasaran perlawanan jeprut memiliki dua arah, yaitu perlawanan eksternal dan internal. Perlawanan eksternal adalah perlawanan terhadap kondisi sosial politik yang berada di luar kehidupan kesenian secara langsung, sedangkan perlawanan internal adalah perlawanan terhadap kehidupan kesenian itu sendiri.Sebagai kesimpulan, hadirnya jeprut dalam suatu kebudayaan dominan menunjukan hubungan antara kekuasaan dari karya seni. Ada tiga otoritas yang biasanya memiliki kekuasaan dalam mendefinisikan karya seni, yaitu: seniman, kritikus seni, dan media massa. Untuk memperdalam masalah itu, penulis menyarankan agar dilakukan penelitian lebih lanjut di waktu yang akan datang."

"Kondisi tatanan pemerintahan atau kekuasaan di dunia modern menuntut terakomodasinya peran dan partisipasi rakyat secara utuh. Berbeda dengan era-era sebelumnya. Salah satu era yang dimaksud adalah Abad Pertengahan yang identik dengan kekuasaan gereja. Saat itu, kekuasaan didominasi oleh kalangan agamawan yang menganggap penguasa didaulat oleh Tuhan. Dalam konteks ini, kekuasaan menjadi tujuan, bukan sebagai alat. Selain Abad Pertengahan, kekuasaan pada masa-masa sebelumnya adalah miliki pihak yang memiliki status tinggi di ranah sosial. Tatkala menjabat sebagai penguasa, mereka memiliki akses dan kesempatan untuk tetap mempertahankan kekuasaannya dengan berbagai cara, meski harus mencederai kepentingan rakyat. Dalam kondisi seperti ini, rakyat tidak memiliki kesempatan untuk mengaktualisasikan hak-haknya. Mereka hidup dalam suasan hegemonik, baik lewat tidak pemaksaan, kekerasan atau pendekatan sosial dan budaya. Atas dasar itulah, hubungan rakyat dengan kekuasaan dipertanyakan. Kekuasaan sendiri memiliki rumusan ideal yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan kepentingan rakyat. Berbagai kenyataan yang tidak menggambarkan fungsi kekuasaan kekuasaan yang idel menunjukkan bahwa kekuasaan tersebut tidak berfungsi dengan ideal. Saat itu pula landasan pemikiran tentang civil society dalam tatanan masyarakat politik terangkat dan layak untuk diperbincangkan. Pemikiran John Locke bersember pada analisanya tentang state of nature, saat masyrakat terdiri dari individu-individu dengan berbagai kepentingannya masing-masing. Kehidupan pad kondisi alamiah diwarnai kebebasan, sebab lahir dari penerapan rasio. Rasio menghendaki adanya penerimaan individu atas yang lainnya tanpa kehendak untuk mendominasi dan merugikan pihak lain. Locke tidak menganggap state of nature itu sacara alamiah buruk dan kasar. Perilaku manusia dikendalikian dan dikontrol oleh hukum alam, dan menganggap hukum alam itu sebagai manifestasi dari rasionalitas manusia yang mampu membatasi egoisme, sifat mementingkan diri sendiri dan memotivasi munculnya perilaku sosial. Dalam Negara alamiah, seluruh individu wajib mempertahankan hidup mereka, kebebasan, dan apa yang mereka miliki-ketiga hal inilah yang menjadi tiga poin hak alamiah manusia yang berkaitan dengan hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Hal ini berlaku bagi setiap orang. Bagi Locke, tentu saja menjadi persoalan tersendiri untuk menjadikan poin¬poin itu termapankan lewat undang-undang, maka penting untuk dibuatsebuah pemerintahan. Lewat mekanisme kontrak sosial, serbuah pemerintahan didirikan saat semua orang sepakat untuk saling menerima hak-hak tersebut berlaku pada diri mereka masing-masing, lalu dibuatlah hikum itu denagan didukung otoritas politik berupa nagara."

"Jeprut is a well-known art performance in Bandung. Its form is unusual because Jeprut does not follow the usual norms in arts performance. Therefore, sometimes its existence is not recognized as an art, but rather as a compensation for people who are not competent enough to deliver an art performance. Jeprut artists are actually conducting an indirect resistance towards the New Order's authority. There are two resistance movements showing by the Jeprut. First is the external, by doing resistance to the political situation and the second is an internal resistance, by which Jeprut is conducting a resistance towards art's existence during the New Order's regime. A study about Jeprut is confirming that an art's definition cannot be determined by only its internal aspects but also by its external ones. It means that something cannot be defined as arts just by its own existence but also by some power."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses konstruksi sosial dan konstruksi kriminalisasi yang dialami nelayan tradisional Palabuhan Ratu yang memberikan jasa transportasi bagi migran penyelundup, yang transit di Indonesia menuju ke Australia pada kurun waktu 2010-2013 di Teluk Palabuhan Ratu. Juga, untuk menjelaskan dinamika hubungan antar dimensi dan berdampak pada posisi nelayan tradisional yang mengalami viktimisasi struktural dan hegemoni kultural. Untuk mencapai tujuan, penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang didukung yang kuantitatif secara bersamaan di tingkat masyarakat. Secara umum, hasil penelitian ini menunjukkan pergeseran dari pelaku kepada korban kejahatan, yang gejala perilaku kriminal dibangun oleh situasi internal dan eksternal nelayan masih tradisional. Ada tiga dimensi (negara - supra negara; jaringan kejahatan transnasional dan komunitas nelayan) yang mempengaruhi peristiwa kejahatan memancing, dan dinamika setiap dimensi yang beragam. Intra dan antar dimensi terbangun interrelasi konstitutif, yang pada ujungnya menunjukkan suatu kejahatan sebagai hasil hubungan resiprokal antar dimensi, pelaku dan korban yang bersifat saling membangun, yang terjadi tidak hanya pada tataran tataran global, tetapi juga di tingkat lokal. Ketika mereka melakukan tindak pidana, mereka melakukannya lebih untuk bertahan hidup dan sebagai bagian dari crime of accomodation. Pada akhirnya, perbedaan tingkat dimensi lainnya telah menviktimisasi secara sistemik nelayan tradisional.

---

The objective of this research is to analyse the social construction and criminalization construction process experienced by Palabuhan Ratu’s traditional fishermen, who provide transportation services for migrant smuggling, which transit through Indonesia to Australia during 2010-2013. It is also to explain the dynamics of the interrelation between the dimensions and the fishing position in the constellation of interrelation among the various dimensions. They are essentially experiencing victimization of structural and cultural hegemony. In order to achieve the objectives, this research uses qualitative methods, which supported quantitative ones concurrently at the level of society. In general, the result of this research shows a shift of offenders to victims of crime, which symptoms of criminal behavior was constructed by internal and external situation of tradisional fishermen. There are three dimensions (state - supra state; transnational crime networking; and fishermen community) affecting fishing crime events, and the dynamic of every dimension is diverse. Intra and interdimension build up the constitutive interrelation, which in turn suggests that a crime occurred basically as a result of the reciprocal relationship between dimensions, the perpetrators and victims., which occurs not only globally, but also at the local level. When they conduct criminal act, they do it more to survive and as being part of a crime of accommodation. In the end, the difference in levels of the other dimensions sistematically victimizes the the traditional fishermen."