Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengenai bagaimana pengaruh kebijakan pemerintah terhadap pendidikan etnik Cina di Malaysia 1945-1970. Etnik Cina merupakan etnik minoritas di Malaysia yang selalu berjuang mendapat hak-hak sebagai warga negara termasuk dalam aspek pendidikan. Kedatangan imigran-imigran Cina ke Malaysia adalah untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Perkembangan komunitas Cina semakin stabil sehingga aspek-aspek sosial seperti pendidikan semakin diperhatikan.Sejak Zaman kolonial, Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah berdampak terhadap pendidikan etnik Cina. Pernerintah kolonial membatasi pendidikan etnik Cina karena ketakutan akan ideologi komunis dan anti-imperialisme. Kedatangan Jepang ke Malaysia membuat sekolah Cina di Cutup karena sentimen Jepang terhadap Cina.Pada saat Malaysia merdeka pun pendidikan untuk etnik Cina mendapat kendala dari kebijakan pemerintah yang dikeluarkan terutama dalam penggunaan bahasa. Ditetapkan bahasa nasional Malaysia yaitu bahasa Melayu, yang harus di implementasikan dalam seluruh sekolah sebagai bahasa pengantar utama. Kebijakan ini menimbulkan kontra dalam pendidikan etnik Cina di Malaysia. Pengumpulan bahan-bahan menggunakan studi literatur, sumber-sumber tertulis hanya ditemukan dalam buku-buku dan artikel-artikel. Sumber arsip, dokumen, tidak digunakan karena penulis mengambil kajian Asia tenggara (Malaysia) sehingga kesulitan untuk ditemukan."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas kebijakan pemerintah pendudukan Jepang yang menekan etnis Cina di Melayu pada 1942-1645. Kebijakan tersebut adalah kebijakan Sook Ching yang bertujuan untuk membersihkan etnis Cina yang telah menjalankan gerakan anti _Jepang sehingga banyak etnis Cina menjadi korban pembantaian tentara Jepang. Penelitian ini merupakanpenelitian kualitatif dengan menggunakan metode sejarah. Hasil penelitian menyatakan bahwa kebijakan yang menekan etnis Cina diterapkan oleh pemerintah pendudukan Jepang yaitu atas dasar permusuhan dan sebagai hukuman, karena etnis Cina telah menjalankan gerakan anti-Jepang sebelum masa pendudukan Jepang di Malaya.

---

AbstractThe Focus of this thesis is about Japanese occupation government's policy which repressed ethnic Chinese in Malaya in 1942-1945. The policy was Sook Ching which purposed to cleaned ethnic Chinese who had run anti-Japanese movement, so that many Chinese became victims of the Japanese military massacred. This study is a qualitative research with historical methods. The result of this research find that the repressed policy was carried out by Japanese occupation government towards Chinese was based on hostility and as a punishment, becaused the Chinese had run anti-Japanese movement before the Japanese occupation in Malaya."

"Tesis ini membahas kebijakan Pemerintah Malaysia terhadap Indonesia mengenai tenaga kerja Indonesia ilegal di Malaysia (1997- 2002), yaitu dengan diberlakukannya peraturan perundang-undangan keimigrasian No. A.1154 Tahun 2002 sebagai amandemen dari peraturan perundang-undangan keimigrasian No. 1959 Tahun 1963. Salah satu negara yang terkena pengaruh dari diberlakukannya peraturan perundang-undangan keimigrasian tersebut adalah Indonesia, dimana Indonesia tercatat sebagai negara pengirim terbesar tenaga kerjanya ke Malaysia. Keberadaan TKI di Malaysia pada umumnya mengisi sektor-sektor pekerjaan yang kurang disukai warga negara Malaysia, seperti sektor industri manufaktur, konstruksi, pertanian perladangan dan jasa pembantu rumah tangga (PRT).Dampak dari diterapkannya peraturan tersebut adalah terjadinya pemulangan secara paksa tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal ke Indonesia dan sebagian dari mereka terkena ancaman hukuman cambuk di Malaysia. Hal ini telah menyebabkan terganggunya hubungan bilateral kedua negara. Selain berdampak langsung terhadap Indonesia - secara ekonomis maupun politis - pemulangan TKI ilegal secara paksa dari Malaysia telah menimbulkan pula terganggunya aktifitas pembangunan perekonomian di Malaysia, khususnya terhadap sektor-sektor pekerjaan yang ditinggalkan TKI tersebut di atas.Kebijakan Pemerintah Malaysia terhadap Indonesia mengenai TKI ilegal di Malaysia akan dianalisa/dikaji melalui studi ilmu hubungan internasional, khususnya yang berhubungan dengan teori Howard H.Lemtner mengenai foreign and domestic determinant on foreign policy, dimana faktor domestik seperti adanya pengaruh politik domestik dan keamanan nasional merupakan salah satu faktor domestik terpenting, yang dalam konsep domestic determinant dapat dikategorikan sebagai unstable determinant dari suatu kebijakan luar negeri. Di samping itu, dengan diberlakukannya peraturan perundang-undangan keimigrasian No. A.1154 Tahun 2002 telah mempengaruhi pola hubungan interaksi (bilateral) antara Malaysia dengan negara lain, terutama terhadap Indonesia. Sedangkan, untuk melihat keterkaitan antara faktor ekonomi politik dalam konteks global akan dikaji melalui studi ekonomi politik internasional (ekopolin), dimana ada sejumlah pertanyaan khusus yang diajukan studi ekopolin ketika mereka melihat arena internasional. Misalnya, ekonomi politik tertarik dengan persoalan berapa banyak dalam arena internasional itu terdapat kebebasan menentukan pilihan tindakan. Mereka memusatkan perhatian pada sejauh mana barang dan jasa bisa bergerak bebas melintas-batas nasional dan sejauhmana pemerintah atau individu membatasi kebebasan itu. Terutama sekali mereka ingin tahu sampai tingkat mana kebebasan menentukan pilihan itu berlaku atau dibatasi.Pembahasan permasalahan dalam tesis ini dilakukan melalui penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriftif -- analistis, bertujuan untuk mendapatkan penjelasan secara komprehensif mengenai bagaimana kebijakan Pemerintah Malaysia mengenai TKI ilegal di Malaysia akan mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara, khususnya setelah diberlakukannya peraturan perundang-undangan keimigrasian No. A. 1154 Tahun 2002 yang merupakan amandemen terhadap peraturan perundang-undangan keimigrasian No. 1959 Tahun 1963.Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui analisa data sekunder. Data diambil dari berbagai sumber seperti Laporan Tahunan KBRI/KJRI di Malaysia, buku-buku, surat kabar, dataldokumen resmi dari Departemen Luar Negeri, Internet, perpustakaan, dan media lainnya yang relevan dengan tujuan penelitian ini.Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa perubahan kebijakan Malaysia terhadap Indonesia mengenai TKI ilegal di Malaysia dipengaruhi oleh faktor kepentingan politik domestik dan keamanan nasional.Dalam kaitan tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Pemerintah Malaysia dalam memandang isu mengenai tenaga kerja asing ilegal telah menggunakan alasan kepentingan politik domestik dan keamanan nasional sebagai alasan diberlakukannya suatu kebijakan mengenai keberadaan tenaga kerja asing ilegal, yaitu melalui peraturan perundang-undangan keimigrasian No. A.1154 Tahun 2002. Kebijakan tersebut telah memberikan pengaruh terhadap hubungan bilateral Malaysia dengan negara asal TKI, khususnya terhadap Indonesia. Terjadinya pengusiran secara paksa dan diterapkannya sanksi hukuman yang tegas dan berat berupa hukuman cambuk terhadap sejumlah besar tenaga kerja Indonesia ilegal di Malaysia telah menimbulkan ketegangan hubungan bilateral antara kedua negara.Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, ke dua negara telah melakukan pembicaraan dan pembahasan pada tingkat Senior Official Meeting (SOM) dan membentuk satuan tugas pada tingkat Departemen terkait di kedua negara masing-masing."

"Orang Cina datang ke Indonesia sekitar abad ke-9, ketika utusan dari Cina menjalin kerja hubungan dengan kerajaan-kerajaan di wilayah nusantara. Pemukiman-pemukiman kecil mereka sudah ada jauh sebelum bangsa Eropa datang, seperti di kota-kota pelabuhan perdagangan di sepanjang pantai utara Jawa, seperti Tuban, Gresik, Surabaya, dan Batavia. Pada tahun 1596 ketika Belanda datang ke Batavia sudah terdapat kampung yang didiami oleh orang-orang Cina di tepi sungai Ciliwung. Mereka adalah imigran-imigran generasi pertama yang datang secara berombongan, sebagian besar dari mereka adalah pekerja-pekerja bujangan yang kemudian berintegrasi dengan penduduk setempat, menikah dengan perempuan pribumi dan menetap. Kelompok inilah yang secara kultural makin jauh dari kultur asli negara leluhurnya dan bahasa yang mereka pergunakan pun merupakan bahasa campuran, atau lebih dikenal sebagai bahasa Melayu Cina. Maka terbentuklah suatu kelompok yang dalam banyak buku disebut "golongan peranakan"."

"Indonesia pada dasarnya merupakan negara yang berpenduduk multi etnis dan setiap etnis mempunyai perbedaan baik dari segi budaya, agama, kebiasaan maupun bahasa. Etnis itu sendiri tidak hanya dari penduduk asli tetapi juga dari para pendatang seperti imigran Cina, India, dan Arab. Ketika Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dan menjadikan Pancasila sebagai Dasar Negara serta burung garuda sebagai Lambang Negara yang didalarnnya terdapat semboyan Bhinneka'funggal Ika, secara teoritis seharusnya masalah rasial dan diskriminasi rasial tidak terjadi lagi di Indonesia. Apapun ras segolongan masyarakat semestinya dapat hidup berdampingan secara damai. Akan tetapi kenyataannya di Indonesia masalah rasial terus terjadi dari tahun ke tahun yang salah satunya adalah masalah etnis 'Cina . Menurut antropolog A.L. Krober, ada beberapa faktor yang menjadi latarbelakang munculnya diskriminasi rasial seperti: 1. Faktor Ekonomi Persaingan dalam memperebutkan sumber daya alam yang bersifat ekonomis terjadi dari masa ke masa dan setiap lapisan masyarakat. Kebutuhan ekonomis dan persaingan yang sengit dapat menciptakan jurang pemisah dan kebencian yang"