Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Repositori institusi adalah tempat penyimpanan dan penyebarluasan informasi atau materi yang diterbitkan oleh institusi induknya. Perkembangan Repositori Institusi didukung bersamaan dengan perkembangan teknologi informasi yang juga meningkatkan komunikasi ilmiah di kalangan peneliti. Institusi memiliki tanggung jawab moral dalam menyebarluaskan informasi ilmiah yang mereka hasilkan karena informasi tersebut adalah milik masyarakat dunia yang berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Ada empat aspek panting yang penulis lihat dari fungsi dan fitur-fitur utama Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition (SPARC) dan Academic Research Library (ARL) yaitu, fungsi dari repositori insitusi; proses pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan koleksi repositori; bentuk akses dan diseminasi informasi untuk pengguna di institusi dan masyarakat luas; dan berbagai bentuk dukungan yang diberikan oleh pihak institusi terhadap repositori institusi. Center for International Forestry Research (CIFOR) adalah lembaga penelitian international yang bergerak di bidang kehutanan. Fungsi repositori institusi publikasi CIFOR adalah sebagai tempat penyimpanan dan penyebarluasan publikasi CIFOR. Karena Publikasi CIFOR adalah Global Public Goods yang harus disebarluaskan ke masyarakat luas untuk kepentingan ilmu pengetahuan."

"Skripsi ini membahas tentang bagaimana UIANA bekerja sebagai repositori institusional dengan melihat tata cara penyusunan karya ilmiah, cara mengunggah dan mengelolanya di perpustakaan UI. UIANA adalah kumpulan karya ilmiah yang dihasilkan oleh civitas akademika UI sebagai kekayaan UI. Kepengurusan UIANA diawali dengan terbitnya SK Rektortahun 2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Tugas Akhir Universitas Indonesia dan diperbaharui dengan Keputusan Rektor Nomor 2143 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Universitas Indonesia yang wajib digunakan oleh seluruh mahasiswa UI, baik mahasiswa S1 maupun S2 pedoman penulisan tugas. UIANA sebagai arsip Universitas Indonesia dapat digunakan sebagai bukti akuntabilitas UI sebagai lembaga penghasil pengetahuan dan dapat menunjukkan perkembangan ilmu pengetahuan di Universitas Indonesia. UIANA itu yang telah dirintis sejak tahun 2004, dikelola secara digital dengan menggunakan aplikasi LONTAR, aplikasi yang sama untuk mengolah bahan pustaka lainnya di Perpustakaan UI, sehingga dapat dikatakan bahwa Perpustakaan UI memiliki mengintegrasikan manajemen koleksi dalam satu sistem aplikasi terintegrasi (sistem perpustakaan terpadu). Skripsi ini membahas tentang manajemen UIANA sejak proses unggah mandiri yang dilakukan oleh mahasiswa sampai dengan pemberian akses ke pengguna dan masalah yang muncul dalam proses manajemen. Dari proses kebijakan pengembangan koleksi hingga pemberian akses, Manajemen Koleksi UIANA dapat dikatakan sebagai Perpustakaan Digital UI. UIANA sebagai Repositori Universitas Indonesia baru bisa menjaring Tugas Akhir mahasiswa namun belum mampu menangkap karya penelitian yang dihasilkan dosen serta, personel fungsional lainnya di lingkungan UI.

---

This thesis discusses how UIANA works as an institutional repository by looking at the procedures for compiling scientific papers, how to upload and manage them in the UI library. UIANA is a collection of scientific works produced by the UI academic community as a wealth of UI. The management of UIANA begins with the issuance of the Rector's Decree

2008 regarding Technical Guidelines for Compiling University of Indonesia Final Projects and updated with Rector's Decree Number 2143 of 2017 concerning Technical Guidelines for Writing Student Final Projects at the University of Indonesia which must be used by all UI students, both undergraduate and postgraduate students, guidelines for writing assignments. UIANA as an archive of the University of Indonesia can be used as evidence of UI's accountability as a knowledge-producing institution and can show the development of science at the University of Indonesia. UIANA which has been initiated since 2004, is managed digitally using the LONTAR application, the same application for processing other library materials in the UI Library, so it can be said that the UI Library has integrated collection management in one integrated application system (integrated library system). This thesis discusses UIANA management since the independent upload process carried out by students to providing access to users and problems that arise in the management process. From the collection development policy process to granting access, UIANA Collection Management can be said to be the UI Digital Library. UIANA as the Repository of the University of Indonesia has only been able to capture student Final Projects but has not been able to capture research work produced by lecturers and other functional personnel within the UI."

"Tesis ini menjelaskan mengenai implikasi reformasi kebijakan sektor kehutanan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia karena adanya dorongan dari lembaga keuangan multilateral, IMF (International Monetary Fund) agar pemerintah Indonesia melakukan liberalisasi sektor kehutanan, terutama alur perdagangan kayu bulat produksi hutan Indonesia. Ruang lingkup pembahasan dari penelitian ini akan mencakup pembahasan mengenai kebijakan IMF dalam merumuskan program penyesuaian struktural (SAP, Structural Adjustment Programme) sektor kehutanan Indonesia. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi apakah yang kemudian timbul dari reformasi kebijakan pengelolaan sektor kehutanan Indonesia tersebut.Tesis ini diawali dengan menjelaskan gambaran umum mengenai sejarah kebijakan pengelolaan hutan Indonesia sejak masa pemerintahan kolonial Belanda hingga masa pemerintahan Orde Baru. Tesis ini juga menjelaskan mengenai latar belakang keterlibatan IMF dalam isu lingkungan global hingga akhirnya merumuskan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan isu lingkungan sebagai prasayarat pencairan dana pinjaman bagi negara-negara debitor.Periodisasi penelitian ini dimulai pada tahun 1998 hingga tahun 2001, yakni pada saat sektor kehutanan Indonesia berada dalam program penyesuaian struktural IMF. Dalam menjelaskan implikasi kebijakan SAP IMF terhadap kerusakan hutan Indonesia, penulis menggunakan konsep Sustainable Development yang digagas oleh Komisi Bruntland sejak tahun 1983 dan konsep Aktor Organisasi Internasional yang dikemukakan oleh Gareth Porter dan Janet Welsh Brown.Kedua konsep ini menunjukkan bahwa terjadi pertentangan dalam memaknai pembangunan ekonomi di sebuah negara. Konsep sustainable development menempatkan pembangunan ekonomi sejajar dengan kelestarian lingkungan,sedangkan konsep aktor organisasi internasional memiliki power untuk memaksa suatu negara untuk menerapkan kebijakan pembangunan ekonomi yang dibuat aktor organisasi internasional tersebut, meskipun kebijakan tersebut berdampak negatif bagi sektor lingkungan di negara tersebut.Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif untuk menggambarkan implikasi kebijakan penyesuaian struktural IMF terhadap proses pengrusakan sektor kehutanan Indonesia. Data yang digunakan berupa data sekunder yang telah dipublikasikan, seperti buku, jurnal, dokumen, artikel, media cetak, dan juga laporan data statistik yang telah dikumpulkan dari penelitian terdahulu maupun laporan yang diberikan oleh instansi pemerintah atau organisasi resmi lainnya yang relevan dengan penelitian yang akan disusun.Data sekunder ini diperoleh baik melalui perpustakaan umum, instansi pemerintah, media cetak maupun elektronik, koleksi pribadi penulis, situs internet, dan sebagainya. Metode analisis data yang akan digunakan oleh peneliti adalah metode analisis data kuantitatif yang kemudian akan dianalisa lebih lanjut untuk melihat bagaimana hasil interpretasi pengolahan data.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan program penyesuaian struktural sektor kehutanan Indonesia yang diusung oleh IMF, terutama liberalisasi perdagangan kayu bulat produksi hutan Indonesia, berimplikasi negatif bagi keberadaan hutan alam Indonesia. Asumsi awal IMF agar harga kayu Indonesia dapat bersaing di pasar internasional serta untuk mengefisienkan penggunaan bahan baku kayu tidak terbukti. Yang terjadi justru tingkat kerusakan hutan (deforestasi) yang meningkat secara siginifikan pada saat kebijakan tersebut dilaksanakan.

---

This thesis explains about the implication of reformation in forestry policy that implemented by Indonesian government under the conditions set by IMF to liberalize forestry sector in Indonesia, especially in log trading. Analysis in this study include the IMF's policy in formulating the Structural Adjustment Program (SAP) in forestry sector. The purpose of this thesis is to describe the implications from that policy reformation.The thesis beginning from the history of Indonesian forestry management policy since colonial government period until Orde Baru government. This thesis also explains the historical background of IMF concern on global environmental issues to formulate policies that related to environmental issues as conditions of loan disbursement to debtor countries. This study examines the forestry sector of Indonesia under the SAP during 1998-2001.Analysis in this study uses Sustainable Development concept that has been initiated by Bruntland Commission since 1983 and the concept of international organizations as actors developed by Gareth Porter and Janet Welsh Brown. Both concepts show that there is disagreement in defining the economic development in the country. Sustainable Development concept puts economic development equally environmental reservation, meanwhile in the second concept, the international organizations has power to encourage state to implement their economic development policy, even though their policy has negative impact to the environment.The study uses descriptive research method to describe the implications of IMF?s SAP to the deforestation in Indonesia. Analysis in this study based on published secondary data such as books, journals, documents, articles, news paper, and statistics data collected from previous study or official reports. This thesis uses quantitative data analysis approach in collecting, processing and interpreting the data.The result of this study shows that the IMF?s SAP in forestry sector, especially the liberalization of log trading in Indonesia, has increased deforestation level in this country. The objectives of that policy initially were to increase the price competitiveness of Indonesian log in international market and to reduce the uses of log. in fact, both objective were not achieved and on the contrary has caused the level of deforestation in Indonesia getting worse."

"Penelitian ini membahas diplomasi publik kebudayaan yang berkaitan dengan Agama. Republik Islam Iran adalah salah satu negara berdaulat yang melaksanakan diplomasi publik kepercayaan. Di Indonesia, mereka membuka Islamic Cultural Center sebagai suatu bentuk diplomasi publik yang ditujukan bagi diplomasi Indonesia. Sebelum penelitian ini, telah ada penelitian-penelitian tentang diplomasi publik atau kegiatan keagamaan di ICC. Akan tetapi, penelitian ini memberikan kebaruan dengan membahas diplomasi publik dan kegiatan keagamaan yang dikaitkan dengan diplomasi kepercayaan. Penelitian ini menggunakan konsep diplomasi publik, diplomasi kepercayaan, dan teori diplomasi kebudayaan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengambilan data akan dilaksanakan dengan cara observasi, wawancara, dan kajian literatur. Data yang didapatkan dianalisis menggunakan konsep dan teori yang digunakan. Dari penelitian ini, Islamic Cultural Center menjadi sarana diplomasi Publik Iran di Indonesia dengan kebudayaan yang dikenalkan dan ditekankan adalah Islam Syiah Imammiyah Itsna-Asyariah.

---

The research discusses a cultural public diplomacy and religion. The Islamic Republic of Iran is one of sovereign states that exercise faith public diplomacy. In Indonesia, they have opened the Islamic Cultural Center as their form of public diplomacy aimed to Indonesian public. The cultural diplomacy theory, with faith diplomacy and new public diplomacy concept are applicable in examining this type of diplomacy. As the result of a careful observation and analysis, some findings of this research are the organisational structure of ICC is directly under the Office of Supreme Leader of Iran or commonly known as the office of Vilayat e Faqih Twelver Shiism is related with ICC through its structure, Shiite educational activities, and religious festivities in spite of its structural position, ICC function as the facilitator between Iran ndash with its Shiisim ndash and Indonesian diverse society, and particularly Indonesian Shia Community. This research uses Qualitative Approach with observation, interview, and literature study methods."

"Tesis ini menjelaskan mengenai implikasi reformasi kebijakan sektor kehutanan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia karena adanya dorongan dari lembaga keuangan multilateral, JMF (International Monetary Fund) agar pemerintah Indonesia melakukan liberalisasi sektor kehutanan, terutama alur perdagangan kayu bulat produksi hutan Indonesia. Ruang lingkup pembahasan dari penelitian ini akan mencakup pembahasan mengenai kebijakan JMF dalam merumuskan program penyesuaian struktural (SAP, Structural Adjustment Programme) sektor kehutanan Indonesia. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi apakah yang kemudian timbul dari reformasi kebijakan pengelolaan sektor kehutanan Indonesia tersebut.Tesis ini diawali dengan menjelaskan gambaran umum mengenai sejarah kebijakan pengelolaan hutan Indonesia sejak masa pemerintahan kolonial Belanda hingga masa pemerintahan Orde Baru. Tesis ini juga menjelaskan mengenai Jatar belakang keterlibatan IMF dalam isu lingkungan global hingga akhirnya merumuskan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan isu lingkungan sebagai prasayarat pencairan dana pinjaman bagi negara-negara debitor. Periodisasi penelitian ini dimulai pada tahun 1998 hingga tahun 2001, yakni pada saat sektor kehutanan Indonesia berada dalam program penyesuaian struktural IMF.Dalam menjelaskan implikasi kebijakan SAP IMF terhadap kerusakan hutan Indonesia, penulis menggunakan konsep Sustainable Development yang digagas oleh Komisi Bruntland sejak tahun 1983 dan konsep Aktor Organisasi lnternasional yang dikemukakan oleh Gareth Porter dan Janet Welsh Brown. Kedua konsep ini menunjukkan bahwa terjadi pertentangan dalam memaknai pembangunan ekonomi di sebuah negara. Konsep sustainable development menempatkan pembangunan ekonomi sejajar dengan kelestarian lingkungan,sedangkan konsep aktor organisasi internasional memiliki power untuk memaksa suatu negara untuk menerapkan kebijakan pembangunan ekonomi yang dibuat aktor organisasi intemasional tersebut, meskipun kebijakan tersebut berdampak negatif bagi sektor lingkungan di negara tersebut.Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif untuk menggambarkan implikasi kebijakan penyesuaian struktural IMF terhadap proses pengrusakan sektor kehutanan Indonesia. Data yang digunakan berupa data sekunder yang telah dipublikasikan, seperti buku, jumal, dokumen, artikel, media cetak, dan juga laporan data statistik yang telah dikumpulkan dari penelitian terdahulu maupun laporan yang diberikan oleh instansi pemerintah atau organisasi resmi lainnya yang relevan dengan penelitian yang akan disusun. Data sekunder ini diperoleh baik melalui perpustakaan umum, instansi pemerintah, media cetak maupun elektronik, koleksi pribadi penulis, situs internet, dan sebagainya. Metode analisis data yang akan digunakan oleh peneliti adalah metode analisis data kuantitatif yang kemudian akan dianalisa lebih lanjut untuk rnelihat bagaimana hasil interpretasi pengolahan data.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan program penyesuaian struktural sektor kehutanan Indonesia yang diusung oleh IMF, terutama liberalisasi perdagangan kayu bulat produksi hutan Indonesia, berimplikasi negatif bagi keberadaan hutan alam Indonesia. Asumsi awal IMF agar harga kayu Indonesia dapat bersaing di pasar intemasional serta untuk mengefisienkan penggunaan bahan baku kayu tidak terbukti. Yang terjadi justru tingkat kerusakan hutan (deforestasi) yang meningkat secara siginifikan pada saat kebijakan tersebut dilaksanakan."

"Perpustakaan adalah institusi pengelola sumber informasi baik yang tercetak maupun yang terekam secara profesional dengan menggunakan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka. Repositori adalah wadah atau tempat sekumpulan paket informasi yang dihasilkan oleh sebuah institusi, tempat tersebut berguna sebagai penyimpanan, pelestarian dan penyebaran informasi sehingga dapat ditemukan kembali melalui internet. Cara menghimpun koleksi Karya Tulis Ilmiah (KTI) untuk repositori bisa dengan menerima dan bahkan dengan cara menjemput bola kepada para pemangku kebijakan institusi, seperti mendatangi Fakultas, Departemen, unit ain yang berada di lingkup IPB, sesuai dengan peraturan Rektor IPB tentang Serah Simpan Karya Ilmiah di lingkungan IPB. Masalah dalam menghimpun koleksi repositori IPB diantaranya adalah: (1) Kurangnya kesadaran staf pengajar untuk menyerahkan KTI; (2) Kurangnya informasi bahwa ada Peraturan Rektor tentang wajib serah simpan KTI di lingkungan IPB. Tujuan kajian adalah: (1) Mengetahui efektivitas pelaksanaan Peraturan Rektor nomor 06/13/PL/2010 tentang serah simpan KTI; (2) Mengetahui kondisi terakhir jumlah koleksi repositori IPB dan persoalan yang timbul dalam pengumpulan koleksi repositori; (3) Memberikan rekomendasi kepada Perpustakaan IPB terkait dengan pelaksanaan Peraturan Rektor Serah Simpan KTI."

"Program perhutanan sosial adalah salah satu program unggulan pemerintah Indonesia di sektor kehutanan. Salah satu skema perhutanan sosial adalah hutan desa yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD). Rumit dan panjangnya proses mendapatkan ijin hutan desa serta tanggungjawab yang besar telah mengindikasikan adanya ketergantungan LPHD kepada lembaga swadaya masyarakat atau lembaga pemerintah dalam mengelola hutan desa. Kondisi ini berpotensi menciptakan LPHD yang tidak berkelanjutan dan berkonsekuensi gagalnya pengeloaan hutan desa. Masalah ini menjadi latar belakang riset di sepuluh hutan desa yang terletak di bentang alam pesisir Padang Tikar, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Riset ini adalah riset kualitatif dengan tujuannya menilai kinerja LPHD pada bidang ekonomi, sosial dan kelembagaan, menganalisis perubahan tutupan lahan dan merumuskan strategi keberlanjutan LPHD dalam mengelola HD. Hasil riset menunjukkan bahwa kinerja LPHD efektif pada perbaikan kondisi ekonomi dan sosial, namun masih terdapat kesenjangan akses terhadap hutan dan program ekonomi, ketidakstabilan harga serta beberapa konflik kepentingan pemanfaatan hutan. Kinerja kelembagaan dinilai telah efektif namun masalah terbesar adalah kapasitas untuk mengelola organisasi. Terjadi perbaikan tutupan hutan tetapi masih terjadi perubahan tutupan hutan untuk untuk kepentingan lain. Strategi yang sesuai adalah mobilisasi capaian kinerja LPHD untuk menyelesaikan masalah ekonomi, sosial dan kelembagaan serta mengurangi luasan alih fungsi lahan.

---

The social forestry program is one of the flagship programs of the Indonesian government in the forestry sector. One of the social forestry schemes is village forest which is managed by the Village Forest Management Institution (LPHD). The complexity and length of the process of obtaining village forest permit and the enormous responsibility have indicated the LPHD's dependence on non-governmental organizations or government agencies in managing village forests. This condition has the potential to create unsustainable LPHD and consequently fail in village forest management. This problem is the background for research in ten village forests located in the coastal landscape of Padang Tikar, Kubu Raya Regency, West Kalimantan. This is a qualitative research with the aim of assessing the performance of LPHD in the economic, social and institutional, analyzing changes in land cover and formulating a sustainability strategy for LPHD in managing village forest. The results showed that LPHD's performance was effective in improving economic and social conditions, but there were still gaps in access to forests and economic programs, price volatility and several conflicts of interest in forest use. Institutional performance of LPHD is considered to have been effective, but the biggest problem is the capacity to manage the organization. There is an improvement in forest cover but there is still change in forest cover for other purposes. An appropriate strategy is to mobilize LPHD performance achievements to address social, economic and institutional problems and reduce land use change."

"Public health center reform as decentralization step in health sector had poured into SK Menkes No. 128/MENKES/SK/2004 about public health center basic policies. The aims of this research are to identified policy and strategy of district health office on health center reform included health human resources reform, health effort reform, health financing reform, and health management reform. The research done in 6 provinces, by purposive sampling that is DIY, Bengkulu, South Kalimantan, South Sulawesi, East Kalimantan and papua province. Each province chosen 1 regency and 1 municipality. Health Center which performing reform chose, amount of sample health center around 52 units. Data collecting done by indepth interview, secondary data and focus group discussion (FGD), and y descriptive analysis. The result of research indicating that policy and strategy District Health Office in supporting health center reform, (a) in HRD reform performed through flattening health personnel with job contract, (b) in health center effort reform through improving health services access ad revitalization, (c) in health financing reform performed with health center services with Certification ISO 9001 and Community Based Health Effort (UKBM) revitalization. Therefore necessary done institutional established in regional and relation manner, as well as allocating health budget suitable with determined health development objectives"