Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini bermaksud membahas peranan pers, khususnya upaya sebuah surat kabar dalam mengungkap kasus korupsi, yang mengambil studi kasus harian Indonesia Raya (IR). Skripsi ini membahas tiga permasalahan utama, pertama apa pandangan IR terhadap korupsi? kedua mengapa IR mengungkap korupsi? ketiga bagaimana peranan IR dalam mengungkap kasus korupsi masa awal Orde Baru 1968-1974? Perubahan situai politik setelah tumbangnya Orde lama dan munculnya Orde Baru telah membawa suasana baru dalam kehidupan pers di Indonesia. Kebebasan pers telah mendapatkan tempatnya pada masa awal Orde Baru, kekangan-kekangan pada periode sebelumnya telah membawa kepada euforia kebebasaan pers pada masa awal Orde Baru. Maka banyak pers-pers baru bermunculan termasuk beberapa surat kabar baru bahkan beberapa surat kabar yang pada masa sebelumnya sempat dibredel muncul kembali, seperti harian Pedoman, Abadi, Nusantara dan Indonesia Raya (IR). Dari beberapa harian tersebut, IR menduduki posisi yang cukup unik karena karakternya yang khas yaitu cukup gencar mengungkap kasus korupsi pada masa awal Orde Baru. Hal ini tidak terlepas dari peranan Mochtar Lubis sebagai sosok sangat dominan dalam IR. Skripsi ini membahas peranan IR namun juga mencoba mengangkat persepsi atau pandangan IR terhadap korupsi, sehingga tindakan-tindakan atau upaya-upaya IR dalam mengungkap kasus korupsi dapat menjawab alasan IR mengungkap korupsi. Hal inilah yang merupakan landasan dari peranan IR dalam mengungkap kasus korupsi pada masa awal Orde Baru.."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai visualisasi kasus korupsi dalam wadah kartuneditorial, yang mengambil studi kasus harian Indonesia Raya pada masa awal Orde Barudengan rentang waktu pada tahun 1968 sampai dengan tahun 1974. Harian IndonesiaRaya sendiri adalah harian yang terbit pada dua masa periode, yakni pada masaDemokrasi Terpimpin dan awal Orde Baru. Harian ini dipimpin oleh Mochtar Lubis danmerupakan salah satu harian yang terbit kembali pada masa awal Orde Baru, selainharian Pedoman dan Nusantara.Dalam perjalanan sejarah pers pada masa awal Orde Baru, kartun editorialmempunyai peranan penting sebagai media kontrol sosial politik, terutama dalamfungsinya dalam menjadi semacam wahana refleksi ketika ketidakberasan sedangterjadi, khususnya terhadap kasus-kasus korupsi yang terjadi pada masa awal Orde Baruyang menggejala pada saat itu. Sebagai tajuk rencana dalam bentuk visual, kartuneditorial tentunya juga mencerminkan kebijakan dan garis politik media yangmemuatnya.Melalui penelitian ini dapat terlihat bagaimana perkembangan kartun editorialyang dimuat harian Indonesia Raya dalam melakukan visualisasi terhadap kasus korupsipada masa awal Orde Baru sampai dengan Peristiwa Malari 1974 yang kemudianmenjadi akhir riwayat dari surat kabar tersebut. Melalui simbiosis yang ada, yaknipersepsi harian Indonesia Raya mengenai korupsi dalam kartun editorial yang dimuat,sikap pemerintah Orde Baru pada saat itu, dan peristiwa Malari, kesemuanya merupakansatuan benang merah yang pada akhirnya menjadi pembentuk interpretasi dari suatuperistiwa yang ada di dalam sejarah tanah air.

---

ABSTRACTThis thesis intends to discuss the visualization of corruption cases through editorial cartoons receptacle, which is takes a case study Indonesia Raya daily in the early years of the New Order with the time range of 1968 to 1974. Daily Indonesia Raya itself is a daily newspaper published in the two time periods, ie, the Guided Democracy era and the beginning of the New Order. This Daily is being led by Mochtar Lubis and was one daily newspaper published back in the early days of the New Order, in addition to daily Pedoman and the NusantaraIn the history of the press in the early years of the New Order, editorial cartoons have an important role as a medium of social control politics, especially in its function of being a sort of means of reflection when the irregularities was happening, notably on cases of corruption that occurred in the early years of the New Order were implicated in at that time. As an editorial in the form of visual, editorial cartoons of course also reflect the policy and political line of the media on which it appears.Through this research, it can be seen how the development of daily Indonesia Raya editorial cartoon published in the visualizing the corruption case in the early years of the New Order until the events Malari 1974 then be the end of the newspaper. Through the existing symbiosis, which is sense of daily Indonesia Raya on corruption in the editorial cartoon that was published, the attitude of the New Order government at the time, and events Malari, all of which are units of red thread that eventually became forming the interpretation of an event in the history of this country."

"Hubungan Pusat-Daerah Pada Masa Awal Orde Baru (1967-1978): Studi Kasen Daerah Istimewa Aceh. Sebuah bangsa ada karena adanya kehendak bersama, kesamaan sejarah yang sama, dan tujuan yang sama. Sebuah bangsa menjadi tidak ada adaiah karena adanya ketidakadilan, diskriminasi dan tertutupnya kran-kran kebebasan untuk mengekspresikan diri. Bangsa Indonesia lahir karena adanya cita-cita bersama dari seluruh suku bangsa yang ada untuk membebaskan diri dari belenggu imperialisme dan untuk setara dengan bangsa-bangsa lainnya, McIalui proses yang panjang kemudian terbentuklah negara Republik Indonesia. Proses pengelolaan negara yang terjadi di Indonesia mengalami fluktuasi sepanjang sejarah. Sejak zaman revolusi sampai masa Orde Baru Indonesia sebagai sebuah negara terus mengalami tantangan. Skripsi ini membahas hal tersebut dengan studi kasus di Daerah Istimewa Aceh. Daerah Aceh sejak masa kemerdekaan hingga Orde Baru adalah daerah yang terus menerus mengalami pergolakan. Pada masa kemerdekaan yang diperangi adalah Belanda, sedangkan pada masa-masa setelah itu peperangan yang terjadi adalah antara Aceh melawan Jakarta (daerah pusat). Pada masa Orde Baru Aceh adalah merupakan saiah satu daerah yang kaya akan sumber daya alam, tetapi jika dibandingkan dengan pembangunan yang ada terasa kurang sebanding. Hal ini bukan hanya terjadi di Aceh, tetapi di beberapa daerah lain mengalami hal yang sama. Hal ini terjadi karena pemerintah pusat telah menetapkan sebuah mekanisme tertentu untuk melemahkan daerah, balk secara politik maupun ekonomi. UU No 5 tahun 1974 yang merupakan produk dari Orde Baru ini, menjadi senjata yang sangat ampuh untuk menekan daerah. Sebagai contoh adalah masalah pengangkatan kepala daerah, walupu n di tiap daerah ada kepala daerah, tetapi yang menentukannya tetap pemerintah pusat. Disamping itu pola penyeragaman struktur pemerintahan daerah secara nasional menjadikan daerah ini menjadi teralienasi dari sistem budayanya sendiri. Dalam hal ekonomi pemerintah pusat membuat daerah-daerah menjadi mangalami ketergantungan yang tinggi terhadap pusat. Pemerintah lebih mengedepankan pemberian subsidi kepada daerah-daerah. terrnasuk Aceh. Dalam Realisasi Penerimaan Daerah Otonom Tingkat I, subsidi pemerintah pusat dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan rata-rata posisinya sekitar 60 % dari total penerimaan. Subsidi pemerintah pusat ini merupakan hasil yang diambiI dari daerah. Hal tersebut akhirnya menimbulkan reaksi, khususnya di Aceh. Walaupun reaksinya dalam skala kecil pada waktu itu, tetapi hal ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat telah membuat manajemen hubungan pusat-daerah secara kurang baik. Reaksi ini diwujudkan dengan perjuangan bersenjata yang dipimpin oleh Hasan Muhammad Tiro. Pada awainya gerakan ini merupakan gerakan elit dari kalangan intelektual Aceh yang merasa resah melihat kondisi Aceh pada sat itu, yang menurut mereka Aceh diperlakukan secara tidak adil oleh pemerintah pusat. Gerakan ini walaupun pada akhirnya dapat ditumpas oleh pemerintah, tetapi tidak mati, dan pada tahun-tahun berikutnya pendukungnya mulai bertambah banyak."

"Tesis ini berjudul Hubungan Bisnis Cina dan Politik di Indonesia pada Masa Orde Baru: Studi Kasus Summa-Astra dan Barito Pacific Group (BPG). Sesuai dengan judulnya, tesis ini berusaha meneliti mengenai hubungan antara jatuh bangunnya bisnis pengusaha Cina, kaitannya dengan politik di Indonesia pada masa Orde Baru, khususnya dianalisis tentang kasus Summa-Astra dan perkembangan Barito Pacific Group. Dua kasus ini dipilih dengan pertimbangan, kasus Summa Astra dapat memperlihatkan proses jatuhnya seorang konglomerat, sementara BPG dapat memperlihatkan pesatnya perkembangan sebuah konglomerasi dalam waktu singkat. Kedua kasus tersebut dengan jelas memperlihatkan masih besarnya peranan negara dalam menentukan jatuh bangunnya sebuah kelompok bisnis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, kebijakan ekonomi Orde Baru yang berorientasi pada pasar babas dan modal asing telah memberi kesempatan kepada kelompok pengusaha Cina Indonesia untuk berkembang secara pesat, suatu keadaan yang belum pernah dialami pada masa kolonial maupun masa Sukarno. Dalam kaitan ini, model negara otoriter birokratik dapat membantu memahami kaitan antara sistem ekonomi internasional dengan pilihan-pilihan kebijakan ekonomi Orde Baru, dan kemunculan pengusaha Cina yang kemudian dominan dalam perekonomian Indonesia. Kedua, bahwa networking, baik itu jaringan modal, distribusi dan perdagangan, berperan besar di dalam keberhasilan bisnis orang-orang Cina. Jaringan ini tidak hanya bekerja di tingkat lokal (Indonesia) Baja, tetapi juga di tingkat regional (Asia Timur dan Asia Tenggara), serta di tingkat global. Jaringan Chinese Overseas ini telah mendunia dan memberi dampak positif dalam ekspansi pengusaha Cina Indonesia. Ketiga, bahwa network atau jaringan dengan penguasa juga terbukti berperan besar di dalam membesarkan dan menyurutkan suatu bisnis. Dalam kaitan ini terdapat koalisi politik domestik yang mencerminkan suatu hubungan yang saling menguntungkan antara aliansi utama Orde Baru yaitu militer, birokrat, dam kaum industrialis besar. Kolusi menjadi bagian penting yang mewarnai hubungan di antara koalisi politik domestik itu. Melalui kasus Summa-Astra dan Barito Pacific Group ini nampak bahwa kelompok pengusaha Cina semakin sulit untuk melepaskan diri dari ketergantungannya kepada negara kalau ingin tetap menjadi besar. Walau tidak dipungkiri adanya perbedaan kepentingan antara anggota kelompok pengusaha Cina tersebut dengan negara, tetapi di dalam struktur politik dan ekonomi Indonesia yang masih dipengaruhi oleh nilai-nilai yang tidak demokratis, maka pengusaha harus tetap memperhatikan kepentingan negara."