Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Makin banyak perpustakaan yang terdapat di suatu negara bar_arti makin maju negara tersebut, karena perpustakaan mencerminkan kemajuan pendidikan dan intelektualitas negara tersebut. Maka sehubungan dengan itu pemerintah Indonesia telah mengelola berbagai perpustakaan misalnya perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan departemen, perpustakaan lembaga dan sebagainya. hanya yang patut diperhatikan dan dipikirkan ialah perencanaan yang tepat dan terarah dalam mendirikan dan mengelola perpustakaan agar kehadir_annya di tengah masyarakat benar-benar dirasakan kemanfaatannya. Salah satu perpustakaan di mana pengelolaannya harus benar-_benar diperhatikan dan dipikirkan ialah perpustakaan lembaga legislatif, karena lembaga legislatif, karena lembaga legislatif adalah lembaga yang tertinggi di negara kita. Perpustakaan lembaga legislatif haruslah menunjang kegiatan lembaga tersebut, tu_gasnya ialah memberikan pelayanan informasi dengan cepat, tepat dan akurat kepada para araggota lembaga khususnya dan kepada lem_baga-lembaga tinggi lainnya dalam pemerintah. Informasi yang diolah oleh perpustakaan lembaga legislatif sangat luas dan berane_ka ragam sesuai dengan apa yang diperlukan dan dibahas olsh lem_baga yang meliputi seluruh aspek-aspek kehidupan dan kegiatan bangsa dan negara Indonesia dan masalah-maselah internasional_"

"Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen didirikan 15 tahun yang lalu, dengan tujuan mengem_bangkan dan mengamalkan manajemen. Untuk mencapai tujuan ini Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen menyelenggarakan pendidikan, pembinaan, peneli_tian dan penerbitan publikasi dalam bidang manajemen. Dalam menyelenggarakan kegiatan di atas Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen menggunakan metoda mutakhir, peralatan yang tergolong modern dan gedung yang cukup representatip, serta ditun_jang oleh fasilitas perpustakaan dalam bidang mana_jemen yang memberikan pelayanan terutama kepada staf dan langganan Lembaga. Sebagai salah satu unit penunjang program kerja Lembaga, perpustakaan diharapkan berfungsi de_ngan baik. Namun sampai saat ini, suatu penelitian mengenai efektifitas Perpustakaan dalam menunjang tugas-tugas badan induk belum, pernah diadakan. Ini_lah pokok masalah yang dirasakan baik oleh pimpinan Perpustakaan maupun oleh manajer Bidang Penelitian Manajemen, Bidang yang membawahi Perpustakaan."

"Asumsi yang mendasari penelitian ini adalah penerapan sistem sentralisasi pemerintahan terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah telah mengakibatkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan tidak berkembangnya kreativitas masyarakat lokal. Sehingga tidak tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Kondisi ini diiringi oleh melemahnya kemampuan masyarakat lokal ( baik melalui lembaga perwakilan legislatif daerah ) dalam membuat pilihan - pilihan yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik setempat. Melalui kebijakan desentralisasi dengan lebih memberikan kewenanganan kepada unit pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat, yaitu kabupaten dan kota dengan harapan akan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu yang paling penting menurut Thomas Jefferson adalah pemerintah lokal akan Iebih responsif kepada kepentingan masyarakat. Pemerintah hendaknya dibentuk sedekat mungkin dengan masyarakat agar masyarakat dapat aktif berpartisipasi didalamnya. Dalam mengkaji hal tersebut di atas, studi ini difokuskan pada peranan Lembaga Legislatif Daerah ( DPRD ) sebagai unsur pemerintahan di daerah. Dalam pemerintahan modern yang berlandaskan demokrasi maka keberadaan lembaga legislatif termasuk di daerah menjadi mutlak. Dikaitkan dengan kebijakan desentralisasi maka representasi dari DPRD dapat dilihat dari pelaksanaan fungsi-fungsi yang diembannya. Pentingnya peranan DPRD ini disebabkan oleh kedudukan dan fungsinya yang menurut UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memiliki kewenangan, hak dan kewajiban yang cukup luas bila dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya yaitu UU No. 5 Tahun 1974. Data-data yang berkaitan dengan tujuan penelitian dimaksud didapat melalui metode penelitian Kualitatif. Sumber data, yaitu informan dengan penentuan bertujuan (purposive ). Tentunya didukung dengan dukumen yang sesuai dengan setting dan field penelitian. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri, dengan melalui prosedur pengumpulan data yang meliputi pengamatan, wawancara, dokumentasi dan visual terutama dari media lokal. Dari keseluruhan data yang terkumpul, diuji keabsahannya dengan teknik triangulasi yang selanjutnya diberikan penafsiran. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD Kota Pontianak belumlah menunjukkan peranan sesungguhnya yang diharapkan oleh masyarakat. Sehingga sebagaimana maksud dari UU No. 22 Tahun 1999 yang memberikan otonomi daerah dengan prinsip-prinsip demokrasi dan peran serta masyarakat serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah belum menampakkan wajah yang sesungguhnya. Kinerja yang dihasilkan oleh DPRD Kota Pontianak, terutama dalam pelaksanaan fungsi legislasi, dari segi kualitas dan jumlah produk perundangundangan Peraturan Daerah (Perda) masih minim bila dikaitkan dengan besamya kewenangan yang dimiliki ( anggota Dewan belum pernah menggunakan hak inisiatif) ; dan fungsi kontrol, yang walaupun nuansa penguatannya telah nampak perlu untuk diimbangi dengan penguasaan data dan informasi yang cukup. Padahal dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya anggota DPRD didukung oleh fasilitas yang sangat memadai. Belum terwujudnya tujuan dimaksud, dapat disebabkan oleh berbagai hal, seperti : kewenangan yang dimiliki oleh DPRD tidak diimbangi dengan kemampuan para wakil rakyat, serta tidak adanya mekanisme yang jelas pertanggungjawaban (accountability) DPRD. Hal yang paling mendasar dalam otonomi daerah yang seharusnya menjadi milik masyarakat setempat bukan pada elite lokal ( pemerintah daerah dan DPRD ) belumlah terwujud sehingga peran serta masyarakat belumlah optimal."

"Studi tentang lembaga perwakilan baik lembaga perwakilan nasional atau Dewan Perwakilan Rakyat maupun lembaga perwakilan daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah banyak dilakukan, dengan tema dan judul yang beragam. Studi atau penelitian ini juga mengambil tema tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Era Otonomi Daerah yang banyak memberikan berbagai kewenangan dan kekuasaan kepada daerah. Implikasi dari adanya UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah salah satunya adalah bahwa DPRD menjadi sebuah lembaga yang punya kekuasaan yang cukup besar di daerah, sehingga seringkali dengan kekuasaannya DPRD dapat menjatuhkan seorang Bupati/Walikota bahkan Gubemur. Kekuasaan DPRD yang besar itu juga yang seringkali dipergunakan oleh DPRD untuk menekan eksekutif daerah dalam laporan pertanggungjawabannya, sehingga seringkali terjadi money politics, konflik-konflik antara eksekutif dan legislatif di daerah, bahkan kerapkali legislatif itu sendiri yang melakukan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).Studi ini bermula dari keinginan peneliti untuk mengkaji tentang perilaku atau dinamika politik yang terjadi di DPRD Jawa Barat, yang berbentuk konflik dan konsensus, balk konflik dan konsensus antar anggota DPRD, intra fraksi maupun antar fraksi dalam rangka penyelesaian dana kaveling. Tujuan Penelitian adalah untuk mengkaji proses atau dinamika politik yang terjadi di DPRD Jawa Barat, dan menganalisa konflik-konflik dan konsensus politik yang terjadi serta kepentingankepentingan yang dipunyal oleh partai politik dan anggota DPRD Jawa Barat dalam konflik-konflik dan konsensus politik yang terjadi di DPRD Jawa barat tentang penyelesaian kasus "dana kaveling" Untuk menjelaskan konflik dan konsensus politik tentang penyelesaian dana kaveling, maka peneliti menggunakan kerangka teori tentang Konflik Politik dan Konsensus Politik. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Kualitatif. Tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif-analitis, dengan teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan studi kepustakaan, wawancara mendalam (depth interview).Hasil penelitian yang dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara mendalam memperlihatkan bahwa konflik yang terjadi adalah antara anggota dan fraksi yang bersedia mengembalikan dana kaveling dengan anggota dari fraksi yang tidak bersedia mengembalikan dana. Sumber Konflik Politik yang terjadi di DPRD Jawa Barat dalam penyelesaian dana kaveling adalah karena adanya perbedaan nilai-nilai moralitas antar anggota DPRD, adanya kepentingan-kepentingan yang dipunyai oleh masing-masing anggota dan fraksi-fraksi di DPRD Jawa Barat terutama kepentingan politik dalam rangka menghadapi pemilihan umum 2004 serta juga karena kepentingan ekonomi untuk mendapatkan dana/uang untuk kepentingan kesejahteraan anggota DPRD Jawa Barat.Konflik politik tersebut memang tidak menjadi berlarut-larut dan dapat diselesaikan melalui kompromi diantara fihak-fihak yang terlibat dalam konflik sehingga melahirkan konsensus di antara mereka untuk tidak mengembalikan dana kaveling kepada pemerintah propinsi Jawa Barat, dan mereka lebih memilih penyelesaian kasus ini melalui mekanisme hukum bukan mekanisme politik. Mereka atau anggota dan fraksi yang menolak untuk mengembalikan dana kaveling beralasan bahwa proses pemberian dana kaveling sudah sesuai dengan prosedur dan tata tertib DPRD, serta sudah merupakan kesepakatan antara eksekutif (Gubernur Jawa Barat R. Nuriana) dengan legislatif (yang diwakili oleh Pimpinan DPRD dan para Ketua Fraksi), yang kemudian dianggarkan dalam APBD Jawa Barat tahun 2000, 2001 dan 2002.Model konsensus yang dilakukan adalah model dimana ada kesepakatan pendapat antara berbagai fihak yang terlibat konflik, serta model dimana ada kesepakatan diantara mereka tetapi dengan model adanya dominasi pendapat dan keputusan yang dilakukan oleh fraksi-fraksi dengan jumlah anggota yang lebih banyak seperti FPDIP, FPartai Golkar serta FPPP. Dominasi pendapat dan keputusan yang melandasi konsensus itu adalah bahwa ada kesamaan kepentingan diantara mereka yaitu kepentingan ekonomi (dana tersebut diperuntukan bagi kesejahteraan anggota DPRD), kepentingan politik untuk menghindari citra buruk anggota DPRD (menghindari sebutan "politisi busuk" dari masyarakat), serta dalam kerangka lebih luas adalah untuk kepentingan politik dalam menghadapi pemilu 2004.

---

Conflict And Consensus In Region Legislative Institution Study Of Conclusion Case "Dana Kaveling" In DPRD West Java ProvinceStudy about representative institution in nationally or regionally have many already done, with variety of theme and title. This study or research also takes the theme about region of house of representative (DPRD) in region autonomy era which gives many authorities in each region. Implication from constitution No. 2211999 about region government that one include about region of house of representative (DPRD) becomes an institution that have big authority in it's region. Being that oftenly governor or major can be fell by DPRD. The big authority of DPRD. oftenly used for pressing region executive in responsible report, then money politics it could be happened. Unfortunately legislative itself which makes corruption or abuse of power?

This study began from researcher intend to be studying about conflicts and consensus of politics behavior that happened in West-Java DPRD. Conflicts and consensus which researched in this study focused in West-Java DPRD. It takes a place between individual (member of DPRD), infra fraksi, inter fraksi to find conclusion about "Kaveling Fund". The aim of research to know about conflict and consensus that happens in West-Java DPRD, and analyzing about interest of political party which settled in DPRD about conclusion of "Kaveling Fund" case.

Explaining conflict and consensus politic about conclusion of "Kaveling Fund", researcher using basic theory of political conflict and political consensus approaching that used in this research is qualitative. Type of research that used is "descriptive-anilities". with data technique by bibliography, also using depth interview.

Result from the research shows that conflict that happen is between individuals in DPRD who wants to get back Kaveling Fund and some of them who don't want to give back the find. The source of conflict caused there are many factors gradually the different of moral from the individuals besides there are interest of political intend from each person in fraksi. Mainly to face the national election 2004, and economy factors to individual prosperity in DPRD.

The political conflict can be "finished" by compromise between the individuals who involved until take the consensus to "keep" the Kaveling Fund. They prefer to choose the solve of case through the law mechanism not political mechanism. The people in DPRD who refuse to give back the fund had a reason that Kaveling Fund had been following the procedure of DPRD and following the agreement between the executive and legislative, later it's estimated budget in West Java APBD on 200, 2001, 2002.

Type of consensus is agreement between each side who is involved in conflict, or agreement that comes from the majority argument which usually come from big fraksi like FPDIP, FPartai Golkar and FPPP. Base the agreement caused there are same interested among them economically (prosperity fund for each member), to avoid bad image from each member of DPRD. (Avoid "Politisi Busuk" from society). More widely the consensus is taken to get the interest of political to face national election 2004."

"Sistem automasi di Perpustakaan Lembaga Penelitian Universitas Indonesia (LPUI) dirancangbangun berbasis CASLib versi 2.02. Sistem mengelola data untuk menghasilkan informasi bersifat indikatif (sebagai wakil dokumen) dan informatif (sebagai wakil karya). Tujuan pembangunan pangkalan data adalah : (1) memudahkan temu balik informasi bibliografis (khusus laporan penelitian); (2) menyediakan informasi tentang penelitian yang sedang berjalan yang dilakukan oleh anggota sivitas akademika di lingkungan Universitas Indonesia; (3) menyediakan informasi tentang abstrak berbagai bidang penelitian yang dikelola oleh LPUI.Peraturan yang digunakan untuk identifikasi data bibliografis adalah Anglo American Cataloguing Rules 2nd Edition dengan beberapa penyimpangan, khususnya untuk daerah pernyataan kepengarangan. Sedangkan format informasi yang digunakan adalah format informasi tingkat I dan tingkat 2. Informasi dalam pangkalan data dapat diakses melalui berbagai titik sibak seperti peneliti, judul laporan, kelompok bidang ilmu, subjek, kata kunci, tahun anggaran, dan sumber dana penelitian.Rancangbangun dikerjakan dengan melibatkan partisipasi calon pemakai dengan cara uji coba program secara langsung. Uji coba dilakukan terhadap 100 data laporan penelitian yang dipilih berdasarkan keragaman tingkat kolaborasi peneliti dalam dokumen tersebut. Pada waktu uji coba, perangkat lunak dijalankan pada perangkat keras PC 486DX. Uji coba dilakukan untuk mendapatkan umpan balik tentang kemudahan cara pengoperasian , estetika tampilan, kelengkapan informasi yang ditampilkan, serta kecepatan temu balik informasi. Hasil uji coba menunjukan bahwa pangkalan data relatif mudah dioperasikan, estetika tampilan cukup memadai, informasi tampilan cukup lengkap dan memadai, serta kecepatan temu balik informasi relatif tinggi.Hasil rancangbangun adalah terbentuknya pangkalan data bibliografi dan informasi penelitian yang didukung oleh perangkat lunak CASLib Versi 2.02 dengan beberapa perubahan yang disesuaikan dengan kepentingan data di LPUI. Program pendukung pangkalan data (CASLib Versi 2.02) dapat dioperasikan secara singleuser pada l. unit PC atau secara muItiuser pada LAN ataupun WAN. Perangkat lunak pendukung sistem terdiri dari 3 modul, yaitu ; 2 modul utama yang terdiri dari modul penelusuran dan modul katalogisasi serta 1 modul pembantu yang merupakan modul utilitas.Program dilengkapi dengan fasilitas keamanan untuk pangkalan data berupa sandi program yang dipegang oleh manajer sistem dan sandi operator."

"Tesis ini membahas evaluasi strategi komunikasi PKP INDONESIA dalam menjaring calon anggota legislatif perempuan. Kekuatan dan kendala dalam menjaring calon anggota legislatif perempuan pada pemilu 2009. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Visi dan Misi serta infrastruktur menjadi strategi mendasar bagi PKP INDONESIA, Faktor Meutia Hatta menjadi kekuatan partai ini kemudian Faktor kendala kurang minatnya kaurn perempuan menjadi calon anggota legislatif. Penelitian ini menyarankan bahwa diperlukan kebijakan yang lebih kongkrit, keterbukaan dalam proses penjaringan, dan pendidikan politik khususnya terhadap perempuan yang menjadi calon anggota legislatif agar strategi komunikasi partai politik dapat mencapai hasil yang maksimal.

---

This thesis discusses the strategy of evaluation in communication PKP INDONESIA member legislative candidates encompass women. Strengths and potential obstacles in the selectivity of women members in the legislative elections in 2009. The approach of this research is descriptive qualitative research. Results of this research concluded that the Vision and Mission and infrastructure to become a fundamental strategy for PKP INDONESIA, Mrs. Meutia Hatta factor into the strength of this party and then less interest factor constraints of women to become candidates for legislative members. Research suggests that this policy needed a more concrete, crawl in the process of scrutiny, and political education, especially against women who become candidate members of legislative communication strategy so that political parties can achieve maximum results."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakanpenyiangan di perpustakaan Universitas Indonesia (UI) dan hamatan apa saja yangdialami oleh pustakawan dalam pengimplementasian keijakan penyiangan diperpustakaan UI. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatankualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dan analisisdokumen. Informan dalam penelitian ini adalah kordinator dalam kegiatanpenyiangan di perpustakaan UI dan staf pelaksana kegiatan penyingan di perpustakaan UI. Tekniok wawancara yang diopakai adalah depth interview.Hasil penelitian ini menunjukan ahwa implementasi keijakan penyingan diperpustakaan UI tidak sesuai dengan Prosedur Operasional Standar (POS) keijakanpenyiangan di perpustakaan UI. Hal ini terjadi karena POS tidak sesuai dengankriteria koleksi dan pengguna perpustakaan UI. Hambatan yang didapat di dalamimplemetasi ini adalah POS yang tidak sesuai dengan kriteria koleksi dan pengguna,tempat penyimpanan sementara bagi koleksi yang telah disiangi. Perlunya perbaikanterhadap POS kebijakan penyiangan sebaiknya dilakukan agar hamatan yang dialami dapat diatasi dan koleksi perpustakaan menjadi lebih mudah digunakan pagi para pengguna.

---

ABSTRACTThis study aims to determine how the weeding policy implementation in the library of University of Indonesia (UI) and what are the barriers faced by librarians inweeding policy implementation in the UI library. This study uses descriptivequalitative approach. Method of data collection with interviews, and document analysis. Informants in this study is the coordinator of the activities of weeding in the UI library and the staff of weeding activities in UI library. Interviewing techniques are use depth interviews.These results indicate that the implementation of the UI library weeding policy is not in accordance with the Standard Operating Procedures (SOP) weeding policies in the UI library. This happens because the POS is not in accordance with the criteria of the collection and the UI library users. Barriers obtained in the implementation of this is a SOP that does not fit the criteria and user collection, temporary storage space for the collection has been weeded. The need for improvements to the SOP policies weeding should be done in order to overcome barriers experienced and library collections easier to use early users."