Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peranan perpustakaan dalam rangka pembinaan bangsa dan pembentukan watak khususnya dalam bidang pendidikan sudah semakin disadari orang. Sebagai salah satu lembaga pendidikan non formal yang dapat digunakan oleh setiap orang untuk menambah pengetahuan, perpustakaan yang sangat bermanfaat itu sudah barang tentu perlu ditangani dengan penuh perhatian. Untuk mewujudkan peran perpustakaan diperlukan berbagai faktor penunjang. Sa1ah satu faktor tersebut adalah penyediaan koleksi yang tepat pada waktu_nya dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Keadaan yang demikian merupakan suatu hal yang mendasar bagi perpustakaan jenis apa pun. Bisakah hal itu terlaksana di negara berkembang seperti Indonesia yang sebagaimana kita ketahui masih banyak kekurangannya, antara lain dalam hal biaya dan tenaga ahli perpustakaan ?. Dalam hubungannya dengan penyediaan koleksi yang te_pat pada waktunya dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai, pengkatalogan merupakan salah satu proses yang ikut me-nentukan. Dan proses ini sesungguhnya mempunyai pengaruh yang besar serta memerlukan biaya yang tidak sedikit_"

"ABSTRAKKeperluan pada buku-buku beraksara Arab cukup tinggi di Indonesia, antara lain karena kenyataan sebahagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam. Literatur pokok agama Islam ditulis dengan bahasa dan aksara Arab. Adanya lembaga-lembaga yang sangat erat kaitannya dengan Islam dan bahasa Arab serta penyelanggaraan studi tentang Islam dan bahasa Arab tidak lepas dari keperluan kepada buku-buku beraksara Arab. Untuk memenuhi keperluan itu bebe_rapa perpustakaan juga mengumpulkan dan mengorganisir buku_buku beraksara Arab disamping bahan lain. Selanjutnya, agar dapat ditemukan kembali, buku-buku itu harus dikatalog. Banyak masalahberkenaan dengan pengkatalogan buku_-buku beraksara Arab. Tulisan-tulisan mengenai masalah ini telah banyak pula diterbitkan. Terutama pengkatalogan nama_-nama Arab, telah lama dijadikan bahan perbincangan oleh Para ahli. (Ashoor, 1977 : 492). Dalam lima tahun terakhir ini paling tidak dua skripsi sarjana ilmu perpustakaan dari Ju_rusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Indone_sia (JIP-FSUI) telah membahas dan mengusulkan cara pemecahan masalah pengkatalogan nama-nama Arab untuk perpustakaan di Indonesia. (Eryono, 1978 ; Zen, 1982 ).

---

"

"Terbitan pemerintah merupakan terbitan yang memiliki kelebihan-kelebihan tersendiri dibandingkan dengan jenis terbitan swasta. Ciri yang menonjol terlihat dari sifat informasinya yang antara lain memuat perkembangan-perkembangan baru dalam bidang pemerintahan. Bahkan dikatakan bahwa terbitan pemerintah merupakan satu-satunya sarana untuk mengetahui kegiatan pemerintahan. Namun demikian, permasalahan akan segera ditemui pada saat terbitan-terbitan pemerintah diproses, yaitu pada saat pengkatalogan, terutama pada saat pembuatan tajuk entri untuk nama-nama badan yang bertanggung jawab atas karya tersebut. Badan-badan pemerintah sebagai tajuk merupakan sumber permasalahan tersendiri bagi para pengkatalog, karena sifat-sifatnya yang khas. Skripsi ini berusaha menelusuri liku-liku pembuatan tajuk badan pemerintahan Indonesia di perpustakaan PIN-PPMK, berdasar peraturan pengkatalogan AACR2 edisi revisi 1988. Dalam skripsi ini akan terlihat apakah penentuan tajuk dan bentuk tajuk untuk badan-badan pemerintahan telah dibuat sesuai dengan peraturan. Penelitian berhasil mengelompokkan terbitan-terbitan ke dalam 10 jenis terbitan berdasarkan karakteristik pengarang, yaitu karya badan tunggaI, karya badan berhubungan secara hirarkis, karya resmi, karya badan pemerintahan dengan tajuk pada nama orang, karya berhubungan, kumpulan karya, konferensi dan sejenisnya, karya kepala negara, karya badan yang tidak diketahui namanya dan karya badan pemerintahan yang tidak termasuk kategori peraturan 21.113."

"ABSTRAKPenggunaan konsep "orality" merupakan sebuah terobosan yang besar karena selama ini kelisanan selalu dinilai dari sistem nilai keberaksaraan. Sebelumnya, orang yang melek huruf atau beraksara menganggap orang yang tidak beraksara sebagai buta huruf. Kondisi mereka dianggap sebagai suatu kekurangan, ketiadaan, dan kelemahan. Anggapan begitu dapat diterima dalam masyarakat yang beraksara universal. Padahal situasi dalam masyarakat yang belum tersentuh oleh tulisan sama sekali berbeda jika dibandingkan dengan masyarakat beraksara.Meski saat ini amat sulit menemukan masyarakat yang sama sekali niraksara tetapi jejak kelisanan atau orientasi kelisanan itu masih dapat kita temukan dalam masyarakat yang sudah mengenal keberaksaraan tinggi seperti surat kabar awal di Minangkabau.Kelisanan sebagai satu medium, memiliki sistem yang sama sekali berbeda dengan sistem yang terdapat dalam keberaksaraan. Kita tidak dapat mellihat keunggulan kelisanan jika kita belum berhasil menorobos hadangan keberaksaraan kita. Surat kabar terbitan awal di Minangkabau memperlihatkan adanya interaksi antara kedua medium ini melalui beberapa ciri kelisanan yang disampaikan oleh Ong dan Sweeney. Ciri-ciri kelisanan yang terdapat dalam surat kabar terbitan awal di Minangkabau inilah yang akan dibahas dalam disertasi ini.

---

ABSTRACTThe use of the concept ?orality? constitutes an important break-through, because, until recently, the worth of orality has always been assessed from the point of view of literacy and its value system. In the past, people able to read and write, literates, considered those without letters to be illiterate. Their condition was defined as a deficiency, an absence, a weakness. Such a standpoint may be acceptable in a full-fledged literate society. However, in a society that has not yet been touched by literacy, the situation is totally different from that in a literate society. Even though today it is quite difficult to find a society that is without any script whatsoever, we can still find traces of orality, or of oral orientation, in societies such as Minangkabau, which are characterized by high levels of literacy.Orality as a medium represents a system that differs totally from a literate one. We cannot appreciate the forte of orality if we don?t break through the limitations of our own literacy. Using characteristics of orality as identified by scholars such as Walter Ong and Amin Sweeney, it can be shown that in the earliest newspaper publications in Minangkabau society, there was considerable interaction between orality and literacy. It is the oral characteristics in these early Minangkabau newspaper publications that will be discussed in this PhD thesis."

"Unit kerja/UPT lingkup badan litbang pertanian telah mengembangkan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Tujuan pengembangan perpustakaan berbasis TIK tersebut salah satunya agar data dan informasi dapat diakses secara luas melalui internet. Selain itu dalam rangka efisiensi dan sinergi antar data, dikembangkan katalog induk online yg merupakan gabungan semua data yang dikelola UK/UPT. Sesuai dengan kondisi infrastruktur yang ada maka pengembangan katalog induk online perpustakaan lingkup badan litbang pertanian menggunakan sistem terpusat, dengan server pusat perpustakaan dan penyebaran Teknologi Petanian (PUSTAKA) sebagai induk (host) dan server UK/UPT sebagai simpul (node) kendala yang dihadapi dalam pengembangan katalod induk online adalah keterbatasan infrastruktur dan kapasitas pengelola perpustakaan serta kualitas data pada masing-masing simpul."

"Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia melakukan aktivitas media relations yang dilaksanakan oleh Humas yang tergabung dalam Pusat Komunikasi Publik untuk mencapai publisitas yang dapat digunakan untuk penyebarluasan informasi mengenai pariwisata dalam negeri kepada masyarakat khususnya calon wisatawan nusantara.Penelitian ini mencoba menganalisis secara deksriptif mengenai aktivitas media relations untuk mencapai publisitas yang dapat mendukung promosi pariwisata dalam negeri dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara wawancara mendalam serta melakukan studi pustaka seperti data yang didapatkan dari sumber literatur kepustakaan berupa buku-buku, surat kabar, artikel/tulisan pada media massa dan internet, foto, dokumen dan website Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.Kesimpulan penelitian ini memperlihatkan bahwa Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyadari bahwa media merupakan hal yang sangat penting untuk dapat menyebarluaskan informasi mengenai promosi pariwisata dalam negeri, dan hubungan dengan media tersebut dapat diupayakan melalui aktivitas media relations yang dilakukan oleh Humas secara konvensional dan special treatement walaupun dalam prakteknya terdapat banyak hambatan. Humas juga telah melakukan peran, fungsi serta tugasnya dalam upaya pencapaian publisitas pendukung promosi pariwisata dalam negeri melalui aktivitas media relations tersebut.

---

Ministry of Tourism and Creative Economy, Republic of Indonesia holds media relations activities that is implemented by Public Relations which is incorporated in Centre of Public Communication in efforts to achieve publicity which can be used to dissemination of information about domestic tourism promotion especially candidate of domestic tourism.This thesis try to analize in descriptive way about media relations activity to achieve publicity for supporting domestic tourism promotion by using qualitative approach through in depth interviews, and also doing literature study such as data obtained from literature sources in form books, newspaper, article/posts on mass media and internet, photos, document and website of Ministry of Tourism and Creative Economy.Conclusion of this thesis shows that Ministry of Tourism and Creative Economy realize that media is a very important thing to dissemination information about promotion of domestic tourism, and media relations can be pursued through media relations activities conducted by the Public Relations in conventional and special treatment although in practice there are many obstacles. Public Relation also has done the role, functions and duties well in supporting efforts to achieve publicity for tourism promotion activities in the country through the media relations."

"Tesis ini membahas mengenai legalisasi dokumen publik asing yang berbentuk elektronik berdasarkan Konvensi Apostille. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang legalisasi dokumen publik elektronik berdasarkan berdasarkan Konvensi Apostille, mengetahui pengaturan legalisasi dokumen publik elektronik berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dan mengetahui implementasi electronic-Apostilles terhadap dokumen publik elektronik di Indonesia. Undang-undang memberikan beberapa penjelasan mengenai legalisasi. Legalisasi dalam penelitian ini ditujukan kepada dokumen publik yang akan dilakukan proses legalisasi atau pengesahan berdasarkan Konvensi Apostille. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum doktrinal. Dimana penelitian hukum doktrinal menggunakan penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen-dokumen yang ditujukan kepada peraturan yang bersifat tertulis atau bahan hukum lainnya. Kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini legalisasi Apostille terhadap dokumen publik berbentuk elektronik dapat merujuk kepada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi Apostille Pada Dokumen Publik, serta ketentuan dalam e-APP. Adapun belum terlaksananya e-APP di Indonesia, dengan ini legalisasi berdasarkan Konvensi Apostille terhadap dokumen publik dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia belum mengimplementasikannya secara elektronik.

---

This thesis discusses the legalization of foreign public documents in electronic form based on the Apostille Convention. This research aims to find out the arrangements for the legalization of electronic public documents based on the Apostille Convention, to find out the arrangements for the legalization of electronic public documents based on the Government Administration Law, and to find out the implementation of electronic-Apostilles on electronic public documents in Indonesia. The law provides several explanations regarding legalization. Legalization in this study is addressed to public documents that will be legalized or attested based on the Apostille Convention. In this research the author uses doctrinal legal research methods. Where doctrinal legal research uses library research or document studies aimed at written regulations or other legal materials. The conclusion that can be drawn in this study is that Apostille legalization of electronic public documents can refer to the Government Administration Law, the Electronic Information and Transactions Law, and the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 6 of 2022 concerning Apostille Legalization Services on Public Documents, as well as provisions in e-APP. As for the non-implementation of e-APP in Indonesia, the legalization based on the Apostille Convention of public documents carried out by the Ministry of Law and Human Rights has not yet implemented it electronically."