Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kemajuan ilmu dan teknologi sejak permulaan abad ke duapuluh telah membawa pula kemajuan, terhadap sega_la sektor kehidupan di seluruh bagian dunia. Penemuan baru dalam kedua bidang tersebut umumnya selalu didahului oleh suatu penelitian. Setiap langkah.penelitian baik yang sedang berjalan, apalagi yang telah selesai selalu diikuti oleh usaha merekamnya,dalam bentuk tu_lisan ilmiah, laporan kemajuan Penelitisn (progress report), publikasi khusus, artikel dalam majalah ilmiah dan terbitan ilmiah sejenis.lainnya. Dalam bidang ilmu dan teknologi,saja_hingga.tahun 1950 telah terbit sekitar 50.000 judul majalah ilmiah, dalam tahun 1960 jumlah tersebut sudah mendekati 60.000 judul dan hingga tahun 1979 menurut C.H.,Brown akan me_ningkat lagi menjadi lebih dari 100.000 judul. Suatu tulisan atau karangan ilmiah yang dikehenda_ki hampir tidak mungkin dapat diperoleh dengan mudah dan cepat dari sekian banyak tulisan dalam.sekian ba_nyak majalah yang ada, tanpa menggunakan suatu sarana. Karena itu orang mulai merasa perlu akan adanya suatu..."

"Latar Belakang dari penelitian ini adalah masih adanya kendala dalam pelaksanaan Undang-Undang no. 4 tahun 1990 untuk karya cetak majalah yang dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional di usianya yang ke-14. Tujuan dari penelitian ini adalah : mengkaji bagaimana pelaksanaan Undang-Undang no. 4 tahun 1990 untuk karya cetak majalah yang telah dilakukan oleh Perpustakaan Nasional, mengkaji upaya yang dilakukan Perpustakaan Nasional untuk menciptakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan Undang-Undang no. 4 tahun 1990, dan mengkaji pelaksanaan Undang-Undang no. 4 tahun 1990 pasca Otonomi Daerah. Metodologi penelitian, menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, Pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara, dengan memanfaatkan peranan dari informan untuk pengumpulan datanya Untuk pemilihan informan digunakan snowball sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan : untuk pelaksanaan Undang-Undang dilihat dari perkembangannya, sosialisasi belum dapat dilaksanakan secara merata Dilihat dari kesiapannya, Perpustakaan Nasional belum mampu menyediakan sarana penyimpanan dan prasarana l""ainnya secara maksimal, SDM masih kurang, belum mampu tfemanfaatkan UU deposit tersebut sebagai alat pengawasan bibliografi nasional, masih ditemukan faktor penghambat internal dalam pelaksanaannya dan penerimaan yang cenderung menurun sejak tahun 1998. Melihat dari upaya dalam menciptakan kegiatan yang mendukung, Perpustakaan Nasional telah membuat kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan aspek administrasi dan yuridis seperti, pengumpulan majalah, pendekatan terhadap penerbit melalui sosialisasi dan hunting, pemantauan, pengawasan, evaluasi, pendayagunaan, pembentukan daftar KCKR, penerapan sanksi dan kerjasama dengan instasi terkait. Namum masing-masing kegiatan tersebut masih mempunyai kelemahan, seperti tidak ada tindak lanjutnya, tidak adanya kesinambungan, strateginya kurang mengena, pendekatan yang dilakukan kurang tepat, untuk penerapan sanksi belum dapat dilaksanakan dan kerjasama dengan instasi lain masih kurang dapat tercipta dengan batik Selanjutnya Perpustakaan Nasional telah berupaya untuk mengimbangi diberlakukannya UU no. 22 tahun 1999 dengan membuat SK Gubernur dan berusaha berkoordinasi dengan perpustakaan di daerah, tetapi dalam pelaksanaannnya masih menghadapi kendala Kesimpulan : Melihat pada kesiapan, kemampuan, dan hasil penerimaan, menunjukkan bahwa pelaksanaan Undang-Undang no. 4 tahun 1990 untuk karya cetak majalah masih belum dapat berjal an sebagaimana seharusnya Walaupun dalam pelaksanaannya Perpustakaan Nasional telah berusaha untuk membuat kegiatan yang dapat mendukung pelaksanaan Undang-Undang tersebut, tetapi belum semua kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik karena ternyata dalam pelaksanaannya masih terdapat kelemahan dan keefektifannya memerlukan pengkajian lebih lanjut. Perpustakaan Nasional juga telah berupaya untuk mengimbangi diterbitkannya UU no. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menimbulkan masalah bagi pelaksanaan Undang-Undang no. 4 tahun 1990 dengan cara membuat SK Gubernur""