Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian mengenai pengkatalogan peraturan perundang-undangan Indonesia telah dilakukan di Pusat Dokumentasi Hukum Universitas Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengetahui penentuan tajuk entri utama peraturan perundang-undangan Indonesia dalam hubungannya dengan ketentuan-ketentuan AACR2. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap katalog peraturan perundang-undangan Indonesia yang berupa bahan tunggal. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak semua tajuk entri utama peraturan perundang-undangan Indonesia dalam jajaran katalog PDH, berbeda dari ketentuan AACR2. PDH dan AACR2 lama-lama menentukan tajuk entri utama Undang-Undang Dasar pada yurisdiksi Indonesia dengan judul seragam Undang-Undang Dasar. Untuk Ketetapan MPR juga PDH dan AACR2 sama-sama menentukan tajuk entri utamanya pada MPR sendiri yang merupakan subdivisi dari yurisdiksi Indonesia. Begitu pula untuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang dan Peraturan Pemerintah tajuknya pada yurisdiksi Indonesia, namun dengan judul seragam yang berbeda. PDH menggunakan judul seragam yang umum yaitu Undang-undang, peraturan, dsb._ dan Peraturan perundang-undangan sedangkan AACR2 menentukan judul seragam yang khusus berlaku bagi tiap jenis peraturan. Untuk Keputusan Presiden, pertama, PDH menetukan tajuk entri utamanya pada yurisdiksi Indonesia dengan judul seragam Undang-undang, peraturan, dsb. dan Peraturan perundang-undangan. Kemudian tajuk ini dirubah pada jabatan Presiden yang merupakan subdivisi dari yurisdiksi Indonesia dengan judul seragam Peraturan perundang-undangan. Menurut AACR2 tajuk ini dibentuk pada yurisdiksi Indonesia dengan judul seragam bagi Keputusan Presiden. Terhadap peraturan-peraturan pelaksana seperti Keputusan Menteri dan jabatan dibawahnya serta peraturan dari badan-badan lain, PDH dan AACR2 sama-sama menentukan tajuk entri utamanya pada badan yang diwakilinya. Kecuali untuk peraturan Menteri Negara, PDH menentukan tajuk entri utamanya pada jabatan Menteri Negara sebagai subdivisi dari yurisdiksi Indonesia. Secara umum perbedaan pengkatalogan peraturan perundangan Indonesia di PDH dengan ketentuan AACR2 adalah dalam penggunaan judul seragam. PDH menggunakan judul seragam yang umum sedangkan AACR2 menentukan judul seragam yang khusus berlaku bagi tiap jenis peraturan."

"The 23rd Edition of DDC has been published in 2011. The edition provides notations related to Indonesia such as Table 2. Geographical area, historical period, biography for Indonesia ? 598. With teh extension of Indonesian area, librarians are given much help in classifying the library materials on Indonesia or other subjects related, especially those related to areas or regions in Indonesia. However, this extension has only covered the provincial area nd has not yet reached the regency/city. It needs to create area extension which covers the whole regencies and cities as drafted by the National Library of Indonesia in its publication in 2004 which notes about the extension and adaptation of DDC notation for Indonesian areas."

"Tulisan ini mendeskripsikan tentang peraturan Angger Pradata Akir yang pernah ada di wilayah kerajaan di Jawa yakni Kasunan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta pada abad ke 17 ? 18 lalu. Dari kajian ini tergambar bahwa di masyarakat Jawa di abad 17 ? 18 yang lalu sudah dikenal sistem hukum yang mengatur para abdi dalem atau pegawai kerajaan namun tidak mengenal pembagian seperti publik atau perdata maupun materil atau formil seperti dalam ilmu hukum masa kini.

---

This study describes Angger-angger Pradata Akir, a king?s law written in the late 18 century in Surakarta and Yogyakarta after the Mataram period. It seems that the Javaneese society at that time has already known a kind of law to control the officials of the kingdoms. In so far there was no law classification on public and private law e.z which begun in the modern law."

"Sistem pakar (expert system) sebagai salah satu cabang dari kecerdasan buatan (artificial intelligence) merupakan suatu bidang yang tergolong baru di dunia Ilmu Perpustakaan dan Informasi. Dengan segala kelebihannya sistem pakar mulai diterapkan dalam segala kegiatan di perpustakaan, baik itu kegiatan teknis maupun kegiatan referens. Kegiatan teknis yang mulai diminati untuk diteliti kemungkinan penerapan sistem pakar adalah kegiatan pengkatalogan. Hal ini karena pengkatalogan merupakan kegiatan yang membutuhkan pengetahuan (knowledge), sedangkan salah satu karakteristik sistem pakar adalah mampu menampung dan mengelola pengetahuan dan mampu menjelaskan keputusan yang diambilnya. Lagipula dengan adanya sistem pakar maka persoalan-_persoalan seputar pengkatalogan dapat dikonsultasikan dengan sistem, tanpa perlu adanya seorang pakar pengkatalogan yang siap di tempat selama 24 jam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode siklus pengembangan sistem (System Development Life Cycle) yang berkaitan berkaitan erat dengan tahap pengembangan sistem pakar. Tahap pertama adalah Akuisisi Pengetahuan (knowledge acquisition) yang termasuk dalam tahap Definisi Pengetahuan (knowledge definition) dan tahap yang kedua adalah representasi pengetahuan (knowledge representation) yang termasuk tahap Disain Pengetahuan (knowledge design). Pada tahap representasi pengetahuan, pengetahuan yang di-akuisisi diterjemahkan ke dalam bentuk diagram pohon, yang berfungsi sebagai alat perantara (mediation tools). Setelah itu baru direpresentasikan ke dalam bentuk production rules. Penelitian ini hanya sampai tahap membangun basis pengetahuan (knowledge base) dan ilustrasi rancangan dialog antara sistem dan pemakai (user), jadi tidak sampai pada tahap implementasi sistem. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem pakar yang didisain adalah semi automated cataloging expert systems karena sistem masih memerlukan input dan manipulasi dari pemakai (user) untuk menghasilkan nasihat (advise) yang dibutuhkan. Sistem pakar mampu meningkatkan kecepatan dan ketepatan proses pengkatalogan bahan peta yang dilakukan oleh pengkatalog pemula (novice/beginner). Sistem pakar mampu bertindak sebagai tutor dalam proses belajar mengajar mengenai pengkatalogan bahan peta. Yang perlu ditekankan adalah bahwa sistem pakar hanya berfungsi membantu, bukan menggantikan peran pakar/ahli pengkatalogan, jadi hanya berfungsi sebagai asisten cerdas (intelligent assistant)."