Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembinaan pegawai perlu diperhatikan karena pegawai merupakan tulang punggung organisasi. Pegawai yang terampil secara langsung maupun tidak langsung .dapat membantu atasan dalam mengemban tugasnya. Menyadari akan pentingnya peranan pegawai dalam mengelola informasi, kami memilih sebagai topik skripsi ini' PEMBINAAN PEGAWAI dengan mengambil kasus pelaksanaannya di Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional (PDIN-LIPI). Meskipun sejak 13 Januari 1986 PDIN telah berganti nama menjadi PDII (Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah) namun dalam skripsi ini kami memakai nama PDIN, karena pada saat skripsi ini mulai dikerjakan, namanya masih PDIN. Skripsi ini bertujuan untuk meninjau pelaksanaan pembinaan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan di PDIN. Untuk itu yang dikaji adalah :1. Pelayanan jasa informasi di PDIN. 2. Pengadaan pegawai untuk memenuhi tujuan PDIN. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagai unsur pembinaan pegawai."

"Dewasa ini ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang dengan pesat. Perkembangan yang pesat itu telah mengakibatkan membanjirnya terbitan literatur ilmiah dan teknis yang pada gilirannya menyebabkan timbulnya ledakan informasi. Sekarang tidak lagi mudah bagi seseorang untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan kebutuhannya secara tepat dan cepat. Kesukaran itu semakin meningkat dari hari ke hari. Sebagai jawaban terhadap ledakan informasi itu, diciptakan berbagai sarana pengawasan literatur yang le_bih modern dan lebih kompleks serta mampu menampung sebanyak mungkin informasi dan data. Saat ini sudah dikenal berbagai alat bibliografi bentuk baue, berbagai ragam literatur sekunder, literatur tersier sampai pada pangkalan data yang menggunakan sistem komputer. Akan tetapi, masih saja ada literatur yang tidak dapat dijangkau oleh pengawasan seperti itu sehingga tidak ditemukan ketika di-telusur_"

"ABSTRAKPusat Dokumentasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional merupakan Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, mempunyai unit-unit jaringan yang terdiri dari : Pusat Dokumentasi dan Biro Hukum Departemen-Departemen serta Lembaga non Departemen di Jakarta; Perpustakaan di Jakarta; Perpustakaan Fakultas Hukum/Universitas/Institut; Perpustakaan Negara/Umum; Biro Hukum Pemerintah Daerah; Serta Biro dan Lembaga lainnya. Sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, maka PDII-BPIIN merupakan tempat menanyakan informasi tentang hukum dan perundang-undangan. Skripsi ini membahas tentang sejauh mana PDII-BPIIN sebagai pusat jaringan dalam bidang hukum telah melayani keperluan pemakai. Serta kegiatan-_kegiatan apa Baja yang telah dilaksanakan dalam rangka ker_jasama dengan unit jaringan. Berhasil atau tidaknya suatu sistem pelayanan infor_masi tergantung juga dari jumlah koleksi yang tersedia. Untuk memenuhi permintaan pemakai PDII-BPIIN memiliki koleksi si dari zaman penjajahan Belanda sampai saat ini. Skripsi ini juga menguraikan tentang pembinaan tenaga ker_ja serta pendidikan dan latihan apa saja yang telah di-laksanakan bagi tenaga-tenaga pengelola Pusat Jaringan ini.

---

"

"Di zaman modern sekarang ini banyak penelitian yang diadakan sehingga makin banyak pula bahan pustaka yang diperlukan sebagai bahan bacaan untuk menunjang penelitian. Penelitian itu sendiri bulan hanya dalam satu bidang, tapi berkaitan dengan bidang lain, sehingga dibutuhkan bahan pustaka. yang ada di perpustakaan lain. Untuk bahan pustaka yang tidak ada di perpustakaannya sendiri, bila biaya mencukupi dan masih dalam cakupan subyek koleksi perpustakaannya, bahan bisa dibeli.Namun, jika bahan tersebut di luar cakupan subyek koleksinya atau berkaitan subyeknya , biaya perpustakaan terbatas dan bahan pustaka itu sangat diperlukan bagi penelitian, maka pustakawan harus memikirkan bagaimana supaya bahan tersebut didapat. Atau bagainana supaya dapat memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada para peneliti.Dengan berdirinya pusat-pusat jaringan informasi dan dokumentasi ilmiah nasional pada bulan Juli 1971 maka dibentuklah kerja sama antara perpustakaan menurut cakupan serta kaitan bidang masing-masing. Walaupun kerja sama pinjam antar perpustakaan sudah dilaksanakan di pusat-pusat tersebut, namun baru pusat jaringan infornasi dan dokumentasi dalam bidang biologi dan pertanian yang nampergunakan peraturan serta formulir seragam untuk perpustakaan pesertanya. Kordinasi dilakukan oleh perpustakaan Bibliotheca Bogorien_"

"Kajian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Jumlah pemustaka yang datang ke PDII selama 2009 ? 2013; 2) Kota asal pemustaka; 3) Koleksi perpustakaan yang digunakan; 4) Jumlah anggota perpustakaan; 5) Jumlah buku yang dipinjam. Kajian ini dilakukan secara deskriptif dengan sumber data laporan bulanan layanan jasa perpustakaan dari sub bidang jasa perpustakaan 2009 ? 2013. Dari hasil kajian disimpulkan bahwa pemustaka utama adalah mahasiswa (D3, S1, S2/3) dengan jumlah yang semakin menurun yang sebagian besar berasal dari Jakarta, Bekasi, Bogor, Tangerang. Koleksi yang paling banyak digunakan adalah majalah indonesia, namun mikrofis sangat minim digunakan. Anggota perpustakaan terbanyak adalah mahasiswa. Selama 2009 ? 2013 jumlah buku yang dipinjam cenderung menurun. Mengingat perpustakaan PDII merupakan perpustakaan khusus instansi yang diharapakan melayanai kebutuhan organisasinya, maka diperlukan strategi khusus agar peneliti LIPI menjadi pemustaka utama juga diperlukan survey untuk mengetahui kebutuhan peneliti LIPI secara detail."

"Penelitian mengenai koleksi bahan pustaka KBK telah dilakukan pada 26 anggota jaringan informasi dan dokumentasi bidang KB Nas di tingkat pusat yaitu Jakarta, pada bulan Mei sampai dengan Desember 1987. Penelitian bertujuan antara lain untuk memperoleh gambaran keadaan koleksi bahan pustaka dari perpustakaan anggota jaringan, terutama koleksi bahan pustaka KBK. Pengumpulan data dilakukan melalui koesioner dan wawancara dengan petugas perpustakaan anggota.Hasilnya adalah jumlah koleksi buku anggota jaringan informasi dan dokumentasi secara keseluruhan jumlahnya cukup besar yaitu 741.972 judul, sedangkan koleksi buku bidang KBK hanya meliputi 6,36% atau 47.255 judul. Dilihat dari segi presentase bandingan antara koleksi buku KBK dengan koleksi buku keseluruhan tiap anggota yang terbesar dimiliki oleh perpustakaan Pusdokinfo PPT-LIPI, perpustakan PKMI, LD-UI, PKBI, BKKPN dan Dirbinkes Keluarga. Koleksi buku bidang KBK terbanyak dimiliki oleh perpustakaan BKKBN, LD-UI, PKMI, PKBI dan perpustakaan Nasional. Pedoman pengolahan bahan buku yang banyak dipakai : AACR2 untuk deskripsi bibliografi. DDC untuk klasifikasi, Tesaurus KBK untuk tajuk subjek. Dari ke-26 anggota jaringan terlihat yang mempunyai pustakawan yang didukung oleh latar belakang pendidikan ilmu perpustakaan tingkat perguruan tinggi adalah 62% dan selebihnya seperti perpustakaan PKBI, Dirbinkes Keluarga, Deptan, TVRI, Depdagri, Depag, Pertamina, PIN dan Pusdokinfo PPT-LIPI tidak mempunyai pustakawan tersebut."

"ABSTRAKPenelitian mengenai layanan pemakai di perpustakaan pers telah berlangsung pada bulan Februari 1995 hingga Mei 1995, tujuannya ialah untuk mengungkapkan layanan yang diberikan oleh perpustakaan pers, masalah yang timbul dan layanan yang diinginkan oleh wartawan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan wawancara kepada perpustakaan responden dan menyebarkan kuesioner kepada wartawan responden. Cara penyusunan keusioner, pembentukan kerangka sampel dan pemilihan sampel dijelaskan. Hasilnya menunjukkan bahwa jenis layanan yang tersedia adalah penelusuran informasi, layanan referens dan layanan foto-copy. Perpustakaan memberikan layanan minimal 15 jam sehari. Masalah-masalah yang timbul adalah data yang diminta terlalu spesifik sehingga sulit ditemukan, istilah yang digunakan tidak taat azas, sehingga memperlambat kerja pustakawan. Sedangkan layanan yang diinginkan oleh wartawan adalah jasa penelusuran informasi (90,48%), jasa peminjaman koleksi (83,33%) dan jasa kesiagaan informasi (78,57%). Layanan yang diberikan oleh perpustakaan sudah cukup memadai, tetapi untuk meningkatkan layanan tersebut diperlukan usaha-usaha sebagai berikut: Menambah jumlah staf dan memperluas wawasan staf perpustakaan; Menambah koleksi perpustakaan, baik buku, majalah maupun surat kabar; Memperbanyak data-data terbaru, misalnya menyediakan fasilitas internet; Memperluas ruangan perpustakaan; Bagi badan induk, ada baiknya memperhatikan keberadaan perpustakaan, baik dalam hal pendanaan maupun penghargaan terhadap pustakawannya.

---

"

"Di dalam pelaksanaan pembangunan nasional pemerintah orde baru telah mencanangkan suatu program pembangunan jangka panjang dengan pembagian tahapan lima tahunan. Pembangunan lima tahun ini tertuang dalam GBHN yang merupakan haluan daripada pembangunan yang sedang dijalankan. Pada Garis-Garis Besar Haluan Negara telah ditetapkan berbagai konsepsi seperti Wawasan Nusantara (WASANTARA), Ketahanan Nasional (TANNAS), Trilogi Pembangunan serta Pembangunan Nasional. Adapun konsep-konsep ini telah disusun secara berjenjang terpadu dan menyeluruh mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, atau yang dapat ditemukan di dalam suatu sistem kehidupan nasional dari bangsa Indonesia.WASANTARA merupakan arah untuk mewujudkan suatu Ketahanan Nasional (TANNAS) yang berarti bahwa setiap usaha pembangunan harus berada dalam suatu pola integral (menyeluruh dan terpadu) di dalam suatu nuansa baik yang berbentuk pemikiran maupun tindakan harus dapat menjamin kelangsungan hidup dari bangsa Indonesia dan sekaligus harus dapat meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran serta keamanan demi untuk mencapai kelestarian dan kejayaan bangsa Indonesia.Adapun strategi pelaksanaan pembangunan nasional dan penyelenggaraannya harus dapat disesuaikan dengan konsepsi trilogi pembangunan yaitu pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas. Trilogi ini tidak hanya terbatas pada bidang ekonomi semata-mata tapi juga harus meliputi seluruh aspek pembangunan yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.Untuk mencapai sasaran akhir dari pelaksanan pembangunan nasional ialah pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dibutuhkan waktu untuk proses pelaksanaannya terutama dalam rangka meningkatkan kualitas manusianya. Upaya bangsa Indonesia untuk mewujudkan tujuan jangka panjang pembangunan nasional harus berhadapan dengan beraneka ragam corak permasalahan baik yang berawal dari seluruh aspek kehidupan manusia maupun yang berasal dari pengaruh lingkungan di dalam maupun dari luar negeri yang sifatnya sangat kompleks.Salah satu masalah yang sangat mendasar serta dapat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat baik yang berhubungan dengan kelangsungan hidup maupun yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan kemakmuran dan keamanan adalah berasal dari masalah yang berhubungan dengan gatra alamiah khususnya yang berkaitan dengan masalah kependudukan. Masalah utama yang menyangkut kualitas manusia dan berkaitan dengan manusia yang berfungsi sebagai tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang banyak akan dapat merupakan potensi pembangunan yang besar bagi kebutuhan pembangunan, jikalau dapat diimbangi dengan kualitas manusianya. Banyaknya jumlah penduduk berarti bahwa jumlah tenaga kerja yang besar namun hal ini tidak akan berfungsi sebagai potensi pembangunan apabila sebagian besar manusianya ternyata kurang berpendidikan atau memiliki derajat kesehatan yang rendah. Semangat serta motivasi kerja dari manusia itu dapat kurang disebabkan oleh karena pengaruh keadaan sosial, ekonomi, maupun budaya yang belum sepenuhnya dapat menunjang potensi manusia sebagai tenaga kerja dan dapat dijadikan realita dalam bentuk kualitas kerja sehingga dapat berproduksi secara optimal. Masalah rendahnya kualitas manusia Indonesia merupakan salah satu kendala bahkan merupakan ancaman serta tantangan utama dari pembangunan. Penduduk sebagai sumber tenaga kerja apabila kualitas manusianya rendah maka sudah dapat dipastikan bahwa produktifitasnyapun akan rendah sejalan dengan tingkatan kualitasnya, dimana hasilnya akan tercermin dalam pelaksanaan pembangunan. Namun demikian kualitas manusia yang turut berperan dalam pembangunan negara bukan merupakan sesuatu benda mati tetapi kualitas dapat dirubah serta dapat ditingkatkan statusnya sehingga dapat lebih menguntungkan pembangunan."