Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sistem politik sentralistis yang diterapkan Uni Soviet telah membuat kekuasaan mutlak berada pada pihak Partai Komunis Uni Soviet (KPSS), kondisi ini secara perlahan menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan yang mengakibatkan masyarakat Uni Soviet mengalami ketertinggalan dibidang politik. Untuk mengejar ketertinggalan tersebut Mikhail Gorbachov menggagas kebijakan glasnost, perestroika, dan demokratisasi untuk menciptakan kebebasan yang sebenarnya bagi masyarakat Uni Soviet.Kebijakan glasnost, perestroika, dan demokratisasi memberi pengaruh pada masyarakat tentang pentingnya kesadaran berpolitik dan hak-hak politik warga negara. SeteIah runtuhnya Uni Soviet, masyarakat Rusia membangun kembali sebuah negara Federasi Rusia dengan sistem politik yang berbeda. Perubahan yang terjadi di Rusia ternyata tidak hanya mempengaruhi sistem politik negara tersebut, tetapi juga mempengaruhi persepsi dan perilaku politik masyarakatnya, khususnya pada partai politik, pemilihan umum, dan parlemen.Partai politik di Rusia pasca Uni Soviet menjadi lebih terbuka keanggotaannya kepada publik, sedangkan dalam hal ideologi partai-partai menjadi lebih majemuk. Pemilihan umum di Rusia pasca Uni Soviet dalam penyelenggaraanya dilaksanakan lebih bebas dari hal-hal yang berkaitan dengan pemaksaan maupun intimidasi terhadap para pemilihnya.Parlemen Rusia pasca Uni Soviet mengalami pergeseran pada tipe perwakilan dari delegasi ke trustee. Perubahan perilaku politik masyarakat Rusia pasca Uni Soviet tampak pada rendahnya keterikatan antara masyarakat dengan partai politik ataupun anggota parlemen dengan partai politik. Selain itu dalam hal partisipasi politik pun masyarakat Rusia pasca Uni Soviet diketahui lebih aktif dibnadingkan era Uni Soviet."

"Penelitian ini membahas penggunaan bahasa Rusia di Uzbekistan pasca-Uni Soviet berkaitan dengan politik dan perencanaan bahasa di Uzbekistan. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif analitis, dengan mengumpulkan data dari undang-undang, dan hasil survey dari beberapa lembaga survey, lalu dianalisis dengan teori-teori politik dan perencanaan bahasa bahasa. Bukti-bukti yang terdapat di dalam skripsi ini menunjukkan bahwa Uzbekistan menerapkan Politik dan Perencanaan bahasa secara umum pada kehidupan sehari-hari, pendidikan, dan media massa dengan tujuan membangun identitas nasional dan integrasi sosial. Berkaitan dengan penerapan politik bahasa tersebut, terjadi bilingualisme bahasa di Uzbekistan dengan penggunaan bahasa Rusia dan bahasa Uzbek pada berbagai bidang. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahasa Rusia di Uzbekistan mengalami penurunan, walaupun masih digunakan secara luas.

---

This research explains the use of Russian language in post-Soviet Uzbekistan related to its language policy. This thesis uses descriptive-analytical method, with the constitution and language law of Uzbekistan as primary sources, and results of survey on language use in Uzbekistan from numerous institutions, then analyzed with language policy and planning theories . The evidence in this thesis shows that Uzbekistan has been implementing language policy and planning in spheres of general life, education, and mass media in purpose of building the national identity and social integrity. Related to the implementation of language policy, bilingualism occur in Uzbekistan with the use of Russian language and Uzbek language in many spheres of life. It is then concluded that the use of Russian language is reduced although it is still widely spoken."

"VISI Indonesia Merdeka atau lebih dikenal sebagai Tujuan Nasional sebagaimana dimuat dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menegaskan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Misi Indonesia Merdeka tersebut pada gilirannya dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah Negara Indonesia mencakup aspek kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang dilakukan secara berkala, lima tahun sekali. Kedaulatan rakyat dalam pemilihan umum tersebut diwakili oleh partai politik. Dengan demikian partai politik adalah sarana agregasi politik, sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, dan sarana pengatur konflik. Dengan demikian baik partai politik maupun pemilihan umum harus ditata dan diselenggarakan atas dasar UUD NRI Tahun 1945 demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

"KESEPAKATAN bersama dalam rumusan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 salah satunya mempertegas sistem Presidensiil Dalam rangka memperkuat sistem presidensial secara konsisten, maka pelaksanaan fungsi partai politik secara sunguh-sungguh harus terus diupayakan. praktik koalisi memang dilegalkan sebagaimana penjelasan Pasal 6A Ayat 2 UUD 1945. Pembentukan koalisi partai politik menjadi keniscayaan dalam sistem presidensial karena ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Pragmatisme politik yang ditimbulkan dalam proses koalisi merupakan ancaman terhadap keberlangsungan sistem presidensial. Dengan demikian, salah satu tujuan dari pemilu, seperti yang tertuang di dalam undang-undang adalah untuk penyederhanaan partai politik menuju sistem multi partai sederhana, dapat diwujudkan melalui diberlakukannya mekanisme ambang batas."