Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dewasa ini, di Prancis, berpasangan secara homoseksual telah menjadi salah satu alternatif kehidupan bersama di luar pernikahan. Namun, kaum homoseksual di Prancis kerap merasakan adanya diskriminasi yang didasarkan pada orientasi seksual mereka. Untuk itu, mereka melakukan upaya mendapatkan pengakuan dari pemerintah Prancis, yang diharapkan dapat mengubah pandangan masyarakat yang cenderung negatif terhadap kaum homoseksual. Pemerintah Prancis menunjukkan tanggapannya dengan mengeluarkan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan keberadaan kaum homoseksual.Skripsi ini menunjukkan perkembangan kebijakan pemerintah Prancis terhadap keberadaan pasangan homoseksual di Prancis pada dasawarsa 1970-1990. Kebijakan pemerintah Prancis, dalam bentuk undang undang yang dikeluarkannya, terlihat mengalami perubahan dan penyesuaian dari waktu ke waktu, yang bertujuan untuk menjawab tuntutan kaum homoseksual di Prancis. Hingga akhirnya, kini berlaku undang-undang PACS (Pacte Civil de Soiidarite), yang merupakan undang-undang yang mengatur kehidupan berpasangan di luar pernikahan, baik pasangan homoseksual maupun heteroseksual."

"Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memaparkan perkembangan Baccalaureat (Bac) di Francis berdasarkan perkembangan kebijakan Menteri Pendidikan Nasional Francis dan perkembangan statistik lulusannya. Berdasarkan perkembangan kebijakan Menteri Pendidikan Nasional Prancis terlihat bahwa materi dan penyelenggaraan Bac terus mengalami modifikasi. Beberapa kebijakan penting yang membentuk Bac seperti yang dikenal dewasa ini adalah kebijakan Fouchet pada 1965, kebijakan Chevenement pada 1985 dan kebijakan Francois Bayrou pada 1995. Sementara itu, berdasarkan perkembangan statistik lulusannya terlihat bahwa perkembangannya itu dipengaruhi oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Nasional Prancis dan situasi sosial_ekonomi pada suatu masa. Meskipun secara umum terlihat peningkatan jumlah lulusan Bac, terdapat beberapa karakteristik khusus yang membedakan antara satu periode dengan periode lain."

"ABSTRAKConcubinaqe merupakan suatu ikatan antara pasangan heteroseksual/homoseksual. Pasangan concubinaqe menjalani hidup bersama tanpa menikah. Kini di Prancis, hidup bersama tanpa menikah merupakan satu hal yang wajar. Pasangan concubinaqe memiliki pembagian hak dan kewajiban yang jelas seperti halnya pasangan menikah...

---

"

"Homoseksualitas di Prancis dianggap sebagai salah satu bentuk kehidupan berpasangan di Prancis dengan adanya pengakuan resmi dari pemerintah melalui legalisasi pernikahan sesama jenis. Kebijakan terkait homoseksualitas terus berkembang di Prancis seiring dengan perkembangan zaman. Kebijakan pelarangan kaum homoseksual di Prancis sebagai pendonor darah dikeluarkan pertama kali pada tahun 1983 yang didorong oleh terjadinya epidemi HIV di Prancis pada masa itu. Pada perkembangan terbaru, masyarakat Prancis dapat menjadi pendonor darah terlepas dari apapun orientasi seksualnya terhitung sejak 16 Maret 2022. Dengan adanya kebijakan ini, kaum homoseksual di Prancis diharapkan dapat mendonorkan darahnya tanpa mengalami diskriminasi berdasarkan orientasi seksualnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan membahas bagaimana peran kaum homoseksual di Prancis terhadap penghapusan diskriminasi yang dialami oleh kaum homoseksual pada kebijakan donor darah di Prancis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif oleh Hammarberg, Kirkman, dan de Lacey (2016), konsep kebijakan publik oleh Gerston (2014), serta teori kesehatan masyarakat dan hak asasi manusia oleh Beyrer (2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kebijakan donor darah bagi kaum homoseksual dilatarbelakangi oleh kebutuhan darah di Prancis dan bukan sebagai bentuk penerimaan terhadap keberadaan komunitas homoseksual di Prancis.

---

Homosexuality in France is considered as one form of couple life in France with official recognition from the government through the legalization of same-sex marriage. Policies related to homosexuality continue to develop in France as time passed by. French Government issued a ban on homosexuals in France from eligibility to donate blood in 1983 due to the HIV epidemic that had happened in France during that time. After that, public policies related to blood donations for homosexuals continue to develop. In the latest development, people in France can donate their blood regardless of their sexual orientations started from March 16, 2022. After this policy has been legalized, it is hoped that homosexuals in France can donate blood without experiencing discrimination based on their sexual orientation. This research will discuss how the role of homosexuals in France in eliminating discrimination experienced by homosexuals in the blood donation policy in France.This study examines the role of homosexual community in France in affecting the elimination of discrimination in blood donation activities experienced by homosexuals in France. By using qualitative methods, public policy concept by Larry N. Gerston (2014), and public health and human rights theory by Chris Beyrer (2014), it is found that the blood donation policy of the French Government was based on the needs of blood and not a reflection of the acceptance of the existence of the homosexual community in France."

"Skripsi ini memaparkan keberadaan kaum imigran di Prancis dan berbagai kebijakan pemerintah Prancis mengenai kaum imigran sejak dasawarsa 1970. Arus masuk imigran ke Prancis telah dimulai sejak evolusi industri, tahun 1852-1870. Arus masuk imigran sempat dihentikan pada awal dasawarsa 1970, demi pemulihan perekonomian dari krisis minyak yang membuat banyak orang kehilangan pekerjaan. Namun, pemerintah Prancis tidak berhasil membatasi dan mengurangi jumlah imigran di Prancis karena beberapa imigran tidak bersedia kembali ke negara asal mereka. Selain itu, imigran gelap terus berdatangan ke Prancis. Keadaan imigran di Prancis cukup memprihatinkan. Sebagian besar dari mereka bekerja di lapisan bawah pekerjaan sosioprofesional dengan penghasilan rendah atau menganggur, hidup dalam kemiskinan dan tinggal di pemukiman kumuh, serta sulit berintegrasi. Pemerintah Prancis menetapkan beberapa kebijakan sehubungan dengan imigran. Penetapan kebijakan tersebut dimaksudkan untuk membatasi arus masuk imigran, membendung kedatangan imigran gelap, dan mempermudah integrasi imigran. Sampai saat ini, berbagai kebijakan yang ditetapkan pemerintah Prancis itu mampu membatasi arus masuk imigran, namun tidak sepenuhnya berhasil dalam membantu imigran dalam berintegrasi. Ada beberapa imigran yang tidak ingin berintegrasi dan lebih memilih untuk berbaur dengan kelompok etnisnya sendiri. Selain itu, pemerintah Prancis juga belum berhasil membatasi jumlah imigran yang masuk dengan alasan mencari pekerjaan di Prancis, karena masih banyak imigran yang terpaksa menganggur atau bekerja dengan penghasilan rendah."

"ABSTRAKPasca tragedi pada tanggal 14 Juli 2016 di Nice yang menewaskan 86 orang, tiga puluhan commune di daerah pesisir Prancis berbondong-bondong menerapkan kebijakan anti -burkini. Kebijakan ini diadakan tidak hanya untuk menjaga keamanan daerah, namun juga sebagai bentuk konsistensi pemerintah daerah dalam menerapkan sekularisme di Prancis. Akan tetapi, pada tanggal 26 Agustus 2016, Conseil d rsquo; tat CE mengeluarkan surat perintah untuk mencabut kebijakan itu. Kebijakan anti-burkini bukanlah simbol agama tampak pertama yang dilarang di Prancis. Pada tahun 2004, Prancis menerapkan larangan jilbab di sekolah-sekolah umum yang dilanjutkan dengan larangan pemakaian burqa pada tahun 2010. Pencabutan kebijakan burkini pada tahun 2016 memperlihatkan perubahan sikap pemerintah Prancis terhadap simbol keagamaan tampak. Bagian akhir artikel ini menunjukkan bahwa perubahan sikap itu bertujuan untuk melindungi penduduk Muslim Prancis dan mencegah berkembangnya ekstremisme di Prancis

---

ABSTRACTAfter the Bastille Day tragedy on 14th July 2016 in Nice that killed 86 people, around 30 municipalities in France decided to implement an anti burkini policy. This policy was adopted in order to maintain regional security, as well as an act of consistency towards the French la cit . However, on 24th August 2016, the French Court demanded the policy to be suspended. The burkini ban wasn rsquo t the first time for the French Government to ever ban any ostentatious religious symbols. On 2004, the ban on headscarves in public schools was approved, along with the 2010 ban on burqas. Suspension of the burkini ban in 2016 has shown an inconsistency by the French Government towards ostentatious religious symbols. In the end of this article, it is indicated that the change of attitude towards an ostentatious religious symbol was necessary to protect the French Muslim citizens and to prevent further acts of extremism. "

"Graffiti dalam bentuk tertulis telah ditemukan di Prancis sejak 1758. Dengan masuknya budaya hip hop Amerika pada akhir 1980 ke Prancis, hal itu mengubah gaya graffiti Prancis. Graffiti yang semula merupakan salah satu aksi vandalisme, perlahan-lahan berubah menjadi sesuatu yang memiliki nilai seni. Gaya dan teknik baru dalam membuat graffiti pun bermunculan dan membuat semakin banyak orang tertarik untuk membuatnya. Seiring dengan berjalannya waktu, dinding-dinding kota semakin dipenuhi oleh graffiti dan masyarakat merasa terganggu dengan banyaknya graffiti yang dianggap mengotori keindahan kota. Hal ini kemudian memicu keresahan masyarakat dan membuat pemerintah akhirnya memutuskan untuk bertindak. Pemerintah Prancis pun mulai melakukan berbagai cara untuk menangangi masalah graffiti. Artikel ini memaparkan langkah yang diambil pemerintah untuk menghadapi masalah graffiti, yaitu dengan melakukan tindakan yang bersifat preventif, represif, dan pemberian solusi.

---

Graffiti in written forms founded in French since 1758. The invasion of American hip hop at the end of 1980s in France, has transformed French graffiti style. Graffiti was one of the type of vandalism, however eventually, it has been changed into an art form. New styles and techniques in the making of graffiti were created and the number of people who grew interests in it has increased. Due to that, the city became over embellished by graffiti and the citizen was disturbed by the amount of it, as it pollutes the city. This condition alarmed both society and the government to take control over the graffiti issue. The French government has started various methods to handle the graffiti. This article explains the policies that the rench government has taken to control the graffiti, which are action of preventing, repressing, and providing solutions."

"Artikel ini membahas dinamika pandangan masyarakat Prancis terhadap penggunaan nuklir sebagai sumber energi yang kemudian memengaruhi kebijakan pemerintah Prancis terhadap pemanfaatan tenaga nuklir sebagai sumber energi. Pemerintah Prancis mulai memanfaatkan tenaga nuklir sebagai sumber energi semenjak mengalami embargo minyak dari negara-negara Arab yang tergabung dalam OPEP pada 1974, sebagai akibat dari perang Arab-Israel. Prancis yang saat itu dipimpin oleh Presiden Georges Pompidou, memutuskan untuk memanfaatkan energi nuklir guna mengatasi krisis energi tersebut, sehingga pada 1977 Prancis sudah berhasil mengganti energi minyak bumi dengan energi nuklir untuk menopang sebagian besar industrinya. Namun, terjadi beberapa peristiwa besar yang mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai penggunaan tenaga nuklir. Kecelakaan reaktor tenaga nuklir di Ukraina dan Jepang menyadarkan rakyat Prancis akan bahaya yang ditimbulkan apabila terjadi ledakan reaktor nuklir. Desakan untuk mengganti energi nuklir dengan energi yang lebih aman mulai muncul, yang mengakibatkan pemerintah menyusun program untuk mulai mengurangi ketergantungannya pada energi nuklir ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dan teori Dekonstruksi Jacques Derrida yang digunakan untuk menjelaskan perubahan kebijakan pemanfaatan nuklir di Prancis. Perubahan kebijakan ini, terjadi karena terutama karena kekhawatiran masyarakat Prancis akan bahaya penggunaan nuklir sehingga mendorong pemerintah Prancis untuk menyelenggarakan debat nasional mengenai pemanfaatan tenaga nuklir. Setelah penyelenggaraan Le Débat National sur la Transition Énergetique pada 2014-2015, pemerintah Prancis di bawah Presiden François Hollande yang kemudian dilanjutkan oleh Presiden Emmanuel Macron, sepakat untuk mengurangi penggunaan energi nuklir sebagai penopang energi industrinya dari 75% menjadi 50% pada 2023. Upaya untuk menggantikannya dengan energi yang terbarukan menjadi tantangan tersendiri bagi kepala negara Prancis guna merealisasikan tuntutan warganya agar dapat hidup tanpa adanya ketakutan terhadap kemungkinan meledaknya reaktor nuklir di negaranya.

---

This article discusses the dynamics of the French public's view of the use of nuclear as an energy source which influences the French government's policy towards the use of nuclear as an energy source. The French government began to use nuclear as an energy source since oil embargo by the Arab countries that joined OPEP in 1974, as a result of the Arab-Israeli war. France, which was led by President Georges Pompidou, decided to use nuclear energy to overcome the energy crisis, so that in 1977 France had succeeded replacing petroleum energy with nuclear energy to sustain most of its industries. However, there were several major events that affected the public's view about the use of nuclear power. Nuclear power reactor accidents in Ukraine and Japan made the French people aware of the dangers posed by a nuclear reactor explosion. The urge to replace nuclear energy with safer energy began to emerge, which resulted in the government setting up a program to start reducing its dependence on nuclear energy. This study uses historical research methods and Jacques Derrida's deconstruction theory which is used to explain changes in nuclear utilization policies in France. This policy change occurred mainly because of the French public's concern about the dangers of nuclear use, which prompted the French government to hold a national debate on the use of nuclear. After Le Débat National sur la Transition Energetique in 2014-2015, the French government with President François Hollande, which was then followed by President Emmanuel Macron, agreed to reduce the use of nuclear energy as a support for industrial energy from 75% to 50% in 2023. replacing it with renewable energy is a challenge for the head of state of France to realize the demands of its citizens to live without fear of the possibility of a nuclear reactor exploding in his country."

"Artikel ini membahas dinamika pandangan masyarakat Prancis terhadap penggunaan nuklir sebagai sumber energi yang kemudian memengaruhi kebijakan pemerintah Prancis terhadap pemanfaatan tenaga nuklir sebagai sumber energi. Pemerintah Prancis mulai memanfaatkan tenaga nuklir sebagai sumber energi semenjak mengalami embargo minyak dari negara-negara Arab yang tergabung dalam OPEP pada 1974, sebagai akibat dari perang Arab-Israel. Prancis yang saat itu dipimpin oleh Presiden Georges Pompidou, memutuskan untuk memanfaatkan energi nuklir guna mengatasi krisis energi tersebut, sehingga pada 1977 Prancis sudah berhasil mengganti energi minyak bumi dengan energi nuklir untuk menopang sebagian besar industrinya. Namun, terjadi beberapa peristiwa besar yang mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai penggunaan tenaga nuklir. Kecelakaan reaktor tenaga nuklir di Ukraina dan Jepang menyadarkan rakyat Prancis akan bahaya yang ditimbulkan apabila terjadi ledakan reaktor nuklir. Desakan untuk mengganti energi nuklir dengan energi yang lebih aman mulai muncul, yang mengakibatkan pemerintah menyusun program untuk mulai mengurangi ketergantungannya pada energi nuklir ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dan teori Dekonstruksi Jacques Derrida yang digunakan untuk menjelaskan perubahan kebijakan pemanfaatan nuklir di Prancis. Perubahan kebijakan ini, terjadi karena terutama karena kekhawatiran masyarakat Prancis akan bahaya penggunaan nuklir sehingga mendorong pemerintah Prancis untuk menyelenggarakan debat nasional mengenai pemanfaatan tenaga nuklir. Setelah penyelenggaraan Le Débat National sur la Transition Énergetique pada 2014- 2015, pemerintah Prancis di bawah Presiden François Hollande yang kemudian dilanjutkan oleh Presiden Emmanuel Macron, sepakat untuk mengurangi penggunaan energi nuklir sebagai penopang energi industrinya dari 75% menjadi 50% pada 2023. Upaya untuk menggantikannya dengan energi yang terbarukan menjadi tantangan tersendiri bagi kepala negara Prancis guna merealisasikan tuntutan warganya agar dapat hidup tanpa adanya ketakutan terhadap kemungkinan meledaknya reaktor nuklir di negaranya.

---

This article discusses the dynamics of the French public's view of the use of nuclear as an energy source which influences the French government's policy towards the use of nuclear as an energy source. The French government began to use nuclear as an energy source since oil embargo by the Arab countries that joined OPEP in 1974, as a result of the Arab-Israeli war. France, which was led by President Georges Pompidou, decided to use nuclear energy to overcome the energy crisis, so that in 1977 France had succeeded replacing petroleum energy with nuclear energy to sustain most of its industries. However, there were several major events that affected the public's view about the use of nuclear power. Nuclear power reactor accidents in Ukraine and Japan made the French people aware of the dangers posed by a nuclear reactor explosion. The urge to replace nuclear energy with safer energy began to emerge, which resulted in the government setting up a program to start reducing its dependence on nuclear energy. This study uses historical research methods and Jacques Derrida's deconstruction theory which is used to explain changes in nuclear utilization policies in France. This policy change occurred mainly because of the French public's concern about the dangers of nuclear use, which prompted the French government to hold a national debate on the use of nuclear. After Le Débat National sur la Transition Energetique in 2014-2015, the French government with President François Hollande, which was then followed by President Emmanuel Macron, agreed to reduce the use of nuclear energy as a support for industrial energy from 75% to 50% in 2023. replacing it with renewable energy is a challenge for the head of state of France to realize the demands of its citizens to live without fear of the possibility of a nuclear reactor exploding in his country."

"ABSTRAKSetelah periode 1960-an perhatian masyarakat terhadap isu lingkungan meningkat seiring dengan perkembangan sains, teknologi, maupun pemikiran. Ketiga hal ini memengaruhi pembuatan kebijakan ekologis di Prancis mengenai limbah pertanian dan peternakan, rekayasa genetika, dan perubahan status hewan. Beberapa aspek dalam kebijakan yang dibuat berdampak pada petani dan peternak. Aturan mengenai limbah nitrat dan larangan pembudidayaan produk rekayasa genetika mengakibatkan konversi pertanian konvensional ke organik meningkat sebanyak 9,5% dalam lima tahun. Kebijakan mengenai kesejahteraan hewan memengaruhi perbaikan dalam cara pemeliharaan hewan ternak. Akan tetapi, aturan-aturan itu juga memberi dampak negatif. Produksi pertanian gandum menurun hingga 20%, peternak harus mengeluarkan biaya tambahan hingga 50.000 euro untuk pemeliharaan ternak. Akibat yang ditimbulkan oleh kebijakan ekologis akan diteliti dengan metode sejarah politik yang mencakup gejala-gejala yang terjadi di masyarakat serta keputusan dan kebijakan politik (Kuntowijoyo, 2003). Penelitian ini memperlihatkan bahwa kebijakan ekologis yang diterapkan mendukung keberlangsungan lingkungan dan penghormatan pada makhluk hidup. Akan tetapi, perlu ada penyempurnaan agar aturan tersebut tidak membebani petani dan peternak, utamanya petani dan peternak kecil.

---

ABSTRACTAfter the 1960s public attention to environmental issues increased along with the development of science, technology, and thought. All three of these affect ecological policy making in France regarding agricultural and livestock waste, genetic engineering, and changes in animal status. Some aspects of the policies made have an impact on farmers. The rules regarding nitrate waste and the prohibition of cultivating genetic engineering products have resulted in the conversion of conventional agriculture to organic increased by 9.5% in five years. Policies on animal welfare affect improvements in how livestock are raised. However, the rules also have a negative impact. Wheat farming production has dropped by 20%, whereas farmers have to pay an additional up to 50,000 euros for livestock farming. The consequences of ecological policies will be examined by the method of political history that includes the symptoms that occur in society and political decisions and policies (Kuntowijoyo, 2003). This research shows that the ecological policies applied support environmental sustainability and respect for living things. However, improvements need to be made so that the regulation does not burden farmers, especially small farmers."