Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memaparkan perkembangan Baccalaureat (Bac) di Francis berdasarkan perkembangan kebijakan Menteri Pendidikan Nasional Francis dan perkembangan statistik lulusannya. Berdasarkan perkembangan kebijakan Menteri Pendidikan Nasional Prancis terlihat bahwa materi dan penyelenggaraan Bac terus mengalami modifikasi. Beberapa kebijakan penting yang membentuk Bac seperti yang dikenal dewasa ini adalah kebijakan Fouchet pada 1965, kebijakan Chevenement pada 1985 dan kebijakan Francois Bayrou pada 1995. Sementara itu, berdasarkan perkembangan statistik lulusannya terlihat bahwa perkembangannya itu dipengaruhi oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Nasional Prancis dan situasi sosial_ekonomi pada suatu masa. Meskipun secara umum terlihat peningkatan jumlah lulusan Bac, terdapat beberapa karakteristik khusus yang membedakan antara satu periode dengan periode lain."

"Skripsi ini memaparkan keberadaan kaum imigran di Prancis dan berbagai kebijakan pemerintah Prancis mengenai kaum imigran sejak dasawarsa 1970. Arus masuk imigran ke Prancis telah dimulai sejak evolusi industri, tahun 1852-1870. Arus masuk imigran sempat dihentikan pada awal dasawarsa 1970, demi pemulihan perekonomian dari krisis minyak yang membuat banyak orang kehilangan pekerjaan. Namun, pemerintah Prancis tidak berhasil membatasi dan mengurangi jumlah imigran di Prancis karena beberapa imigran tidak bersedia kembali ke negara asal mereka. Selain itu, imigran gelap terus berdatangan ke Prancis. Keadaan imigran di Prancis cukup memprihatinkan. Sebagian besar dari mereka bekerja di lapisan bawah pekerjaan sosioprofesional dengan penghasilan rendah atau menganggur, hidup dalam kemiskinan dan tinggal di pemukiman kumuh, serta sulit berintegrasi. Pemerintah Prancis menetapkan beberapa kebijakan sehubungan dengan imigran. Penetapan kebijakan tersebut dimaksudkan untuk membatasi arus masuk imigran, membendung kedatangan imigran gelap, dan mempermudah integrasi imigran. Sampai saat ini, berbagai kebijakan yang ditetapkan pemerintah Prancis itu mampu membatasi arus masuk imigran, namun tidak sepenuhnya berhasil dalam membantu imigran dalam berintegrasi. Ada beberapa imigran yang tidak ingin berintegrasi dan lebih memilih untuk berbaur dengan kelompok etnisnya sendiri. Selain itu, pemerintah Prancis juga belum berhasil membatasi jumlah imigran yang masuk dengan alasan mencari pekerjaan di Prancis, karena masih banyak imigran yang terpaksa menganggur atau bekerja dengan penghasilan rendah."

"ABSTRAKPenerapan La Loi Debr pada sekolah swasta muslim di Prancis menjadi bahasan utama dengan melihat implementasi butir-butir yang terkandung di dalamnya. Kebijakan yang diterapkan sejak tahun 1959 tersebut memiliki kaitan dengan keberadaan sekolah swasta muslim di Prancis pada abad XXI. La Loi Debr membuat terciptanya suatu kontrak sosial antara sekolah swasta dengan negara. Hal ini menimbulkan beberapa regulasi pada sekolah swasta, seperti bantuan finansial dan penerapan kurikulum pengajaran yang telah ditentukan. Regulasi tersebut membawa kemajuan bagi sekolah swasta di Prancis, tak terkecuali sekolah swasta muslim. Selain regulasi tersebut, terdapat pula faktor-faktor lain yang mendukung kemajuan sekolah swasta muslim tersebut.

---

ABSTRACTThe practice of La Loi Debr on Islamic private schools in France is discussed by analyzing the implementation of its articles. Enforced since 1959, this policy corresponds with the existence of Islamic private schools in France on 21st century. Through La Loi Debr , private schools in France could establish a social contract with the government. This contract creates certain beneficial regulations for the private schools, such as financial aid and standardized curriculum practice. These regulations carry positive impacts on private schools in France including the Islamic private schools. Besides, there are other factors which support the advancement of Islamic private schools."

"ABSTRAKPada tanggal 26 Juni 1988 di Paris ditandatangani suatu persetujuan tentang masa depan Kaledonia Baru, wilayah seberang lautan Perancis yang berupa gugusan pulau di kawasan Pasifik Barat Daya, di antara 19 dan 23 derajat Lintang Selatan, 163 dan 168 derajat Bujur Timur (lihat peta hal. 6-8). Nama resmi persetujuan itu adalah l'Accord sur l'avenir de la Nouvelle-Caledonia (Persetujuan tentang Masa Depan Kaledonia Baru) (Lampiran II, hal. 251), tetapi dalam pers Perancis persetujuan ini biasa disebut l'Accord de Matignon (Persetujuan Matignon), sesuai dengan nama kantor Perdana Menteri Perancis, l'Hotel (Wisma) Matignon, tempat persetujuan itu ditandatangani. Persetujuan itu pada hakikatnya adalah upaya menyelesaikan konflik di antara golongan-golongan penduduk yang menghendaki kemerdekaan dan yang menentangnya. Konflik itu begitu keras, sehingga untuk melukiskan keadaan, pada awal teks Persetujuan yang dirancang pemerintah Perancis itu digunakan kata-kata "nyaris perang saudara" (Accord: 2)."

"Skripsi ini memaparkan perkembangan penggunaan Internet di Prancis sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2000. Tujuan penelitian ini adalah memaparkan perkembangan penggunaan Internet di Prancis sejak mulai diperkenalkan kepada masyarakatnya di tahun 1995 sampai dengan tahun 2000. Pemaparan ini didasari oleh beberapa indikator yaitu jumlah domain dan host, pengguna dan profilnya, frekuensi penggunaan serta situs yang paling banyak dikunjungi masyarakat Prancis akan datang. Keberhasilan program tersebut mulai dirasakan oleh masyarakat Prancis. Hal ini dapat dilihat dari angka-angka yang menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi dalam penggunaan fasilitas-fasilitas Internet pada tahun-tahun berikutnya. Keterlambatan ternyata tidak menjadi penghalang bagi Prancis untuk tetap maju dalam menghadapi era informasi dan komunikasi saat ini."

"Masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah adakah hubungan antara pendidikan dan jenis pekerjaan wanita di kalangan wanita pekerja di Perancis dan bagaimanakah sifat hubungan tersebut. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan dengan pembahasan secara deskripti f analitis atas data sekunder. Data yang berhasil dikumpulkan dari berbagai sumber menunjukkan bahwa pendidikan wanita pada tahun 80-an sudah lebih baik daripada sekitar 40 tahun silam, di mana saat itu sebagian besar wanita hanya merupakan lulusan sekolah dasar, sedangkan pada tahun 80-an, sudah cukup banyak jumlah wanita yang menjalani masa pendidikan sampai ke perguruan tinggi. Sementara jika ditinjau dari segi pekerjaan, hingga tahun 80-an mayoritas wanita bekerja pada bidang jasa, misalnya: pekerja dalam rumah tangga, pegawai biasa, pemberi jasa pelayanan. Setelah melakukan penelitian lebih jauh, maka penulis berkesimpulan bahwa sekalipun tampaknya pendidikan wanita pada tahun 80-an sudah semakin meni,ngkat, namun ternyata wanita yang hanya merupakan lulusan sekolah dasar dan sekolah kejuruan jumlahnya jauh lebih besar daripada jumlah wanita yang belajar sampai ke tingkat yang lebih tinggi, seperti sekolah lanjutan atas, perguruan tinggi maupun Grandes Ecoles. Maka tidaklah mengherankan jika ternyata mayoritas wanita bekerja dalam bidang jasa, yang mengutamakan ketrampilan dan tidak menuntut latar belakang pendidikan yang tinggi. Jadi mernang ada hubungan antara pendidikan dan pekerjaan wanita di kalangan wanita pekerja di Perancis yang sifatnya paralel/sejajar saja."

"Dewasa ini, di Prancis, berpasangan secara homoseksual telah menjadi salah satu alternatif kehidupan bersama di luar pernikahan. Namun, kaum homoseksual di Prancis kerap merasakan adanya diskriminasi yang didasarkan pada orientasi seksual mereka. Untuk itu, mereka melakukan upaya mendapatkan pengakuan dari pemerintah Prancis, yang diharapkan dapat mengubah pandangan masyarakat yang cenderung negatif terhadap kaum homoseksual. Pemerintah Prancis menunjukkan tanggapannya dengan mengeluarkan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan keberadaan kaum homoseksual.Skripsi ini menunjukkan perkembangan kebijakan pemerintah Prancis terhadap keberadaan pasangan homoseksual di Prancis pada dasawarsa 1970-1990. Kebijakan pemerintah Prancis, dalam bentuk undang undang yang dikeluarkannya, terlihat mengalami perubahan dan penyesuaian dari waktu ke waktu, yang bertujuan untuk menjawab tuntutan kaum homoseksual di Prancis. Hingga akhirnya, kini berlaku undang-undang PACS (Pacte Civil de Soiidarite), yang merupakan undang-undang yang mengatur kehidupan berpasangan di luar pernikahan, baik pasangan homoseksual maupun heteroseksual."

"Penulisan kripsi ini bertujuan untuk memaparkan secara garis besar perkembangan film dokumenter Prancis sejak awal munculnya hingga dasawarsa 1990-an.Sebagai praktik yang berdiri sendiri dalam dunia sinema, film dokumenter mempunyai nilai-nilai dan konvensi0konvensinya sendiri yang berbeda dengan film fiksi. Konvensi yang dimaksud meliputi antara lain teknik dan metode pembuatan. Meskupin jarang mencapai popularitas tinggi dalam masyarakat, film dokumenter mempunyai peran penting sebagai media untuk berefleksi dan berekspresi. Film dokumenter dapat mengangkat suatu topik atau isu dengan cara yang tidak kalah menariknya dari film fiksi. Bahkan, pengaruhnya kadang-kadang leboh besar daripada film fiksi.Dalam perjalanannya, perkembangan film dokumenter Prancis selalu tidak pernah lepas dari dinamika sosial, budaya, politik, dan ekonomi masyarakat. Hal itu ditandai oleh munculnya berbagai inovasi teknologi, pemikiran konseptual tentang metode pembuatan, dan vasriasi tema yang semakin meluas dari hari ke hari."