Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Mengacu kepada konsep jender yang menganalisa kedudukan wanita dari dua segi, yaitu segi konstruksi simbolik dan segi peran sosial, terungkap adanya suatu kontradiksi dalam pemahaman kedudukan wanita dalam masyarakat Okinawa. Dari segi konstruksi simbolik, wanita Okinawa memiliki kedudukan yang kuat dan mulia, karena dalam konteks kebudayaan Okinawa, khususnya yang berkenaan dengan nilai-nilai simbolik dalam mitologi dan konsep-konsep keagamaan, wanita Okinawa digambarkan sebagai mahluk yang memiliki muatan nilai-nilai kesucian dan kemuliaan karena wanita dianggap memiliki sifat-sifat utama para dewa yang dapat melahirkan, membesarkan dan melindungi manusia. Wanita Okinawa secara simbolik juga ditampilkan sebagai mahluk yang memiliki kekuatan spiritual yang tinggi. Dengan kekuatan spiritual yang dimilikinya ini, wanita Okinawa dianggap mempunyai kemampuan untuk menjaga dan melindungi manusia serta mampu menghubungkan manusia dengan dewa maupun roh nenek moyang. Oleh karena itu, wanita memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan keagamaan di Okinawa, di mana hanya wanita yang dapat menduduki status sebagai pendeta wanita (nuru) maupun sebagai dukun wanita (yuta). Namun hal ini tidak berarti bahwa wanita Okinawa selalu mempunyai kedudukan yang kuat dan mulia dalam semua segi kehidupan. Dari segi peran sosial, wanita Okinawa justeru ditempatkan pada posisi yang lemah dan tidak jarang mendapat perlakuan yang diskriminatif. Hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam sistem kekerabatan Okinawa yang bersifat patrilineal dengan kelompok kekerabatannya yang disebut munchu, maupun dalam sistem pewarisan altar pemujaan nenek moyang (tootoomee). Dalam sistem kekerabatan Okinawa yang berpusat pada munchu, konsep yang diutamakan adalah konsep shiji, yaitu konsep hubungan darah melalui garis keturunan pria. Konsep ini menekankan bahwa yang dapat menjadi penerus dalam suatu keluarga adalah anak laki-laki pertama dan orang yang tidak mempunyai hubungan darah melalui kerabat pria tidak bisa dijadikan anak angkat dan menjadi penerus suatu keluarga. Dengan demikian, sistem kekerabatan yang mengutamakan garis keturunan pria ini sangat menomor-duakan posisi wanita, karena secara tegas menutup kemungkinan seorang wanita untuk menjadi penerus keluarga. Dalam sistem pewarisan altar pemujaan nenek moyang (tootoomee) yang juga berarti pewarisan rumah tempat tinggal berikut harta benda lainnya, wanita Okinawa kembali mendapat perlakuan yang diskriminatif. Menurut kepercayaan orang Okinawa, altar pemujaan nenek moyang tersebut hanya dapat diwariskan kepada anak laki-laki, terutama anak laki-laki tertua. Tradisi seperti ini jelas-jelas menomor-duakan posisi wanita, karena wanita tidak diberikan hak yang sama dengan pria untuk mewarisi tootoomee. Akibat negatif yang dirasakan oleh wanita bukan saja dalam hal pewarisan harta, tetapi juga dalam melahirkan anak, karena seorang istri yang belum melahirkan anak laki-laki diharapkan melahirkan anak terus sampai mendapatkan anak laki-laki. Dengan demikian, pengutamaan kaum wanita dalam mitologi dan kehidupan keagamaan di Okinawa sangat berkontradiksi dengan pengutamaan kaum pria dalam kehidupan sosial. Secara teoritis, nilai-nilai positif yang diberikan kepada wanita Okinawa dalam dimensi simbolik tidak begitu saja akan terwujud dalam peran dan hubungan sosial yang nyata."

"Masyarakat Batak (Toba) menganut sistem kekerabatan patrilinial, artinya garis keturunan dalam keluarga ditentukan menurut garis bapak (laki-laki). Sistem garis keturunan tersebut menempatkan laki-laki lebih utama dibandingkan perempuan. Pengutamaan laki-laki dibanding perempuan membawa banyak konsekuensi bagi laki-laki maupun perempuan, misalnya, bila laki-laki adalah ahli waris, maka perempuan bukan ahli waris walaupun perempuan memperoleh bagian dari harta warisan orangtuanya. Kekristenan Barat yang dibawa penginjil Jermar~ (RMG) ke tanah Batak juga kekristenan yang patriarki. Perjalanan panjang Gereja HKBP sebagai gereja telah menempatkan perempuan pada posisi dan peran pinggiran raja. Oleh karena itu, bagaimanakah kedudukan perempuan dalam masyarakat Batak dan Gereja Huria Kristen Batak Pinatas tan (HKBP)?Pandangan gereja (tradisional) telah menempatkan perempuan sebagai pendamping bagi laki-laki. Tetapi ketika diterapkan dalam realitas sosial sehari-hari terjadi perbedaan dalam menafsirkan anti "pendamping yang sepadan". Perbedaan tafsiran tersebut berdarnpak luas dan memasuki setiap segmen kehidupan relasi antara perempuan dan laki-laki. Akibat yang terlihat adalah tersubordinasinya perempuan bila dibandingkan dengan laki-laki. Kenyataan seperti itu telah mendarong para pemikir dan teolog Kristen untuk mencari jawaban terhadap tersubordinasinya perempuan dalam gereja. Ternyata gerakan tersebut telah melahirkan teologi feminis. Teologi feminis berangkat dari asumsi bahwa pengalaman perempuan juga sah dalam menafsirkan kepercayaan dan iman yang diyakininya. Oleh karena itu, teologi feminis menawarkan suatu cara baru dalam berteologi.Pengakuan terhadap adanya perbedaan antara pengalaman perempuan dan laki-laki meng haruskan adanya mediate penelitian yang berbeda dengan apa yang biasanya dipakai. Oleh karena itu, dalam hal ini telah dipakai metode penelitian kualitatif dengan perspektif wanita. Dengan metode penelitian ini diharapkan pemahaman terhadap perempuan yang menjadi subyek penelitian dapat didengar dan pengalaman, pandangan serta harapanharapan mereka akan terungkap lebih jelas.Penelusuran kedudukan dan peran perempuan Batak (Toba) Kristen anggota Gereja HKBP memberikan gambaran bahwa kedudukan dan perannya dipengaruhi aleh sistem nilai (ideologi) dan stereotip jender yang berlaku di masyarakat Batak (Toba). Ideologi (sistem nilai) dan stereotip jender yang berlaku terbentuk sebagai hasil tarik-menarik dari kekuatan sosial budaya pada masyarakat Batak (Toba). Bahwa tata aturan rumah tangga Batak (Toba) yang patriarkat mempunyai implikasi sosial, politik, hukum, dan religius. Perlu upaya yang serius dan berkesinambungan untuk melakukan perubahanperubahan yang mendasar dalam menciptakan kemitrasejajaran antara perempuan dan laki-laki dalam Gereja HKBP."

"Karya tulis ini merupakan suatu kajian etnografi berwawasan perspektif wanita mengenai wanita Toraja yang bekerja sebagai peadeta Tujuannya adalah untuk menjelaskan perubahan yang terjadi pada para wanita Toraja khususnya dalam kehidupan keagamaan, dari semula yang dipandang tinggi dalam religi Aluk To Dolo, agama religi suku bangsa Toraja yang kemudian mengalami ketersisihan dalum kehidupan Gereja Kristen Toraja.Tulisan ini diawali dengan suatu deskripsi etnografi dari kehidupan dan aktivitas wanita Toraja secara umuum, yang merupakan bagian dari masyarakat dengan struktur yang bilateral serta menampilkan adanya unsur-unsur matrifokal pula.Timbulnya perubahan dalam hal status dan peranan dari pendeta wanita Toraja bersumber dari aturan Tata Gereja Toraja yang semula menerima Tata Gereja yang berasal dari suatu aliran dalam Gereja Protestan Belanda yang kemudian mempedomi kehidupan gereja Toraja Dalam aturan tersebut terkandung unsur-unsur patriarki yang pada hakekatnya menyisihkan dan mendiskriminasi aktivitas wanita berkenaan dengan status dan perannya dalam kehidupan gereja.Kontak budaya atau akulturasi dengan budaya asing menimbulkan beberapa alternatif-alternatif dalam hal penerimaan masyarakat bersangkutan. Dalam hubungan tersebut nampak bahwa konteks budaya Toraja yang memiliki nilai-nilai ogaliter dan pada hakekatnya tidak mengenal adanya pandangan diskriminatif terhadap wanita dalam hubungan-huhungan sosial pria - wanita kembali tampil bermakna Melalui rentangan waktu, dalam kehidupan lenibaga Gereja Toraja kemudian terjadi upaya-upaya penyisihan terhadap nilai-nilai budaya asing yang tidak kondusip bagi kaum wanita dalam upaya pencapaian kesetaraan status dan peranan dengan pria yang sementara ini masih sedang berlangsung."

"Tindak tutur meminta maaf merupakan tindak tutur yang mengemban fungsi perbaikan jika berkaitan dengan permintaan maaf retrospektif. Sementara itu, tindak tutur meminta maaf dapat mengemban fungsi pelunakan jika berkaitan dengan permintaan maaf antisipatoris atau prospektif. Penelitian ini bertolak dari tindak tutur meminta maaf sebagai tindak retrospektif.Agar penutur dan petutur tidak kehilangan muka, dalam interaksi penutur perlu memilih strategi meminta maaf. Dengan menggunakan parameter solidaritas dan kekuasaan dalam tiga jenis pelanggaran, penelitian ini melihat strategi meminta maaf dan ungkapannya dalam bahasa Indonesia oleh kelompok etnis Minangkabau. Setelah itu, hasil penelitian dianalisis dari perspektif gender.Responden penelitian ini berjumlah 196 orang yang terdiri atas 102 responden wanita dan 94 responden pria. Semua responden berusia 27--50 tahun dan semuanya staf pengajar di Universitas Bung Hatta, Padang. Hal itu dimaksudkan agar ada kesamaan kelompok usia, latar sosial, dan profesi karena variabel itu turut berperan dalam penelitian bahasa dan gender.Hasil analisis data menunjukkan adanya perbedaan strategi meminta maaf yang digunakan oleh responden kelompok wanita dan pria. Perbedaan penggunaan strategi itu tampak, baik pada pelanggaran I, II, dan III maupun secara keseluruhan berdasar penghitungan statistik uji F.Perbedaan penggunaan strategi meminta maaf itu dapat dijelaskan dari perspektif gender. Dalam pandangan adat Minangkabau, wanita dikonstruksi secara berbeda dengan pria dalam konteks sosial budaya. Salah satu aturan dan pantangan yang harus dipatuhi wanita Minangkabau adalah aturan dan pantangan berbahasa. Aturan seperti itu tidak ditemukan pada kelompok pria. Oleh sebab itu, sangat mungkin perbedaan itu berpengaruh terhadap penggunaan strategi berbahasa, termasuk meminta maaf."

"Peranan sistem pembayaran dalam sistem perekonomian semakin hart semakin panting seiring dengan semakin meningkatnya volume dan nilai transaksi serta sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi, yaitu untuk rnenjaga stabilitas keuangan dan perbankan, sebagai sarana transmisi kebijakan moneter, serta sebagai slat untuk meningkatkan efisiensi perekonomian suatu negara. Untuk itu sistem pembayaran perlu diatur dan diawasi agar masyarakat luas dapat memperoleh jasa sistem pembayaran yang efisien, cepat, handal dan aman.Untuk mewujudkan sistem pembayaran yang efisien, cepat, handal dan aman maka perlu didukung dengan aturan yang komprehensif sehingga dapat menjamin kepastian dan perlindungan hukum terhadap para pihak yang terkait dalam sistem pembayaran. Berbagai layanan pembayaran dalam sistem pembayaran dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yaitu sistem pembayaran tunai dan non tunai. Untuk masyarakat yang sudah maju ada kecenderungan untuk memilih pembayaran non tunai dengan pertimbangan praktis dan aman. Salah satu sistem pembayaran non tunai adalah dilakukan dengan transfer dana. Tranfer dana telah dikenal dan dipraktikkan oleh masyarakat dalam kurun waktu yang lama, sebagai bagian dalam kegiatan perekonomian masyarakat. Sepintas tranfer dana nampaknya sebagi suatu proses yang sederhana yaitu adanya permintaan dart pengirim dana, terlaksananya proses pengiriman, serta telah diterimanya dana dengan aman dan cepat oleh penerima. Namun demikian dalam prakteknya pelaksanaan transfer dana sudah sedemikian kompleks karena melibatkan berbagai pihak, media transfer dana, persyaratan, waktu pelaksanaan dan yurisdiksi hukum yang berbeda-beda. Dengan kondisi tersebut akan berpotensi menimbulkan risiko dan akibat hukum bagi para pihak yang terlibat. Pada saat ini pengaturan transfer dana tidak dilakukan secara spesifik dalam suatu ketentuan meskipun esensinya sendiri telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelaksanaan kliring dan BI-RTGS. Disamping itu jugs Undang-Undang yang terkait secara tidak Iangsung dengan transfer dana misalnya Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen.Dengan demikian pelaksanaan transfer dana masih tunduk pada ketentuan yang tidak seragam tergantung dart masing-masing bank. Kondisi tersebut sering menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait dalam proses transfer dana. Sehubungan dengan tersebut maka perlu dilakukan kajian apakah perlu disusun Peraturan Perundang-Undangan yang khusus mengatur transfer dana dan dalam hal perlu materi apa saja yang harus diatur."

"Komitmen terhadap nilai-nilai HAM dewasa ini di dunia telah menggerakkan kesadaran masyarakat terhadap 4 hal yaitu demokratisasi dan keadilan sosial, partisipasi wanita dalam pembangunan, perburuhan serta lingkungan hidup. Hal ini berkat kelompok masyarakat non negara seperti LSM, cendikiawan, agamawan dan kelompok lingkungan baik di tingkat internasional maupun nasional. Mereka telah melahirkan pendekatan baru dalam sistem internasional yang tidak lagi memandang negara sebagai aktor yang penting dan utama dalam hubungan internasional. Dalam lingkup nasional partisipasi mereka semakin penting dalam proses pemberdayaan masyarakat."