Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Militerisme ini sendiri juga merupakan suatu kasus yang sangat menarik untuk diteliti. Karena itu, tilisan ini bertujuan untuk mengungkapkan perkembangan militer Jepang pada masa Meiji, serta korelasinya dengan diplomasi luar negeri Jepang waktu itu. Modernisasi militer Jepang masa Meiji dilakukan terutama pada 2 hal, yaitu modernisasi peralatan persenjataan dan modernisasi struktur organisasi. Modernisasi peralatan dilakukan sejalan dengan proses industrialisasi Jepang, karena industrialisasi ini juga bertujuan untuk dapat menciptakan mesin-mesin perang yang tangguh. Pada masa ini Jepang mampu membangun angkatan darat dan angkatan laut yang kuat, yang didukung oleh peralatan dan armada kapal yang besar dengan teknologi modern. Modernisasi struktur organisasi militer pada awalnya dilakukan dengan meniru sistem Prusia. Namun sejak peristiwa Seinan Sensoo, Jepang beralih kepada sistem Prancis yang dianggap lebih taktis. SEmentara itu, kebijakan pemerintah Meiji dalam pertahanan keamanan negara, pertama-tama adalah dengan menciptakan stabilitas politik dan keamanan dalam negeri yang mantap."

"Skripsi ini membahas masalah politik diplomasi Indonesia pada masa perang kemerdekaan terutama peranan-peranan Mohamad Roem di dalam perundingan Indonesia - Belanda yang mencapai puncaknya sewaktu Van Royen-Roem Statement. Dalam pembahasannya penulis menggunakan metode yang lazim dipakai pada penyusunan suatu karya tulis ilmiah, yakni metode penelitian lapangan field research ) dan metode perpustakaan (library research ). Mohamad Roem adalah seorang pejuang perunding. Namanya sudah dikenal sejak zaman pergerakan. Masa muda Roem dilalui dengan penuh romantika mencari ilmu dengan bersekolah sampai ketingkat yang tertinggi yang ada dinegerinya. Kemudian ikut serta dalam kegiatan kemasyarakatan melalui organisasi kepanduan dan kepartaian yang berjalan di atas jalan tuntunan Islam. Dalam masa mudanya itulah tertempa jiwa dan kepribadian, untuk kemudian tumbuh menjadi pemimpin dan pemuka. Ternyata Kepemimpinannya tidak saja diterima dilingkungan organisasi dan golongannya, akan tetapi pada suatu masa kepemimpinannya itu benar-benar dirasakan dan diterima oleh Bangsanya. Sif at yang menonjol dapat diringkaskan pribadi yang mempunyai semangat tinggi untuk berjuang. Selain sebagai pejuang Roem ternyata juga sebagai perunding, yang memperoleh kesempatan emas dalam kehidupannya untuk mengembangkan kemampuannya dengan sebaik-baiknya. Kesempatan sebagai perunding ini dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh Roem sewaktu terjadi perundingan yang kemudian terkenal dengan Van Royen-Roem Statement. Perundingan ini berhasil melahirkan suatu persetujuan pada tanggal 7 Mei 1949, yang menghasilkan pernyataan-pernyataan dari ketua delegasi Belanda, Van Royen dan ketua delegasi Indonesia, Mohamad Roem. Di dalam pernyataan ini pihak Belanda bersedia mengembalikan pemerintah Indonesia Re Yogya. Dan sebaliknya Soekarno-Hatta menyetujui turut sertanya pemerintah Republik Indonesia ke Konferensi Meja Bundar, di mana akan dibicarakan perihal penyerahan kedaulatan kepada Negara Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat."

"ABSTRACTSkripsi ini mengangkat topik pada bidang sejarah Jepang yang membahas mengenai militer Jepang, pada masa pendudukan Amerika antara tahun 1945- 1952. Khususnya mengenai kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Pendudukan Amerika di Jepang terhadap kelompok militer Jepang perihal pembersihan dan pemecatan orang-_orang yang dianggap terlibat dengan penyebaran pengaruh militerisme dan agresi militer Jepang pada kurun waktu antara tahun 1931- 1945. Kebijakan ini dituangkan kedalam dua instruksi Komandan Pasukan Negara Sekutu yaitu SCAPIN No. 548 dan 550 yang dikeluarkan pads tanggal 4 Januari 1946. Kedua instruksi itu berisi perintah penghapusan golongan militer dan menekan organisasi apapun yang mengabdi di militerisme serta. pembersihan beberapa personel dari lingkungan pelayanan masyarakat Jepang.Keluarnya kedua instruksi tersebut sebelumnya telah didahului oleh suatu masa, yaitu setelah Perang Dunia I, yang memperlihatkan berkembang pesatnya kelompok militer di Jepang dalam menanamkan pengaruhnya pada peta politik, sosial dan ekonomi .domestik Jepang. Dalam kebangkitannya kelompok militer kemudian menjadi penentu yang terpenting bagi kebijakan dalam negeri dan luar negeri Jepang. Kondisi ini dijelaskan dalam bab II skripsi ini yang menerangkan tentang kekuatan militer Jepang setelah Perang Dunia I sampai dengan penyerahan diri Jepang tanggal 2 September 1945. Melalui kurun waktu tersebut diterangkan mengenai gerak invasi militer Jepang ke benua, timbulnya pemikiran dan tingkah laku berpolitik yang reaksioner dari kelompok militer dan para pendukungnya serta serangkaian peristiwa sejarah seperti; penyerbuan Manchuria sebagai aksi langsung keterlibatan kelompok militer, gerakan mobilisasi nasional, perang Jepang- Cina maupun keputusan Jepang untuk terjun dalam kancah perang Pasifik.Selanjutnya pada bab III diterangkan mengenai pembersihan golongan militer dan para pendukungnya yang merupakan inti pembahasan skripsi ini. Didahului dengan tujuan kebijakan pembersihan terhadap golongan militer tersebut dilakukan. Kemudian dilanjutkan kepada isi dari instruksi No. 550 dan 548 yang menerangkan mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut disertai pula dengan data-data, tabel, serta fakta sejarah melalui serangkaian peristiwa seperti pengadilan militer yang menggambarkan langkah konkrit dari pelaksanaan kedua instruksi tersebut. Untuk menjelaskan isi dari skripsi ini disertakan pula lampiran berupa dokumen-dokumen yang digunakan sebagai pendukungnya. Masalah militer memang sangat menarik, memancing perhatian dan keingintahuan orang untuk dikaji lebih lanjut. Tak kurang dari beberapa pengamat militer, peneliti dan penulis. sendiri yang mengangkat topik militer ini. Topik ini dapat dikaji dari sudut institusinya atau melalui tokoh-tokoh militer yang kemudian dikaitkan dengan tugas dan peranannya dalam kancah politik. Kekuatan militer Jepang sendiri yang merupakan satu bagian sejarah yang tidak dapat dipisahkan dalam sejarah Jepang dari jaman feodal sampai dengan jaman modern saat ini dapat pula menjadi satu subjek yang menarik untuk dikaji lebih lanjut.

---

"

"Pada tanggal 4 Juni 1942, Angkatan Laut Jepang mengalami kekalahan atas Amerika Serikat dalam pertempuran di Pulau Midway, Hawaii, Samudra Pasifik. Pertempuran Midway merupakan titik balik Perang Pasifik. Dalam pertempuran Midway, Angkatan Laut Jepang kehilangan empat kapal tempur mereka yaitu Akagi, Kaga, Hiryu, dan Soryu. Kekalahan Jepang diakibatkan oleh berhasilnya intelijen Amerika dalam memecahkan informasi rahasia Angkatan Laut Jepang, sehingga pihak Amerika dapat mengantisipasi serangan dan menyerang kembali pihak Jepang. Keberhasilan intelijen Amerika memecahkan informasi rahasia adalah kegagalan besar bagi pihak intelijen Angkatan Laut Jepang. Kegagalan tersebut disebabkan oleh; (1) pihak Angkatan Laut Jepang yang mengesampingkan faktor intelijen dalam setiap operasi pertempuran, (2) terdapat kendala bahasa karena pihak intelijen Angkatan Laut Jepang tidak memiliki staf yang fasih berbahasa Inggris, (3) arogansi Angkatan laut Jepang yang didasarkan oleh kemenangan sebelumnya dalam Penyerangan Pearl Harbour, sehingga Angkatan Laut Jepang kurang waspada dalam persiapan operasi penyerangan Midway.

---

On June 4th, 1942 Japanese Navy was defeated by the United States in Midway Atoll, Hawaii, Pacific. The Battle of Midway was a Pacific War turning point. In the Battle of Midway, Japan lost her four battleship Akagi, Kaga, Hiryu, and Soryu. The loss was caused by United States Intelligence s success in breaking the Japanese Navy secret code. Hence, the United States Navy managed to surmount strike and did counterattacks against the Japanese Navy. The United States Intelligence s success in breaking the code is a big loss for Japanese Intelligence. The cause of the failures are; (1) the Japanese Navy underestimated their own intelligence in every battle operation, (2) there were language barriers because Japanese Navy intelligence did not have any staff who is fluent in English, (3) Japanese Navy was arrogant after their previous victories in Pearl Harbor attack, so the Japanese Navy was not vigilant in preparing for the Midway attack operation."

"Jepang sejak pasca Perang Dunia dikenal sebagai negara pasifis. Hal ini terkait Pasal 9 Konstitusi Jepang yang menjadi dasar identitas Jepang. Kebijakan luar negeri Jepang tampak berfokus pada instrumen dan kebijakan ekonomi dalam mencapai kepentingan nasional. Semenjak Shinzo Abe menjabat sebagai Perdana Menteri di tahun 2012, literatur dan media menyoroti perubahan dalam kebijakan luar negeri Jepang yang diawali oleh pengajuan revisi Abe terhadap Pasal 9 sebagai tonggak identitas Jepang. Selain itu, kepemimpinannya turut disoroti sebagai Perdana Menteri dengan masa jabat terlama di Jepang. Untuk menelaah dinamika kebijakan luar negeri Jepang di era kedua Abe, tulisan ini memetakan 44 literatur dalam bentuk artikel jurnal dengan metode taksonomi yang dikategorisasikan ke lima tema utama, yaitu (1) elemen domestik dalam kebijakan luar negeri, (2) hubungan luar negeri Jepang, (3) isu keamanan dalam kebijakan luar negeri Jepang, (4) isu ekonomi dalam kebijakan luar negeri Jepang, dan (5) isu sosial budaya dalam kebijakan luar negeri Jepang. Dari tinjauan kelima tema utama ini, penulis memetakan konsensus, perdebatan, refleksi, dan sintesis untuk menelaah dan memaknai temuan dari persebaran literatur. Literatur-literatur utamanya memperlihatkan kontra terhadap pandangan negatif media massa dan literatur lainnya terhadap Jepang di era kepemimpinan Shinzo Abe. Penulis menemukan bahwa dinamika perubahan yang terjadi dalam kebijakan luar negeri Jepang di era Abe pada periode 2012-2020 dapat dijelaskan oleh faktor geopolitik dan signifikansi Abe sebagai pemimpin negara yang terletak pada peran pengatur proses pembentukan kebijakan luar negeri dalam politik domestik Jepang. Dari temuan tersebut, tulisan ini merekomendasikan beberapa analisis lanjutan dan pentingnya untuk tidak terfokus hanya pada unit analisis struktur ataupun individu, tetapi faktor domestik menjadi signifikan pula untuk dieksplorasi dalam analisis kebijakan luar negeri.

---

Japan has been known as a pacifist country since the post-World War II period, largely due to Article 9 of the Japanese Constitution, which serves as the foundation of Japan's identity. Japan's foreign policy appears to prioritize economic instruments and policies to pursue national interests. Since Shinzo Abe assumed the position of Prime Minister in 2012, literature and media have highlighted changes in Japan's foreign policy, initiated by Abe's proposal to revise Article 9 as a cornerstone of Japan's identity. Additionally, his leadership has been noted for being the longest-serving Prime Minister in Japan. To examine the dynamics of Japan's foreign policy in Abe's second era, this paper maps 44 literature pieces in the form of journal articles, using a taxonomy method categorized into five main themes: (1) domestic elements in foreign policy, (2) Japan's foreign relations, (3) security issues in Japan's foreign policy, (4) economic issues in Japan's foreign policy, and (5) socio-cultural issues in Japan's foreign policy. From the review of these five main themes, the author identifies consensus, debates, reflections, and syntheses to analyze and interpret the findings from the distribution of literature. The main literature shows contrasting views against the negative perceptions of mass media and other literature towards Japan during Shinzo Abe's leadership. The author finds that the dynamics of change in Japan's foreign policy during Abe's era from 2012 to 2020 can be explained by geopolitical factors and Abe's significance as a leader shaping foreign policy processes in Japan's domestic politics. Based on these findings, this paper recommends several further analyses and emphasizes the importance of not solely focusing on structural or individual units of analysis, but also exploring domestic factors in foreign policy analysis."