Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPada tanggal 2 September 1945, dilaksanakan upacara penyerahan Jepang kepada Sekutu. Penyerahan itu sendiri dilakukan Jepang pada tanggal 15 Agustus 1945. Pada waktu itu Kaisar Hirohito sendiri yang mengumumkan pernyataan menyerah kepada Sekutu, yakni dengan menerima deklarasi bersama negara-negara Sekutu yang termuat dalam Deklarasi Potsdam. Peperangan Jepang-Sekutu ditandai dengan penyerangan Pangkalan Militer Amerika: di Pearl Harbor 1941. Karena berlangsung di Pasifik, maka disebut Perang Pasifik. Pada mulanya memang Jepang banyak mendapat kemenangan; tetapi kemudian keadaannya berbalik. Amerika yang tidak senang dengan aksi Jepang di Pasifik akhirnya bersama dengan sekutu-sekutunya menggempur Jepang dan Jepang menderita kekalahan. Pada tahun 1943 Sekutu menuntut Jepang untuk menyerah, tetapi tidak diabaikan. Pada tahun 1945, melalui Deklarasi Potsdam, kembali Sekutu menuntut Jepang menyerah, dan Jepang tetap mengabaikan tuntutan tersebut. Karena itu Amerika atas nama Sekutu memberi peringatan dengan menjatuhkan bom atom atas kota Hiroshima dan Nagasaki tanggal 6 dan 9 Agustus,Kaisar Hirohito yang telah menyaksikan banyak kehancuran dalam negerinya akibat peperangan, akhirnya menyatakan agar peperangan dihentikan. Padahal pada tahun 1941, Kaisar Hirohitolah yang memberi pernyataan perang kepada Arnerika. Skripsi ini memperlihatkan bagaimana sebenarnya peranan Kaisar Hirohito dalam penyerahan Jepang kepada Sekutu dan sejauh mana tindakan yang diambil oleh kaisar Jepang saat itu, setelah negara Jepang menyerah kepada Sekutu.

---

"

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang kedudukan dan peran kaisar berdasarkan dua konstitusi yang pernah dan sedang berlaku di Jepang, yakni Konstitusi Meiji dan Konstitusi 1946. Fokus penelitian ini menjabarkan implementasi pasal yang mengatur kedudukan dan peran kaisar di dalam pemerintahan Jepang. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pasal yang mengatur kedudukan kaisar dalam Konstitusi Meiji tidak dijalankan dengan semestinya akibat dominasi militer di dalam pemerintahan. Kaisar Hirohito pada kenyataannya tidak memiliki kekuatan penuh dalam menentukan kebijakan negara. Kemudian, pasal yang mengatur kedudukan kaisar dalam Konstitusi 1946 berjalan dengan semestinya. Kaisar Hirohito, yang kemudian digantikan oleh Putera Mahkota Akihito, menjalankan kedudukannya sebagai simbol persatuan negara dengan melakukan tugas-tugasnya yang bersifat seremonial.

---

ABSTRACTThis research discussed about the position and role of the emperor according to Meiji Constitution and Constitution of Japan 1946. The main focus on this research is to explain the implementaion of the articles that regulate position and role of the Japanese emperor. The result indicated that the Meiji Constitution articles were not carried out properly due to military dominance within the government. In fact, Emperor Hirohito did not have a full power in determining national policies. On the other hand, the Constitution of Japan 1946 articles worked as it should be. Emperor Hirohito, later replaced by Crown Prince Akihito, performed his position as the symbol of state unity by doing the ceremonial duties. "

"Penelitian ini membahas upaya yang dilakukan sebuah organisasi sayap kanan Jepang bernama Nippon Kaigi untuk mewujudkan rencana remiliterisasi Jepang. Topik tersebut berhubungan dengan arus nasionalisme global yang meningkat beserta status negara Jepang yang memiliki akar sejarah konservatisme yang tinggi. Dalam prosesnya, gagasan remiliterisasi oleh Nippon Kaigi mendapat penolakan dari mayoritas masyarakat. Untuk menelaah upaya yang dilakukan Nippon Kaigi, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dari ragam literatur untuk membangun pemaknaan mengenai proses dukungan yang mereka lagukan. Melalui penggunaan teori modal sosial, peneliti menemukan bahwa upaya mengusung gagasan remiliterisasi tetap berlanjut berkat cara lain yang ditempuh Nippon Kaigi. Organisasi tersebut mengerahkan modal sosial yang ia miliki untuk meloloskan gagasan remiliterisasi melalui legislasi dalam parlemen dan kerjasama antar partai politik. Organisasi yang juga termasuk sebagai kelompok penekan ini melakukan penghimpunan modal kultural untuk meloloskan agenda remiliterisasi tersebut. Meskipun teori modal sosial bisa menjelaskan cara (modus) yang dilakukan, peneliti menemui hambatan untuk mengungkap motif umum dari rencana remiliterisasi Jepang oleh Nippon Kaigi."

"Skripsi ini membahas tentang peran pemerintah Jepang dalam bidang pendidikan pada masa pendudukan Sekutu tahun 1945-1952. Sejak Jepang menyerah kepada Sekutu, seluruh wewenang dalam menentukan arah kehidupan bangsa Jepang dikuasai oleh Sekutu. Berbagai kebijakan dibuat Sekutu untuk membawa Jepang ke arah yang lebih demokratis. Pendidikan juga merupakan bidang yang menjadi perhatian Sekutu. Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah dengan metode deskriptif analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku referensi, artikel, karya ilmiah, dan sumber-sumber internet. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa setiap perubahan dan perkembangan pendidikan di Jepang pada masa pendudukan merupakan hasil penerapan kebijakan yang dikeluarkan oleh Sekutu, namun tetap ada peran pemerintah Jepang di dalamnya.This research focused on the roles of Japanese government in educational on occupying term 1945 1952. Since Japan gave up to Allied power, all authority to determine Japanese nation life, gained control by the Allied. Variety policies was made by the Allied Power to take Japan towards democratic life. Education also a field that became an Allied attention. This research use historical approach with analytical descriptive method. The data collected bibliography in the form of reference books, articles, erudite masterpieces, and sources of internet. From the analysis it could be concluded that each change and education development at Japanese in occupying term constituting result of policy implement that issued by the Allied power, but immanent roles of Japanese government in it."

"Penelitian dalam skripsi ini berfokus pada pelaksanaan kebijakan ekonomi Jepang pada masa pendudukan Sekutu (1945-1952) dalam pemulihan ekonomi Jepang. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah kebijakan ekonomi Sekutu selama masa pendudukan dalam pembangunan kembali perekonomian Jepang setelah Perang Dunia II.Tujuan penulisan skripsi ini adalah menjelaskan kebijakan ekonomi Sekutu yang berpengaruh dalam pembangunan kembali perekonomian Jepang selama masa pendudukan. Pembangunan kembali perekonomian Jepang setelah perang dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi yang diinstruksikan oleh SCAP. Kebijakan ekonomi tersebut terdiri dari reformasi tanah pertanian (Land Reform), pemecahan zaibatsu, reformasi tenaga kerja (Labor Reform), Dodge Plan, rekomendasi pajak Shoup dan tokuju.Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah dengan metode penulisan deskriptif analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku referensi, artikel, karya ilmiah, dan sumber-sumber internet.Berdasarkan uraian dan analisis dari keseluruhan skripsi ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan ekonomi yang diinstruksikan oleh SCAP yang terdiri dari Land Reform, pemecahan zaibatsu, Labor Reform, Dodge Plan, Rekomendasi pajak Shoup dan tokuju berpengaruh dalam pembangunan kembali perekonomian Jepang setelah perang.

---

Research in this paper gets focus at Japanese economic policy implementation on period of Allied occupation (1945-1952) in Japanese economic reconstruction. Problem in this paper is economic policy on period of Allied occupation for Japanese economics reconstruction after World War II.The purpose this paper writing is describe influential an Allied economic policy for Japanese economic reconstruction on period of occupation. Postwar Japanese economics reconstruction to be influence economic policy that instructed by SCAP. That economic policy consisting of Land Reform, dissolution of zaibatsu, Labor Reform, Dodge Plan, Shoup's taxes recommendation and tokuju.This research use historical approach with analytical descriptive writing method. The data collected bibliography in the form of reference books, articles, scientific opus, and sources of internet.Base description and analisis of all this paper gets to be concluded that economic policy that instructed by SCAP. That economic policy consisting of Land Reform, dissolution of zaibatsu, Labor Reform, Dodge Plan, Shoup's taxes recommendation and tokuju having influence for in Japanese economics rebuilding afters."

"Studi ini merupakan kajian sejarah pergerakan nasional dengan mengambil kasus H. Agus Salim dan sikapnya terhadap Pemerintah Kolonial Belanda dalam kaitan perkembangan Sarekat Islam antara 1915 - 1940. Jadi dalam pembahasan ini akan lebih difokuskan kepada tokoh H. Agus Salim. Pengumpulan data atau sumber primer dilakukan melalui penelitian surat kabar semasa, terutama surat kabar yang diterbitkan oleh Sarekat Islam, mengumpulkan kembali tulisan-tulisan H. Agus Salim yang tersebar dalam pelbagai penerbitan seperti surat kabar, majalah dan buku-buku. Penelitian sekunder penulis lakukan pula atas sebagian besar buku-buku yang membahas periode pergerakan nasional, yang termasuk di dalamnya pergerakan Islam (1908-1942). Untuk melengkapi data-data ini dilakukan pula wawancara kepada dua orang murid H. Agus Salim, bekas pengurus Pergerakan Penyadar. Persoalan Kooperasi dan Non-Kooperasi muncul dalam masa pergerakan, karena dibentuknya Dewan Rakyat atau Volksraad pada tahun 1918. Pada mulanya Sarekat Islam menganut politik Kooperasi dengan mendukung dan ikut berpartisipasi dalam Volksraad (1918 - 1923). Dukungan dan kemungkinan-kemungkinan manfaat dari Volksraad dikemukakan oleh pemimpin-pemimpin SI, terutama H. Agus Salim dan Abdoel Moeis. Sejak tahun 1924 mengubah politik Kooperasinya dengan Non-Kooperasi (Hijrah). Alasan utamanya bukan pada masalah prinsipiel, tetapi karena SI kecewa atas sikap Pemerintah yang tidak dengan segera mengembalikan nama baik Tjokroaminoto dan tidak pula mengangkatnya kembali sebagai anggota Volksraad untuk periode 1923 -1926. Seandainya Pemerintah mengangkat Tjokroaminoto sebagi anggota Volksraad tahun 1923, mungkin sejarah Sarekat Islam akan berjalan lain. Ketika SI mulai menganut politik Non-Kooperasi, H. Agus Salim pula yang sangat vokal menyuarakan gagasan dan prinsip-prinsip Non-Kooperasi. Namun setelah Pemerintah menentukan garis keras terhadap partai-partai Non-Kooperasi, Salim kembali yang tampil ke muka menyarankan agar Sarekat Islam segera meninggalkan politik Non-Kooperasi, karena tidak sesuai lagi dengan kondisi zaman. Saran ini ditolak, dan Salim kemudian membentuk Penyadar."

"Sejak, 1949, menyusul berdirinya Republik Rakyat Cina (RRC), di negri itu telah terjadi serentetan guncangan politik. Hal itu terutama terjadi setelah Mao Zedong melancarkan Gerakan Seratus Bunga pada tahun 1955. Akan tetapi dari sekian banyak guncangan politik yang terjadi di Cina itu, tidak ada yang menyamai kehebatan yang diakibatkan oleh Revolusi Kebudayaan {1966-1976). Gerakan yang nama resminya Revolusi Besar Kebudayaan Proletariat atau Whuchanjieji Wenhuca Da Geming itu telah mengakibatkan dampak yang besar atas seluruh bangsa Cina mulai dari golongan elitenya sampai ke lapisan mayarakat yang paling bawah. Dalam gerakan tersebut, para pemuda Cina yang tergabung dalam Pengawal Merah (Hongwebing ) yang mendapat inspirasi dari pemikiran Mao (Mao Zedong Sixiang) mengganyang semua bentuk sistem para pemimpin dan golongan yang mendapat cap reaksioner. Seperti yang dikatakan di atas, Revolusi Kebudayaan juga mengakibatkan jatuhnya banyak pemimpin Cina, bahkan pada waktu itu berada di puncak kekuasaan, antara lain Presiden Liu Shaoqi. Namun, dari segelintir pemimpin yang berhasil lolos dari serangan pengawal Merah adalah Zhou Enlai yang pada waktu itu menjabat sebagai Perdana Menteri Cina. Feranan Zhou Enlai dalam Revolusi Kebudayaan tahun 1966 sampai dengan 1959 ini perlu saya tulis karena tokoh Zhou Enlai sepanjang hayatnya merupakan tokoh yang menarik dan sepanjang pengetahuan saya belum ada penulisan skripsi yang menelaah topik ini."

"Penelitian ini membahas mengenai produksi narasi Tan Malaka sebagai Datuk dan Raja Adat ketika pemindahan makam Tan Malaka dari Selopanggung (Jawa Timur) ke Pandan Gadang (Sumatra Barat) tahun 2017. Narasi tersebut diproduksi keluarga Tan Malaka untuk menandingi narasi Tan Malaka sebagai pengkhianat. Penelitian ini menjabarkan bagaimana narasi itu berasal dari praktik penulisan sejarah resmi di era Orde Baru. Rezim anti-komunis Orde Baru menghapus peran penting Tan Malaka di dalam sejarah resmi Indonesia dan menempatkan nama Tan Malaka dalam asosiasi sebagai pengkhianat negara. Dengan demikian, produksi narasi yang dilakukan keluarga Tan Malaka merupakan kontestasi terhadap narasi resmi negara. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan metode riset pustaka dan etnografis. Studi pustaka berfokus pada mengumpulkan data tentang sejarah resmi terkait Tan Malaka yang dipublikasikan oleh pemerintah Orde Baru. Hasilnya, penelitian ini menggunakan empat referensi utama untuk melihat narasi Orde baru terhadap Tan Malaka, yaitu Sejarah Nasional (1975),30 Tahun Indonesia Merdeka (1975), Lima Tahun Perang Kemerdekaan(1975), dan 50 Tahun Indonesia Merdeka (1995), dan Album Pahlawan Bangsa (1984). Sedangkan dengan menggunakan etnografis, penulis melakukan wawancara mendalam dengan juru bicara keluarga Tan Malaka terkait pemindahan makam tersebut. Selain itu, penulis melakukan pengamatan dan pendokumentasian selama pemindahan makam Tan Malaka dilakukan dan selama peringatan satu tahun pemindahan makam itu. Berdasarkan data etnografis tersebut, penelitian ini menemukan bahwa produksi narasi Tan Malaka sebagai Datuk dan Raja Adat dilakukan dengan penekanan status Datuk melalui tulisan di makam Tan Malaka, Ritual Basalin Baju yang dilakukan ketika pemindahan makam, peringatan satu tahun pemindahan makam tersebut, serta berbagai ritual adat Minangkabau lainnya. Menggunakan konsep Memori Nasional dan Memori Kultural yang dikembangkan oleh Aleida Asmann, penelitian ini mengonseptualisasi bahwa produksi berbagai narasi identitas Minangkabau dalam pemindahan makam Tan Malaka tersebut sebagai kontestasi antara memori kultural dan memori nasional. Memori nasional diproduksi dari atas oleh negara sedangkan memori kultural diproduksi dari bawah oleh masyarakat. Negara melanggengkan memori nasional lewat berbagai instrumen negara sedangkan keluarga Tan Malaka membangun memori kultural lewat berbagai objek material dan praktik kultural. Penelitian ini menunjukkan bahwa keluarga Tan Malaka dalam menggunakan makna yang ambigu dalam melakukan ritual dan menggunakan objek material tersebut, yang kemudian berdampak pada ambiguitas posisi Tan Malaka antara pahlawan nasional dan pahlawan lokal. Namun, pemaknaan yang ambigu tersebut merupakan strategi yang digunakan oleh pihak keluarga untuk tetap bisa merehabilitasi nama Tan Malaka sekaligus mengontestasi memori nasional Orde Baru.

---

This study discusses the production of Tan Malaka's narrative as Datuk and Raja Adat when the relocation of Tan Malaka's tomb from Selopanggung (East Java) to Pandan Gadang (West Sumatra) in 2017. The narrative was produced by Tan Malaka's family to match the narrative of Tan Malaka as a traitor. This study describes how the narrative originated from the practice of writing official history in the New Order era. The anti-communist New Order regime erased Tan Malaka's important role in Indonesia's official history and placed Tan Malaka's name in the association as a traitor to the state. Thus, the narrative production by Tan Malaka's family is a contestation against the official state narrative.

The data collection of this research was carried out using library research and ethnographic methods. The literature study focused on collecting data on the official history of Tan Malaka published by the New Order government. As a result, this study uses four main references to see the narrative of the New Order against Tan Malaka, namely the National History (1975), 30 Years of Independent Indonesia (1975), Five Years of the Independence War (1975), and 50 Years of Independent Indonesia (1995), and Hero of the Nation Album (1984). Meanwhile, using ethnography, the author conducted in-depth interviews with the spokesman for the Tan Malaka family regarding the relocation of the tomb. In addition, the authors conducted observations and documentation during the transfer of Tan Malaka's tomb and during the one-year anniversary of the transfer of the tomb. Based on the ethnographic data, this study found that the production of Tan Malaka's narrative as Datuk and Raja Adat was carried out by emphasizing the status of Datuk through writings on Tan Malaka's tomb, the Basalin Baju Ritual which was carried out when moving the tomb, the one-year anniversary of the transfer of the tomb, and various traditional rituals other Minangkabau.

Using the concepts of National Memory and Cultural Memory developed by Aleida Asmann, this study conceptualizes that the production of various Minangkabau identity narratives in the transfer of the Tan Malaka tomb is a contestation between cultural memory and national memory. National memory is produced from above by the state while cultural memory is produced from below by society. The state perpetuates national memory through various state instruments, while the Tan Malaka family builds cultural memory through various material objects and cultural practices.

This study shows that Tan Malaka's family uses ambiguous meanings in performing rituals and using these material objects, which then has an impact on the ambiguity of Tan Malaka's position between national heroes and local heroes. However, this ambiguous meaning is a strategy used by the family to continue to rehabilitate Tan Malaka's name as well as to contest the New Order's national memory"