Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTKebijakan guna menentukan batasan, arah dan tujuan ekonomi merupakan hal penting bagi terlaksananya perekonomian suatu negara kearah pertumbuhan yang lebih baik. Pada masa awal kebangkitan ekonomi Jepang paska perang yang diiringi dengan pecahnya Perang Korea 1950-1953, salah satu faktor penting yakni kebijakan ekonomi yang berlangsung ketika itu, menjadi perhatian penulis di samping para pengamat ekonomi Jepang era paska perang pada umumnya.Sekitar awal tahun 1950an, seiring dengan berlangsungnya perang di semenanjung Korea, muncul berbagai kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan investasi di dalam industri, aturan mengenai sistem perpajakan, termasuk kelancaran bagi ekspor dan impor. Pada tahun-tahun awal tersebut berbagai kebijakan yang mendukung akumulasi modal bagi rekonstruksi industri tersusun dalam waktu yang relatif singkat secara bergantian. Namun begitu, berbagai kebijakan tersebut dapat dikatakan menjadi prototype bagi kebijakan-kebijakan industri era paska perang Jepang untuk tahap berikutnya. Literatur ini tak lepas dari pada upaya penulis di dalam mengembangkan dan memperkaya penulisan sejarah pertumbuhan ekonomi dunia yang terfokus pada studi Jepang di Indonesia. Dengan memilih topik penulisan sejarah yang mengangkat era kebangkitan ekonomi pada masa Perang Korea, penulis berusaha mengungkapkan bahwa berbagai faktor yang muncul pada awal tahun 1950an ini juga sebagai dampak dari munculnya perang tersebut yang dapat dikatakan sebagai suatu anugrah yang tidak diperkirakan sebelumnya oleh Jepang termasuk dalam pembelanjaan khusus pasukan Amerika Serikat kepada pihak Jepang (yang dikenal dengan tokuju) dan pengembalian kemerdekaan Jepang melalui penandatanganan Perjanjian Perdamaian San Francisco 28 April 1952.Berbagai langkah yang cukup berarti telah dilakukan pemerintah Jepang yang mulai memperlihatkan andil besar sejak pecahnya Perang Korea dengan memanfaatkan situasi politik ketika itu, yang diwarnai oleh ketegangan perang dingin antara blok kapitalis (sekutu Amerika Serikat) dengan blok komunis di kawasan Asia. Awal tahun 1950an bersamaan dengan pecahnya Perang Korea ini merupakan periode penting dan menjadi tahap awal pertumbuhan pesat ekonomi Jepang paska Perang Dunia Kedua, sekitar tahun 1950an dan tahun 1960an.

---

"

"ABSTRAKKeterlibatan RRC dalam Perang Korea pada tanggal 19 Oktober 1950 merupakan aksi militer RRC di luar negeri yang pertama sejak RRC berdiri pada tahun 1949. Aksi militer RRC di Korea itu tidak berlangsung sejak dimulai_nya Perang Korea pada tanggal. 25 Juni 1950, melainkan terjadi setelah perang telah berlangsung selama beberapa bulan. Berdasarkan fakta tersebut, RRC tampaknya tidak siap untuk mengantisipasi aksi militer Korea Utara. Meski_pun dalam beberapa pertemuan segitiga yang telah terjadi sebelumnya antara Mao Zedong, Stalin, dan Kim 11-sung, telah disinggung mengenai aksi militer itu, namun hanya membahas persoalan itu secara garis besar dan hanya Stalin yang diberi tahu oleh Kim I1-sung tentang kepastian tanggal aksi militer Korea Utara itu. Keputusan RRC untuk mengirimkan pasukannya ke Korea pada dasarnya dilatarbelakangi oleh dua faktor yaitu, pertama. kekhawatiran RRC akan jaminan keamanan daerah perbatasannya; kedua, konsekuensi logis dari kebijakan luar negeri RRC Bersandar Pada Satu Pihak yang diwujud_ken dengan perjanjian aliansinya dengan Uni Soviet. Berda_sarkan kedua latar belakang tersebut, make pada tanggal 19 Oktober 1950, RRC memastikan dirinya untuk terlibat penuh dalam Perang Korea. RRC mengandalkan pasukannya yang tergabung dalam Tentara Sukarela Rakyat Cina untuk memban_tu pasukan Korea Utara dari darat, sedangkan Uni Soviet mendukungnya dari udara dengan mengirim satuan angkatan udaranya. Implikasi keterlibatan RRC dalam Perang Korea sangat besar pengaruhnya bagi kelanjutan aliansi RRC dengan Uni Soviet dan pembangunan nasionalnya. Pada &khir 1953, RRC menilai aliansinya dengan Uni Soviet sudah kehiiangan arch. RRC tidak lagi menjadi mitra sejajarnya dalam alian_si bersama tersebut, bahkan lebih cenderung menjadi Negara satelitnya. karena Uni Soviet selalu dapat mendikte sikap RRC. Selain itu. RRC merasa diperdaya oleh Uni Soviet karena harus menganggung seluruh biaya keterlibatannya dalam perang tersebut yang dihitung hutang oleh Uni Sovi_et_ Hal ini kemudian menjadikan kebijakan luar negeri RRC secara berangsur-angsur menuju kepada kebijakan yang lepas dari ketergantungannya terhadap Uni Soviet, dan berkoek_sistensi damai dengan negara-negara yang baru muncul dan merdeka. Pembangunan nasional RRC yang terbengkalai selama keterlibatannya dalam Perang Korea, sedikit demi sedikit mulai ditata dan ditingkatkan hasilnya meskipun dengan anggaran terbatas karena masih dibebani kewajiban membayar hutang biaya keterlibatannya dalam Perang Korea kepada Uni Soviet

---

"

"Penelitian dalam skripsi ini berfokus pada pelaksanaan kebijakan ekonomi Jepang pada masa pendudukan Sekutu (1945-1952) dalam pemulihan ekonomi Jepang. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah kebijakan ekonomi Sekutu selama masa pendudukan dalam pembangunan kembali perekonomian Jepang setelah Perang Dunia II.Tujuan penulisan skripsi ini adalah menjelaskan kebijakan ekonomi Sekutu yang berpengaruh dalam pembangunan kembali perekonomian Jepang selama masa pendudukan. Pembangunan kembali perekonomian Jepang setelah perang dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi yang diinstruksikan oleh SCAP. Kebijakan ekonomi tersebut terdiri dari reformasi tanah pertanian (Land Reform), pemecahan zaibatsu, reformasi tenaga kerja (Labor Reform), Dodge Plan, rekomendasi pajak Shoup dan tokuju.Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah dengan metode penulisan deskriptif analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku referensi, artikel, karya ilmiah, dan sumber-sumber internet.Berdasarkan uraian dan analisis dari keseluruhan skripsi ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan ekonomi yang diinstruksikan oleh SCAP yang terdiri dari Land Reform, pemecahan zaibatsu, Labor Reform, Dodge Plan, Rekomendasi pajak Shoup dan tokuju berpengaruh dalam pembangunan kembali perekonomian Jepang setelah perang.

---

Research in this paper gets focus at Japanese economic policy implementation on period of Allied occupation (1945-1952) in Japanese economic reconstruction. Problem in this paper is economic policy on period of Allied occupation for Japanese economics reconstruction after World War II.The purpose this paper writing is describe influential an Allied economic policy for Japanese economic reconstruction on period of occupation. Postwar Japanese economics reconstruction to be influence economic policy that instructed by SCAP. That economic policy consisting of Land Reform, dissolution of zaibatsu, Labor Reform, Dodge Plan, Shoup's taxes recommendation and tokuju.This research use historical approach with analytical descriptive writing method. The data collected bibliography in the form of reference books, articles, scientific opus, and sources of internet.Base description and analisis of all this paper gets to be concluded that economic policy that instructed by SCAP. That economic policy consisting of Land Reform, dissolution of zaibatsu, Labor Reform, Dodge Plan, Shoup's taxes recommendation and tokuju having influence for in Japanese economics rebuilding afters."

"Tulisan ini membahas tentang kebijakan luar negeri Indonesia yang menganut politik bebas-aktif saat Perang Korea terjadi. Ketika Perang Korea terjadi, Indonesia sebagai negara yang baru merdeka berupaya untuk mendapatkan pengakuan dari dunia internasional dengan bersikap netral dan tidak memihak negara-negara yang terlibat dalam Perang Korea. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji pandangan dan sikap Indonesia terhadap Perang Korea melalui kebijakan luar negeri Indonesia yang menganut politik bebas-aktif. Penulis menggunakan metode kualitatif eksplorasi dengan pendekatan diakronis. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa Indonesia memandang Perang Korea sebagai konflik internal yang terjadi di Korea, namun Indonesia berupaya untuk menyelesaikan konflik di Korea secara damai dengan tidak memihak di antara salah satu pihak-pihak yang terlibat. Tujuan Indonesia dalam menyelesaikan konflik di Korea adalah tercapainya keamanan dan perdamaian dunia, maka dalam proses penyelesaian konflik di Korea ini, Indonesia beberapa kali menolak permintaan dari PBB ketika PBB tidak menunjukkan penyelesaian konflik Korea secara damai. Namun, meskipun Indonesia tidak memihak dalam Perang Korea, hubungan Indonesia dengan Korea Utara maupun Korea Selatan terjalin dengan baik hingga saat ini.This paper study about Indonesian foreign policy which adheres to free-active when the Korean War took place. When the Korean War occurred, Indonesia as a newly independent country sought to gain recognition from the international world by being neutral and not taking sides with the countries involved in the Korean War. This paper aims to examine the Indonesian political attitude toward the Korean War through Indonesian foreign policy which adheres to free-active. The researcher uses the qualitative methods of exploration with a diachronist approach. From the results of the study, it was found that Indonesia viewed the Korean War as an internal conflict that occurred in Korea, but Indonesia sought to resolve the conflict in Korea peacefully by not taking sides among one of the parties involved. Indonesia's goal in resolving conflict in Korea is the achievement of world peace and security, so in the process of resolving the conflict in Korea, Indonesia has repeatedly refused requests from the United Nations when the UN did not indicate a peaceful resolution of the Korean conflict. However, even though Indonesia did not take sides in the Korean War, Indonesia's relations with North Korea and South Korea has been well established today."

"Pembahasan dalam skripsi ini berfokus pada perubahan kebijakan luar negeri Jepang terhadap ASEAN pada masa Perang Dingin dan setelah berakhirnya Perang Dingin dengan batasan waktu tahun 1973-1993. Perubahan kebijakan luar negeri suatu negara dapat terjadi karena munculnya masalah di dalam negeri negara yang bersangkutan maupun peristiwa lain yang terjadi di lingkungan internasional negara tersebut. Pasca berakhirnya Perang Dingin tahun 1991, Jepang merubah kebijakan luar negerinya secara umum. Beberapa hal yang terjadi di lingkungan internasional merupakan faktor dominan bagi perubahan kebijakan luar negeri Jepang tersebut. Berubahnya kebijakan luar negeri Jepang juga turut berdampak pada kerjasamanya dengan organisasi bangsa-bangsa di Asia Tenggara atau ASEAN. Beberapa perubahan yang terjadi antara lain pengajuan Proposal Nakayama, penambahan lingkup kerjasama pada Forum ASEAN-Jepang, serta bergabungnya Jepang dengan ASEAN Regional Forum bentukan ASEAN.

---

The content of this thesis is focused on Japanese foreign policy towards ASEAN during Cold War and its alteration when the war ended in 1991. The thesis takes year 1973 until year 1993 as its time scope. Alteration of one_s foreign policy might be caused by its domestic fluctuation or another event happens in international environment surrounds the country. When Cold War ended in 1991, Japan altered its foreign policy in general. Issues happened in international environment is assumed as dominant factors causing the alteration. The alteration of Japanese foreign policy in general also impacts its diplomatic relation with association of Southeast Asia nations, commonly known as ASEAN. It was marked by submission of Nakayama_s Initiative, field cooperation additions in ASEAN-Japan Forum and Japan_s pioneering as well as its participation in ASEAN Regional Forum founded by ASEAN."

"Jurnal ini membahas tentang latar belakang keterlibatan dan peran yang diberikan oleh Australia dalam Perang Korea. Penelitian ini adalah penelitian sejarah yang dilakukan dengan desain deskriptif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa alasan mendasar keterlibatan Australia dalam Perang Korea adalah politik luar negeri Australia, yaitu forward defense terhadap bahaya kuning (yelow peril) yang dilanjutkan dengan adanya bahaya merah (red peril) atau bahaya komunis yang menyebar di dunia. Berlatarbelakang alasan tersebut akhirnya Australia terlibat dalam Perang Korea dengan mengirimkan sejumlah bantuan militer kepada Korea Selatan.

---

The focus of this study is about background of Australia’s involvement and role in Korean War. This research is historical descriptive interpretive. The result of this research shows that the main reason of Australia’s involvement in Korean War is it’s foreign policy, a forward defense toward yelow peril and red peril, known as communist threat all over the world. Based on that reason, Australia decided to get invoved in Korean War by sending a number of military aid to South Korea.;The focus of this study is about background of Australia’s involvement and role in Korean War. This research is historical descriptive interpretive. The result of this research shows that the main reason of Australia’s involvement in Korean War is it’s foreign policy, a forward defense toward yelow peril and red peril, known as communist threat all over the world. Based on that reason, Australia decided to get invoved in Korean War by sending a number of military aid to South Korea."

"Tesis ini merupakan hasil dari penelitian bidang kejepangan yang difokuskan pada penelitian bidang sosial dan sejarah, dengan sedikit menyinggung bidang politik dan hukum. Latar belakang tesis ini adalah Jepang pada masa perang Asia Pasifik 1931-1945 yang kental dengan semangat militerisme. Pada masa itu Jepang mulai mengobarkan perang atas Cina, dan atas dorongan dari kaum militer, perang dengan Cina terus berlangsung dan semakin meningkat., hingga akhirnya Jepang berhadapan dengan kekuatan AS dan Sekutu. Dunia politik dan pemerintahan, beserta seluruh implementasi dari kebijakan yang dihasilkan merupakan kepanjangan tangan dari pihak militer masa itu. Dengan demikian, kondisi kehidupan sosial masyarakat Jepang juga tak dapat terlepas dari militerisme. Bahkan, banyak pakar yang mengatakan bahwa Jepang adalah contoh negara yang berhasil mengembangkan militerisme ke seluruh lapisan masyarakat untuk memperoleh dukungan dalam melakukan ekspansi dan peperangan.Akan tetapi, ditengah kentalnya militerisme Jepang pada masa itu, dalam teks Kike Wadatsumi no Koe penulis menemukan hal yang berbeda. Kike Wadatsumi no Koe adalah kumpulan tulisan berupa catatan harian, surat-surat pribadi, surat wasiat, maupun berupa puisi yang ditulis oleh para mahasiswa Jepang yang dikirim ke medan perang. Dalam tulisan tersebut didapati banyak pandangan yang tidak setuju terhadap sikap dan kebijakan militer Jepang, dan kelompok yang tidak setuju ini merupakan golongan yang dominan. Sementara itu, pandangan sebagian kecil dari mereka menyiratkan kesan "setuju" secara tidak langsung. Penulis menyebutnya secara tidak langsung karena mereka tidak berbicara mengenai substansi dari sikap dan kebijakan militer, melainkan hanya mengungkapkan rasa bangga dan terhormat untuk melakukan sesuatu bagi tanah air mereka tercinta."

"Krisis Asia telah mempengaruhi perekonomian negara-negara berkembang di Asia termasuk Indonesia. Dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya Indonesia merupakan negara yang dianggap paling parah dan lamban dalam melakukan recovery. Kondisi tersebut sangat merugikan tidak hanya bagi pembangunan ekonomi dalam negeri tetapi juga bagi keamanan investasi. Hal ini dikarenakan krisis ekonomi di Indonesia yang berlarut-larut telah memunculkan berbagai kerusuhan sosial dan politik. Hal ini menjadi persoalan tersendiri bagi negara-negara investor, khususnya Jepang yang telah menanamkan investasinya di Indonesia. Keadaan tersebut diperparah dengan kondisi stagnasi perekonomian Jepang pada tahun 1990-an. Hubungan ekonomi Jepang-Indonesia telah terjalin sejak era Soekarno dan menunjukkan peningkatan yang signifikan pada era Soeharto. Pada era Soeharto hubungan kedua negara telah berhasil meletakkan dasar-dasar yang penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat di era 1980-an hingga periode pertengahan 1990-an seiring dengan meningkatnya bantuan luar negeri Jepang dan berkembangnya perdagangan dan investasi Jepang di Indonesia. Bagi Jepang, Indonesia telah menjadi mitranya yang sangat penting. Arti penting Indonesia bagi Jepang, tidak saja ditunjukkan Jepang pada "situasi normal" di era 1980-an, tetapi juga pada saat Indonesia menghadapi krisis di penghujung dekade 1990-an. Perhatian Jepang kepada Indonesia diwujudkan melalui sejumlah prakarsa dan inisiatif politik dan ekonomi, khususnya dalam bentuk pemberian bantuan luar negeri. Bantuan luar negeri Jepang diberikan dalam berbagai skema, baik yang bersifat multilateral melalui Dana Moneter International (IMF), Bank Dunia dan Asian Development Bank (ADB), maupun regional melalui Forum ASEAN. Secara khusus, kebijakan bantuan Iuar negeri Jepang dalam penyelesaian krisis di Indonesia juga ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah bantuan luar negeri ODA Jepang kepada Indonesia pada tahun fiskal 1998 dan 1999. Sebagaimana dinyatakan oleh Hans Morgenthau bahwa bantuan luar negeri didefinisikan sebagai pemindahan uang, barang, teknologi atau bantuan teknis yang dalam prakteknya bantuan luar negeri ini merupakan jalinan konsep-konsep dan proses-proses ekonomi dan politik. Adapun pemberian bantuan luar negeri tersebut mempunyai tujuan-tujuan antara lain: memberikan bantuan kepada negara yang sedang memobilisasi ekonomi mereka yang ditujukan bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, membantu mengurangi kemiskinan dan menciptakan stabilitas politik yang berarti pengurangan pertikaian domestik dan konflik intemasional. Posisi Indonesia yang strategis, sumber daya alam yang melimpah serta buruh yang murah merupakan alasan penting mengapa Jepang cukup konsisten dalam memberikan bantuan Iuar negerinya kepada Indonesia. Kebijakan bantuan luar negeri Jepang kepada Indonesia yang cenderung meningkat menunjukkan bahwa Indonesia tetap penting bagi kepentingan nasional Jepang."

"Penulisan dilakukan dengan cara menganalisa data-data yang dikumpulkan dari buku_buku dan tulisan yang berkaitan dengan masalah. Data-data mengenai kekuatan armada berdasar pada buku The Imperial Japanese Navy dan Nihon Kaigunshi (Sejarah Angkatan laut Jepang). Berdasarkan analisa dapat diuraikan mengenai aktivitas armada Angkatan Laut Jepang dalam pertempuran serta hal-hal yang mendorong keberhasilannya dalam setiap pertempuran. DaIam usia yang relatif lebih muda dan secara kwantitas armadanya kalah dibandingkan dengan Angkatan Laut Cina yang terkenal tangguh, hal tersebut tidak menghalangi Angkatan Laut untuk menang dalam pertempuran. Angkatan laut yang tangguh telah berhasil diciptakan Pemerintah Jepang (Pemerintah Meiji) sebagai realisasi semboyan Fukoku Kyouhei (Negara kaya Militer kuat). Kebutuhan akan tenaga manusia diperoleh dari para wajib militer yang sebagian besar merupakan keturunan samurai. Teknik-teknik kelautan, perkapalan, perang dan lain-lain dipelajari dari negara-negara barat seperti Inggeris, Perancis dan Belanda dengan cara mendatangkan para ahli ke Jepang dan mengirimkan orang-orang Jepang unutk belajar ke luar negeri. Dalam waktu kurang lebih 20 tahun telah terbentuk Angkatan Laut Jepang yang ketangguhannya terbukti dalam Perang Jepang - Cina ini. Kemenangan Pemerintah Jepang dalam perang tersebut telah membuat negara Jepang dipandang sebagai suatu kekuatan baru yang patut diperhitungkan oleh negara-negara imperialis barat."

"Tesis ini menganalisa peran Jepang di ASEAN pada masa krisis Asia 1998 dan krisis Global 2008. Kepemimpinan Jepang di Asia diperlihatkan dalam kebijakan ekonomi luar negeri yang membantu negara-negara Asia menghadapi krisis finansial. Kebijakan Jepang diantaranya mengajukan pembentukan kerjasama finansial regional yang kemudian berhasil dibentuk dalam wadah Chiang Mai Initiative. Alasan Jepang membantu negara-negara Asia karena ingin mempercepat proses pemulihan ekonomi domestiknya dan mempertahankan ideologi developmental state yang telah lama diusungnya. Dinamika realisasi bantuan Jepang untuk Asia dipengaruhi kondisi geopolitik negara-negara penerima bantuan, yaitu ASEAN, dan respon negara besar lain yang berkepentingan, seperti AS dan China. Tesis ini mencoba untuk mengevaluasi sejauh mana kesuksesan kebijakan ekonomi luar negeri Jepang dalam membentuk kerjasama finansial regional Asia pada.

---

This thesis analyse the role of Japan in ASEAN during Asian crisis 1998 and global crisis 2008. Japan leadership in Asia shown in term of foreign policy to provide support for Asia countries in overcoming the finansial crisis. One of Japan?s foreign policy is propose regional financial cooperation which is Chiang Mai Initiative. Japan has strong motive to support Asia in order to maintain its own economic recovery and defending developmental state ideology. The dynamic of Japan support realization for Asian countries depend on geopolitic of recipient countires, which is ASEAN countries, and respond from large countries that has interest in Asia too, especially United State and China."