Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKehadiran kekuatan militer Uni Soviet di kawasan Asia Pasifik khususnya Asia Timur, sejak dasawarsa 1970-an hingga awal dasawarsa 1980-an, telah berlangsung dengan pesat. Kehadiran kekuatan militer Uni Soviet ini digerakkan oleh motivasi tertentu yang merupakan dasar dari pelaksanaan kebijaksanaan politik luar negeri Uni Soviet, terutama dalam segi militer. Rupanya peningkatan kekuatan militer Uni Soviet yang berjalan secara terus-menerus dan berkesinambungan ini, membawa dampak serius terhadap keamanan Jepang. Kehadiran kekuatan militer Uni Soviet yang sewakin meningkat frekuensinya telah menjurus ke arah provokasi: yang dapat membahayakan keamanan dan kestabilan Jepang. Sejak berakhirnya Perang Dunia II terutama setelah terjalinnya Perjanjian Keamanan dengan AS pada tahun 1951, Jepang mengandalkan perlindungan AS sebagai sekutunya dalam menjamin keamanan negaranya. Akan tetapi tampaknya terjadi pergeseran di dalam perimbangan kekuatan antara AS dan US, karena adanya penurunan kekuatan miiiter di pihak AS dibanding dengan US yang sebaliknya meningkat. Akibat yang dirasakan oleh Jepang dari keadaan seperti ini adalah terjadinya ketidakpastian di dalam sistem keamanannya, karena kekuatan militer AS yang berpangkalan di Jepang tidak dapat sepenuhnya diandalkan. Keadaan demikian memaksa Jepang untuk membenahi sistem keamanannya. Disebabkan adanya kendala-kendala yang mempengaruhi perumusan kebijaksanaan pertahanan di dalam negeri Jepang, mengakibatkan Jepang tidak dapat meningkatkan kekuatan militernya secara besar-besaran begitu saja. Harus dicari mekanisme sedemikian rupa sebagai jalan tengah, sehingga Jepang tidak kembali ke militerisme, tetapi mampu menghadapi setiap ancaman dari luar. Untuk itu Jepang berusaha meningkatkan daya guna strategi penangkalan yang telah lama dijalankan, meskipun tidak dinyatakan secara terang-terangan, sebagai usaha dalam menghadapi ancaman US. Strategi penangkalan ini semakin ditingkatkan pada awal dasawarsa 1980-an terutama pada periode pemerintahan Perdana Menteri Nakasone, yang mendukung sepenuhnya peningkatan pertahanan Jepang. Peningkatan ini tidak dilakukan secara beriebihan, melainkan secara terbatas dan proporsional, sekedar untuk menetralisasi ancaman dari luar dengan mengarah kepada perimbangan kekuatan militer dengan US. Strategi penangkalan Jepang ini tentu saja masih di dalam rangka keriasama dan koordinasi dalam bidang keamanan dengan sekutu utamanya, AS. Dengan demikian keamanan dan kestabilan Jepang menjadi lebih terjamin dan sesuai dengan keinginan bersama Jepang-AS di dalam usaha memecahkan masalah keamanan.

---

"

"ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan dan menjelaskan secara teoritis dan empiris fenomena perubahan Strategi Keamanan NATO setelah terjadinya disintegrasi Uni Soviet dan perubahan sistemik di Eropa Timur.Terdapat tiga variabel yang menjadi fokus perhatian dalam penelitian ini, yaitu: Disintegrasi Uni Soviet dan Perubahan Sistemik di Eropa Timur sebagai variabel pengaruh dan Strategi Keamanan NATO sebagai variabel terpengaruh.Pengertian disintegrasi adalah proses perpecahan suatu negara menjadi berbagai negara yang lepas dari pemerintahan pusat. Disintegrasi Uni Soviet diawali dengan melemahnya kekuasaan pusat sebagai akibat dari kebijaksanaan Mikhail Gorbachev yang menghembuskan angin keterbukaan dan kebebasan di nagara itu. Kudeta yang terjadi pada bulan Agustus 1991 oleh kelompok radikal konservatif telah mernpercepat proses disintegrasi.Eropa Timur mencakup semua negara yang berada di sebelah timur Jerman sampai ke pegunungan Ural di Rusia dimana sebagian besar merupakan anggota Pakta Warsawa. Eropa Timur merupakan suatu wilayah dimana telah terjadi perubahan mendasar dan secara menyeluruh pada sistem politik dan pemerintahannya.NATO adalah organisasi atau aliansi militer yang berdiri pada tahun 1949 sebagai sarana untuk menjamin keamanan dan stabilitas kawasan melalui tindakan bersama sesuai dengan Piagam Perjanjian Atlantik Utara. Aliansi militer ini ditujukan untuk menangkal ancaman militer Uni Soviet dengan memadukan kekuatan konvensional dan nuklir guna melindungi negara-negara Eropa Barat.Penelitian dilakukan melalui metode deskriptif - analisis yang bertujuan untuk mencari keterhubungan antara dua variabel independen dan variabel dependen. Untuk menunjang kebutuhan pengkajian tersebut di atas, dipergunakan teknik pengumpulan data dengan carra riset kepustakaan. Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa disintegrasi Uni Soviet dan perubahan sistemik di Eropa Timur mempengaruhi perubahan strategi keamanan NATO."

"Penelitian mengenai kebijakan perestroika, glastnost dan demokratizatsiia yang dicetuskan oleh Gorbachev dan memaparkan pengaruh dari kebijakan-kebijakan tersebut terhadap militer Uni Soviet hingga terjadinya kudeta Agustus 1991, tujuannya ialah untuk memaparkan keberadaan militer pada masa tsar hingga pada masa Uni Soviet dan kejatuhan komunis Uni Soviet. Penelitian dilakukan dengan cara menelusuri sumber-sumber kepustakaan yang berkaitan dengan bahan dan tujuan penelitian. Pertama adalah menjelaskan pengertian mengenai militer dan pembabakan sejarah militer pada masa Rusia dan Uni Soviet, lalu dilanjutkan dengan menganalisis kebijakan perestroika, glastnost dan demokratizatsiia hingga terjadinya kudeta Agustus 1991 dan keterlibatan militer didalamnya Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian analisis deskriprif. Hasil yang didapat dari penelitian yang telah dilakukan kebijakan Gorbachev yang tidak berhasil menyebabkan kudeta Agustus 1991"

"Tesis ini menganalisa fenomena melalui perspektif realis yang berpendapat bahwa negara hanya memiliki sedikit pilihan dalam mengartikan kepentingan nasionalnya, karena adanya sistem internasional yang mempengaruhinya. Kepentingan itu sendiri dilihat dari konteks balance of power, jika tidak maka negara tidak mungkin dapat bertahan (survive). Posisi negara dalam sistem intemasional memperlihatkan bagaimana kepentingan nasional direfleksikan dalam kebijakan luar negerinya. Maka kebijakan negara biasanya mengalami perubahan sesuai dengan kepentingan nasional yang diatur oleh pemerintahan yang sedang berkuasa.Peningakatan kehadiran militer Amerika Serikat (AS) di kawasan Asia Tenggara pasca serangan 11 September 2001 yang lalu merupakan gambaran perubahan kebijakan yang diambil AS berdasarkan perkembangan lingkungan internasional yang dialaminya. Dibawah pemerintahan George W. Bush, AS memulai kampanye memerangi terorisme, yang disebutnya sebagai "war against terrorism", kesetiap penjuru dunia, dimana sarang-sarang teroris bersembunyi. Termasuk di Asia Tenggara, dimana Al-Qaeda sebagai kelompok teroris internasional, disinyalir telah menciptakan jaringannya.Bagaimanapun juga, Asia Tenggara menjadi sangat signifikan karena AS memiliki kepentingan nasional baik dalam bidang ekonomi, politik, dan strategis di kawasan ini. Maraknya gerakan-gerakan anti-Amerika, lemahnya sistem keamanan, serta meningkatnya kasus-kasus terorisme di Asia Tenggara merupakan ancaman atas kepentingan-kepentingan AS tersebut, sehingga peningkatan kehadiran militer di kawasan ini sangat penting bagi AS.Pentingnya meningkatkan kemampuan militer dalam rangka memberikan jaminan keamanan terhadap setiap warga negara, aset serta instalasinya baik di dalam maupun luar negeri, bahkan lebih luas, menciptakan keamanan dunia menjadi lebih baik merupakan prioritas dalam strategi pertahanan AS (National Security Strategy 2002) yang baru, sebagai respon AS atas peristiwa 1 I September. Dalam strategi pertahanan ini, AS juga menyatakan untuk mendukung pemerintahan yang moderat dan modern khususnya di kawasan yang penganut mayoritas Muslim, untuk menjamin bahwa tidak ada tempat dimana kondisi dan ideologi yang membantu kemajuan perkembangan terorisme.Oleh karenanya peningkatan kehadiran militer AS secara fisik tidak terlalu pesat, namun secara kualitas, baik dalam bentuk kebijakan, kerjasama serta bantuan yang diberikan AS pasca 11 September kepada Asia Tenggara menjadi signifikan."