Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Konflik internal Angkatan Bersenjata Jepang yang dibahas dalam skripsi ini adalah konflik yang terjadi pada tahun 1937-1941. Konflik internal itu terdiri dari konflik antara Angkatan Darat dengan Angkatan Laut, dan konflik yang terjadi di dalam kedua angkatan itu sendiri. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana terjadinya dan berakhirnya konflik internal Angkatan Bersenjata Jepang tersebut. Sebagai pisau analisis digunakan teori konflik menurut Patricia G. Steinhoff, seorang profesor dalam bidang sosiologi. Konflik yang terjadi di Angkatan Darat dan Angkatan Laut dilatarbelakangi oleh dua peristiwa penting, yaitu Perang Cina-Jepang (1937-1945) dan Persekutuan militer dengan Jerman dan Italia. Dengan latar belakang kedua peristiwa itu di atas, di dalam Angkatan Darat dan Angkatan Laut terjadi konflik antara atasan-bawahan, antar faksi, dan antara individu. Permasalahan yang muncul adalah mengenai invasi Jepang di daratan Cina, dan rencana Jepang untuk mendapatkan sumber daya alam di Asia Tenggara. Rencana invasi ke Asia Tenggara itu bisa membuat Jepang berperang dengan Amerika Serikat yang menguasai Filipina. Sebagian besar pemimpin Angkatan Laut berharap perang bisa dihindari, sedangkan Angkatan Darat menganggap jika perundingan gagal maka perang dengan Amerika harus tetap dilakukan. Konflik dapat diakhiri ketika kaisar mengumumkan perang pada bulan Desember 1941. Setelah perintah itu dikeluarkan, Angkatan Darat dan Angkatan Laut bekerjasama dalam menyusun strategi penyerangan. Angkatan Darat menyerang Malaya dan Angkatan Laut menyerang Pearl Harbor di Hawaii. Tidak ada lagi pertentangan antara Angkatan Laut dan Angkatan Darat, serta antara individu-individu yang ada di dalam kedua angkatan. Setuju tidak setuju, keputusan kaisar harus tetap dijalankan. Sikap patuh kepada kaisar ini disebabkan karena prajurit Jepang memiliki semangat bushido dan kokutai sebagai karakteristik bangsa Jepang. Kokutai menempatkan kaisar sebagai dewa dan pemimpin negara yang harus ditaati perintahnya."

"ABSTRAKDalam rangka merealisasikan cita-cita nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tabun 1945 antara lain upaya negara untuk mencerdaskan dan mensejahterakan bangsa maka dilakukan pembangunan sumber daya manusia Indonesia agar menjadi suatu bangsa yang maju dan mampu menjadi bangsa yang mandiri melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi yang dilandasi oleh sikap mental kejuangan yang tinggi bagi kepentingan nasional yang menjadi kunci utama dari keberhasilan itu. Menyadari akan hal tersebut maka pemerintah bersama aparatnya bertekad untuk meningkatkan kualitas bangsa melalui pembangunan sumber daya manusia sebagai prioritas utama dalam Pembangunan Jangka Panjang II sebagaimana yang diamanatkan dalam GBHN 1993. ABRI sebagai bagian dari masyarakat, bangsa maupun negera Indonesia bertekad untuk mendukung kebijaksanaan pemerintah tersebut melalui upaya pendayagunaan segenap prajurit dan PNS dalam kesatuan jajaran ABRI sehingga terwujud Postur ABRI yang Profesional, Efektif, Efisien dan Modern. Kondisi tersebut dapat dicapai apabila masing-masing unsur personil yang terdiri dari prajurit dan PNS ABRI di kesatuan-kesatuan ABRI terutama di lingkungan kerja Seskoad mampu bekerja sama dan berprestasi secara optimal dan seimbang. Yang menjadi masalah pokok bahwa telah terjadi ketidakseimbangan prestasi kerja antara prajurit dengan PNS sehingga timbal kesenjangan kinerja atau performance gap yang disebabkan oleh kondisi lingkungan kerja yang kurang sehat. Dari hasil penelitian di Seskoad yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner dan wawancara diperoleh hash yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif kuat sebesar 0,84 antara sikap dan perilaku prajurit ABRI dengan kinerja PNS."

"ABSTRACT

Writing the contemporary history of one's own country is hazardous in two respects, firstly, in the academic field there are still plenty of people who think that the events experienced by one's own generation do not properly belong to the realm of history. They cite the oft repeated dictum that historians should have sufficient distance from the occurrences they sought to describe and not infrequently accuse the contemporary historian of engaging himself in political pamphleteering or journalism rather than performing scholarly pursuits. Secondly, it is indeed, true that too many people who were involved in the events treated are still around, and it is unfortunately so that many of them would attack a piece of contemporary historical writing if they think that their role has been described less favorably or less expansively than they would have wished. Or again, they would criticize the historical treatise because personages, whom they like or adulate, are put in a less than bright spotlight. Or, because they are disappointed for the historian's failure to adhere to their point of view about various things, or because of what they perceive as the historian's scorn for their favorite cause.

Although aware of the difficulties involved in the writing of contemporary history of Indonesia, I do belief that the study and writing of contemporary history, including Indonesian contemporary history, is not only justified but also necessary. In Indonesia, as in most new nations, the story of the processes leading towards independence is foremost in the minds of those generations who have witnessed the transition from colonial domination towards national self-determination. In Indonesia, these are the periods covering the National A wakening it the period of the Nationalist Movement from 1908 (which was the year of the founding of the Budi Utomo as the first modern Indonesian association) down till the Japanese occupation of 1942-1945, as well as the period of the Revolution or War of Independence of 1945-1949.

For the latest generations, even the periods following the end of the War of Independence are important to satisfy their thirst for an answer on the why of the present situation. To present-day Indonesians the questions asked about the latest periods in their nation's history are looming very large indeed, larger than the questions asked about long bygone periods like that of the 18 or 19 centuries and further back. Social change during those mere decades has been both sweeping and swift leaving in its wake bewilderment and confusion. The urge towards achieving understanding about the happenings speeding past is not generated solely by curiosity but also by the necessity of charting a course in the turbulent waters of the ocean of the future.

Under these circumstances the study of history has a strongly pragmatic character. There is a powerful urge to conceive what I propose to call by lack of a better term, the "visionary" use of history. With this I wish to denote the quality to give its students the meaning of the series of events it presents, giving them a vision, or outlook, or point of view, about the process, starting somewhere in the past, extending through the present and on towards the future. Without this quality, in the context of a new nation like Indonesia, history would be, I think, "meaningless" with the connotation of being "useless".

History has also, what might be called, a "technical" use. It provides for the empirical data as the product of its research to be employed both in other branches of learning -- particularly the social sciences -- and in more practical endeavors such as the instruction in tactics or arms development at military institutions. And finally, history has an "inspirational" use, needed particularly in the socialization process of succeeding generations to provide them with an image of their society, which, after all, will be theirs to develop further. ;The Peta Army During The Japanese Occupation Of Indonesia."

"Bangsa Indonesia yang memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, bertekad bulat untuk membela serta mempertahankan dan menegakan kemerdekaannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945.Sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang mengalami gelombang pasang surut dalam membela dan mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya, senantiasa mendasarkan diri pada semangat perjuangan seluruh rakyat yang didorong oleh perasaan senasib sepenanggungan serta sikap rela berkorban untuk Tanah AirKenyataan ini menunjukkan bahwa perlawanan bangsa Indonesia dalam menghadapi musuh adalah dengan mengikut sertakan rakyat secara keseluruhan. Rakyat Indonesia adalah pejuang, sedangkan Angkatan Bersenjata yang tumbuh dan berkembang terdiri atas segenap lapisan dan golongan rakyat pejuang. ABRI merupakan prajurit pejuang yang selalu berjuang bahu membahu dengan rakyat, oleh karma itu semangat perjuangan yang telah dimiiiki tersebut harus selalu di pupuk dan dikembangkan baik di kalangan ABRI sendiri maupun di kalangan rakyat.Sebagaimana diketahui bersama bahwa keberhasilan pembangunan nasional yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan nasional sangat tergantung pada hasil upaya pertahanan keamanan negara yang terwujud dalam stabilitas nasional. Oleh karena itu, betapapun pentingnya mendahulukan pembangunan nasional, maka tidak boleh diabaikan upaya untuk menciptakan suasana lingkungan yang aman dan tenteram.Pentingnya stabilitas ini, terlihat dari Krida Pertama dari Panca Krida Kabinet Pembangunan VI, yakni :"Melanjutkan, meningkatkan, memperdalam dan memperluas pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang bertumpu pada Trilogi Pembangunan, berwawasan Nusantara untuk memperkuat Ketahanan Nasional dan tekad kemandirian?Trilogi Pembangunan itu sendiri berisikan :1) Pemerataan 2) Pertumbuhan 3) Stabilitas. Dalam konteks pembangunan nasional yang mencakup segala aspek kehidupan nasional, maka pembangunan dibidang politik merupakan salah satu aspek dari pembangunan nasional yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan. dibidang-bidang lainnya, seperti bidang Ekonomi, Sosial Budaya, dan Pertahanan Keamanan."

"Tesis ini bertolak dari pernyataan Panglima Besar Soedirman pada tanggal 16 Agustus 1946 di Yogyakarta, bahwa Tentara Nasional Indonesia lahir karena Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan bersumpah mati-matian hendak mempertahankannya, sebab Proklamasi itulah menjadi dasar dan pokok pegangan serta perjuangan Bangsa Indonesia seluruhnya, buat hari esok dan hari selamanya.Tidak dapat diingkari bahwa falsafah Jawa "Rumangsa Handuweni, Wajib melu Hangrukebi, Mulat Salira Hang rasa Wani", menjiwai perumusan Sapta Marga, yang kemudian secara resmi menjadi pedoman bagi setiap anggota ABRI dalam bermasyarakat , berbangsa dan bernegara dan bahkan membentuk jati diri A.BRI. Dalam perjalanan sejarah Republik Indonesia, yang diawali dengan Demokrasi Liberal, kemudian Demokrasi Terpimpin yang disusul Demokrasi Pancasila, ternyata bahwa Dwifungsi ABRI ikut serta memberikan kontribusinya pada pembangunan bangsa, selain mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia Proklamasi 17 Agustus 1945.Mengacu pada "Mulat Salina Hang rasa Ward - berani untuk terus menerus meneliti dan melakukan evaluasi atas diri ", bisa disimpulkan betapa besar "PR" yang masih belum terselesaikan untuk menghadapi masa depan, Abad ke XXI.Kajian dengan model Ketahanan Nasional semakin menunjukan bahwa Dwifungsi ABRI tidak hanya beraspek Politik saja, sebagaimana ilmu dari Barat membatasinya, tetapi jauh lebih luas daripada itu.Namun begitu,disadari bahwa Dwifungsi ABRI hanyalah sarana untuk mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga menunjukan relevansinya dalam menghadapi masa depan- masa perpacuan besar antar bangsa, demi kelanjutan hidup NKRI. Dengan demikian jelas bahwa Dwifungsi ABRI bukan tujuan.Dengan adanya peningkatan kualitas sebagian masyarakat sebagai hasil pembangunan itu sendiri, dan dengan diterimanya Pancasila sebagal satu-satunya asas bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, masyarakat semakin sadar akan haknya untuk ikut serta dalam masalah kenegaraan, maka tibalah saatnya bagi ABRI untuk mengambil posisi baru . Seorang intelektual menggambarkannya dengan "steering, rather than rowing", sehingga dalam posisi inilah Dwifungsi ABRI bisa diterima masyarakat. Namun untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat sebagai "helmsman" (jurumudi) dalam mengarungi masa depan yang penuh tantangan dan gejolak, masih diperlukan kewibawaan, kearifan, keteladanan serta intelektualitas, selain komitmen dan penghayatan mendalam Sapta Marga dan Delapan Wajib ABRI maupun Sumpah Perajurit."

"Studi mengenai pendudukan Jepang di Indonesia tahun 1942-1945. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan perjuangan pemuda Indonesia di kota Bandung yang tergabung dalam Angkatan Muda Indonesia dalam menghadapi pendudukan Jepang. Dalam menyusun tulisan ini, penulis telah melakukan pengumpulan data-data me1a1ui studi literatur seperti: buku-_buku, maupun surat-surat kabar yang terbit pada masa itu. Selain itu, untuk memperoleh data-data yang lebih dapat dipercaya, penulis telah melakukan wawancara dengan beberapa tokohyang terlibat langsung dengan peristiwa tersebut. Dari hasil penelitian penulis, terungkap bahwa pendudukan Jepang di Indonesia telah menimbulkan pederitaan terhadap penduduk. Oleh karena itu keberadaannya banyak mendapat perlawanan dari bangsa Indonesia. Salah satu bentuk perlawanan yang dilakukan bangsa Indonesia, khususnya para pemuda, adalah melalui gerakan bawah tanah seperti yang telah dilakukan Angkatan Muda Indonesia di bawah pimpinan Djamal Ali di kota Bandung. Oleh karena pemerintah militer Jepang member1akukan hukuman yang sangat keras terhadap setiap ben_tuk perlawanan yang ada, membuat gerakan ini tidak mau me_lancarkan aksi kekerasan dalam perjuangannya. Meskipun demikian gerakan ini pada pertengahan tahun 1945 telah berhasil menyelenggarakan sebuah kongres pemuda yang dihadiri oleh waki1-wakil pemuda se-Jawa dan Madura. Dari kongres ini kemudian berhasil membuat sebuah mosi untuk membentuk satu pimpinan nasional. Mosi ini mencapai puncaknya dengan dibentuknya sebuah organisasi yang bernama Gerakan Rakyat Baru pada tahun 1945."