Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKepulauan Okinawa merupakan kepulauan terbesar dari gugusan Kepulauan Ryukyu, disebelah selatan Jepang dan ter_letak di antara 26_ Lintang Utara - 27_ Lintang Utara, dan 127_ 30' Bujur Timur - 128_ 30' Bujur Timur. Kepulauan Ryu_kyu sendiri terdiri dari tiga kepulauan: Okinawa,Miyako dan Yaeyama, terletak di antara 249 Lintang Utara - 27_ Lintang Utara dan 123_ Bujur Timur - 129_ Bujur Timur. Letak geografis tersebut mengakibatkan kepulauan Oki_nawa dalam pandangan geopolitis dikatakan menempati posisi panting dalam kaitannya dengan pertahanan Jepang dan kepen_tingan strategis militer Amerika di kawasan Asia Timur. Ru_dolf Kjellen mengungkapkan pengertian geopolitis sebagai berikut:Hal-hal yang menggambarkan kondisi-kondisi dan per_masalahan suatu negara yang bersumber pada karakter_istik geografisnya (Georg Andren, IESS 1972 jilid 8: 414.Dalam kaitannya dengan konsep politis, geopolitik me_miliki dimensi-dimensi tertentu, antara lain: lokasi, jarak, luas daerah, distribusi penduduk, teknologi, dan fenomena...

---

"

"ABSTRAKSuasana revolusi kemerdekaan 1945-1949 cukup efektif dalam proses pembentukan suatu etos pejuang di kalangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada saat itu. Dalam suasana kepejuangan tersebut, relatif tidak memungkinkan bagi tumbuhnya suatu dikhotomi yang secara tegas membagi fungsi militer dan nonmiliter. Yang ada justru kekaburan fungsi di antara keduanya, sehingga TNI sejak lahirnya sudah terbiasa dengan kancah kehidupan di mana fungsi hankam dan fungsi kekuatan sosial-politik berpadu sekaligus. Tetapi selepas perang kemerdekaan itu selesai, pengalaman berharga kalangan TNI selama perang kemerdekaan tersebut tidak bisa dijadikan sebagai sumber legitimasi baginya untuk terjun dalam bidang politik seterusnya. Keinginan dari para politisi sipil untuk menegakkan secara tegas sistem demokrasi liberal bagi negara Indonesia (sejak RIS pada 1949) membawa akibat terhadap kebijaksa_naan ketentaraan yang ada. Hal ini berarti hilangnya kesempatan bagi TNI untuk terjun dalam kancah politik, sebab sistem Liberal menghendaki adanya suatu supremasi sipil atas militer, di mana kedudukan militer tidak lebih hanyalah sebagai alat negara. Kondisi demikian meskipun menimbulkan rasa ketidakpuasan bagi sebagian kalangan TNI, tetapi banyak pula didukung oleh sebagian para perwiranya, terutama yang berasal dari unsur KNIL. Dalam realisasinya, sistem tersebut di atas tidak berjalan seacara mulus. Konflik antar perwira militer dengan kalangan politisi sipil (partai-partai politik) sering muncul ke permukaan. Rasa kecurigaan di antara keduanya sering menjadi penyebab konflik-konflik tersebut, di mana manuver-manuver politik yang sering dilakukan oleh kalangan politisi sipil dianggap sebagai intervensi yang melewati batas hak istimewa dan wewenang intern militer. Tekanan-tekanan yang dianggap merugikan TNI tersebut ternyata semakin menumbuhkan semangat korps di antara mereka, termasuk para perwira yang sebelumnya menerima sistem supremasi sipil. Keberanian dari kalangan TNI untuk mulai mengutarakan kepentingan dan keinginan politiknya mulai muncul perlahan ke permukaan. Sementara itu di kalangan intern politisi sipil sendiri justru semakin terjebak dalam polarisasi yang tajam. Dengan membawa ideologi partainya masing-masing, mereka bersaing keras dan saling bertikai dalam upayanya menancapkan pengaruh dalam kehidupan kenegaraan. Pemerin_tahan tidak pernah bertahan lama dan terus berganti-ganti, sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan tidak berjalan efektif dan menuju kepada krisis. Dampak akhirnya adalah timbulnya krisis legitimasi bagi pemerintahan partai_-partai itu sendiri. Hal ini mengakibatkan di beberapa daerah wilayah Indonesia, muncul ungkapan-ungkapan ketidakpuasan yang menjurus kepada regionalisme untuk memisahkan diri dari pemerintahan pusat. Dalam suasana yang semakin khaos, dimana eksistensi negara Republik Indonesia sedang dipertaruhkan inilah akhirnya muncul kebijakan untuk mempermaklumkan keadaan darurat perang bagi seluruh wilayah RI pada tahun 1957. Momentum inilah yang menjadi peluang bagi militer untuk mulai menancapkan diri terjun dalam bidang politik. Undang-undang Keadaan Darurat (Bahaya) telah menjadi semacam charta politik yang memberikan legitimasi bagi TNI untuk terjun mengemban fungsi kekuatan hankam dan sosial politik sekaligus. Selama berlangsungnya rasa keadaan darurat perang tersebut (1957-1563), TNI telah berhasil memanfaatkan kesempatan sehingga tercipta basis-basis yang kuat, yang nemungkinkan kesinambungannya untuk tetap berdwifungsi dalam sistem kenegaraan Republik Indonesia hingga saat ini.

---

"

"Sejak dibangun 5 dekade yang lalu hingga masa sekarang ini, pangkalan militer Amerika Serikat di Okinawa masih tetap menjadi topik masalah yang terus diperdebatkan. Ada beberapa hal dari pangkalan militer Amerika Serikat yang menjadi permasalahan, salah satunya adalah dampak sosial ekonomi yang timbul akibat adanya pangkalan militer Amerika Serikat tersebut. Di bidang sosial, pangkalan militer Amerika Serikat menyebabkan ketidakamanan dan ketidaknyamanan masyarakat karena cukup sering terjadinya insiden-insiden kriminalitas dan kecelakaan yang diakibatkan oleh pihak militer Amerika Serikat. Kegiatan latihan militer Amerika Serikat juga menyebabkan polusi dan kerusakan lingkungan. Dan keistimewaan yudisial yang dimiliki pihak militer Amerika Serikat menyebabkan penanganan kriminalitas yang melibatkan pihak militer Amerika Serikat di Okinawa mengalami hambatan.Di bidang ekonomi, pangkalan militer Amerika Serikat mampu memacu pertumbuhan GPP Okinawa, namun membuat ekonomi Okinawa menjadi sangat bergantung pada pangkalan militer Amerika Serikat dan membuat sektor industri tidak berkembang. Terkait dengan keterbelakangan sektor industri ini, maka lapangan kerja pun kurang tersedia, akibatnya tenaga kerja tidak tertampung dengan baik. Pangkalan militer Amerika Serikat yang menempati lahan yang cukup luas, yaitu 20% dari daratan Okinawa dan 11% dari pulau Okinawa ini juga menyebabkan terganggunya rencana pembangunan industri dan tata ruang kota. Untuk mengatasi masalah pangkalan militer Amerika Serikat ini telah dilakukan beberapa langkah penyelesaian diantaranya kesepakatan pengembalian beberapa bagian lahan yang disewakan untuk pangkalan militer, dan revisi Status of Force Agreement (SOFA). Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak kendala akibat adanya perbedaan kepentingan masing-masing pihak terhadap pangkalan militer Amerika Serikat ini."

"ABSTRAKSkripsi ini memaparkan visualisasi Pertempuran Okinawa yang terjadi pada tahun 1945 dalam animasi Gegege no Kitaro: Yokai Daisenso (1968) karya Mizuki Shigeru. Pembahasan ini berfokus kepada pengkajian visual animasi menggunakan teori film milik Joseph M. Boggs (2008) yang didukung oleh teori sinematografi milik Blain Brown (2012). Visualisasi Pertempuran Okinawa dalam animasi Gegege No Kitaro: Yokai Daisensou merupakan salah satu bentuk produk budaya populer yang berfungsi untuk membentuk memori kolektif masyarakat. Gegege No Kitaro: Yokai Daisensou menceritakan perang antara yokai barat yang ingin menjajah Jepang dan yokai Jepang yang mempertahankan Jepang. Analisis menghasilkan kesimpulan bahwa visualisasi Pertempuran Okinawa mengandung ideologi resistensi Jepang terhadap negara Barat, terutama Amerika.

---

ABSTRACTThis research will discuss about how Battle of Okinawa which happened in 1945 is visualized in the animation titled ?Gegege no Kitaro: Yokai Daisenso (1968)? by Mizuki Shigeru. The discussion will focus on animated visual study using Joseph M. Boggs? (2008) film theory supported by Blain Brown?s (2012) cinematography theory. The visualization of Battle of Okinawa in the animation titled Gegege no Kitaro: Yokai Daisenso is one of popular culture product that serves as Japanese collective memory constructor. Gegege No Kitaro: Yokai Daisensou narrates a war between western yokais aiming to colonize Japan and the Japanese yokais who defend Japan. This research generates conclusion that visualization of Battle of Okinawa contains Japan?s ideology of resistence against Western country, especially The Unites States of America."

"ABSTRAKKehadiran kekuatan militer Uni Soviet di kawasan Asia Pasifik khususnya Asia Timur, sejak dasawarsa 1970-an hingga awal dasawarsa 1980-an, telah berlangsung dengan pesat. Kehadiran kekuatan militer Uni Soviet ini digerakkan oleh motivasi tertentu yang merupakan dasar dari pelaksanaan kebijaksanaan politik luar negeri Uni Soviet, terutama dalam segi militer. Rupanya peningkatan kekuatan militer Uni Soviet yang berjalan secara terus-menerus dan berkesinambungan ini, membawa dampak serius terhadap keamanan Jepang. Kehadiran kekuatan militer Uni Soviet yang sewakin meningkat frekuensinya telah menjurus ke arah provokasi: yang dapat membahayakan keamanan dan kestabilan Jepang. Sejak berakhirnya Perang Dunia II terutama setelah terjalinnya Perjanjian Keamanan dengan AS pada tahun 1951, Jepang mengandalkan perlindungan AS sebagai sekutunya dalam menjamin keamanan negaranya. Akan tetapi tampaknya terjadi pergeseran di dalam perimbangan kekuatan antara AS dan US, karena adanya penurunan kekuatan miiiter di pihak AS dibanding dengan US yang sebaliknya meningkat. Akibat yang dirasakan oleh Jepang dari keadaan seperti ini adalah terjadinya ketidakpastian di dalam sistem keamanannya, karena kekuatan militer AS yang berpangkalan di Jepang tidak dapat sepenuhnya diandalkan. Keadaan demikian memaksa Jepang untuk membenahi sistem keamanannya. Disebabkan adanya kendala-kendala yang mempengaruhi perumusan kebijaksanaan pertahanan di dalam negeri Jepang, mengakibatkan Jepang tidak dapat meningkatkan kekuatan militernya secara besar-besaran begitu saja. Harus dicari mekanisme sedemikian rupa sebagai jalan tengah, sehingga Jepang tidak kembali ke militerisme, tetapi mampu menghadapi setiap ancaman dari luar. Untuk itu Jepang berusaha meningkatkan daya guna strategi penangkalan yang telah lama dijalankan, meskipun tidak dinyatakan secara terang-terangan, sebagai usaha dalam menghadapi ancaman US. Strategi penangkalan ini semakin ditingkatkan pada awal dasawarsa 1980-an terutama pada periode pemerintahan Perdana Menteri Nakasone, yang mendukung sepenuhnya peningkatan pertahanan Jepang. Peningkatan ini tidak dilakukan secara beriebihan, melainkan secara terbatas dan proporsional, sekedar untuk menetralisasi ancaman dari luar dengan mengarah kepada perimbangan kekuatan militer dengan US. Strategi penangkalan Jepang ini tentu saja masih di dalam rangka keriasama dan koordinasi dalam bidang keamanan dengan sekutu utamanya, AS. Dengan demikian keamanan dan kestabilan Jepang menjadi lebih terjamin dan sesuai dengan keinginan bersama Jepang-AS di dalam usaha memecahkan masalah keamanan.

---

"

"Tesis ini merupakan hasil dari penelitian bidang kejepangan yang difokuskan pada penelitian bidang sosial dan sejarah, dengan sedikit menyinggung bidang politik dan hukum. Latar belakang tesis ini adalah Jepang pada masa perang Asia Pasifik 1931-1945 yang kental dengan semangat militerisme. Pada masa itu Jepang mulai mengobarkan perang atas Cina, dan atas dorongan dari kaum militer, perang dengan Cina terus berlangsung dan semakin meningkat., hingga akhirnya Jepang berhadapan dengan kekuatan AS dan Sekutu. Dunia politik dan pemerintahan, beserta seluruh implementasi dari kebijakan yang dihasilkan merupakan kepanjangan tangan dari pihak militer masa itu. Dengan demikian, kondisi kehidupan sosial masyarakat Jepang juga tak dapat terlepas dari militerisme. Bahkan, banyak pakar yang mengatakan bahwa Jepang adalah contoh negara yang berhasil mengembangkan militerisme ke seluruh lapisan masyarakat untuk memperoleh dukungan dalam melakukan ekspansi dan peperangan.Akan tetapi, ditengah kentalnya militerisme Jepang pada masa itu, dalam teks Kike Wadatsumi no Koe penulis menemukan hal yang berbeda. Kike Wadatsumi no Koe adalah kumpulan tulisan berupa catatan harian, surat-surat pribadi, surat wasiat, maupun berupa puisi yang ditulis oleh para mahasiswa Jepang yang dikirim ke medan perang. Dalam tulisan tersebut didapati banyak pandangan yang tidak setuju terhadap sikap dan kebijakan militer Jepang, dan kelompok yang tidak setuju ini merupakan golongan yang dominan. Sementara itu, pandangan sebagian kecil dari mereka menyiratkan kesan "setuju" secara tidak langsung. Penulis menyebutnya secara tidak langsung karena mereka tidak berbicara mengenai substansi dari sikap dan kebijakan militer, melainkan hanya mengungkapkan rasa bangga dan terhormat untuk melakukan sesuatu bagi tanah air mereka tercinta."

"Skripsi ini membahas kebijakan militer yang dijalankan Oleh bakufu di Ōsaka pada masa-masa awal Ke-shōgun-an Tokugawa, yang terdiri dari agresi militer ke Ōsaka pada musim dingin tahun 1614 dan musim panas tahun 1615 yang disebut Ōsaka no Jin, dan pembentukan Ōsaka Jōdai sebagai lembaga milliter ad hoc bakufu di Ōsaka. Penelitian dilakukan dengan cara studi kepustakaan, seluruh data yang digunakan bersifat sekunder. Dari penelitian ini membuktikan bahwa seluruh kebijakan yang diambil oleh bakufu terhadap Ōsaka semasa tahun 1614-1615 bertujuan untuk memantapkan klan Tokugawa sebagai penguasa Jepang.

---

This paper discusses the military policy which is applied by the bakufu in Ōsaka in the early days of the Tokugawa shogunate, which consists of military aggression to Ōsaka in the winter of 1614 and summer of 1615 called Osaka no Jin, and Ōsaka Jōdai establishment as an ad hoc millitary agency bakufu in Osaka. Research done by way of literary study, all data used are secondary. This research proves that all the measures taken by the bakufu to Ōsaka during the years 1614-1615 aims to strengthen the Tokugawa clan as rulers of Japan."