Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Agama Kristen masuk ke Jepang sejak tahun 1549, yaitu pada saat seorang misionaris Katolik Roma bernama Francis Xavier tiba di daerah Kagoshima. Memasuki zaman Edo (1603-1867), pada awalnya Tokugawa Ieyasu sebagai pemimpin pertama pemerintahan bakufu Edo, tidak menunjukkan keberatannya terhadap penyebaran agama Kristen dan keberadaan para misionaris di Jepang.Pada tanggal 1 Februari 1614, pemerintah bakufu Edomengeluarkan dekrit pertama pelarangan agama Kristen. Alasan utamadikeluarkannya dekrit tersebut adalah bahwa pemerintah Tokugawa ingimenciptakan suatu pemerintahan yang absolut di Jepang dan agamaKristen dianggap sebagai ancaman bagi persatuan bangsa Jepang. Selaindikeluarkannya dekrit pelarangan agama Kristen, sebagai bagian dari pelaksanaan pelarangan penyebaran agama Kristen, pemerintah bakufuEdo juga melaksanakan politik sakoku (politik penutupan negara) dansistem danka. Menurut Okuwa Mitoshi dalam bukunya yang berjudul Jidanno Shiso, dijelaskan bahwa pengertian dari danka adalah keluarga yangmelaksanakan upacara kematian pada kuil Budha tertentu danbertanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan terhadap kuil tersebut. Dengan diterapkannya sistem danka, maka setiap keluargadiwajibkan untuk menjadi anggota kuil Budha tertentu dan penganutKristen diharuskan meninggalkan agamanya tersebut. Selain adanyapenganut Kristen yang meninggalkan agamanya, juga ada penganutKristen yang tetap bertahan dengan keyakinannya selama masapenerapan sistem danka tersebut dan disebut dengan kakure kirishitan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah sistem danka sebagai salah satu faktor penyebab munculnya kakure kirishitan.Permasalahan dalam skripsi ini adalah sistem danka sebagai salah satu faktor penyebab munculnya kakure kirishitan.Permasalahan dalam skripsi ini adalah sistem danka sebagai salah satu faktor penyebab munculnya kakure kirishitan.Kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan skripsi Sistem Danka dan kehidupan Kakure Kirishitan Pada Zaman Edo di Jepang {1603-1867) di Jepang adalah_ Dengan diterapkannya sistem danka pada zaman Edo, para penganut Kristen terpaksa meninggalkan agamanya tersebut. Namun, selain adanya penganut Kristen yang meninggalkan agamanya, ada juga para penganut Kristen yang tetap bertahan dengan keyakinannya tersebut dan disebut dengan kakure kirishitan._ Di satu sisi, para penganut Kristen pada zaman Edo berusaha untuk tetap bertahan dengan keyakinannya, sedangkan di sisi lain mereka berusaha untuk menuruti perintah yang dikeluarkan oleh pemerintah bakufu Edo untuk menjadi anggota danka._ Dengan diterapkannya sistem danka, pemerintah bakufu makin mempertegas pelarangan terhadap penyebaran agama Kristen sehingga agama Kristen tidak dapat berkembang luas di Jepang._ Pelaksanaan sistem danka juga melahirkan perpaduan (sinkrstisme) antara tiga agama, yaitu Budha, Shinto, dan Kristen. Hal ini disebabkan karena seluruh masyarakat Jepang pada zaman Edo, baik yang beragama Budha, Shinto, ataupun Kristen, wajib untuk menjadi anggota danka."

"ABSTRAKKelas pedagang menempati posisi terendah dalam kebijakan shinoukoushou yang ditetapkan oleh shogun pada zaman Edo. Kebijakan tersebut diadopsi dari ajaran konfusianisme yang berasal Tiongkok. Artikel ini menjelaskan bagaimana pedagang mengawali bisnis mereka dengan membuat sebuah rumah dagang. Rumah dagang tersebut kemudian berkembang, memiliki cabang toko bunke dan afiliasi toko bekke . Dalam rumah dagang terdapat perbedaan jabatan dan tanggung jawab yang dimiliki oleh pegawai. Mobilitas vertikal pun berpengaruh terhadap jabatan yang ada dalam rumah dagang. Rumah dagang yang dijadikan contoh dalam artikel ini adalah rumah dagang Izumiya-Sumitomo. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian sejarah dan studi pustaka. Analisis dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan teknik deskriptif analisis.

---

ABSTRACT<>br>Merchant in Edo period took the lowest position on shinoukoushou policy, a policy that was adopted from chinese rsquo s confucianism. This article explain how merchant on Edo period started a business by making a merchant house. Their merchant house had developed over time, by having a branch house bunke and affiliated house bekke . There were various positions and responsibilities for the employees in the merchant house. These positions sometimes changed, affected by vertical mobility. The example of merchant house in this article is Izumiya Sumitomo merchant house. This research was conducted with history research methods and literature studies. This is a qualitative research with descriptive analysis."

"Penelitian mengenai kepercayaan dan organisasi sosial kakure kirishitan dilakukan melalui penelitian kepustakaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bentuk kepercayaan kakure kirishitan sebagai dasar untuk dapat memahami perilaku orang Jepang dalam kehidupan beragamanya. Selain itu penelitian juga dimaksudkan untuk mengetahui bentuk organisasi sosial kakure kirishitan yang menjadi faktor penunjang keberadaan kakure kirishitan sampai sekarang ini. Pengumpulan data dilakukan terutama dengan menelaah dan mendeskripsikan buku Kakure Kirishitan karya Furuno Kiyoto yang mengemukakan suatu argumentasi mengenai kepercayaan kakure kirishitan. Di samping itu data-data juga dikumpulkan dari berbagai buku yang berkaitan dengan sejarah Kristen di Jepang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan yang dianut oleh kakure kirishitan adalah kepercayaan yang sifatnya sinkretis yaitu bentuk percampuran yang kompleks antara agama Katolik, agama Budha, Shinto, dan kepercayaan rakyat. Organisasi sosial kakure kirishitan dengan susunan omizuyaku-obanyaku mideshi keluarga berhasil mempertahankan kepercayaan kakure kirishitan sejak masa pelarangan agama Kristen sampai sekarang ini."

"Zaman Edo atau yang disebut juga zaman Tokugawa (1600-1868) adalah salah satu zaman di mana Jepang menerapkan sistem pemerintahan feodal. Akan tetapi, karakteristik feodalisme yang terjadi di zaman Edo apabila dibandingkan dengan feodalisme zaman yang lain terlihat dengan jelas memiliki 2 buah ciri yang tidak dimiliki oleh zaman lainnya. Kedua karakteristik tersebut adalah Pemusatan Kekuasaan pada bakufu (sentralisasi kekuasaan), dan Penyusunan Masyarakat dan sistem Stratifikasi yang ketat.Tokugawa Ieyasu (1542-1616) sebagai seorang konseptor keshogunan Edo menggunakan ajaran-ajaran moral yang dikembangkan oleh Neo Konfusianisme aliran Shushigaku untuk mencetak masyarakat menjadi suatu kelompok terstratifikasi, dan dalam bidang politik ia menggunakannya sebagai doktrin bagi para penguasa daerah agar meyakini bahwa konsep politik terpusat (sentralisasi) adalah 'jalan langit' yang harus mereka tempuh. Ini semua termaktub dalam babad resmi zaman Edo, Tokugawa Jikki.Dalam masalah yang berbau ideologis ini, Tokugawa Ieyasu mengangkat seorang murid dari ahli Konfusianisme di Kyoto, Fujiwara Seika (1561-1619) yang bernama Hayashi Razan (1583-1657) untuk memberi nasehat dan masukkan dalam bidang politik. Pengangkatan Hayashi Razan ini membuahkan hasil diundangkannya 3 peraturan utama Edo yakni; Bukeshohatto, Jiin Hato, Kinchu Narabini Kugeshohatto, yang mana ketiga undang-undang ini menjadi undang-undang yang membentuk dan memberikan ciri pada sistem feodal zaman Edo sebagai mana disebutkan di atas.Melalui penelusuran teks-teks kuno dan doktrin-doktrin yang diajarkan oleh Hayashi Razan, dengan kata lain dengan merekonstruksi pemikiran Hayashi Razan tentang dua konsep yang menjadi karakteristik sistem feodal zaman Edo; yakni pemusatan kekuasaan dan stratifikasi masyarakat; maka dapat dikatakan bahwa terbukti ada pengaruh pemikiran-pemikiran Shushigaku yang dibawa oleh Hayashi Razan dalam sistem politik dan struktur masyarakat Jepang zaman Edo."

"Sistim stratifikasi Shi No Ko Sho adalah sistim stratifikasi masyarakat Jepang pada zaman Edo (1600-1867). Sistim stratifikasi tersebut ditetapkan secara resmi dan tegas oleh pemerintah Jepang yang pada saat itu dipimpin oleh Tokugawa Ieyasu. Ieyasu berasal dari kaum Samurai dan ia berhasil mendirikan pemerintah mi_liter yang berpusat di kota Edo pada tahun 1603. Pemerintah Tokugawa secara tegas membagi masyarakat Jepang menjadi empat kelas yaitu kelas Samurai (Bushi), kelas Petani (Nomin), kelas Pengrajin (Kosakunin), dan terakhir kelas Pedagang (Shonin). Tingkatan kelas ini kemudian dikenal dengan Shi No Ko Sho, yang kemudian dilaksanakan secara keras dan kaku. Dengan adanya ketentuan mengenai pembagian kelas tersebut maka seseorang tidak dapat pindah ke tingkatan yang lebih tinggi walaupun ia memiliki kemampuan dan bakat. seseorang memperoleh tingkatan kelas di dalam masyarakat hanya berdasarkan keturunannya saja. Tujuan pemerintah Tokugawa adalah agar kelas-kelas di dalam masyarakat tidak dapat mengumpulkan kekuatan untuk mengadakan pemberontakan terhadap pemerintah Tokugawa. Penguasa berusaha memecah dan memisahkan kelas yang satu dengan kelas yang lain dengan mengadakan diskriminasi-diskriminasi yang kuat. Sistim ini berlangsung hingga beberapa generasi dan akhirnya tidak dapat dipertahankan lagi karena ada beberapa faktor yang menyebabkan sistim ini runtuh. Faktor tersebut antara lain, karena adanya politik isolasi maka negara dalam keadaan damai sehingga kaum Samurai mulai kehilangan fungsinya dan hanya hidup bermewah-mewahan saja, masuklah kekuatan kelas Pedagang yang lambat faun dapat berperan dalam kehidupan pedagang. Didobraknya politik pintu tertutup oleh pemerintah Amerika sehingga pemerintah Tokugawa runtuh. Dengan runtuhnya pemerintah yang bersifat feodal tersebut maka runtuh pula sistim stratifikasi masyarakatnya. Kemudian sistim startifikasi Shi No Ko Sho dihapus oleh kebijaksanaan Kaisar Meiji."

"ABSTRAKMartin (1990: 165-166) mengatakan, masyarakat feodal adalah masyarakat yang militeristik yang hidup "diatas" tanah terpecah belah. Hal ini terjadi karena lahirnya banyak penguasa feodal yang memberikan perlindungan atas faktor produksi terutama tanah kepada para petani. Inti sistem feodal adalah muatan dua hubungan pribadi yaitu antara raja dengan tuan-tuan tanah dan antara tuan-tuan tanah dengan para petani. Sehingga dapat dikatakan, ciri utama sistem feodal adalah adanya penyerahan diri seseorang ketangan orang lain sekedar untuk memperoleh perlindungan dan pemeliharaan. Hubungan tersebut berupa hubungan tuan dengan petani sebagai hamba. Bentuk ikatan-ikatan dari rangkaian sistem feodal ini bersifat pribadi, khas dan tersebar. Sehingga ada perbedaan sistem feudal diberbagai negara. Selanjutnya, Maquet dalam Balandier (1986:124-125) mengatakan, feodalitas bukanlah sebuah cara produksi, tetapi adalah sebuah rezim politik, suatu cara untuk mendefenisikan peran mereka yang memerintah dan yang diperintah. Janji ikatan spesifiknya berupa ikatan antar personal. Selanjutnya dijelaskan, bahwa pranata feudal itu disusun antara dua orang yang tidak setara, dalam suatu hubungan politik, atas landasan berlindung di satu pihak, serta kesetiaan dan pelayanan di pihak lain. Hubungan tersebut mengkaitkan sang dipertuan dengan vasal dengan pola klien (dari tingkat yang rendah ke tingkat yang lebih tinggi dalam stratifikasi tersebut). Dalam penelitian sosial, Martin (1990:7) mengatakan bahwa sejumlah kebutuhan atau keperluan atau prasarat harus dipenuhi kalau suatu sistem sosial ingin tetap hidup. Dalam kajiannya mengenai sosiologi kekuasaan, Martin menjelaskan suatu teori sistem fungsional sebagai berikut: bahwa untuk menjelaskan suatu sistem harus menjelaskan hubungan kesaling tergantungan antara subsistem. Dia mengkategorikan atas empat subsistem untuk memenuhi kebutuhan suatu sistem sosial, yaitu: Perekonomian untuk menjembatani kebutuhan penyesuaian, yakni untuk memenuhi sumber-sumber yang diperlukan lingkungan sistem, kemudian subsistem politik yang berfungsi sebagai sarana pencapaian tujuan, dan sosialisasi (melalui keluarga dan sistem pendidikan) yang berfungsi sebagai sarana pemeliharaan pola-pola, serta kebudayaan (termasuk agama) yang berfungsi sebagai sarana integrasi, baca Martin (1990:7). Selanjutnya dikatakan, setiap subsistem masih terbagi lagi atas subsistem yang lebih kecil dan begitu seterusnya. Relevansi penggunaan teori fungsional ini, oleh Johnson (1986:100) mengatakan, bahwa secara praktis setiap pola perilaku yang sesuai atau menyimpang, setiap kebiasaan atau norma, setiap keputusan kebijaksanaan yang besar, setiap nilai budaya, dapat dianalisa dengan istilah-istilah atau kerangka fungsional. Dalam tesis ini ditekankan melihat hubungan antara moralitas dan kekuasan dalam suatu sistem sosial. Singkatnya mencoba melihat bagaimana hubungan fungsional antara kedua subsitem ini sehingga suatu sistem sosial dalam pola feodal bisa hidup. "

"Tradisi ohaguro adalah tradisi seseorang menghitamkan gigi. Tradisi ini juga ditemukan di banyak negara Asia Tenggara, dan Jepang termasuk salah satu negara yang menjalankan tradisi ini sejak zaman Kofun(250-538). Pada akhir zaman Heian(794-1185), tradisi ohaguro mengalami perubahan fungsi yaitu dari fungsi praktis sebagai pengganti pasta gigi menjadi fungsi simbolik sebagai penanda bahwa seseorang telah menjadi dewasa dan memiliki tanggung jawab selayaknya orang dewasa. Memasuki zaman Edo (1603-1868), seiring dengan berkembangannya patriarki dalam ideologi Konfusianisme, tradisi ohaguro hanya dilakukan di kalangan perempuan bangsawan dengan tujuan semata-mata untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan laki-laki. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tradisi ohaguro sebagai pratik patriarki pada perempuan bangsawan Zaman Edo, dengan menggunakan teori patriarki Sylvia Walby(1990) dan metode penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi ohaguro merupakan salah satu praktek patriarki dalam ideologi Konfusianisme, yang mengukuhkan kepentingan laki-laki dan memosisikan laki-laki sebagai pihak yang mendominasi, menindas, dan mengeksploitasi perempuan. Meminjam istilah Walby, hal ini disebut dengan patriarchal culture, yang menunjukkan bagaimana relasi patriarki dalam agama, sebagai salah satu lembaga budaya.

---

Ohaguro tradition is a tradition where people blackened their teeth. This tradition is also found in a lot of nations in South East Asia, and Japan is one of the nation which used this tradition since Kofun period(250-538). At the end of Heian period(794-1185), the ohaguro tradition undergo changes from a functional meaning that replaces toothpaste to symbolic meaning where it’s serves as a prove that people reached adulthood and have the same responsibilities as an adult. Entering the Edo period (1603-1868), with the growth of patriachy within Confucianism ideology, ohaguro tradition only used by female aristocrats with the sheer purpose of fulfilling interest and needs of the male. This research aim to analyze the ohaguro tradition as a practice of patriarchy within female aristocrats at Edo period, by using the patriarchy theory by Sylvia Walby(1990) and using descriptive analytics method. The result of the research shows that the ohaguro tradition is a form of patriarchy practice from Confucianism ideology, that strengthen male interest and positioning the male as a party that dominate, oppress, and exploit woman. Borrowing Walby’s term, this tradition can be defined as patriarchal culture, that shows the relation of patriarchy within religion, as a cultural constitution.

"

"ABSTRAKAgama adalah gejala kebudayaan dalam kehidupan manusia dan menunjukkan arti kehidupan manusia yang pokok bahkan dapat menyelasaikan masalah manusia yang sulit (Kishimoto, 1972:17). Sedangkan menurut Suparlan agama dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan dan peraturan yang menata hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya. Aturan-aturan tersebut penuh dengan muatan sistem nilai, karena pada dasarnya aturan-aturan bersumber pada etos dan pandangan hidup (Suparlan, 1981182:86). Ditambahkannya pula, para ahli agama (yaitu ulama, pendeta, pastor dsb.) mendalami agama yang dianutnya untuk mencapai suatu pengertian yang mendalam mengenai hakekat kebenaran Tuhan dan agama yang dianutnya. Pengetahuan agama tersebut dapat digunakan oleh para tokoh atau pemimpin agama untuk memperkuat keyakinan umatnya dalam mencari kebenaran yang mutlak melalui ajaran-ajaran agamanya. Studi mengenai agama seperti ini merupakan suatu upaya yang melihat agama dari perspektif penganutnya atau bersifat normatif. Di samping itu agama juga dapat dijadikan suatu sasaran studi dengan menggunakan perspektif yang Iain yaitu sebagai masalah kebudayaan atau masalah sosial. Dengan kata lain agama dilihat dari sudut kebudayaan atau sebagai pranata sosial atau juga sebagai seperangkat simbol-simbol (Suparlan, 1981182:76).Sehubungan dengan hal tersebut yang dimaksud dengan kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan manusia sebagai mahluk sosial yang digunakan untuk menginterpretasi dan memahami lingkungan yang dihadapi dan untuk menciptakan serta mendorong terwujudnya kelakuan.Geertz mengartikan kebudayaan sebagai ; It denotes an historically transmitted pattern of meanings embodied in symbols, a system of inherited conceptions expressed in symbolic forms by means of which men communicate, perpetuate, and develop their knowledge about and attitudes toward life (Geertz,1973:89)Terjemahannya:Kebudayaan menunjuk pada pola-pola arti yang diwujudkan dalam simbol-simbol, sistem yaitu merupakan sistem konsep-kosep yang diungkapkan dan diteniskan dalam pola-pola simbolik dengan cara berkomunikasi, mengabadikan dan mengembangkan pengetahuan tentang sikap terhadap kehidupan.Geertz juga mengartikan. kebudayaan sebagai sistem pola-pola arti yang diungkapkan dalam simbol hingga dilestarikan dalam kehidupan manusia, dan perlu melihat hubungan yang sistematik dalam berbagai macam gejala kebudayaan (Geertz, 1973:44). Suparlan, simbol adalah garis penghubung antara pemikiran manusia dengan kenyataan yang ada di luar. dengan makna pemikiran harus selalu berhubungan atau berhadapan (Geertz dalam Suparlan, 1981:61).Simbol-simbol itu pada hakekatnya ada dua, yaitu: (1) yang berasal dari kenyataan luar yang terwujud sebagai kenyataan-kenyataan sosial dan ekonomi; dan(2) yang berasal dari dalam dan yang terwujud melalui konsepsi-konsepsi dan struktur-struktur sosial. Dalam hal itu simbol-simbol menjadi arahbagi perwujudan model dari dan model bagi sistem-sistem konsep dalam suatu cara yang sama dengan bagaimana agama mencerminkan dan mewujudkan bentuk-bentuk sistem sosial (Suparlan,1981:61).Adapun yang penting yang sering dilupakan, yaitu yang berkenaan dengan bagaimana ajaran agama itu telah terwujud sebagai kebudayaan dan karenanya seringkali berbeda dari ajaran aslinya yang ada dalam kitab-kitab sucinya, walaupun belum tentu bertentangan dengan itu, dan bagaimana ajaran-ajaran agama itu terwujud dalam tindakan dan kelakuan manusia dan dalam kehidupan sosial manusia sehingga ajaran-ajaran agama tersebut mempunyai pengertian dan masuk akal bagi pelakunya sendiri maupun bagi orang lain yang ada dalam kehidupan sosialnya (Suparlan, 1981182:86)."

"Penelitian mengenai peran nak?do dalam sistem perkawinan kaum samurai zaman Edo, bertujuan untuk mengetahui peran apa raja yang dilakukan nak?do dalam perkawinan kaum samurai zaman Edo sehingga keberadaannya masih dipertahankan hingga saat ini. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kepustakaan melalui buku-buku dan data internet yang berhubungan dengan peran nakado, membaca dan menganalisa sumber-sumber tersebut. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa nak?do memiliki peran yang sangat penting dan unik dan menarik dalam proses perkawinan kaum samurai Zaman Edo. Yang unik dari peran nak?do pada perkawinan kaum samurai zaman Edo adalah bahwa nak?do pada zaman Edo berperan sebagai perantara yang menjembatani kedua belah pihak keluarga yang akan melangsungkan perkawinan sejak proses perundingan rencana perkawinan hingga upacara perkawinan berakhir. Yang menarik yaitu bahwa nak?do pada zaman Edo juga digunakan sebagai alat politik kaum samurai untuk mensukseskan perkawinan politik yang mereka rencanakan."

"Pada permulaan Zaman Meiji terjadi perubahan besar-besaran pada masyarakat Jepang pada berbagai aspek kehidupan. Ketika masa tersebut, diskriminasi sosial masyarakat dihapuskan dan Jepang membuka dari masuknya peradaban barat setelah sekian lama mengisolasi negeri. Hal ini adalah konsekuensi yang dijaiani setelah Kaisar Meiji mengumumkan Gokajo no Goseimon (Lima Sumpah Kaisar) yang menjadi ideologi dan landasan berpijak pemerintahan baru Meiji. Dengan terjadinya perubahan yang besar pada kemajuan Jepang terutama dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, juga dibarengi dengan masuknya kebudayaan dan paham-paham barat yang dikenal dengan istilah westernisasi atau seiyouka. Kaisar melihat gejala-gejala sosial yang terjadi pada masyarakat sehingga dirasa perlu untuk membuat rambu-rambu untuk mengatasi implikasi dari kebijakannya memodernisasi negeri dengan mengeluarkan Kyouiku Chokugo (Sabda Kaisar tentang Pendidikan). Kyouiku Chokugo adalah maklumat yang dikeluarkan untuk membentuk sebuah pendidikan yang berbasis moral yang bersumber dari ajaran Konfusianisme."