Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak awal terbentuknya Jieitai, (Pasukan Bela Diri Jepang), di dalam diri bangsa Jepang sendiri telah timbul pertentangan. Masyarakat Jepang menolak kehadiran Jieitai, sedangkan di pihak pemerintah memberi dukungan yang positif. Hal ini semakin menarik karena berhubungan dengan UUD Jepang 1947 khususnya pasal 9, yang menyatakan bahwa bangsa Jepang sesungguhnya adalah negara yang cinta perdamaian. Karena adanya pertentangan itulah maka penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih jelas bagaimana sebenarnya pandangan dan pendapat masyarakat Jepang tentang Jieitai, dan apakah Jieitai itu diperlukan atau tidak oleh bangsa Jepang. Akhir dari penelitian yang penulis lakukan dari bulan Mei 1992 sampai Desember 1992, ternyata menyimpul_kan bahwa masyarakat Jepang ternyata masih memerlukan Jieitai untuk melindungi kedaulatan Jepang dari segala macam ancaman yang ada. Selain itu masyarakat Jepang pun mengakui keberadaan Jieitai sebagai badan pertahanan nasional negara, dan mereka ikut aktif membantu segala kegiatan yang dilakukan oleh Jieitai."

"Penelitian ini berfokus pada peran Jieitai (Pasukan Bela Diri), khususnya Kaij_ Jieitai (Pasukan Bela Diri Laut) dan K_j_ Jieitai (Pasukan Bela Diri Udara) dalam keamanan energi Jepang. Pentingnya pengamanan energi mulai disadari oleh Pemerintah Jepang setelah Jepang mengalami krisis pertama energi minyak tahun 1973 dan krisis kedua energi minyak tahun 1979. Pengamanan energi khususnya penjagaan pasokan minyak harus dilakukan Jepang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Economic Growth) sebagai negara industri. Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah dengan metode deskriptif analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku referensi, artikel, karya ilmiah, dan sumber-sumber internet. Dari analisis kepustakaan diperoleh bahwa : 1) konsep keamanan energi Jepang adalah proses mengamankan kebutuhan energi yang diperlukan untuk keseharian masyarakat Jepang dan kepentingan ekonomi. Konsep keamanan energi menurut Jepang harus meliputi 3 faktor yang disebut 3 E_s, yaitu Economic Growth (Pertumbuhan Ekonomi), Environmental Protection (Perlindungan Lingkungan), dan Energy Security (Keamanan Energi). Hal terpenting yang harus dilakukan Jepang adalah menyeimbangkan Environmental Protection dan Energy Security untuk memajukan pertumbuhan ekonomi Jepang; 2) Peran Jieitai dalam keamanan energi Jepang terus ditingkatkan. Pemerintah Jepang meningkatkan kemampuan Jieitai, khususnya Kaij_ Jieitai (Pasukan Bela Diri Laut) dan K_j_ Jieitai (Pasukan bela Diri Udara) untuk menjaga pasokan minyak Jepang mengingat kemungkinan potensi konflik militer dengan Cina terkait keamanan energi. Selain itu, Jieitai juga berperan penting dalam menjaga dan mengawasi pasokan minyak yang melewati SLOC (Sea Lanes of Communication) maupun beberapa choke points penting di kawasan Asia Pasifik, seperti Kepulauan Spratly, Selat Singapura, dan Selat Malaka.

---

AbstractThis research focused at Jieitai_s roles (Self-Defense Force) in Japan_s energy security, especially Kaij_ Jieitai (Maritime Self-Defense Force) and K_j_ Jieitai (Air Self-Defense Force). The importance of energy security was realized by Japan Government after had oil crisis in 1973 and 1979. Energy security, especially the security for Japan_s oil custody must be done in order to improve Japan_s economic growth as an industrial state. This research use historical approach with analytical descriptive method. The data collected bibliography in the form of reference books, articles, erudite masterpieces, and sources of internet. From the analysis it could be concluded that 1) Japan_s concept for energy security is a process to secure the energy that use by Japan_s public for their lives and economic interest. Japan_s energy security has to cover 3 factors that called 3 E's. They are Economic Growth, Environmental Protection, and Energy Security. The important thing that Japan has to do is the balance Environmental Protection with Energy Security to improve Japan_s Economic Growth; 2) The Role of Jieitai in Japan_s energy security has to be improved. Government of Japan improve the ability of Jieitai, especially Kaij_ Jieitai and K_j_ Jieitai to take care Japan_s oil because there are possibilities for potency of military conflict with China related to Japan_s energy security. Moreover, Jieitai is also important to take care the oil_s flow via SLOC (Sea Lanes of Communication) and choke points in Asia Pacific, like Spratly Islands, Malacca, and Singapore Straits."

"ABSTRAKBangsa Indonesia harus ikut memperhatikan perkembangan situasi yang terjadi di Asia Pasifik, karena kondisi geografisnya yang penting. Dalam hal ini ialah perkembangan Pasukan Bela Diri Jepang (Jieitai) serta masalah-masalah yang dihadapinya. Tujuan penulisan adalah untuk mempelajari Jieitai dan untuk menyatakan bahwa Jepang masih memerlukan kekuatan militer untuk melindungi segala kepentingannya...

---

"

"Keberadaan Pasukan Bela Diri sebagai ujung tombak kebijakan pertahanan nasional Jepang yang terganjal oleh Konstitusi Jepang khususnya pasal 9 merupakan sebuah fenomena tersendiri. Pihak pemerintah merasa perlu dengan pembentukan pasukan Bela Diri sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat, di lain pihak masyarakat Jepang yang trauma dengan akibat Perang Dunia II tidak menginginkan kembalinya kekuatan militer. Pemerintah tetap yakin bahwa konstitusi tidak melarang kepemilikan akan kepentingan kekuatan persenjataan dalam tingkat kepentingan minimal pertahanan diri. Kebijakan pertahanan Jepang yang berorientasi pada pertahanan eksklusif bermakna bahwa kekuatan militer tidak dapat digunakan sampai ada agresi atau serangan bersenjata. Pasukan Bela Diri Jepang harus dapat mendefinisikan bahwa tingkatan penggunaan kekuatan pertahanan harus tetap dijaga seminimal mungkin untuk tujuan pertahanan diri. Kebijakan pertahanan Jepang tidak dapat dipisahkan dengan aliansi Jepang-Amerika Serikat. Peran militer Jepang baik domestik maupun global akan sangat dipengaruhi oleh peran militer Jepang."

"Legalisasi untuk tindakan pengguguran janin dalam kandungan 1 penghentian kehamilan secara disengaja, atau dalam istilah kedokteran disebut Abortus Provokatus, menimbulkan polemik yang berkepanjangan di berbagai negara di seluruh dunia. Ada anggapan negatif di masyarakat bahwa melakukan aborsi adalah suatu tindak kriminal dan tidak bermoral karena membunuh janin yang dikandung. Pada umumnya dilakukan oleh para wanita muda untuk mengatasi kehamilan yang terjadi akibat melakukan seks bebas (pra nikah). Di bawah undang-undang aborsi, Undang-Undang Eugenika Nasional 1940 dan Undang-Undang Perlindungan Eugenika 1948 (Yusei Hogo Ho), aborsi di Jepang dilegalkan. Tujuan utama undang-undang tersebut dibuat adalah untuk mencegah kelahiran bayi-bayi dengan penyakit turunan dan menjaga kesehatan wanita yang mengandung. MeIalui Undang-Undang Aborsi tahun 1948, Pemerintah Jepang menyetujui keinginan untuk aborsi dengan beberapa syarat tambahan, seperti kehamilan akibat perkosaan, ketidakmampuan untuk memelihara bayi secara ekonomi, serta kesehatan mental ibu menjadi terganggu selama mengandung. Dalam skripsi ini, berdasarkan data-data yang dikumpulkan oleh penulis, ditemukan suatu fakta bahwa wanita-wanita Jepang menyetujui aborsi dilakukan. Kasus aborsi yang terjadi di Jepang tetap tinggi dan sebagian besar dari total kasus tersebut, justru dilakukan oleh para wanita yang telah menikah. Aborsi digunakan sebagai salah satu alat pengendali kelahiran yang paling disukai karena terjamin efektivitasnya, tanpa harus melibatkan orang lain, termasuk pada pasangannya, Dampak psikologis (rasa bersalah pada janin yang digugurkan) setelah aborsi dilakukan, dianggap sebagai hal yang wajar dan seolah-olah dapat diatasi dengan suatu ritual keagamaan tertentu, seperti upacara keagamaan Mizuko Kuyo untuk mendoakan ketenangan dan kebahagiaan arwah si janin."

"Skripsi ini menguraikan tentang wanita Jepang. Secara khusus skripsi ini menguraikan tentang perubahan pandangan wanita Jepang terhadap perkawinan sebagai akibat dari adanya perubahan Undang Undang dan perkembangan pendidikan bagi wanita Jepang. Perubahan pandangan ini terutama ditekankan pada saat Jepang berada di bawah pendudukan Amerika (tahun 194 akibat dari kekalahan Jepang pada Perang Dunia II) karena setelah masuknya Amerika terlihat jelas perubahan pandangan tersebut. Namun, sebelumnya diuraikan pula mengenai kehidupan dan anti perkawinan bagi wanita sebelum tahun 1946 (sebagai latar belakang). Sebelum tahun 1946, perkawinan dianggap sebagai jalan hidup wanita karena pendidikan yang diterima wanita pada saat itu, baik di rumah maupun sekolah bertujuan untuk menjadikan wanita sebagai Ryosai Kenbe sehingga wanita tidak memiliki kemandirian. Adanya perubahan yang dilakukan oleh pemerintah Jepang atas desakan pihak penguasa Amerika menumbuhkan kesadaran wanita Jepang bahwa perkawinan bukanlah satu-satunya jalan hidup yang tersedia bagi mereka. Perkawinan yang pada awalnya dianggap sebagai suatu keharusan kemudian berubah menjadi satu pilihan hidup wanita Jepang. Dengan demikian terbukti bahwa secara tidak langsung Amerika melalui perubahan Undang Undang dan perkembangan bidang pendidikan telah mempengaruhi pandangan wanita Jepang terhadap perkawinan."