Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada masa sebelum Perang Dunia Pertama kedudukan Jepang sebagai salah satu negara besar di Cina sedang menghadapi berbagai masalah. Masalah-masalah tersebut timbul akibat timbulnya kembali persaingan dalam perebutan konsesi di Cina. Masalah-masalah tersebut juga timbul akibat lemahnya keuangan Jepang sehingga menyulitkannya dalam mengikuti persaingan perebutan konsesi dengan negara-negara Eropa dan Amerika. Masalah-masalah yang dihadapi Jepang di Cina mengakibatkan timbulnya tekanan-tekanan dari dalam negeri Jepang. Tekanan-tekanan ini menghendak pemerintah Jepang pada saat itu untuk mengambil tindakan-tindakan untuk memperbaikinya. Pecahnya Perang Dunia Pertama menyebabkan negara-negara Eropa terpaksa menarik kekuatannya dari kawasan Asia. Hal ini menimbulkan kekosongan di kawasan Asia, terutama Cina. Kekosongan yang terjadi di kawasan Asia ini dipandang oleh beberapa pihak di Jepang sebagai sebuah kesempatan bagi Jepang untuk memperbaiki posisinya di Cina. Permintaan bantuan oleh Inggris kepada Jepang untuk menaklukan Jerman di Asia juga mendorong Jepang untuk memperbaiki posisinya sementara negara-negara Eropa saingannya sibuk berperang.Jepang pada akhirnya mengajukan tuntutan yang kesemuanya berjumlah duapuluh satu pasal kepada Cina untuk memperbaiki kedudukannya di Cina. Tuntutan-tuntutan ini dikenal dengan sebutan Taika Nijuuikkajoo Yookyuu atau Tuntutan Duapuluh Satu Pasal dan diajukan pada tanggal 18 Januari l9l5. Tuntutan-tuntutan Jepang ini menimbulkan reaksi dari ber-bagai pihak. Cina melalui jalur diplomasi melakukan perlawanan terhadap tuntutan Jepang tersebut. Cina juga mempublikasikan tuntutan-tuntutan tersebut sehingga menimbulkan banyak protes diajukan kepada Jepang. Protes-protes datang dari Amerika Serikat dan Inggris. Perlawanan dari Cina serta protes-protes dari Negara-negara lain pada akhirnya menyebabkan Jepang harus beberapa kali memperlunak tuntutannya. Pada akhirnya Jepang terpaksa mengirimkan ultimatum kepada Cina agar memenuhi beberapa pasal tertentu dari tuntutannya. Tindakan ini diambil menyusul sikap keras kepala yang ditunjukkan oleh Cina menyebabkan perundingan-perundingan mengalami jalan buntu. Pemerintah Cina setelah ultimatum tersebut akhirnya bersedia memenuhi tuntutan-tuntutan tertentu dari Jepang. Cina bersedia menandatangani Perjanjian-Perjanjian tanggal 25 Mei 1915 yang merupakan penyelesaian dari tuntutan-tuntutan Jepang tersebut."

"Kejahatan seksual akhir-akhir ini semakin meningkat. Pelaku kejahatan seks terdiri dari kalangan pelajar pendidik bahkan ada yang dilakukan oleh oknum polisi. Korban dari Kejahatan seks sangat dirugikan secara moril maupun materil. Di dalam KUHP terdapat 15 buah pasal yang mengatur tentang kejahatan seksual jika diperinci lebih lanjut sebagian besar mengatur tentang hubungan seks antara laki-laki dengan wanita Dalam masyarakat Indonesia bahwa hubungan seks baru diperbolehkan apabila telah ada hubungan perkawinan yang sah. Perbuatan hubungan seks diluar perkawinan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai kesusilaan. Korban dari perbuatan hubungan seks diluar perkawinan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi, walaupun si pelaku telah dituntut secara pidana. Dasar hukum pengajuan tuntutan ganti rugi adalah pasal 1365 KUH Perdata Untuk dapat mengajukan tuntutan ganti rugi berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata harus dilihat terlebih dahulu apakah perbuatan tersebut memenuhi seluruh unsur-unsur yang disyaratkan. Unsur yang disyaratkan tersebut adalah adanya perbuatan yang melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian dan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugan yang timbul. Apabila seluruh unsur yang disyaratkan terpenuhi, maka perbuatan terseout dapat dilakukan penuntutan ganti rugi berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata Perbuatan hubungan seks yang dilakukan oleh orang yang telah sama-sama dewasa atas dasar suka sama suka tentunya tidak akan ada tuntutan ganti rugi, karena kedua pelaku hubungan seks tersebut melakukannya untuk memenuhi kebutuhan biologis belaka dan tentunya dalam hal ini tidak ada pihak yang dirugikan. Perbuatan hubungan seks yang dilakukan laki-laki dewasa terhadap wanita dewasa yang sebelum terjadinya hubungan seks si laki-laki ada mencetuskan janji akan menikahi dipandang sebagai perbuatan hubungan seks yang dilakukan bukan atas dasar suka sama suka, sehingga terhadap perbuatan tersebut dapat dilakukan penuntutan ganti rugi berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata oleh si wanita"

"ABSTRAKSkripsi ini membahas kebijakan pemerintah pendudukan Jepang yang menekan etnis Cina di Melayu pada 1942-1645. Kebijakan tersebut adalah kebijakan Sook Ching yang bertujuan untuk membersihkan etnis Cina yang telah menjalankan gerakan anti _Jepang sehingga banyak etnis Cina menjadi korban pembantaian tentara Jepang. Penelitian ini merupakanpenelitian kualitatif dengan menggunakan metode sejarah. Hasil penelitian menyatakan bahwa kebijakan yang menekan etnis Cina diterapkan oleh pemerintah pendudukan Jepang yaitu atas dasar permusuhan dan sebagai hukuman, karena etnis Cina telah menjalankan gerakan anti-Jepang sebelum masa pendudukan Jepang di Malaya.

---

AbstractThe Focus of this thesis is about Japanese occupation government's policy which repressed ethnic Chinese in Malaya in 1942-1945. The policy was Sook Ching which purposed to cleaned ethnic Chinese who had run anti-Japanese movement, so that many Chinese became victims of the Japanese military massacred. This study is a qualitative research with historical methods. The result of this research find that the repressed policy was carried out by Japanese occupation government towards Chinese was based on hostility and as a punishment, becaused the Chinese had run anti-Japanese movement before the Japanese occupation in Malaya."

"Perang Jepang-Cina 1894-1895 merupakan satu perang yang direncanakan. Hal ini dapat kita lihat dari masalah Seikanron yang timbul dalam pemerintahan Hanbatsu Jepang. Ekor dari peristiwa ini membawa akibat yang kurang baik dalam negeri Jepang. mereka yang tidak setuju dengan keputusan Iwakara dan teman-temannya menginginkan suatu eks_pansi ke Korea. Mereka menentung pernbaharuan dalam.Pada tahun 1875 sebuah tim survey diberangkatkan ke Korea. Namun tim ini mendapat serangan sehingga terjadi konflik di antara kedua negara dan berakhir dengan ditetapkannya Perjanjian Kanghwa yang isinya memberi kelonggaran bagi Jepang untuk suatu ekspansi, dengon tidak melihat hubungan yang ada antara Cina dan Korea, yaitu negara pemberi upeti terhadap Cina. Pada tahun 1882 terjadi peristiwa Jinggo tahun 1882 dan disusul dengan peristiwa Koshin tahun 1884. Kedua pe_ristiwa ini mendorong Jepang untuk melakukan ekspansi ke Korea yang masih berada di bawah naungan Cina. Mengingat..."

"ABSTRAKMengingat jumlah pertambahan penduduk Cina yang semakin meningkat, yang menjadikannya sebagai negara yang paling padat penduduknya di dunia, dan karena munculnya kekhawatiran pemerintah akan pengaruhnya terhadap politik dan ekonomi negara, maka dengan sekuat tenaga mereka memerangi jumlah pertambahan penduduknya itu. Meskipun KB pernah didengungkan pada tahun 1952, Baru tahun 1979 hal tersebut diperkeras dengan mengkampanyekan Satu Keluarga Satu Anak (yige hai zhihao). Untuk itu pemerintah pun membentuk pasukan yang diperintahkan untuk bergerak ke setiap pelosok. Di desa-desa, pasukan tersebut menuntut masyarakat untuk menggunakan berbagai alat kontrasepsi dan bahkan dengan cara memaksa mereka meminta para wanita yang sedang mengandung anak kedua atau anak selanjutnya untuk melakukan pengguguran. Imbalan atau tunjangan akan diberikan kepada siapa yang sudi melakukannya. Dari adanya kebijaksanaan ini timbul pula banyak dampak tersendiri di dalam masyarakat. Diantaranya adalah dengan, melakukan pembunuhan terhadap bayi-bayi mereka dan yang terutama adalah bayi perempuan, demi memiliki bayi lagi yang laki-laki. Perbuatan seperti itu adalah karena masih adanya tuntutan dalam masyarakat Cina untuk memiliki anak laki-laki. Akan tetapi sejauh itu pemerintah RRC menganggapnya sebagai sesuatu yang legal dan bagi para pelakunya pun tidak akan dituntut tindakan apapun.

---

"

"Tesis ini berupaya mengkaji salah satu aspek dalam pelaksanaan politik luar negeri Cina yaitu dalam hubungannya dengan tetangga terdekatnya yaitu Jepang. Selama berabad-abad kedua negara telah menjalin hubungan baik. Tetapi di awal abad 20 Jepang melakukan invasi ke Cina pada tahun 1937 hingga akhir Perang Dunia II. Peristiwa invasi ini telah menimbulkan korban jiwa dipihak Cina mencapai 21 juta jiwa. Akibatnya Cina terlihat memendam trauma terhadap Jepang, sehingga selalu menimbulkan kecurigaan di pihak Cina terhadap semua tindakan Jepang yang dianggapnya sebagai indikasi bangkitnya militerisme Jepang, sehingga menimbulkan semacam sensitivitas yang mempengaruhi impelementasi poltik luar negerinya dengan Jepang.Faktor inilah yang kerap muncul sejak normalisasi hubungan kedua negara tahun 1972 yang ditunjukkan lewat berbagai insiden. Namun di sisi lain Cina juga selalu berupaya untuk tidak terlalu merusak hubungannya dengan Jepang. Sikap ini ditunjukkan dengan perilaku yang terkesan kooperatif dalam beberapa kasus yang relevan dengan faktor sensitivitas sejarah tersebut. Sehingga timbul permasalahan apakah memang benar faktor sensitivitas sejarah ini memiliki pengaruh pada perilaku politik luar negeri Cina terhadap Jepang.Dalam pembahasan ini digunakan kerangka pemikiran dari Whiting yang menekankan pentingnya persepsi bangsa Cina terhadap Jepang yang dibentuk oleh pengalaman sejarah. Selain itu juga digunakan kerangka pemikiran dari Thomas W. Robinson dan Carol Lee Hamrin yang intinya menyatakan adanya keterkaitan faktor eksternal dan domestik Cina yang menyebabkan perilaku yang dualistis tersebut.Dalam pembahasan kemudian ternyata memang terbukti bahwa faktor Sensitivitas ini memang berpengaruh bagi Cina dalam perilaku politik luar negerinya terhadap Jepang. Sikap sensitif ini sebenarnya berakar dari sikap mental dan budaya Cina yang memang sangat mementingkan masa lalu dalam menghadapi persoalan masa kini. Tapi disisi lain karena adanya faktor prioritas domestik yaitu pembangunan ekonomi dan peristiwa Tiananmen, membuat Cina berkepentingan menjaga hubungannya dengan Jepang agar tidak sampai menjadi konflik terbuka. Hal ini karena Cina memerlukan suatu lingkungan internasional yang kondusif dan juga aliran dana serta teknologi dalam rangka mendukung program modernisasi Cina. Selain itu perubahan kondisi birokrasi Cina yang semakin plural telah menyebabkan semua kebijakan memerlukan proses konsultasi dan koordinasi yang kompleks. Hal inilah yang menjelaskan Sikap Cina yang kooperatif tersebut. Walaupun begitu pada dasarnya politik luar negeri Cina memang selalu akan dipengaruhi oleh faktor sensitivitas tersebut, sehingga dengan sendirinya berpengaruh pada hubungan kedua negara di masa depan."

"Skripsi ini membahas perilaku tabungan negara-negara ASEAN 5+3 yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Jepang, Cina dan Korea, periode 1991-2007 dan implikasinya terhadap masalah ketidakseimbangan global. Indikator determinan tabungan diantaranya adalah demografi, fiskal, makroekonomi, dan perkembangan finansial serta institusional. Penelitian ini juga ingin mengetahui apakah krisis keuangan Asia 1997-1998 mempengaruhi perilaku tabungan nasional di kawasan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan regresi data panel fixed effect. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indikator yang terbukti secara statistik signifikan mempengaruhi tabungan adalah indikator fiskal belanja pemerintah, indikator makroekonomi suku bunga dan inflasi, serta indikator perkembangan finansial kredit domestik swasta dan kapitalisasi pasar saham. Sementara itu indikator yang tidak terbukti secara statistik mempengaruhi perilaku tabungan diantaranya adalah indikator demografi angka rasio ketergantungan, indikator makro pertumbuhan ekonomi dan terms of trade, indikator perkembangan finansial dan institusional berupa tingkat keterbukaan finansial dan indeks persepsi korupsi tidak terbukti secara statistik mempengaruhi perilaku tabungan. Krisis keuangan Asia 1997-1998 terbukti secara statistik mempengaruhi tingkat tabungan di negara ASEAN 5+3. Implikasinya terhadap ketidakseimbangan global adalah stabilitas makroekonomi melalui stabilitas inflasi dan suku bunga serta pengembangan institusi keuangan selain pasar saham serta penguatan fungsi institusi perbankan sebagai penyalur kredit dalam penyesuaian secara perlahan untuk mendorong proses rebalancing global melalui redistribusi tabungan dunia.

---

The focus of this study is to examine national saving behaviour in ASEAN 5+3 namely Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, Philippines, Japan, China, Korea during 1991-2007 and its implication toward global imbalances. Determinant indicators of national saving are demography, fiscal, macro economy, and financial development. This Study also would examine whether Asian financial crisis 1997-1998 affect the national saving in these countries. This study is quantitative which use regression of panel data fixed effect. The results of this study show the indicators which have statistically significant effect are fiscal government expenditure; macro economy interest rate and inflation; and financial development domestic credit to private sector and market capitalization. While indicators which have no effect are demography dependency ratio; economic growth; terms of trade; capital openness and corruption perception index. Asian financial crisis significantly affect ASEAN 5+3?s saving behaviour. The implication toward global imbalances is that macro stability with inflation and interest rates stability, then financial institution development besides stock market, and also banking institution deepening as a credit intermediary for smoother adjustment to push global rebalancing through redistribution global saving glut."

"The study examines saving behavior in ASEAN 5+3 namely Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, Philippines, Japan, Cina, and Korea during 1991-2007 and its implication toward global imbalances. By using fixed effect panel data regression, this research shows that government spending, interest rate and inflation, financial development through private domestic credit and stock market capitalization along with the 1997 Asian crisis significantly affect the saving behavior. As a result, a macroeconomic stability through interest rate and inflation, the reinforcement of financial development and crisis anticipation policy are required to support global rebalancing through global saving redistribution.

---

Studi ini membahas perilaku tabungan negara-negara ASEAN 5+3, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Jepang, Cina, dan Korea, dan implikasinya terhadap ketidakseimbangan global. Dengan menggunakan regresi data panel fixed effect, kajian ini menunjukkan bahwa indikator skal belanja pemerintah, indikator makroekonomi suku bunga dan inflasi, indikator perkembangan berupa finansial kredit domestik swasta dan kapitalisasi pasar saham serta krisis Asia 1997 secara signifikan memengaruhi perilaku tabungan. Implikasinya adalah stabilitas makroekonomi melalui inflasi dan suku bunga serta pengembangan pasar finansial dan kebijakan antisipasi krisis diperlukan untuk mendorong penyeimbangan global kembali melalui redistribusi tabungan dunia."

"Pada tesis ini dibahas mengenai Mahkamah Konstitusi khususnya mengenai pembentukan, kewenangan, pengangkatan dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Tesis ini dibuat dengan menggunakan metode pendekatan normatif empiris, oleh karena itu akan diteliti data sekunder dan data primer. Dasar pembentukan Mahkamah Konstitusi Negara Indonesia diatur dalam Perubahan ke-3 UUD 1945 pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001 dalam Bab IX, Pasal 24 ayat (2) serta Perubahan ke-4 UUD 1945 pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2002 dalam Aturan Peralihan Pasal III. Untuk dapat menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi tidaklah mudah dan harus memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan untuk menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi ada yang bersifat terukur dan tidak terukur. Khusus kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia yang sangat berbeda dengan Mahkamah Konstitusi negara lain adalah dalam hal pemberhentian/impeachment terhadap Presiden dan Pejabat Tinggi Negara lainnya. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi pada dasarnya tidak banyak berbeda dengan Hukum Acara Badan Peradilan Umum."