Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan luar negeri RRC Bersandar Pada Satu Pihak adalah kebijakan luar negeri pertama setelah RRC berdiri. Dalam hal ini RRC bersandar kepada Uni Soviet dan Blok Sosialisnya guna membantu pembangunan di Cina. Latar belakang RRC bersandar pada satu pihak disebabkan oleh alasan Ideologi, keadaan ekonomi, politik dalam negeri yang berantakkan akibat perang yang berlarut-larut, serta situasi internasional, pada saat Amerika Serikat dengan sekutunya menerapkan politik pembendungan di Asia Pasifik dan menolak setiap usulan rahasia Mao Zedong dan Zhou Enlai guna kemungkinan Amerika Serikat membantu pembangunan di Cina. Perjanjian aliansi bersama RRC-Uni Soviet ditanda_tangani di Moskow pada tanggal 14 Februari 1950. Sebagai Implementasi .dari aliansi tersebut, RRC harus merelakan daerah tambang Xinjiang, pengelolaan rel kereta api di wilayah timur Cina dan Manchuria Selatan serta memberikan konsesi pada pelabuhan Port Arthur dan Dairen. Kemudian Cina menerima pinjaman sebesar 300 juta dollar US dari Uni Soviet. Pada akhir tahun 1953 RRC menilai bahwa aliansinya sudah kehilangan arah. Dari segi ekonomi dan politik, Uni Soviet mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada RRC. Uni Soviet juga telah menjadikan Cina sebagai negara satelitnya bukan sebagai mitra sejajarnya dalam aliansi bersama tersebut, sehingga Uni Soviet dapat selalu mendikte sikap Cina. Ditambah lagi dengan keterlibatan Cina dalam perang Korea. Cina merasa dibohongi setelah seluruh biaya keterlibatannya dalam perang tersebut dihitung hutang oleh Uni Soviet. Hal ini kemudian dijadikan alasan oleh RRC untuk mulai mengalihkan kebijakan luar negerinya yang baru untuk berkoeksistensi damai dengan negara-negara dunia ketiga yang baru muncul dan merdeka."

"Krisis di selat Taiwan merupakan peristiwa yang dapat membawa hubungan antara dua negara besar di kawasan Asia Pasifik mengarah ke dalam konflik. Kedua negara tersebut yakni Amerika Serikat -- yang merupakan satu-satunya kekuatan global dan negara adi daya yang masih tersisa pasca perang dingin -- dan RRC -- yang merupakan kekuatan regional yang mulai tumbuh menjadi negara yang mempunyai potensi menjadi negara adi daya. Karena itu, isu Taiwan merupakan salah satu isu yang dapat mempengaruhi hubungan kedua negara besar tersebut, selain masalah-masalah lainnya seperti, hak-hak asasi manusia, proliferasi senjata nuklir dan senjata pemusnah massal lainnya, perdagangan dan sebagainya.Taiwan secara de facto merupakan negara berdaulat tetapi secara de jure bukanlah negara yang merdeka, karena Taiwan tidak mendapat pengakuan intemasional sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, terutama dari PBB. Ditambah lagi, Amerika Serikat telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan dan pindah ke RRC, walaupun tetap mempertahankan hubungan informalnya dengan Taiwan melalui Taiwan Relations Act.Sebagai negara adi daya, Amerika Serikat mempunyai peranan dalam menentukan masa depan Taiwan. Tetapi politik domestik Amerika Serikat yang mempunyai banyak kelompok kepentingan yang selalu berusaha mempengarnhi proses pengambilan kebijakan luar negeri Amerika Serikat sehingga turut menentukan apa yang akan terjadi di lintas selat Taiwan.Di lain pihak, RRC juga ikut menentukan masa depan Taiwan dengan menyatakan bahwa Taiwan merupakan "bagian" dari wilayah RRC dan untuk mempertahankannya bila perlu dengan menggunakan kekuatan militer,Krisis di selat Taiwan pada tahun 1995/1996 dan tahun 1999/2000 mendapat reaksi yang berbeda dari pemerintah Amerika Serikat. Dalam krisis pertama, pemerintah Amerika Serikat menempatkan dua kapal induknya ke lokasi krisis sehingga dapat memicu perang terbuka, sedangkan pada krisis yang kedua pemerintah Amerika Serikat hanya menyampaikan keprihatinannya saja kepada RRC. Dalam dua krisis tersebut, pemerintah Amerika Serikat mengarnbil tindakan yang bertolak belakang, di mana pada krisis pertama tindakannya menyampaikan pesan lebih tegas kepadaRRC sedangkan yang kedua lebih lunak.Pengaruh dari dalam negeri Amerika Serikat seperti Kongres, Media Massa, Civil Society, Lobby Taiwan dan kepentingan kelompok lainnya yang tentunya mempengaruhi perbedaan tersebut. Selain itu, kondisi domestik RRC sendiri turut pula mempengaruhi kebijakan yang diambil pemerintah Amerika Serikat terhadap RRC dalam menghadapi dua krisis yang terjadi di selat Taiwan tersebutPenulis menerapkan kerangka pemikiran dari Kegley dan Wittkopf mengenai proses pengambilan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Menurut Kegley dan Wittkopf, proses pengambilan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dipengaruhi faktor-faktor internal (domestik) dan faktor-faktor ekstemal. Kedua sumber tersebut merupakan input yang masuk ke dalam Decision Making Process politik luar negeri Amerika Serikat. Kemudian, dari input tersebut akan keluar output berupa kebijakan Amerika Serikat terhadap RRC.Dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor internal (domestik) seperti KCongres, Media Massa, Civil Society, Lobby Taiwan, kepentingan kelompok lainnya dan sebagainya, ditambah faktor-faktor eksternal yakni perubahan yang terjadi di RRC telah merubah sikap pemerintah Amerika Serikat pada krisis yang terjadi di selat Taiwan 1999-2000. Karena pada krisis tahun 1995/1996, pemerintah Amerika Serikat berani berisiko terjadi konflik dengan RRC."

"ABSTRAKSkripsi ini menguraikan perubahan kebijakan politik luar negeri Soviet terhadap RRC, 1985 - 1989. Perubahan kebijakan ini terlihat terutama sejak Mikhail Gorbachev diangkat sebagai pemimpin Soviet. Perubahan kebijakan yang mengarah pada usaha rekonsiliasi hubungan Sino-Soviet ini mengundang pertanyaan: faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi perubahan kebijakan Soviet terhadap RRC tersebut. Dalam menganalisa permasalahan ini, dipergunakan kerangka pemikiran Padelford dan Lincoln mengenai hubungan antar negara dalam sistem internasional, serta pendekatan pemikiran Nuechterlein mengenai kepentingan nasional, Menurut Nuechterlein, perubahan prioritas kepentingan nasional suatu negara dapat dianalisa berdasarkan fakta-fakta tertentu yang kemudian disimpulkan melalui sebuah matriks."

"Penulisan ini akan memfokuskan perhatian pada perbandingan kebijakan Bush dan Clinton periode 1989-1996 yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal seperti institusional setting (kelembagaan bail( Presiden maupun Badan Eksekutif), Kongres, lingkup sosial, media massa dan faktor ideologi dan munculnya masalah-masalah dalam domestik Cina seperti HAM, Ekonomi (defisit perdagangan dan hak cipta), Taiwan maupun militer.Pembahasan perbandingan kebijakan Bush dan Clinton pada dasarnya bermuara pada hubungan antara AS dan RRC yang timbul sebagai akibat dari strategic triangle yang dibentuk oleh Presiden Nixon melalui kunjungan bersejarah ke Beijing dan Moskwa tahun 1973. Hubungan AS-RRC berkembang menjadi suatu kemitraan strategis yang terbina oleh ketakutan bersama terhadap kekuatan Siviet pada masa Brezhnev. Belakangan kemitraan tersebut pecah karena hilangnya ancaman Soviet, terjadi peristiwa Tiannanmen dan munculnya Cina sebagai negara adidaya yang potensial.Kerangka pemikiran penulisan tesis ini adalah bagaimana kebijakan kedua pemimpin tersebut dipengaruhi oleh kondisi internal AS sendiri dan pada saat yang sama juga sebagai respon terhadap kebijakan-kebijakan internasional (faktor eksternal RRC).Kondisi internal yang meliputi lingkungan sosial, lembaga-lembaga/institusi, dan karakteristik pengambilan keputusan menurut Kegley dan Witkoft merupakan input bagi proses pengambilan kebijakan luar negeri Bush dan Clinton dan seluruh proses tersebut mengubah input menjadi kebijakan terhadap lingkungan eksternal yang menjadi landasan bagi para pengambil kebijakan dalam mencapai tujuan nasionalnya.Masalah-masalah HAM, ekonomi, Taiwan, dan militer Cina merupakan masalah luar negeri yang paling sulit ditanggulangi oleh pemerintah AS khususnya pada masa Clinton dan Bush karena berkaitan erat dengan persepsi-persepsi yang tumbuh di dalam negeri AS sendiri baik itu dari kelembagaan pemerintahan AS maupun persepsi lingkungan Sosial (opini publik yang dituangkan dalam media massa).Terlihat bahwa dalam menetapkan kebijakan luar negerinya, baik Bush maupun Clinton menggunakan instrumen/alat seperti kebijakan yang berasal dari pengaruh social environment dan institusional setting yang meliputi opini publik, Kongres, maupun perbedaan ideologi (Partai Republik - kubu Bush dan Partai Demokrat - kubu Clinton) yang dituangkan dalam pemberitaan media massa cetak maupun elektronik turut mempengaruhi langkah kebijakan yang diambil kedua pemimpin tersebut. Kebijakan Bush maupun Clinton dalam banyak hal seringkali mengkaitkan isu-isu HAM, dan demokrasi maupun isu Taiwan dalam masalah domestik negeri tirai bambu tersebut untuk menekan Cina dalam mencapai apa yang menjadi tujuan Polugri AS."