Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengertian tentang bangsa minoritet di Tiongkok. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Rakjat Tiongkok Pasal 3 dikatakan, bahwa Republik Rakjat Tiongkok adalah Negara kesatuan jang berbangsa banjak. Seluruh bangsa jang terhimpun didalam keluarga besar_ Republik Rakjat Tiongkok itu menurut djumlah penduduknja dapat digolongkan menjadi dua golongan bangsa, jaitu golongan bangsa majoritet dan golongan bangsa minoritet. Jang termasuk golongan bangsa majoritet di Tiongkok ialah bangsa Han, sedangkan bangsa-bangsa Han termasuk sebagai golongan bangsa minoritet. Berdasakan dua matjam penggolongan menurut djumlah penduduk itu , pertama dapat kita katakana bahwa jang dimaksudkan dengan bangsa minoritet di Tiongkok ialah bangsa jang djumlah penduduknja sedikit djika dibandingkan dengan bangsa Han ..."

"Tugas Karya Akhir ini membahas fenomena kemenangan Sadiq Khan yang terpilih sebagai Walikota London pada pemilu tahun 2016. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menganalisis faktor-faktor pendorong kemenangan Khan. Pertama adalah dukungan dan perolehan suara dari masyarakat kota London, khususnya kelompok Black and Minority Ethnic (BME) . Kedua adalah kampanye rasial yang dilakukan Zac Goldsmith (Dog Whistle Campaign) sebagai lawan Khan dalam pemilu. Penelitian ini menggunakan konsep Minority Voting Factors dan teori Voting Behavior dalam menganalisis kedua faktor pendorong tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa ketidaksetaraan ekonomi dan sosialbudaya yang dialami kelompok BME di London membuat mereka membutuhkan sosok wakil yang dapat mewakili kepentingan mereka. Sadiq Khan sebagai kandidat Walikota London dianggap mampu memenuhi tuntutan kelompok BME. Selain itu, kampanye ‘rasial’ Zac Goldsmith dalam pemilu menyebabkan Goldsmith mendapatkan kecaman dari masyarakat kota London. Kampanye bersifat rasial tentunya tidak dapat diterapkan di London sebagai kota yang sudah ‘terbuka’ dengan keberagaman.

---

This paper deliberated victorious phenomenon of Sadiq Khan, whom successfully elected to be the Mayor of London during the 2016 election. Using qualitative method, the discussion inside this paper mainly analyzed some factors which support Khan’s triumph in the election. The main factor is the encouragement and the high acquisition from Black and Minority Ethnic  (BME) in London. The second factor is the racial campaign that conducted by Zac Goldsmith (Dog Whistle Campaign) as Khan’s rival throughout the election. The concept that is used in this research is Minority Voting Factors and the theory of Voting Behavior in analyzing both supporting factors. The result of this research is the founding of economical and socio-cultural inequality that suffered by BME group in London make them aware about their need of the right leader to represent their aspirations. Sadiq Khan, as the Mayor of London candidate, considered to be capable to make their dreams come to life. Other than that, Zac Goldsmith’s ‘racial’ campaign in the election caused him to get a lot of criticism from the people of London. A campaign that contains racial issues absolutely denied in London, since it is to be a city that accepts diversity by this time."

"Dalam suatu transaksi merger, pemegang saham minoritas cenderung tidak memiliki banyak opsi untuk mengambil peran pengambilan keputusan. Undang- Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengamanatkan bahwa dalam melakukan merger, kepentingan dari pemegang saham minoritas harus menjadi salah satu perhatian utama. Dalam pelaksanaannya, jika pemegang saham minoritas menolak ikut serta dalam merger, maka dia memiliki hak untuk menjual sahamnya, dan perusahaan wajib membeli saham tersebut dengan harga yang wajar. Dalam penelitian ini penulis akan meneliti bagaimanakah proses penentuan harga yang wajar tersebut dan mencari tahu apakah terhadap proses penentuan nilai wajar tersebut hak-hak dari pemegang saham minoritas tetap menjadi perhatian. Penulis akan menggunakan contoh kasus pada merger dari PT Bank OCBC NISP Tbk dengan PT Bank OCBC Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analitis. Hasil penelitian penulis menemukan bahwa dalam penentuan nilai pasar wajar untuk konversi saham dalam suatu transaksi merger, tidak ditemukan adanya ruang yang secara tegas diatur oleh hukum yang memberikan kesempatan bagi pemegang saham minoritas untuk menegosiasikan nilai pasar wajar atas saham-saham mereka dalam hal mereka hendak menjual saham tersebut. Hal yang ditemukan oleh penulis adalah ruang penyelesaian sengketa yaitu menggunakan hak pemegang saham minoritas untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.

---

In a merger transaction, the minority shareholder tends to not to have lots of option for taking a decision-making role in the transaction. The Law No. 40 year 2007 regarding Limited Liability Company addressed that in executing a merger, the minority shareholders right must be taken into serious consideration. In the implementation, if there?s any minority shareholders that decides to not take part in the merger process, he have the rights to sell his shares and the company is obliged to buy that particular shares in a fair market value.

This thesis is going to find out what is the process in determining a fair market value and will try to finding out whether the rights of the minority shareholders is still considered to put into account on determining the fair market value. The writer will use an example of the merger of PT Bank OCBC NISP Tbk with PT Bank OCBC Indonesia. This research is a qualitative research with analytical descriptive design.

As a result of this research, the writer finds out that in the process of determining a fair market value for the share conversion in a merger transaction, there are no governing law that gives a room for the minority shareholders to negotiate the price for their shares in the event if they want to sell their shares to the majority by way of not agreeing with the merger plan. What the writer found is that the minority shareholders can use the court to settle the dispute over the fair market value by using his rights to submit a lawsuit to the court."

"Skripsi ini menganalisis sah tidaknya rapat umum pemegang saham luar biasa yang memutuskan untuk menerbitkan klasifikasi saham baru dengan membatalkan hak suara pemegang saham minoritas yang ada berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas di Indonesia dan Australian Corporations Act di Australia serta menilai apakah putusan pengadilan yang mempersyaratkan persetujuan dari tuan Lili Soemantri atas keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan Terbatas Cabot Indonesia, yang membatalkan klasifikasi saham tuan Lili Someantri sehingga mengakibatkan hilangnya hak suara, sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas di Indonesia dan Australian Corporations Act di Australia. Dengan menerapkan penelitian yuridisnormatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan komparatif, maka skripsi ini menimpulkan: pertama, berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas di Indonesia dan Australian Corporations Act di Australia, keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa untuk menerbitkan klasifikasi saham baru dengan membatalkan hak suara pemegang saham minoritas yang ada adalah sah sepanjang memenuhi ketentuan kuorum kehadiran dan jumlah suara minimum yang menyetujui keputusan untuk menjadi sah dengan agenda perubahan anggaran dasar berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas di Indonesia dan agenda memvariasi dan membatalkan hak-hak pada klasifikasi saham berdasarkan Australian Corporations Act di Australia; kedua, putusan pengadilan yang mempersyaratkan persetujuan dari tuan Lili Soemantri atas keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan Terbatas Cabot Indonesia, yang membatalkan klasifikasi saham tuan Lili Someantri sehingga mengakibatkan hilangnya hak suara, bertentangan dengan Undang Undang Perseroan Terbatas di Indonesia, tetapi telah sesuai dengan Australian Corporations Act.

---

This thesis analyzes whether the extraordinary general meeting of shareholders, which decides to issue a new classification of shares by cancelling the existing minority shareholder voting rights, is valid based on the Indonesian Limited Liability Company Law and Australian Corporations Act and evaluates whether the court decision that declares the approval requirement from mister Lili Soemantri on the extraordinary general meeting of shareholder resolution of Cabot Indonesia Limited Liability Company, which cancels mister Lili Someantri's classification of shares resulting in the loss of voting rights, complies with the Indonesian Limited Liability Company Law and Australian Corporations Act. By applying juridical-normative research with statutory, cases, and comparative approaches, this thesis concludes that: as follows: first, based on both Indonesian Limited Liability Company Law and Australian Corporations Act, the resolution to issue a new classification of shares by cancelling the existing minority shareholder voting rights has to be done through an extraordinary general meeting of shareholders which fulfil the provision of attendance quorum and the minimum vote approving for the resolution to be valid with agenda amendment of articles of association under Indonesian Limited Company Law and agenda varying and cancelling class rights under Australian Corporations Act; second, the court decision that declares the approval requirement from mister Lili Soemantri on the extraordinary general meeting of shareholder resolution of Cabot Indonesia Limited Liability Company, which cancels mister Lili Someantri's classification of shares resulting in the loss of voting rights, contradicts with the Limited Liability Company Law in Indonesia, but comply with the Australian Corporations Act since it requires approval from mister Lili Soemantri."

"Skripsi ini membahas mengenai analisis perlindungan hukum pemegang saham minoritas pada transaksi benturan kepentingan PT. Karwell Indonesia, Tbk. Putusan oleh mayoritas dalam RUPS tidak selamanya fair bagi pemegang saham minoritas dikarenakan prinsip majority rule dan one share one vote. Hal ini yang seringkali merugikan kepentingan pemegang saham minoritas meskipun pengambilan suara diambil dengan cara demokratis. Skripsi ini disusun dengan metode penulisan hukum normatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan pemegang saham tidak diterapkan baik oleh Direksi karena menyalahi prinsip fiduciary duties dan statutory duty. Hal ini dilihat dari pelanggaran terhadap hak pemegang saham minoritas yaitu tidak dilakukannya penilaian, tidak dilakukannya keterbukaan informasi segera setelah transaksi, dan tidak dilakukan RUPS Independen. Di sisi lain, BAPEPAM-LK melalui kewenangannya telah melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dengan memberikan sanksi denda administratif.

---

This thesis discusses concerning analysis law protection of minority shareholders in conflict of interest transaction of Karwell Indonesia, Public Company. The decision by the majority shareholders in the General Meeting Shareholders (“GMS”) is not always fair for minority shareholders because of the principle of majority rule and one share one vote. This thesis organized by normative legal writing methods to generate data that is descriptive anlytical. The proceed of research conclude that shareholders protection is not implemented by Board of Director because violation of the principle of fiduciary duty and statutory duty. It is seen from violation of the rights of minority shareholders is not doing apraisal, did not commit the disclosure of information immediately after transaction, and not done Independent GMS. On the other hand, Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency has been protecting the interest by an administrative penalty."

"ABSTRAKAlain Badiou menyusun suatu pemikiran yang menggunakan matematika untuk menjelaskan realitas. Bagi Badiou matematika dapat dengan tepat menjawab permasalahan dalam ontologi. Matematika sebagai ontologi yang diformulasikan oleh Badiou kemudian dikontekstualisasi untuk menjelaskan keberadaan pekerja minoritas seksual dalam situasi ketenagakerjaan. Konsep Badiou terkait presentasi, representasi, dan peristiwa coba digunakan secara kontekstual kepada pekerja minoritas seksual terutama untuk membuatnya menjadi elemen dalam himpunan pekerja.

---

ABSTRACTAbstract Alain Badiou composed a conceptual thinking using mathematics to explain reality. According to Badiou, mathematics can serve as a way to answer problems in ontology. Mathematics as ontology in this research is contextualized to describe exsistence of sexual minority workers in their labor situation. Badiou rsquo s concepts about presentation, representation, and event are utilized into sexual minority workers rsquo context especially to make them as an element of workers rsquo set."

"Theological attitude and political position of Christians in Indonesia is ambivalent, which cause these people to be cornered as minority parasite. This situation needs to addressed, and deeper understanding of Reformed heritage and Sam Ratulangi's struggle in the dire era of Indonesian birth in 1945 can inspire a new mode of theology and Indonesian Christian political presence today. In this light, the strategic direction of Christian politics lies in the pluralism political movement."

"Skripsi ini merupakan suatu hasil penelitian bersifat normatif yuridis (kepustakaan) dengan melakukan suatu perbandingan hukum bersifat Perbandingan Hukum Modern Khusus yang meliputi perbandingan Hukum Terapan (Applied Comparative Law). Latar belakang penulisan penelitian ini adalah terdapatnya suatu temuan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terkait dengan keterbatasan-keterbatasan (untuk mengajukan hak gugat, keberatan dan lain-lain termasuk melaksanakan Gugatan Derivatif) dalam hal pengaturan mengenai Perlindungan terhadap Pemegang Saham Minoritas akibat suatu Aksi Korporasi maupun keputusan tertentu yang berlindung dibalik legalitas keabsahan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dimana keberlakukannya banyak dipengaruhi oleh Kepentingan Pemegang Saham Mayoritas. Sedangkan sebagai suatu perbandingan atas Pengaturan di Perundangan lain, yaitu pengaturan dalam UU Korporasi Australia 2001. Penelitian ini menemukan aspek-aspek tertentu dalam UU Korporasi Australia tersebut, yang dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum sebagai manfaat hukum, bagi Pemegang Saham Minoritas, meliputi Pengaturan terhadap Pemegang Saham Minoritas yang memiliki dan mengatur batasan-batasan yang lebih luas dalam hal mengakomodir kepentingan Pemegang Saham Minoritas untuk mengajukan gugatan, permohonan atau tindakan lain demi mencapai Perlindungan terhadap Pemegang Saham Minoritas atas Aksi Korporasi atau Keputusan Perseroan yang bersentuhan dan memiliki dampak bagi kepentingan Pemegang Saham Minoritas.

---

This undergraduate thesis is prepared on a literature based (legal normative) research with a comparative study characterized as a Applied Comparative Law. The background of the writings of this research, is based on the findings within the Law No. 40 year 2007 about Limited Liability Company related to its limitations (to file a legal suit, appeal and others, including to undertake Derivative Action) regarding the regulation about the Protection towards the Minority Shareholders from Corporate Actions or other corporate decisions which was taken under the previllege and the legality of the General Meetings, where its validity and process has been recognized to be influenced by the interest of the Majority Shareholders. Whilst as a comparison of other Regulation within different Act, that is the regulating provisions within the Australian Corporations Act 2001.

This research found that there are certain aspects in Australian Corporations Act 2001, that can provide sense of justice and legal consistency (as the benefit of the Law itself) for Minority Shareholders, covering the regulations regarding Minority Shareholders which regulates more extentive boundaries in terms of accomodating the interest of the Minority Shareholders in order for them to file a legal suit, an appeal or other actions which can be classified as an action to achieve a comprehensive protection towards the Minority Shareholders from Corporate Actions which may interact and have certain effects towards the interest of the Minority Shareholders."

"Pada suatu Perseroan Terbatas dari segi kepemilikan saham terdapat dua jenis yaitu pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Pemegang saham mayoritas dan minoritas memiliki hak dan kewajiban yang sama terutama dalam pengambilan keputusan. Mengenai pengajuan permohonan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kepada ketua pengadilan negeri seharusnya melalui kesepakatan dan persetujuan bersama. Pada penelitian ini pemegang saham mayoritas dalam permohonannya tidak mengikutsertakan pemegang saham minoritas. Dalam proses permohonan di PN Batam (PN Batam) Majelis Hakim tidak menerima permohonan yang diajukan dengan dasar pertimbangan hukum adanya sengketa yang terjadi diluar pengadilan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mengenai (1) pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan permohonan RUPS yang tidak mengikutsertakan pemegang saham minoritas; (2) perlindungan hak pemegang saham minoritas dalam pengajuan permohonan RUPS ke pengadilan negeri. Untuk menjawab permasalahan tersebut pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan tipologi penelitian eksplanatori. Data yang digunakan ialah data sekunder dengan wawancara sebagai data pendukung. Pengumpulan data dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Bentuk hasil penelitian ini berbentuk penelitian eksplanatoris-analisis. Hasil analisis (1) pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan permohonan RUPS Majelis Hakim PN Batam memiliki pertimbangan bahwa adanya sengketa diluar pengadilan dan tidak diikutsertakannya pemegang saham minoritas dinilai telah salah dalam menerapkan hukum dan melanggarakan prinsip ultra petita dalam permohonan yang diajukan pemohon. Hasil analisis (2) perlindungan hak pemegang saham minoritas dalam pengajuan permohonan RUPS ke pengadilan negeri pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas belum mencakup seluruhnya, perlu diatur lebih lanjut bahwa sebelum pengajuan ke pengadilan negeri perlu adanya persetujuan seluruh pemegang saham, selanjutnya diperlukan penyesuaian terdapat Anggaran Dasar Perseroan terbatas dan demi memperkuat perlindungan hak pemegang saham perlu adanya perjanjian pemegang saham yang dibuat sebelum pendirian Perseroan terbatas.

---

A limited Liability Company, there are two types of shareholders, namely majority shareholders and minority shareholders. The rights and obligations between majority and minority shareholders must be fair and balanced, especially in making decisions. Regarding the application for General Meeting of Shareholders to district court chief should be through mutual agreement and approval. In this study, the majority shareholder did not include the minority shareholders on their application. The panel of judges of Batam district court did not accept the application submitted with the considerations that there were disputes that occurred outside the court. The issues raised in this study are: 1. The consideration of the panel of judges in determining the GMS application that did not include minority shareholders; 2. The protection of the rights of minority shareholders in submitting an application for GMS to district court. To answer these problems, this research used a juridical-normative research method with an explanatory research typology. The data used is secondary data with interview as supporting data. The data collection in this research is qualitative. The results of the analysis (1) The consideration of the Batam district court’s panel of judges in determining the GMS application is considered wrongly applied the law and violated the ultra petita principle. The results of the analysis (2) The protection of minority shareholder’s rights in submitting an application for GMS to district court in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company has not been fully covered, it needs to be further regulated that before submitting to district court the approval of all shareholders is required, there is an adjustment in articles of association of Limited Liability Company and in order to strengthen the protection of the rights of shareholders, it is necessary to have a shareholder agreement made prior to the establishment of Limited Liability Company. "

"[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mengenai implikasi hukum terhadap RUPS Tahunan dan RUPS lainnya yang diselenggarakan oleh pemegang saham minoritas dalam hal telah lewat jangka waktu yang ditentukan apabila ditinjau dari Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penulisan ini berdasarkan fakta ataupun persoalan-persoalan yang sering dialami oleh masyarakat bisnis, baik sebagai seorang pemegang saham, komisaris maupun direksi yang sering mengalami permasalahan dalam menjalankan perusahaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normative,yaitu suatu penelitian yang melakukan analisa pada suatu permasalahan hukum dengan norma-norma hukum yang ada dan berlaku dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran yang utuh atas permasalahan yang diteliti. Studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan terkait perseroan terbatas yaitu Undang-Undang No.40 tahun 2007, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan peraturan lainnya. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur mengenai perlindungan terhadappemegang saham minoritas yang mutlak diperlukan dalam membangun hubungan intern perusahaan yang pada dasarnya adalah hubungan antar organ perusahaan yang akan mempengaruhi hubungan perusahaan dengan stakeholder lainnya. Adanya kecendrungan pemegang saham mayoritas memanfaatkan kedudukannya secara tidak bertanggung jawab dapat terjadi dalam pelaksanaan RUPS, dalam halpengendalian perngurusan perusahaan, dominasi melalui direksi, dimana kebijakan direksi berpindah kepada pihak-pihak yang pro pada pemegang saham mayoritas yang dapat menyebabkan perusahaan hanya sebagai alter ego atau sarana bagi pemegang saham mayoritas dan pihak-pihak yang tidak beritikad baik. Pemegang saham minoritaspun perlu mengetahui kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan maupun mengenai kondisi perusahaan yang sebenarnya. Oleh karena itu sebagai pemegang saham minoritas haruslah mengerti mengenai hak dan kewajiban dalam suatu perusahaan juga pengetahuan mengenai aturan-aturan yang berlaku dalam perusahaan.;The purpose of this research is to analyze the law implication to the Annual Shareholder meeting and Other Shareholder meeting conducted by minority shareholder, with overdue deadline condition as per Regulation no.40 2007 on limited Corperation. This writing is based on factual and case studies that are often experienced by business community, as shareholder, commissioner or even board of Director in running the day-to-day business. Research method used is Normative Juridical Method, which analyze a law case using existing law norm and with the purpose of getting clearer and more complete picture of the identified problem. Reference book study about the regulation on limited corporation is only governed in Trade Law regulation no.40, 2007.Regulation no.40, 2007 regarding limited corporation governs the minority shareholder’s protection which is required in building company’s internal relation, including relation among department that affect the relationship between the company and its stakeholder. Tendency of Majority Shareholder make use of their power irresponsibly may happen during the Shareholder meeting, such as controlling the company management, domination through its executive, whereby decisions can be swayed toward the Major Shareholders’ interest as a matter of ego or other subjectivepurpose. Minority Shareholder also needs to be aware of the decisions taken by the company and the real condition of it. Therefore, as the minority shareholders, they must comprehend about the right andobligation in one company, including rules & regulation in limited corporation., The purpose of this research is to analyze the law implication to the Annual Shareholder meetingand Other Shareholder meeting conducted by minority shareholder, with overdue deadline condition as perRegulation no.40 2007 on limited Corperation. This writing is based on factual and case studies that areoften experienced by business community, as shareholder, commissioner or even board of Director inrunning the day-to-day business. Research method used is Normative Juridical Method, which analyze alaw case using existing law norm and with the purpose of getting clearer and more complete picture of theidentified problem. Reference book study about the regulation on limited corporation is only governed inTrade Law regulation no.40, 2007.Regulation no.40, 2007 regarding limited corporation governs theminority shareholder’s protection which is required in building company’s internal relation, includingrelation among department that affect the relationship between the company and its stakeholder. Tendencyof Majority Shareholder make use of their power irresponsibly may happen during the Shareholdermeeting, such as controlling the company management, domination through its executive, wherebydecisions can be swayed toward the Major Shareholders’ interest as a matter of ego or other subjectivepurpose. Minority Shareholder also needs to be aware of the decisions taken by the company and the realcondition of it. Therefore, as the minority shareholders, they must comprehend about the right andobligation in one company, including rules & regulation in limited corporation]"