Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian mengenai fungsi agama pada sebuah komunitas keturunan Cina telah dilakukan di Desa Pondok Pucung dan Parigi lama, Kec. Pdk Aren Tangerang pada bulan Desember 1995-Februari 1996. Tujuan umumnya adalah memberi gambaran mengenai sebuah komunitas keturunan Cina yang berbeda dari streotip masyarakat Cina pada umumnya"

"Sebagai negara yang bersemboyan Bhineka Tungal Ika_, memang Indonesia terbantuk dari beraneka ragam suku bangsa-1engkap dengan segala identitasnya yang melekat. Mereka itu terdiri dari suku bangsa yang diketahui sebagai penduduk asli dari pulau- pulau/daerah yang terbentang luas mulai Sabang sampai Morauke, maupun suku-suku bangsa ketu_runan dari luar yang telah lama menetap dan mengakui Republik Indonesia sebagai tanah air satu-satunya. Di antara kelompok masyarakat tersebut, suku bangsa Tionghoa merupa_kan tipe yang amat menarik untuk di jadikan sumber peneli_tian sosial.Agaknya tidak berlebihan jika dikatakan masalah Tiong_hoa merupakan masalah yang selalu aktual di manapun, tidak terkecuali di negara kita. Masalah ini cukup peka di kalangan masyarakat, sehingga perlu mendapatkan penanganan _"

"Penelitian ini mengkaji penerapan Pasal 50 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap praktek monopoli yang dilakukan oleh perusahaan yang ditunjuk oleh negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan studi kasus Monopoli Pengelolaan Air Bersih di Pulau Batam yang dilakukan oleh PT Adhya Tirta Batam (Perkara Nomor 11/KPPU-L/2008). Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis yang menyatakan hak monopoli yang dimiliki oleh PT Adhya Tirta Batam bukan merupakan pengecualian sebagaimana yang diatur pada Pasal 50 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Pada studi kasus yang dianalisis dalam penelitian ini, terdapat bukti dampak kerugian yang ditanggung oleh masyarakat akibat Kebijakan Penghentian Sambungan Air yang dilakukan oleh PT Adhya Tirta Batam, tetapi kerugian tersebut tidak terjadi karena adanya perilaku monopoli. Penghentian sambungan air dilakukan karena adanya keterbatasan kapasitas produksi dan distribusi air bersih, bukan karena untuk pembatasan output yang bertujuan untuk menaikkan harga.This study examine implementation of article 50 (a) Law Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices And Unfair Business Competition toward monopolistic practices which is done by a company appointed by state. This study use descriptive method by using case study of Monopoly of Water Treatment in Batam Island by PT Adhya Tirta Batam (Case Number 11/KPPU-L/2008). Based on the analysis, this study declare that PT Adhya Tirta Batam?s monopoly right was not exempted from implementation of Article 50 (a) Law Number 5 1999. In this case study, there was evidence of society loss as impact of Ceasing Water Connection Policy by PT Adhya Tirta Batam, but that loss was not occur cause of monopoly practice. Ceasing water connection which is done by PT Adhya Tirta Batam because there was lack of production and distribution capacity, not intended to limit output in order to increasing the price."

"Tesis ini membahas tentang Praktek Monopoli di bidang Industri Air Bersih di Pulau Batam di lihat dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu : Pertama, Pengaturan Monopoli di bidang industri yang menguasai hajat hidup orang banyak berdasarkan hukum Persaingan Usaha. Kedua Apakah Monopoli PT ATB merupakan pelanggaran terhadap Pasal 17 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Ketiga, Pertimbangan dan Putusan di tingkat keberatan Pengadilan Negeri Batam dan di tingkat kasasi Mahkamah Agung atas Praktek Monopoli oleh PT Adhya Tirta Batam. Pengaturan mengenai Monopoli yang menguasai hajat hidup orang banyak dalam hukum persaingan usaha diatur dalam Pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Salah satu tujuan utama pemberlakuan Undang-undang Persaingan Usaha adalah perlindungan kepada kegiatan usaha agar selalu dalam kondisi persaingan usaha yang sehat dan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sesuai dengan Pasal 33, UUD 1945.

---

This thesis discusses about the monopoly in the field of Water Industry in Batam Island of Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition: First, setting monopoly in the industry that dominate the life of the people under the law competition. Second is Monopoly PT Adhya Tirta Batam is a violation of Article 17 of Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Third, consideration and decision on the objection and the Batam District Court at the Supreme Court of Monopoly by PT Adhya Tirta Batam. Regulation of monopoly which dominate the life of the people in the business competition law under Article 51 of Law Number 5 of 1999. One major goal the implementation of the Business Competition Act is the protection of the business activities that are always in a state of healthy competition and to the welfare and prosperity of the people in accordance with Article 33, of Law UUD of 1945 Constitution."

"Monopoli tidak otomatis dilarang dalam perspektif persaingan usaha. Hal ini disebabkan pembuktian praktek monopoli menganut prinsip rule of reason. Benarkah praktek monopoli tersebut menimbulkan pencegahan, pembatasan, dan pengurangan persaingan, serta eksploitasi konsumen? Apakah praktek monopoli menyebabkan menyebabkan inefisiensi ekonomi, terciptanya harga yang tidak wajar, eksploitasi konsumen dari sisi non-harga, ekses profit hanya dapat dinikmati monopolis, terciptanya hambatan masuk, dan lain-lain. Selain itu, perlu dianalisa penyebab perilaku monopoli dari pemegang posisi monopoli di pasar. Apakah monopoli tersebut merupakan hasil dari kondisi pasar yang menyebabkan hanya ada satu pelaku usaha di pasar (monopoli alamiah); karena adanya peran pemerintah melalui peraturan perundang-undangan dalam rangka melindungi kepentingan umum; atau merupakan hasil dari hambatan masuk yang disengaja dari sebuah regulasi pemerintah yang berdampak mengganggu persaingan. Tesis ini membahas potensi praktek monopoli dalam penyediaan TKBM di Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan hak monopoli yang dimiliki Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Tanjung Priok melalui SKB tahun 2011 tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi TKBM. Selain itu, juga membahas potensi dampak peraturan tersebut terhadap persaingan usaha di industri jasa penyediaan TKBM di Pelabuhan Tanjung Priok. Penelitian tesis ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan hasilnya menyimpulkan bahwa SKB tahun 2011 tersebut berpotensi menimbulkan praktek monopoli oleh pemegang hak monopoli. Hal ini dapat dilihat dari terciptanya eksploitasi konsumen dari sisi non-harga yaitu rendahnya produktivitas TKBM, dan sisi harga (tidak langsung) melalui terciptanya pengeluaran biaya tinggi tanpa diiringi dengan kinerja yang sepadan. SKB juga memiliki potensi dampak negatif terhadap persaingan usaha. Dampak tersebut berupa diskriminasi terhadap calon kompetitor melalui pembatasan/pengurangan pelaku usaha di pasar (hambatan masuk bagi pesaing potensial untuk menggarap pasar penyediaan jasa TKB), menghilangkan kesempatan bagi konsumen untuk mendapatkan alternatif produk dengan kualitas dan harga yang bersaing, serta tidak adanya insentif bagi incumbent untuk meningkatkan kualitas produk yang dimiliki.

---

Monopoly is not something that is automatically prohibited under competition perspective. This is due to evidence of monopolistic practices under the principle of the rule of reason. Is it true that the monopolistic practice lead to prevention, restriction, and lessening of competition as well as the consumer exploitation? Are monopolistic practices causing economic inefficiency, creating unreasonable prices, consumer exploitation from non - price side, excess profit of monopolist, barrier to entry, and others? It is also necessary to analyze the causes of monopoly behavior of the holder of a monopoly position. Is the monopoly the result of market conditions so there is only one business actor in the market (natural monopoly); or because of the government role through legislation in order to protect the public interest; or monopolist in the market is the result of a deliberate barriers to entry that come from government regulation to lessening competition. This thesis discusses the potential of monopolistic practices because of monopoly held by Cooperative of Stevedore (TKBM) at Tanjung Priok Port by Joint Decree (SKB) of 2011 concerning Management and Structuring of Stevedore Cooperative. It was also discuses about the potential impact of the regulation on competition in the stevedore providing industry in Port Tanjung Priok. This thesis uses descriptive - analytical method with the results concluded that the SKB of 2011 potentially create monopolistic practices by the holder of the monopoly that are the creation of non - price consumer exploitation in the form of low productivity of stevedore, the creation of higher expenses without being accompanied by commensurate performance. SKB also has the potential negative impacts on competition that are discrimination against potential competitors through limiting/lessening business actors in the market (barrier to entry for potential competitors to work on the market of stevedore providing services), the opportunity loss for consumers to get an alternative product under competitive quality and price, and the absence of incentives for the incumbent to improve the quality of their products."

"Tesis ini membahas mengenai perjanjian sewa menyewa gudang yang dilaksanakan secara lisan yang terjadi di Kota Mempawah. Melakukan perjanjian secara lisan merupakan kebiasaan masyarakat di daerah tersebut dikarenakan mereka mengutamakan kepercayaan terhadap sesamanya. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah legalitas dan pembuktian dari perjanjian sewa menyewa gudang yang dilakukan secara lisan, implikasi hukum terhadap status keberadaan barang milik tergugat yang masih berada di gudang meskipun telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayar uang sewa, dan perlindungan hukum seperti apa yang dapat diberikan kepada para pihak. Dalam pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding perjanjian lisan tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak dapat dibuktikan. Kemudian dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2368 K/Pdt/2019, barulah perjanjiian lisan tersebut dinyatakan sah dan tergugat dinyatakan wanprestasi. Bentuk penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode kualitatif serta bersifat eksplanatoris. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perjanjian secara lisan berdasarkan konsep hukum perjanjian yang dianut oleh Indonesia memang sah dan mengikat begitu ada kata sepakat sehingga perjanjian lisan dalam kasus tersebut dapat dikatakan sah. Sedangkan mengenai status keberadaan barang milik tergugat yang masih berada di dalam gudang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Untuk meminimalisir kasus seperti ini terulang, seharusnya perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis agar dapat lebih mudah dibuktikan.

---

This Thesis discusses a verbal warehouse lease agreement that took place in the City of  Mempawah. Business practice by using verbal agreement is a customary to the people of Mempawah because they prioritize trust within each other. The issues discussed in this thesis are the legality and proof of the verbal agreement, the legal implication of the defendant's property state which are still in the warehouse even though they are not paying rent, and lastly, what legal protection can be given to the parties. The party who got sued on the basis of default denied the agreement ever took place. District and High Court Verdict also did not acknowledge the existence of the verbal agreement because lack of evidence. But The Supreme Court Verdict Number 2368/K/Pdt/2019 decided the verbal agreement is valid and proves the defendant's default. This Thesis uses juridical normative research with qualitative method and explanatory research. This Thesis also concludes that verbal agreement based on the contract law concept adopted by Indonesia are indeed valid and binding once there is consent between parties, therefore the verbal agreement in this case is valid. The state of defendant's property can be ruled as tort (trespass). To minimize case like this happens in the future, agreement should be made in written form so that it can be easily proven."

"Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis upaya Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/ TII) dalam mewujudkan terbentuknya Negara Islam Indonesia di tengah-tengah operasi Tentara Nasional Indonesia melalui aspek pendidikan. Tulisan ini mempertanyakan bagaimana perkembangan pendidikan yang diberikan oleh DI/TII terhadap masyarakat di wilayah kekuasaannya atau situasi konflik. Pembahasan dikaji menggunakan metode sejarah dengan sumber lisan dalam kerangka konsep pendidikan dan konflik. Konflik selama ini selalu identik dengan terganggu dan hancurnya pendidikan, namun studi sejarah ini justru menunjukkan bahwa pendidikan digencarkan di wilayah-wilayah konflik digunakan sebagai media propaganda bagi DI/TII. Artikel ini menyajikan perbedaan kondisi pendidikan di daerah yang dikuasai oleh TNI dan yang dikuasai oleh DI/ TII. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan bagi masyarakat Benteng Alla masih berjalan meskipun berada dalam situasi konflik antara DI/ TII dan TNI. Namun, pendidikan yang diberikan dibangun atas dasar kepentingan DI/ TII untuk mendirikan Negara Islam sehingga tidak berada dalam pengawasan negara."

"Melalui teori produksi ruang Lefebvre (1991), studi ini akan menganalisis dan memahami bagaimana anak-anak dan penjaganya menghasilkan ruang melalui praktik spasialnya, tepatnya di Tebet Eco Park, Jakarta. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengkaji praktik spasial yang dilakukan oleh anak-anak dan penjaganya di Tebet Eco Park untuk mengetahui dan memahami bagaimana ruang diproduksi. Studi ini akan menggunakan metode kualitatif yang meliputi observasi langsung, pemetaan spasial, dan wawancara dengan anak-anak dan penjaganya serta informan lainnya termasuk penjaga taman, petugas keamanan, dan pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar Tebet Eco Park. Hasil studi ini menunjukkan bahwa praktik spasial anak-anak dan penjaganya di Tebet Eco Park dipengaruhi oleh elemen fisik ruang serta kondisi spasial. Kehadiran dan aktivitas anak-anak serta penjaganya yang terus menerus di beberapa zona juga terbukti mempengaruhi produksi ruang bagi PKL, yaitu memberikan peluang bagi mereka untuk berjualan dan mendirikan area dagang. Sesuai dengan teori produksi ruang Lefebvre (1991), interaksi dan aktivitas anak-anak serta penjaganya di Tebet Eco Park membentuk praktik spasial yang menghasilkan ruang sosial yang aktif.

---

Through Lefebvre's (1991) theory of space production, this study will analyze and understand how children and their gatekeepers produce space through their spatial practices, precisely at Tebet Eco Park, Jakarta. The aim of this study is to examine the spatial practices carried out by children and gatekeepers at Tebet Eco Park in order to discover and understand how space is being produced. This study will use a qualitative method, including direct observations, spatial mapping, and interviews with children and gatekeepers, as well as other informants including park caretakers, security officers and street vendors selling around Tebet Eco Park. The results of this study show that the spatial practices of children and gatekeepers at Tebet Eco Park are influenced by physical elements of space as well as spatial conditions. The continuous presence and activities of children and gatekeepers in several zones have also been proven to influence the production of space for street vendors, which is providing opportunities for them to sell and establish a selling area. In accordance with Lefebvre's (1991) theory of space production, the interactions and activities of children and their gatekeeper at Tebet Eco Park establish spatial practices that produce an active social space. "

"Latar belakang diadakannya penelitian ini adalah dikarenakan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan atau anggaran negara di Unit Pelaksana Teknis (UPT) "X" pada Departemen "Y" terdapat penyimpangan berdasarkan audit atau pemeriksaan dari tim Ispektorat Jenderal (Irjen) yang menemukan terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh pengelola keuangan dalam jabatannya, sehingga negara dirugikan. Terjadinya penyimpangan tersebut merupakan suatu siklus yang sering terjadi dengan penyalahgunaan jabatan.Metodologi Penelitian dalam penulisan ini dilakukan secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hal ini mengingat obyek yang diteliti telah terdapat informasi mengenai suatu penyimpangan dalam pengelolaan keuangan atau anggaran negara berdasarkan dokumen dash pemeriksaan Ispektorat Jenderal (Irjen) sebagai data sekunder.Mengacu kepada dimensi teori Differential Association oleh Edwin H.Sutherland dan Donall R.Cressey dan adanya batasan-batasan terhadap suatu penyimpangan yang dikemukakan oleh Dentler dan Kai T.Erickson, bahwa praktek penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara di UPT "X" pada Departemen "Y" dikategorikan sebagai White Collar Crime dalam bentuk Occupational Crime hal ini sesuai dengan proposisi yang dikemukakah oleh Gilbert Geis.Dalatn hal penyimpangan yang terjadi di UPT "X" pada Departemen "Y" pada awal Tahun 2004 sampai dengan Juni 2005 penggunaan anggaran keuangan negara terjadi penyimpangap untuk alokasi biaya operasional, pengadaan alat tulis kantor, biaya pemeliharaan gedung dan kendaraan dinas telah terbukti adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan atau anggaran negara. Untuk mencegah agar praktik penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dapat dikurangi atau bahkan dihindari pemerintah perlu membuat suatu kebijakan seperti menempatkan seorang pengelola keuangan dalam posisi bendahara yaitu dari luar Instansi atau departemen terkait serta memberikan sanksi hukum yang tegas setiap terjadinya praktik penyimpangan dalam pengelolaan keuangan atau anggaran negara.

---

The background behind this research performance is due to in implementation of the state's financial or budgetary management at the "X" Technical Executing Unit of the "Y" Department was found a deviation in according to audit conducted by General Inspectorate team where it found some deviations committed by financial manager in their occupational position, therefore state suffers loss. Those deviational occurrence are oftenty repeated cycles with occupational abuse.

The research methodology used in this thesis writing is a descriptive method by qualitative approach. It is in considering that studied object had contained information about deviations in state's financial and budgetary management based on documents from the General Inspectorate's audit findings as secondary data.

In referring to Edwin H. Sutherland and Donall R. Cressey's Differential Associaiton theoritical dimension and limitation on deviation described by Dentler and Kai T. Erickson that, a deviation practice in financial management by state at the "X" Technical Executing Unit of the "Y" Department is categorized as White Collar Crime in form of the Occupational Crime, and it is accorded with proposition proposed by Gilbert Geiss.

In case of occurred deviation at the "X" Technical Executing Unit of the "Y" Department in early 2004 to June 2005, there were deviation in state budgetary utilization for operating expenses, stationary supplies procurement, building and automobile maintenance expenses has been proved to show deviation in state's financial and budgetary management. In attempt to prevent misuse in financial management by state, the government must regulate a policy, such as to assign a financial manager in treasury position from outsiders or related department and gives a assertive legal sanctions for every deviational practice occurrence in state's financial or budgetary management."

"Tanah longsor di Kabupaten Kebumen dipengaruhi oleh beberapa faktor dan sebagai pemicunya adalah hujan lebat. Curah hujan yang dinilai mempengaruhi terjadinya tanah longsor adalah curah hujan kumulatif sepuluh harian sebelum tanah longsor (CH H -10), curah hujan kumulatif lima harian sebelum tanah longsor (CH H -5), curah hujan kumulatif tiga harian sebelum tanah longsor (CH H -3), dan curah hujan saat terjadinya kejadian tanah longsor (CH H). Sebanyak 247 kejadian tanah longsor di Kabupaten Kebumen selama 2010-2016, dianalisis secara spasial-temporal dengan basis pewilayahan curah hujan menggunakan metode Poligon Thiessen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik curah hujan pemicu tanah longsor di Kabupaten Kebumen dengan CH H -10 adalah 101-200 mm, CH H -5 adalah 81-160 mm, CH H -3 adalah 71-140 mm, dan CH H adalah 51-100 mm; terutama curah hujan yang paling berpengaruh di kondisi fisik Kabupaten Kebumen adalah CH H -10.

---

Landslides in Kebumen are influenced by several factors and as the trigger is a heavy rain. Rainfall affecting landslides are cumulative rainfall ten days before landslide (CH H -10), cumulative rainfall five days before landslide (CH H -5), cumulative rainfall three days before landslide (CH H -3), and the current rainfall of landslide occurrences (CH H). A total of 247 occurrences of landslides in Kebumen during 2010-2016 are analyzed by spatial-temporal with rainfall zoning base using Thiessen Polygon method.

The results show that characteristics of rainfall triggered landslides in Kebumen with CH H -10 is 101-200 mm, CH H -5 is 81-160 mm, CH H -3 is 71-140 mm, and CH H is 51-100 mm; especially the most influential rainfall in physical conditions are CH H -10."